perkara, perlu kiranya Tergugat sampaikanmengenai Akta Notaris Nomor 149 tanggal 21 Mei 2007 tentang PerjanjianKredit, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta TanahSoebekti Ngardiman, Sarjana Hukum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol94 Kediri (Bukti T1), Surat Perjanjian Kredit Nomor 02/PRK/KDR/2009tertanggal 16 September 2009 (Bukti T2), Surat Perubahan Ke1 danPernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 02/PRK/KDR/2009 tertanggal16 September 2009 (Bukti T3), Surat Perjanjian Kredit Nomor03

/PT/KDR/2009 tertanggal 16 September 2009 (Bukti T4), SUratPerubahan Ke1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor03/PT/KDR/2009 tertanggal 16 September 2009 (Bukti T5), copy perjanjianperjanjian yang telah dilegalisir tersebut terlampir, yang merupakan dasarperikatan/perjanjian kredit antara Penggugat selaku debitur dan Tergugatselaku kreditur.

Nomor 3181 K/Pdt./2016tertanggal 16 September 2009, Pasal 7 Surat Perjanjian Kredit Nomor03/PT/KDR/2009 tertanggal 16 September 2009 dan Pasal 8 SuratPerubahan ke1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor03/PRK/KDR/2009 tertanggal 16 September 2009 yang menyatakan:Debitur dan kreditur setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yangtetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri,tanpa mengurangi hak dan wewenang kreditur untuk memohon pelaksanaan(eksekusi) atau mengajukan

Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor03/Dlg.Eks/2004/PN.Dps. tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat ; .4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasaruntuk mengangkat Sita Eksekusi yang telah diletakkan atassebidang tanah / rumah yang terletak di Jalan Jayagiri UtamaNomor : 18 X Denpasar, Berita Acara Sita Eksekusi Nomor :03/Dlg.Eks/2004/PN.Dps jo Nomor : 26/Eks/2004/PN.Sby joNomor : 755/Pdt.G/1997/PN.Sby ; 5.

Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor03/Dig.Eks/2004/PN.Dps. tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat ; 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasaruntuk mengangkat Sita Eksekusi/ yang telah diletakkan atassebidang tanah / rumah yang terletak di Jalan Jayagiri Utama03/DIg.Eks ....... Nomor : 18 X Denpasar, Berita Acara Sita Eksekusi Nomor :03/Dig.Eks/2004/PN.Dps jo Nomor : 26/Eks/2004/PN.Sby joNomor : 755/Pdt.G/1997/PN.Sby ; 5.

di depan persidangan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepadaPengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perselisihan yang menjadi objek perkara aquo adalahsebagai perselisihan pemutusan hubungan kerja;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II sejak putusan perkara ini diucapkan;Menyatakan bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor03

/SSI/PHK/VI/16 tertanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan olehPenggugat terhadap Tergugat dan Surat Pemutusan Hubungan KerjaNomor 04/SSI/PHK/VI/16 tanggal 29 Juni 2016 yang dikeluarkan olehPenggugat terhadap Tergugat II adalah sesuai dengan prosedur dansah secara hukum;Menyatakan bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor03/SSI/PHK/VI/16 tertanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan olehPenggugat terhadap Tergugat dan Surat Pemutusan Hubungan KerjaNomor 04/SSI/PHK/V1/16 tertanggal 29 Juni 2016 yang dikeluarkan

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor03/PDT.G/2013/PN.LBJ yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan NegeriLabuan Bajo, menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013Pembanding I, Il semula Tergugat , Il telah menyatakan banding terhadapPutusan No.15/PDT/201 4/PTK Hal 04 dari 21 Halputusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 03 Oktober 2013 Nomor :03/Pdt.G/2013/PN.LBJ untuk di adili di Tingkat Banding ;sono Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan

Banding Nomor :03/PDT.G/2013/PN.LBJ yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti PengadilanNegeri Labuan Bajo, menyatakan bahwa permintaan banding dariPembanding , Il semula Tergugat I, Il telah diberitahukan secara sah danseksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Oktober2013; ee coneo= Membaca, Memori Banding para Pembanding semula para Tergugatsesuai Tanda Terima Penyerahan Memori Banding Nomor03/PDT.G/2013/PN.LBJ yang diterima di Kepaniteraan Perdata PengadilanNegeri Labuan Bajo pada

tanggal 11 Desember 2013 dan Memori Bandingtersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah oleh Juru SitaPengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo kepada Terbanding semulaPenggugat pada tanggal 23 Desember 2013 sesuai Relas PemberitahuanDan Penyerahan Memori Banding Nomor : 03/PDT.G/2013/PN.LBJ ;sono Membaca, Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugatsesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor03/PDT.G/2013/PN.LBJ yang diterima di Kepaniteraan Perdata PengadilanNegeri Labuan Bajo pada

Pengadilan yang ditingkat banding besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ; conoe= Mengingat, UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009, UndangUndangNomor : 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir denganUndangUndang Nomor : 49 Tahun 2009, RBg dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan; aesPutusan No.15/PDT/201 4/PTK Hal 18 dari 21 Hal19MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding I,Il semula TergugatIll tersebut ; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor03

Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah yang terletakdi Jalan Hasanuddin, Kelurahan Singkil Satu, Lingkungan IV, KecamatanSingkil, Manado, Sertifikat Hak Milik Nomor 277/Singkil tanggal 17 Maret1971, Surat Ukur Nomor 40 tanggal 24 Oktober 1917, Warkah Nomor2954, didaftarkan kembali dan dialinkan menjadi Sertifikat Hak MilikTanah Penggugat Nomor 320 NIB.00309 Singkil Satu, Surat Ukur Nomor03 tanggal 3 Februari 2012 dengan luas 1.950 m?

Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah yang terletakdi Jalan Hasanuddin, Kelurahan Singkil I, Lingkungan IV, KecamatanSingkil Manado, Sertifikat Hak Milik Nomor 277/Singkil tanggal 17 Maret1971, Surat Ukur Nomor 40 tanggal 24 Oktober 1917, Warkah Nomor2094, didaftarkan kembali dan dialinkan menjadi Sertifikat Hak MilikTanah Penggugat bernomor 320 NIB.00309 Singkil Surat Ukur Nomor03 tanggal 3 Februari 2012 dengan luas 1.950 m?

Nomor W13A28/348/HK.05/I1/2003, tertanggal 01 Maret 2013 yang pada pokoknya telah menegor Pemohon agardalam waktu bulan terhitung sejak tanggal surat ini sampai dengan tanggal 01 April 2013memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 200.000, (dua ratus puluh ribu rupiah) sebagaikekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalamwaktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;Telah membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor03

Nomor03/Pdt.G/2008/PN.Smi., dan Surat Nomor: 24/tamins./IV/2018, tanggal11 April 2018 perihal surat susulan permohonan pelaksanaan/realisasiBerita Eksekusi Nomor 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi., jo. Nomor03/Pdt.G/2008/PN.Smi., sesuai dengan peraturan perundangudanganyang berlaku;7.

Khusus tanggal 23 Juni 2015;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;MelawanZULIFZON, bertempat tinggal di Kampung Tengah RT. 001,RW.001, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kuantan Hilir,Kabupaten Kuansing;Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang(Pemohon Kasasi) dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukankeberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor03

Menyatakan batal demi hukum Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 1 April 2015 Nomor03/BPSKKS/ARBT/III/2015;3.

Pengadilan Negeri Rengat Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukumyag lengkap;Bahwa Pengadilan Negeri Rengat Judex Facti tidak memberikan pertimbanganhukum yang lengkap,dan terindikasi hanya mengambil over begitu sajapertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor03/BPSKKS/ARBT/III/2015 tanggal 1 April 2015;Hal ini ternyata dengan adanya kalimat dalam bagian menimbang halaman 10alinea 2: ....

Mencabut dan menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukumPenetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor552/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim. juncto Nomor 03/CB/2011 tanggal 1 Juni2011 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 552/Pdt.G/2011 juncto Nomor03/CB/2011 tanggal 8 Juni 2011, karena telah cacat hukum dimana diHalaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 908 PK/Pdt/2020dalam sita jaminan a quo terdapat tanah milik Pemda DKI Jakarta selakuPelawan;5.

sebagiandengan tanah perumahan Jakarta Garden City;Sebelah timur : dengan sebagian tanah penduduk dan sebagiandengan tanah perumahan Jakarta Garden City;Sebelah selatan : dengan got/tanah perumahan Jakarta Garden City;Sebelah barat : dengan tanah penduduk;Mencabut dan menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukumPenetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 552/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim juncto Nomor 03/CB/2011 tanggal 1 Juni 2011 danBerita Acara Sita Jaminan Nomor 552/Pdt.G/2011 juncto Nomor03

, atas nama Bachtiar Karim;Sertipikat Hak Milik Nomor 02/Desa Sirungkungon, terbit tanggal 30Desember 2017/Surat Ukur, tanggal 11 Desember 2017 Nomor03/Sirungkungon/2017, luas 19.990 M?, atas nama HermanTandinata;Sertipikat Hak Milik Nomor 03/Desa Sirungkungon, terbit tanggal 30Desember 2017/Surat Ukur, tanggal 11 Desember 2017 Nomor05/Sirungkungon/2017, luas 11.580 M?, atas nama Erlina, S.H.

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2015 Pemohon/Penggugat telah mengajukanpelaksanaan eksekusi Putusan Penetepan Akta Perdamaian Nomor03/Pdt.G/2008/PN Mgl. juncto Surat Perjanjian Perdamaian tanggalMagelang, 12 Mei 2008 antara Tri Sulistiyono, Kuasa Hukum dariSoedarto VS I. Handoko Tedjoatmoko, S.H., dalam perkara Nomor03/Pdt.G/2008/PN Mgl. tanggal 9 Januari 2008 yang dibuat tanggalKutoarjo, 7 Mei 2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang;2.

sistem eCourt dan telah terdaftar dalam register perkara perdataHalaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kotgugatan di bawah Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kot telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat, yaitu sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak didesa Tegal Sari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Tangggamus(sekarang Kabupaten Pringsewu) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor125 atas nama Bejo Santoso dengan luas 905 M2 Surat Ukur Nomor03

Surat Ukur Nomor03/Tegal Sari/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tanggamus tertanggal 24 Agustus 2006 dari atas namaSARIDAL menjadi atas nama BEJO SANTOSO tanpa syarat dan tanpabeban apapun adalah suatu tuntutan di luar menyerahkan sejumlah uang,maka sebagai penekan terhadap Tergugat dan Tergugat IV untukmematuhi dan melaksanakan tuntutan tersebut apabila dikabulkan olehMajelis Hakim, adalah adil dan patut apabila terhadap Tergugat danTergugat IV dihukum untuk membayar uang

Surat Ukur Nomor03/Tegal Sari/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tanggamus tertanggal 24 Agustus 2006 yang telah dibalik namamenjadi atas nama SARIDAL serta apabila Tergugat IV tidak merubahkembali Sertipikat Hak Milik Nomor 125 dengan luas 905 m?

Surat Ukur Nomor03/Tegal Sari/2006, seluruh proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat Ilmelalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung(Tergugat Ill), eksekusi Pengosongan yang dilakukan oleh Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 21 maret 2018 denganberita acara eksekusi Nomor : 18/BAEks/2017/PN.KOT, dan balik namaHalaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2020/PN KotSertipikat Hak Milik Nomor 125 dengan luas 905 m?

Menetapkan Pemohon = adalah Kreditor dalam perkara Nomor03/Pembatalan/Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2010juncto Putusan Kasasi Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Oktober2010 juncto Putusan PK Nomor 75 PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 15 Juni2011 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;3. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang yang diajukanoleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;4.

Menerima seluruh permohonan bantahan (renvoi procedure) dariPemohon;Menetapkan Pemohon = adalah Kreditor dalam perkara Nomor03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 Juli 2010juncto Putusan Kasasi Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Oktober2010 juncto Putusan PK Nomor 75 PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 15 Juni2011 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang yang diajukanoleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;Menetapkan

29 Mei 2013 Nomor03/SAOKA/2013 luas 17.509 M? (tujuh belas ribu lima ratus Sembilan meterpersegi), dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan; Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bagus Jaya Abadi/rencana jalan; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bagus Jaya Abadi;b. Berdasarkan sertipikat HGB Nomor 03 surat ukur tanggal 29 Mei 2013Nomor 02/SAOKA/2013 Luas 17.557 M?

2009/PN.SRG tertangggal 19 November 2009 seluas 1.067 ha(seribu enam puluh tujuh hektar) termasuk milik Pembantah yang telahmempunyai Pelepasan Tanah Adat dari pemilik tanah adat yang sah dan telahmempunyai sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang di keluarkan oleh BadanPertanahan Nasional oleh karena itu tidak ada alasan hukum apapun untukmengambil hak atas tanah tersebut terkecuali atas putusan pengadilan yangmembatalkan atau menyatakan: Sertipikat HGB Nomor 02, surat ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor03

29 Mei 2013 Nomor03/SAOKA/2013 luas 17.509 M? (tujuh belas ribu lima ratus Sembilan meterpersegi), dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan;Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bagus Jaya Abadi/rencana jalan;Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bagus Jaya Abadi;b. Berdasarkan sertipikat HGB Nomor 03 surat ukur tanggal 29 Mei 2013Nomor 02/SAOKA/2013 Luas 17.557 M?

dan seluas 12.500 Myang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional Kota Sorong mengandung cacat hukum dan telahmelanggar Hak Subyektif Terbantan Konpensi/Pembantah Rekonpesisehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniagar menyatakan SHGB Nomor 02 Surat Ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor03/SAOKA/2013, SHGB Nomor 03 Surat Ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor02/SAOKA/2013, SHGB Nomor 04 Surat Ukur Nomor 05/SAOKA/2013 danSHGB Nomor 05 Surat Ukur tanggal 12 Juli 2013 Nomor 06/SAOKA/2013

Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Srg tertanggal 5 September 2015, dst...Bahwa HGB Nomor 02, surat ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor03/SAOKA/2013 luas 17.509 M2 (tujuh belas ribu lima ratus sembilanmeter persegi), HGB Nomor 03, surat ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor02/SAOKA/2013 luas 17.557 M2 (tujuh belas ribu lima ratus lima puluhtujuh meter persegi), HGB Nomor 04, surat ukur Nomor 04/SAOKA/2013luas 8.275 M2 (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter perseg)i),HGB Nomor 05, surat ukur tanggal 12 Juli 2013

Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Kepala Bidang Perencanaandan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Kepala BadanKepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utaradan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalamperkara ini, maka Gugatan a quo mengalami Kekurangan Pihak dan olehkarena itu maka Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraManado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor03

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu Rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebuttelah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 196/B/2014/PT.TUN.MKS tanggal 19 Januari 2015 yangamarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor03

Putusan Nomor 181 K/TUN/2015dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor03/G/2014/PTUN.MDO yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Manado.

karenakejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barangdisebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karenamendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipunmasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,perbuatan mana terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 111/PidB/2017/PN SmnBahwa berdasarkan Surat Keputusan Paradise Resto Nomor03

YENISETIYOWATI tertanggal 03 September 2016;1 (satu) buku tabungan mandiri dengan nomor rekening 1370010380034atas nama YENI SETYOWATI;1 (satu) buah ATM Bank Mandiri nomor : 4097 6624 4256 8997;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Paradise Resto Nomor03/PRF&BM/SK/V2012, tanggal 29 Juni 2012 terdakwa diangkatmenjadi karyawan tetap dengan jabatan sebagai Accounting danmendapatkan gaji dari

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukumsebagai berikut :Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Paradise Resto Nomor03/PRF&BM/SK/V2012, tanggal 29 Juni 2012 terdakwa diangkatmenjadi karyawan tetap dengan jabatan sebagai Accounting danmendapatkan gaji dari pihak Paradise Resto;Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Accounting adalah :1. Mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan di ParadiseResto;2.

orang laintelah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan: Menimbang, bahwa dalam unsur ini akan dipertimbangkanmengenai apakah uang hasil penjualan Paradise Resto sejumlah Rp.356.605.750, (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus lima ribu tujuhratus lima puluh rupiah) yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukankarena kejahatan;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukumsebagai berikut :Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Paradise Resto Nomor03

Jangka waktu antara berbagaibagai perbuatan itutidak boleh berlangsung lama;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini akanpertimbangkan apakah perbuatanperbuatan yang dilakukan olehterdakwa tersebut, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukumsebagai berikut : Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Paradise Resto Nomor03/PRF&BM/SK/V2012, tanggal 29 Juni 2012 terdakwa diangkatmenjadi karyawan tetap

A263480 senilai Rp6.750.000.000,00P 17 : Draft Kwitansi Pembayaran; Bahwa Tergugat I atau Tergugat II ternyata tidak datang di hadapan TurutTergugat guna menerima pembayaran dari Penggugat atau kuasanya tersebut,yang hadir saat itu hanyalah kuasa Tergugat I (vide P13) dan keluargaTergugat I yang justru meminta pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor03 (vide bukti1) secara sepihak dan akan mengembalikan semua pembayaranPenggugat beserta kompensasinya; Oleh karena itu agenda pembayaran tanggal 12

secara sepihak batalnya AktaPengikatan Untuk Jual Beli Nomor 03 (vide bukti1) serta akanmengembalikan dana Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah) di tambah kompensasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).Bukti : P 18 : Surat Pembatalan Sepihak Pengikatan Jual Beli Nomor 03 (videbukti1) dari Tergugat I tanggal 14 Juni 2012;Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas, senyatanya dan terbuktibahwa Penggugat I telah (mengingkari Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor03

Sertipikat Hak Milik Nomor 1466/Cileungsi, seluas 27000 Untuk Jual Beli Nomor03 (vide buktil1) a quo Surat Ukur tanggal 15052008 Nomor 23/Cileungsi/2008, NIB: 10.10.14.14.01081;3. Tanda Terima sertipikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor88194/2011 seluas 2.840 m? (dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi)tertanggal 29 Nopember 2011 sekarang telah menjadi Sertifikat Hak MilikNomor 1989/Cileungsi, seluas 2.840 m? (dua ribu delapan ratus empat puluhmeter persegi);4.

tanggal 28 Mei 2012Nomor 87/Cileungsi/2012;Semuanya terletak dan setempat di kenal di Kampung Pasar, RT/RW 001/004, Desa/Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;ViIlMenghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk membayar denda kepadaPenggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannyaterhitung sejak tanggal 12 Juni 2012 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugatsebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat 2.3 Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor03

Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan atau Tergugat II mentaati danatau melanjutkan Jual Beli berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor03 tanggal 12 Maret 2012;5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan atau Tergugat II untukmenandatangani Akta Jual Beli dengan Penggugat atas objek gugatan aquo dihadapan Pejabat yang berwenang;6.

provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Dalam Konvensi: Menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima;Dalam Rekonvensi: Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayarbiaya perkara ini sejumlah Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluhribu rupiah) bukti T.1.3;Dengan demikian perkara yang diajukan Penggugat di bawah Nomor03

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat V mengajukanmemori kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor03/Pdt.G/2011/PN Cbd tanggal 1 Desember 2011 juncto PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 599/Pdt/2012/PT Bdg tanggal 25Februari 2013 dengan alasan sebagai berikut:1.1.Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat V telahmenerima Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri TinggiBandung Nomor 599/Pdt/2012/PT Bdg juncto Nomor 03/Pdt.G/2011/PNCbd pada tanggal 10 Februari 2014

melalui delegasi PengadilanNegeri/Niaga/HAM/Tipikor dan HI Jakarta Pusat;1.2.Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat V berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor WBN/7.4/0307/R tanggal 21 Februari 2014,telah menyatakan kasasi berdasarkan Akta Pernyataan Kasasi Nomor03/Pdt.G/2011/PN Cbd tanggal 24 Februari 2014 sehingga sesuaidengan Pasal 46 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung, maka pernyataan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat V patut diterima

Buktibukti yang tidak dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkandalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor03/Pdt.G/2011/PN Cbd;1.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriCibadak pada halaman 72 alinea 3 tidaklah tepat dan kabur karenadi samping mempertimbangkan alat bukti berupa Akta Nomor 10,11, 12 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1174, 1175, 1176, nyatanyatamempertimbangkan alat bukti AJB Nomor 11/2004, AJB Nomor12/2004 dan AJB Nomor 13/2004, tetapi tidak

Nomor 1392 K/Pdt/20152.9.Bukti pembayaran PBB dianggap sebagai bukti kepemilikan tanahdijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri CibadakNomor 03/Pdt.G/2011/PN Cbd;Hakim salah penerapan hukum dimana bukti pembayaran PBBdianggap sebagai bukti kepemilikan tanah dijadikan pertimbanganputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor03/Pdt.G/2011/PN Cbd;Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat V sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Cibadak pada

Nomor 2687 K/Pdt/2019karena secara hukum justru Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara seharusnyamempertimbangkan sungguhsungguh bahwa dibatalkannya Sertifikat HakMilik Nomor 254 Tahun 1983, Gambar Situasi Nomor 2308 tanggal 30Agustus 1982 adalah karena adanya permainan curang yaitu pemalsuansurat yang dilakukan oleh Herman Sanjaya dalam perkara Nomor03/Pdt.G/2003/PN Kdi., yang menjadi sebab gugatan Herman Sanjayadikabulkan;Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 365/Pid.B/2011/PN Kdi.

,yang telah diperiksa dalam tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembalidan telah berkekuatan hukum tetap (bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7), HermanSanjaya telah dijatuhi pidana karena terbukti melakukan tindak pidanamenggunakan surat palsu) dalam memenangkan perkara Nomor03/Pdt.G/2003/PN Kdi., dan karena itu Sertifikat Hak Milik Nomor 254 Tahun1983 atas nama Djamaludin Umar (Pelawan) dibatalkan;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yangmenyatakan Pelawan tidak memenuhi saran Kepala

Nomor 518 K/Pdt.SusPailit/2018Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor03/Pdt.SusRenvoi Prosedur/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor03/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 November2017 yang amarnya sebagai berikut: Menyatakan menolak penetapan tagihan pada daftar tagihan sementaraTR Partnership Law Firm sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus limapuluh juta rupiah); Menghapus tagihan tersebut dari