Ditemukan 320 data
86 — 27
Kepala Badan Pertanahan Nasioanl Wliayah PropinsiSumatera Utara di Medan cq Kepala Kantor Pertanahan Kota SibolgaKota Sibolga di Sibolga ditempatkan dalam kedudukannya sebagaiTergugat HI dalam Surat Gugatan Penggugat adalah tidak tepat, tidakberalasan hukum sama sekali dan merupakan perbuatan melawanhukum karena pihak tersebut tidak melakukan perbuatan melawanhukum yang merugikan Penggugat, dan oleh karena itu gugatanPenggugat harus dinyatakan Tidak dapat diterima (niet onvanklijk)karena telah salah
Plurium Litis Consortium 1.Bahwa tidak ada Badan Pertanahan Nasional Kota Sibolga dan olehkarenanya tidak ada pula Kepala Badan Pertanahan Nasional KotaSibolga, sebab secara struktural dalam suprastruktural kelembagaanpemerintahan di Indonesia di bidang pertanahan yang terdapat di daerahKabupaten/Kota adalah Kantor Pertanahan yang dipimpin oleh KepalaKantor Pertanahan, sedangkan instansi pemerintah yang dipimpin olehKepala Kantor Pertanahan, sedangkan instansi pemerintah yang bernamaBadan Pertanahan Nasioanl
55 — 15
yang terletak di desa xxxxx yang dikeluarkanoleh Badan Pertanahan Nasioanl Republik Indonesia Kabupaten MinahasaSelatan bukti P.2 (bukti mana tidak bermaterai cukup dan diserahkan setelahpersidangan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya);Bahwa terhadap buktibukti tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;Bahwa selain buktibukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 3(tiga) orang saksi, yaitu:1.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HARI SURACHMAN, SH., M.H.
58 — 38
Belanja cetak dan penggandaanRp. 2.400.000 Belanja makan minumRp. 2.000.000 Belanja perjalanan DinasRp. 2.000.000 Belanja bahan bakar minyakRp. 322.607 Belanja modal sarana dan prasarana Rp. 10.957.500 Halaman 8 dari 76 halamanPutusan Nomor 12PID TPK2019PT.MKS perkantoran Operasional BPD Rp. 3.270.380Operasional RT/RW Rp. 2.729.000Peringatan hari besar nasioanl Rp. 7.450.000 Bidang Pelaksanaan pembangunan DesaRp. 220.764.138 Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa Rp.2.500.000 Jumlah Belanja Rp. 313.680.747
Kepala Desa dan Perangkat Rp. 33.600.000DesaTunjangan pengelolaan kKeuangan desa Rp. 10.200.000Tunjangan BPD Rp. 11.475.000Belanja bahan Rp. 2.433.000Belanja jasa Rp. 800.000Belanja Pemeliharaan Rp. 779.122Belanja cetak dan penggandaan Rp. 2.400.000Belanja makan minum Rp. 2.000.000Belanja perjalanan Dinas Rp. 2.000.000Belanja bahan bakar minyak Rp. 322.607Belanja modal sarana dan prasarana Rp. 10.957.500perkantoranOperasional BPD Rp. 3.270.380Operasional RT/RW Rp. 2.729.000Peringatan hari besar nasioanl
106 — 26
OOOI18 tersebutdengan cara membandingkan dengan sertifikat asli yangdikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasioanl, danditemukan perbedaan antara lain:Pada bahan dasar kertas. sertifikat asli terdapat tulisankecil kecil BADAN PERTANAHAN NASIONAL dapat terbacadengan jelas, sedangkan yang palsu tidak bisa terbaca;Pada halaman depan sertifikat asli dipojok kiri atasterdapat nomor seri, sedangkan yang palsu tidak;Tulisan yang ada pada setiap halaman sertifikat yang asliterlihat dan terbaca jelas,
Turut Terbanding/Tergugat : MENTERI DALAM NEGERI R.I Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung Cq. Bupati Sukabumi di. Sukabumi
263 — 154
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasioanl Kab. Sukabumi
Turut Terbanding/Tergugat : MENTERI DALAM NEGERI R.I Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung Cq. Bupati Sukabumi di. Sukabumi
SITTI RAHMAH H.M.HASAN
Tergugat:
1.H.MUHAMMAD BIN USMAN
2.ABDUL KHAER BIN H.MUHAMMAD
3.ISMAIL BIN H.MUHAMMAD
4.RAODAH BINTI H.MUHAMMAD
5.FATIMAH BINTI H.MUHAMMAD
6.HAFSYAH BINTI H.MUHAMMAD
7.BPN KABUPATEN BIMA
Turut Tergugat:
IRWAN BIN H.MUHAMMAD
93 — 34
Menyatakan menurut hukum sertifikat yang di terbitkan oleh BadanPertanahan Nasioanl Kabupaten Bima atas nama H.Muhammad/Tergugat adalah cacat yuridis dan tidak mempunyalkekuatan pembuktian yang mengikat terhadap obyek sengketa II.4. Menyatakan menurut hukum surat penyerahan Hak Milik /Hibahberupa tanah tambak obyek sengketa dan obyek sengketa II, dari H. M.Hasan kepada SITTI RAHMAH Tertanggal 3 Januari 1983 sah secarahukum5.
Terbanding/Tergugat I : JAYA SILIEN
Terbanding/Tergugat II : NANDA BALEN
Terbanding/Tergugat III : PUNIA SILIEN
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
55 — 33
Petisah Hulu/2008seluas 52 m2 atas nama Jaya Silen, Punia Silen dan Nanda Balen.Menyatakan segala suratsurat yang diterbitkan diatas tanah yang terletak diJalan Sawi 196 B (persimpangan Jalan Kangkung) Kelurahan Petisah Hulu,Kecamatan Medan Baru, Kota Medan seluas lebih kurang 16 m x 18 m atauseluas 288 m2 yang sampai Saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yaitu JayaSilen, Punia Silen dan Nada Balen adalah cacat hukum;Halaman 13 Putusan Nomor 330/Pat/2019/PT MDNQ.Memerintah Kantor Badan Pertanahan Nasioanl
32 — 5
Sekira pukul 22.00 WIB, PetugasBadan Narkotika Nasioanl berhasil menemukan ekstasi yang dikuburoleh Terdakwa Hendra Bin Abdul Halek tersebut disebelah kandang sapidihalaman belakang rumah di Gang Pisang Dusun Ill Sei Beras SekataTanjung Anom, Kec. Sunggal, Kab.
Sekira pukul 22.00 WIB,Petugas Badan Narkotika Nasioanl berhasil menemukan ekstasi yangdikubur oleh Terdakwa Hendra Bin Abdul Halek tersebut disebelahkandang sapi dihalaman belakang rumah di Gang Pisang Dusun Ill SeiBeras Sekata Tanjung Anom, Kec. Sunggal, Kab. Deli SerdangSumateraUtara.
34 — 7
dan adilsebagai suatu hukuman;Menimbang , bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan putusan yang sesuaidengan perbuatannya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan :Halhal yang memberatkane Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program dan tujuan pemerintah dalam upayauntuk mwmelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangkapembentukan sumber daya manusia indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saingbangsa bagi pembangunan nasioanl
97 — 195
,atas tanah PemerintahPropinsi Daerah KhususIbukota Jakarta yangditujukan kepada BapakKepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasioanl DKI Jakarta; (diberi tanda bukti T 7b); 19. Bukti T 7c : Sertifikat Hak Pakai No.52/Pegangsaan Dua, Surat UkurNo.04407/2002 seluas 37.237m2 tanggal 23 Oktober 2002atas nama PemerintahPropinsi Daerah KhususIbukota Jakarta, (diberi tandabukti T 7c); 20.
24 — 4
juga pemberian izin tersebut telah diketahui olehperangkat Nagari yang ada di daerah tersebut yaitu wali Jorong Lubuk Alungsebagaimana (bukti P.1);Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat, Tergugat dan Tergugat IImelalui kuasanya tidak membantah/membenarkan bahwa kelapa sawit yangtumbuh diatas tanah objek perkara ditanam oleh pihak Penggugat;Bahwa keterangan saksi Buyung Anik yang menyatakan kalau saksiBuyung Anik pernah melarang Tergugat setelah mengukur tanah objekperkara dengan Badan Pertanahan Nasioanl
86 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum KabupatenSumenep/Turut Tergugat ) untuk melaksanakan putusan a quo;Bahwa ternyata dalam berjalannnya waktu ironisnya secara tibatibaTergugat IV (Ahmad, S.E) tanpa landasan hukum yang jelas mengajukanPermohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Mahkamah PartaiAmanat Nasioanl yang di catat dalam buku registrasi perkara denganNomor: 008/PAWMP/XII/2015;Bahwa ironisnya Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) dalam putusanNomor: 014/PHPU/MPPAN/II/2016 menjatunkan
172 — 25
pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri NganjukHal. 1 dari 32 Putusan No.14/Pdt.G/2016/PN.Njkpada tanggal 1 Maret 2016 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Njk, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Amanat Nasional dengan nomoranggota : 1320.001.2624.160772.1.08 dan pada pemilu tahun 2014Penggugat dicalonkan PArtai Amanat Nasioanl
104 — 55
yang baik >( sebagaimana telah diuraiakn di atas).Bahwa suatu gugatan perbuatan melawrdasarkan asasasas m harus dapat dibuktikan adanyaunsur kesalahan dan unsur b kerugian yang diderita antara unsurkesalahan dengan unsur besarnya Kerugian yang diderita;an melawan hukum adalah perbuatan yangmelanggar ketentuan U undang, sedangkan apa yang dilakukan olehTergugat telah ngan ketentuan UndangUndang Tergugat memilikikewenangan @) Wits izin lokasi ( Peraturan Menteri NegaraaAgraria/ke Wad n Pertanahan Nasioanl
170 — 62
Bahwa sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Nasioanl Indonesia(LPKNI) yang menerima pengaduan dari Penggugat Il, seharusnyaPenggugat hanya bertindak sebagai kuasa hukum dari Penggugat IIhalaman 18 dari 54 Putusan Nomor 16/Pat.G/2015/PN. Miguntuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, bukan menjadikandirinya sebagai pihak dalam perkara ini.
380 — 39
Menyatakan terdakwa JAMILUDDIN Bin NAMPA terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yan turut serta melakukanperbuatan dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zonapemanfaatan dan zona lain dari taman nasioanl, taman hutan raya dan tamanwisata alam sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umummelanggar Pasal 40 ayat (2) Jo.
98 — 40
Karta untuk pembongkaran ;Bahwa saksi Karta tidak memberitahu dan tidak telpon terdakwa ;Bahwa Terdakwa datang ke lokasi tidak sengaja hanya untuk mengambil gensetdan untuk membayar 3 bulan) gaji karyawan yang belum di bayar ;Bahwa menurut terdakwa saksi Parlin tidak berhak untukmembangun jalankarena jalan tersebut di areal SHM 16;Bahwa pihak Kepolisian pernah mengajukan permohonan pengembalian batasdalam perkara pengrusakan bukit di daerah areal tanah terdakwa dan polisiminta Badan Pertanahan Nasioanl
51 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
.;1 (satu) lembar surat dari Komite Olah Raga Nasioanl Indonesia (Koni)Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 110/KONITT/III/2012 tanggal 01Maret 2012 perihal permohonan pencairan dana hibah KONI TapanuliTengah tahun 2012;1 (satu) lembar surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 0043/SP2D/BTL/2012 tanggal 04 April 2012 yang ditandatangani olehPanusunan Pardede, S.E.;1 (satu) lembar Surat perintah membayar Nomor SPM: 07/SPM/LSBTL/PPKD/2012 pada tanggal 2 April 2012 ditandatangani oleh HilmanTarihoran;1
oleh Bupati Tapanuli Tengah a.n.Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum.;5 (lima) lembar fotocopy Surat keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor153.1/DPPKKD/2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah besertabesaran uang yang akan dihibahkan pemerintah Kabupaten TapanulliTengah tahun anggaran 2012 berserta lampiran yang telah dilegalisir;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tangung Jawab Permohonan BelanjaHibah yang ditandatangani oleh Rudolf Situmeang, A.Md.;1 (satu) lembar surat dari Komite Olah Raga Nasioanl
ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Tengah a.n.Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum.;5 (lima) lembar fotocopy Surat keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor153.1/DPPKKD/2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah besertabesaran uang yang akan dihibahkan pemerintah Kabupaten TapanuliTengah tahun anggaran 2012 berserta lampiran yang telah dilegalisir;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tangung Jawab Permohonan BelanjaHibah yang ditandatangani oleh Rudolf Situmeang, A.Md.;1 (satu) lembar surat dari Komite Olan Raga Nasioanl
123 — 65
MCA tersebut karena setelahterdakwa cek di Kantor Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) tidak ada suratsuratnyayang ada hanya HGB saja.Bahwa lahan tersebut bukan atas nama PT. MCA.Bahwa terdakwa akan mengembalikan uang tersebut sebagaimana di dalam suratperjanjian akan dikembalikan bulan Juli 2013.Bahwa PT.
Sherly assa
Tergugat:
Masnur asry, A.Md
Turut Tergugat:
1.Alirman.Nubi, S.T
2.Rahmudin Laulemba, S.T
82 — 25
Balai Pelaksanaan Jalan Nasioanl XIV Palu c.q. Satuan KerjaDinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 161/KPTS/M/2018 tanggal 26Pebruari 2018;Bahwa benar dalam perkara ini, Turut Tergugat Il menjabat Kepala Satuan KerjaSatker SKPD Dinas Permukiman dan Prasarana Willayah Provinsi SulawesiTengah;Bahwa benar PT.