Ditemukan 148 data
167 — 58
Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan, dalam praktek ketentuan pasal 6 tetap harus memenuhi syaratantara lain :a) Tetap diperlukan adanya fiat dari Ketua Pengadilan Negeri (berdasarkanpetunjuk Mahkamah Agung dalam buku II Mahkamah Agung RepublikIndonesia tahun 1994 halaman 143, yang menyatakan eksekusi harus atasperintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dimanaketentuan ini diberlakukan juga terhadap eksekusi hak tanggungansebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung nomor3201
67 — 51
Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara)terdaftar tanggal 25 April 201328) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantaradari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu29) 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor :3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. KaryaNusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu30) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)An. CV.
Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara)terdaftar tanggal 25 April 201328) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantaradari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu29) 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. KaryaNusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu30) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)An. CV.
104 — 39
PELAKSANAAN LELANG YANGMEMAKAI IRAHIRAH SEHARUSNYA DILAKSANAKAN ATASPERINTAH KETUA PENGADILAN NEGERI.PARATE EKSEKUSI adalah Perbuatan melawan hukum= yangmempunyai konsekuensi hukum yaitunya ; batalnya hasil lelang yangtelah dilakukan;Dan juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor3201/K/PDT/1984, dalam pertimbangan hukumnya menyatakanbahwa PENJUALAN OBYEK JAMINAN TANPA MELALUIPENGADILAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.Karena lelang yang tidak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri,tetapi
Terbanding/Tergugat I : ANGKE ERMINA NDUN RASSA
Terbanding/Tergugat II : SINORITHA DETHAN NDUN
Terbanding/Tergugat III : YANCE N. NDUN
Terbanding/Tergugat IV : ALFRED A. NDUN
Terbanding/Tergugat V : ANTONIUS A. NDUN
Terbanding/Tergugat VI : ADNAN A. NDUN
Terbanding/Tergugat VII : LEDI D. L. NDUN
Terbanding/Tergugat VIII : SANTI SAKARIAS NDUN
Terbanding/Tergugat IX : ANDRI NDUN
Terbanding/Tergugat X : KONSTANTINUS NDUN
Terbanding/Tergugat XI : SITI HAWA
Terbanding/Tergugat XII : HAJI MUHAMAD KILAD
Terbanding/Tergugat XIII : SILVIA YONG
Terbanding/Tergugat XIV : Direktur POLITEKNIK PERTANIAN KUPANG
Terbanding/Tergugat XV : WILFRIDUS BITIN BEREK
Terbanding/Tergugat XVI : Direktur POLITEKNIK NEGERI KUPANG
Terbanding/Tergugat XVII : MARCEL FANGGIDAE
Terbanding/Tergugat XVIII : dr. SIENTJE SAUDALE MOKOGINTA, Sp.B.
Terbanding/Tergugat XIX : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG
55 — 24
Tergugat XV sebagai Pembeli yangberetikad baik telah memenuhi seluruh syaratsyarat Jual Beli sebagaimanadimaksudkan dalam Putusan MA No.1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982Jo.Putusan MARI Nomor3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996 Jo.Putusan MARI Nomor 251 K/1958 Jo.Putusan MARI Nomor 1237 K/Sip/1973tanggal 15 April 1976 dengan Kaidah hukum pada Pokoknya menyatakan : Pembeli yang beretikad baik harus mendapat Perlindungan Hukum, dimanaPutusanPutusan MARI tersebut telah dipertegas oleh Mahkamah
62 — 37
sudah menjadi suatu norma hukum, bahwa pihak ketiga yangberitikad baik dilindungi oleh undangundang, Dalam sebuahyurisprudensi memang diambil sebuah kaidah hukum " bahwa pihakpembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan Jual beli yang dilakukanhanya purapura (proforma) saja hanya mengikat terhadap yang membuatperjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yangHal 57 dari 103 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2016/PN Dpsrnembeli dengan itikad baik" (vide Putusan Mahkamah Agung RI nomor3201
111 — 49
P 29) ;30.Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor3201/26.2500/IX/2012 tanggal 12 September 2012 Hal : PermohonanPenyelesaian pengaduan Lembaga Bantuan Hukum Yayasan DarulHidayah No. 234/BH/YDH/P/JU/TM/I/2012 tertanggal 30 Januari 2012sesuai UndangUndang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 yangberlaku terhadap Kementerian Kehutanan RI. (Bukti.
95 — 60
Futusan Nomor : 70/PDT/2017/PT PLK05.06.e Yuriprusdensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor821 K/Sip/1974 tanggal 28 April 1976, yang berbunyi: Pembeli denganitikad baik harus dilindungi:e Yuriprusdensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52K/Sip/1975 tanggal 23 September 1975, yang berbunyi: Pembeli yangberitikad baik harus mendapat perlindungan hukum,e Yuriprusdensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor3201 K/PDT/1991 tanggal 30 Januari 1996, yang berbunyi: Pembeli
415 — 373 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia KEP KA MA Nomor3201 K/Pdt/1991, Bk. Kaidah Yuris (Achmad Kamil): 75, (vide bukti P31)yang dikutip sebagai berikut:Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Jual beli yang dilakukanhanya purapura (proforma) saja hanya mengikat terhadap yangmembuat perjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketigayang membeli dengan itikad baik;e.