Berkas perkara Nomor 213/Pid.B/2015/PN.Cbd, salinan resmi putusanPengadilan Negeri Cibadak tanggal 26 Desember 2015 Nomor213/Pid.B/2015/PN.Chd. dan suratsurat lain yang berkaitan dengan perkaratersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehJaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM.03/CIBAD/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 sebagai berikut : Bahwa la terdakwa Jajang bin Madtur pada hari Kamis tanggal 11Juni 2015 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu

yang memberatkan : Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedanggiatgiatnya memberantas perjudian sebagai penyakit masyarakat; Perbuatan judi tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian oleh terdakwa; Bahwa terdakwa telah menikmati hasilnya;Halhal yang meringankan : Terdakwa masih muda, yang diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya dimasa yang akan datang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas,maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 26 Oktober 2015 Nomor213

Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari KecamatanSingaparna Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Surat Kuasa Khusustertanggal 18 Desember 2018 dan telah terdaftar dengan register Nomor213/Reg.K/2019/PA Tsm. tanggal 1012019;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingikuasa hukumnya datang menghadap di depan persidangan, sedangkanTergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,meskipun

Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari KecamatanSingaparna Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Surat Kuasa Khusustertanggal 18 Desember 2018 dan telah terdaftar dengan register Nomor213/Reg.K/2019/PA Tsm. tanggal 1012019, kuasa mana menurut MajelisHakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yangberlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterimadan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikahpada hari Minggu tanggal 19 September 2010 M. bertepatan dengantanggal 10 Syawal 1431 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor213/09/X1/2010, tertanggal 25 November 2011, yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempatkediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kappung Tulu, DesaHal. 1 dari 11 Put.

gugatannyauntuk bercerai dengan Tergugat.Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidakpernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugat telahmengajukan alat bukti surat berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor213

Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor213/Pdt.G/2021/PN Ptk tanggal 30 Desember 2021; Hal 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT PTKTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal27 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPontianak secara ECourt pada tanggal 1 November 2021 dalam RegisterNomor 213/Pdt.G/2021/PN Ptk, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknyasebagai berikut:1.

Pembandingdikabulkan seluruhnya maka Tergugat/Terbanding harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan pasal dari UndangUndang No. 20 tahun 1947 joUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 serta ketentuanketentuan lain yang berkaitan denganperkara ini; Hal 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT PTKMENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor213

Dengan demikian makapermohonan Terbanding tidak dapat memenuhi salah satu alasan perceraiansebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 2975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyapermohonan Pemohon/Terbanding harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan yangtelah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor213/Pdt.G/2021/PA.Bms., tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengantanggal 7 Syawal 1442 Hijriah

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor213/Pdt.G/2021/PA.Bms., tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengantanggal 7 Syawal 1442 Hijriah. Dengan mengadili sendiri ;Dalam EksepsiHalaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PTA.Smg.Menolak Eksepsi TermohonDalam Pokok Perkara1. Menolak permohonan Pemohon;2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);u.

SMA,pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di DusunSarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, KabupatenPolewali Mandar , sebagai Pemohon II.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II dan para saksi dimuka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II dengan suratpermohonannya tertanggal 18 April 2017 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor213

Nasir, karenawali nikah mewakilkan kepadanya dengan maskawin berupa uang 80 riyalHal. 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor213/Pdt.P/2016/PA.Pwldibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masingmasing bernamaMusa dan Tahir;2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Pemohon IIberstatus perawan;3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon Il telahdikaruniai dua orang anak, masingmasing bernama:a. Alya bin M. Ali;b. Aldiansyah bin M. Ali;4.

., sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II serta memeriksabuktibukti di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 03 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSelong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor213/Padt.P/2019/PA.Sel, mengemukakan halhal sebagai berikut :Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.213/Pdt.P/2019/PA.

MUH.MUKRIM, M.H. sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR, S.H. dan H.FAHRURROZI, S.H.I., M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor213/Pdt.P/2019/PA.Sel Tanggal 03 Juli 2019 serta diucapkan oleh hakimtersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadirioleh H. AMININ, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh paraPemohon.Hakim Anggota Ketua Majelis,ttdttdDrs. MUH. MUKRIM, M.H.ABUBAKAR, S.H.ttdH.

Putusan Nomor 1535/B/PK/Pjk/2020Telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BTKI (Buku TarifKepabeanan Indonesia) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tanggal 15 November 2011 tentang PenetapanSistem Klasifikasi Barang dan pembebanan Tarif Bea Masuk AtasBarang Impor demikian pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor6/PMK.010/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penetapan SistemKlasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Imporserta UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995

sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan dan Keputusan Terbanding dinyatakan batal karena tidakmemiliki validitas hukum dan tidak bersifat erga omnes karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 juncto BTKI(Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) Peraturan Menteri Keuangan Nomor213

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor213/Pid.Sus/2017/PN Bkl tanggal 24 Oktober 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 513 K/Pid. Sus/20181.

UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor805/PID.SUS/2017/PT SBY tanggal 21 Desember 2017 yangmemperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor213

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor213/Pdt.G/2020/PA.Tli dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Tarif Bea Masukbahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem KlasifikasiBarang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, untuk pos tarif3212.10.00.00 ditetapkan dengan tarif bea masuk 5%;bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.01 1/2008tanggal 30 Juni 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka PersetujuanAntara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu

sebagai "Pemohon" ,EE mur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal diJa Pi ases 2bupatenBarito Selatan, selanjutnya disebut sebagai"Pemohon II";Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II dan saksi saksi sertasumpah pelengkap (supletoir) di muka persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara ini sebagaimana tertera dalam penetapan sela Nomor213

yang pokoknyasebagai berikut:Atas Pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut ; Bahwa Saya hadir disidang ini sehubungan dengan masalah Pelangaran PSBBTransisi di Kota Ambon ;e Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 September 2020e Bahwa saya mengaku bersalah ;e Dan saya bersedia untuk mebayar denda tersebut ;e Bahwa saya tidak akan mengulangi lagi;DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN NEGERI AMBON ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Ambon Nomor213

Nomor213/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Mustafa Djafar S.H. M.H.,Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas putusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 213/Pid/2021/PN.Jkt Pst.,tanggal 14 Juni 2021 dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2021 ;2.

tersebut diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiridalam memutus perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding ;Menimbang, bahwa di dalam Memori Banding yang diajukan olehPenuntut Umum dimana didalam Memori Banding tersebut tidak terdapathalhal baru) yang perlu. dipertimbangkan, karena hanya merupakanpengulangan dari tuntutan Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangantersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor213

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor213/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 14 Juni 2021, yang dimohonkanbanding tersebut ;3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; ;5.

Tangerang, XXXxXXXXX XXXXXX,Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;lawan#TERMOHON;, KTP NIK/No: XXXXXXXX, Umur 33 tahun, Agama Islam,Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx XXxXxxx, bertempat tinggaldi:XXXXXXXXX, XXXX XXXX XXXXKX XXXXXXXXX XXXXXKXKX , XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX,Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal hari yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor213

berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang PengadilanAgama, dan karena berdasarkan bukti (P.1) Pemohon berdomisili didalamyurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengancara yang telah ditentukan oleh Undangundang, maka Majelis berpendapatPengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkaratersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor213

Bahwa importasi yang dilakukan dalamrangka AANZFTA diatur tersendiri dalam sebuah PeraturanMenteri Keuangan, yakni PMK Nomor 166/PMK.01 1/2011;Bahwa adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk DalamRangka ASEANAustraliaNew Zealand Free Trade Area(AANZFTA) merupakan lex specialis dari Peraturan MenteriKeuangan Nomor213/PMK.01/2011 yang kemudian menjadi BTKI2012.

Sehingga halhal yang diatur dalam PMK Nomor 166 adalahpenetapan tarif bea masuk yang berbeda dengan tarif bea masukyang diatur secara umum;Bahwa PMK Nomori66/PMK.011/2011 sebagai lex specialisadalah karena PMK tersebut berlaku pada saat yang samadengan keberlakuan PMK Nomor213/PMK.01/2011 dan mengaturhal yang lebih spesifik dibanding dengan PMK Nomor213/PMK.01/2011, yakni penetapan tarif bea masuk dalam rangkapembentukan kawasan pedagangan bebas ASEANAustraliaNewZealand;Bahwa Lex Specialis Derogat

Bahwa importdari Australia yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali merupakan import yang dilakukan berdasarkanfasilitas Perdagangan Bebas dan telah ada sebuah PeraturanMenteri Keuangan yang khusus mengatur untuk itu;Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tetap berlaku dan tidak meniadakanketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 dan begitu pula sebaliknya;Ketentuanketentuan /ex specialisharus sederajat denganketentuanketentuan /ex generalis (misalkan

Peraturan Menteri KeuanganNomor 166/PMK.011/2011 yang mengatur tarif dalam rangkaAANZFTA dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 yang mengatur tarif dalam rangkaimportasi secara umum;Ketentuanketentuan /ex specialis harus berada dalamlingkungan hukum (rezim) yang sama dengan /ex generalis.Misalkan, Kitab UndangUndang Hukum Dagang dan KitabUndangUndang Hukum Perdata samasama termasuklingkungan hukum keperdataan;Bahwa ketentuan/peraturan menteri kKeuangan ini merupakanketentuan/peraturan

SIMANJUNTAK (masingmasing petugas polisi Polres Langkat) melakukan penggeledahan danpenangkapan terhadap diri terdakwa lalu petugas polisi menemukan 1 (Satu)bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu dari dalam kantong celanabagian depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barangbukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor213/IL.1.OL06/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 berserta Lampirannya yang dibuatoleh

SIMANJUNTAK (masingmasing petugas polisi Polres Langkat) melakukan penggeledahan danpenangkapan terhadap diri terdakwa lalu petugas polisi menemukan 1 (Satu)bungkus plastik klip bening yang diduga berisi sabu dari dalam kantong celanabagian depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barangbukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa pergunakansendiri.Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor213

Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor213/IL.1.0106/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 berserta Lampirannya yangdibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, NIK.P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin CabangPT.Pegadaian (Pesero) Stabat diketahui bahwa 1 (Satu) bungkus plastikbening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nolkoma nol empat) gram milik MUHAMMAD ARISKA.2.

213/Pdt.G/2017/PA Mrs.CEN SFIS ob 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkaracerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, yangdiajukan:Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar dalildalil Penggugat;Telah memeriksa buktibukti yang diajukan dalam persidangan.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 8 Mei 2017yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor213

Pdt.G/2017/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai denganalasanalasan sebagai berikut :KOPI GUGATAN PENGGUGATBahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugatmenghadap sendiri, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangandengan agenda upaya perdamaian atau mediasi, setelah itu Tergugattidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lainsebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secararesmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor213

sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutupuntuk umum dengan diawali pembacaan surat Gugatan yang pada pokoknyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau mengirimkanwakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dailil gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Cilegon tanggal 28 April 2008 Nomor213

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikahpada tanggal 28 April 2008 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor213/62/IV/2008 tanggal 28 April 2008:2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anakbernama Bagas Hairul Sudrajat (Ik) lahir tanggal 20 Februari 2009;3.

Bahwa, pada tanggal 09 Agustus 1998, Pemohon dan Termohon telahmenikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor213/37/VIIV1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B 254/13.17.12/Pw.01/4/2018, tanggal 03 April 2018, dan ketika menikah,Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;Penetapan, Nomor 0763/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal 1 dari 5 Hal.2.