Ditemukan 28455 data
M SYAILILLAH BIN SUHAIMI
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR
36 — 9
Menyatakan pemeriksaan perkara Praperadilan Nomor8/Pid.Pra/2019/PN Bpp dihentikan karena dicabut;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untukmencatatkan perihal pencabutan perkara Praperadilan Nomor8/Pid.Pra/2019/PN Bpp dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;4.
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Singaparna
Tergugat:
1.Aep Saepudin
2.Ariani Munggaran
27 — 7
1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempattinggal: Kampung Cileungsing RT 018 RW 005 DesaCibalanarik Kecamatan Tanjungjaya, KabupatenTasikmalaya, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnyadisebut sebagai Terguggat II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTasikmalaya pada tanggal 28 Maret 2019 dalam Register Nomor8
C.2158 KelurahanHalaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor8/Pdt.GS/2019/PN.
C. 2158 atas nama AepSaepudin yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dan hasil penjualanlelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kreditPara Tergugat kepada Penggugat;Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor8/Pdt.GS/2019/PN. Tsm.5, Menghukum Para Tergugat untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp. 706.000, (tujuh ratus enam riburupiah);6.
., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor8/Pdt.GS/2019/PN.Tsm. tanggal 28 Maret 2019, putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggaltersebut dengan dibantu oleh Dahlan, S.H., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpadihadiri oleh Para Tergugat.Panitera Pengganti, Hakim Ketua,Dahlan, S.H. E.S.G Latutuaparaya, S.H.
Rp. 6.000;Jumlah Rp. 706.000;(tujuh ratus enam ribu rupiah)Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor8/Pdt.GS/2019/PN. Tsm.
Terbanding/Penuntut Umum : ERLIA HENDRASTA,SH
67 — 22
Berita Acara Mempelajari Berkas ( Inzage ), tanggal 29 Maret 2021 Nomor8/Pid.B/2021/PN Ktb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriKotabaru, yang menerangkan Penasihat WHukum Terdakwa telahmemeriksa berkas yang dimintakan banding tersebut;Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/PID/2021/PT BJMMenimbang bahwa oleh karena permintaan banding dari PenasihatHukum Terdakwa tanggal 24 Maret 2021 terhadap putusan Pengadilan NegeriKotabaru Nomor 8/Pid.B/2021/PN Ktb, tanggal 17 Maret 2021, maka permintaanbanding
Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kotabaru dalam putusan Nomor8/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 17 Maret 2021, telah menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Swandre anak dari M. Tok Riyanto telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengelapan;2.
korban dan hanya sebagian kecil saja yang tidak atau belumdiserahkan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwadisamping harus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat/korban juga bagiTerdakwa sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingberpendapat sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan seperti tersebutdalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumseperti diatas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor8
maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding akan disebutkan dalamamar putusan ini;Mengingat dan memperhatikan, pasal 372 KUHP dan UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/PID/2021/PT BJMMENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut; Mengubah/Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor8
37 — 25
HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertaHalaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2016/PT.SULTRAmemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusanPengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Oktober 2015 Nomor8
Terbanding semula Para Penggugat tersebut denganmenghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar sejumlah uangkepada Para Terbanding semula Para Penggugat, maka terhadap penghukumanpembayaran sejumlah uang ganti rugi tersebut tidak dapat dikenakan uang paksaterhadap siterhukum bilamana siterhukum lalai dalam melaksanakan/memenuhiputusan sebagai mana diatur dalam ketentuan pasal 606 a Rv;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amarputusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Oktober 2015 Nomor8
/Pdt.G/2015/PN.Bau sepanjang mengenai uang paksa perlu dibatalkan sehinggaamar putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Oktober 2015 Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Bau perlu diperbaiki yang selengkapnya sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yangkalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan;Mengingat Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Nomor 49 Tahun 2009
24 — 5
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampaihari ini ditetapbkan sejumlah Rp 4.549.000,00 (empat juta lima ratus empatpuluh sembilan ribu rupiah);Membaca akta pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Sawahlunto yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juni 2017Pembanding semua Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranyayang diputus oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 31 Mei 2017, Nomor8/PdtG/2016/PN Sw., diperiksa dan diputus dalam
tersebut telah disampaikandan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding Il dan Ilsemula Tergugat , ll dan ll melalu. kuasanya;Menimbang, bahwa Pembanding semua Penggugat dalam mengajukanpermohonan bandingnya, telah mengajukan memor banding tertanggal 21 Juni 2017dan telah diberitahukan dan diserahkan memon banding tersebut kepada Terbanding dan ll semula Tergugat Il dan ll melalu' kuasanya pada tanggal 22 Juni 2017;Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( inzage) Nomor8
banding tersebut ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undangundang dan oleh karenaitu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksadan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 31 Mei 2017, Nomor8
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan melanggar azasHukum dalam memutuskan perkara aquo.Halaman 9 dari11 halaman Putusan Perdata Nomor 102/PDT/2017/PT PDG.Menimbang, bahwa Terbanding , Il dan Ill semula Tergugat , Il dan Illdalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan PutusanPengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 31 Mei 2017, #Nomor8/Pdt.G/2016/PN.Swl, sudah tepat dan benar secara Hukum, dan mohon agardikuatkan dengan menolak permohonan banding Pembanding semulaPenggugat:Menimbang
pertimbangan tersebut;Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu keberatankeberatanPembanding semula Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam memoribandingnya ternyata merupakan pengulangan dalam jawabanterhadapgugatan sehingga harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Hukum Hakimtingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbanganpertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri, sehinggaPutusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 31 Mei 2017, Nomor8
PUJIYATI, SH
Terdakwa:
UDIN ARSADI ALIAS JARDIN BIN ARSADI
10 — 0
Jo Pasal 56 ke 1, 2 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I :
- Menyatakan terdakwaUDINARSADI als.
87 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa dengan dinyatakannya Penetapan Eksekusi Nomor 8/PDT/PEN/EKS/1951/PN.Kpg tanggal 2 September 1997 serta Berita Acara Eksekusi Nomor8/BA/PDT/G/1951/PN.Kpg tanggal 8 September 1997 tidak sah dan tidakberkekuatan hukum maka tanah sengketa yang telah dieksekusi tersebutharus dikembalikan seperti keadaan semula sebagaimana sebelum eksekusitersebut dilaksanakan;Bahwa dengan dinyatakannya Penetapan Eksekusi Nomor 8/PDT/PEN/EKS/1951/PN.Kpg tanggal 2 September 1997 serta Berita Acara Eksekusi Nomor8
Putusan Nomor 1151 K/Padt/2014tempat sero dari batu, Kumpulan pohonpohan tuak kira 150 pohonbanyaknya dan 1 tempat tanah kosong, dengan alasan bahwa barangbarang tersebut adalah milik dari almarhum pamannya tergugat dalamkasasi yang bernama Johannes Konay, sedang penggugat untuk kasasisama sekali bukan keluarga dari Johannes Konay tersebut;Bahwa jika diteliti dan dicermati dari pertimbangan putusan Nomor8/PDT/1951 Jo. Nomor 19/1952 Jo.
/PDT/51 pada Pengadilan Tinggi Kupang; Bukti P.38 berupa Surat dari Pengadilan Negeri Kupang NomorW17.DB.HT.04.10436 perihal Penjelasan; Bukti P.42 berupa Surat dari Sekretariat Negara Sekretariat WakilPresiden RI Nomor R506/WK.Pres/Set/VIII/1993 tanggal 9 Agustus1993 perinal Pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata Nomor8/PDT/1951;Hal. 38 dari 45 Hal.
Karena baik perkara Nomor8/PDT/1951 Jo. Nomor 19/1952 Jo. Nomor 63 K/SIP/1953 maupun perkaraNomor 6/PDT/G/1989/PN.KPG Jo. Nomor 9/PDT/1990/PTK Jo. Nomor 3171K/PDT/1990 yang dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi ternyata tidak adaamar (Condemnatoir) yang memerintahkan pengosongan atau penyerahantanah sengketa kepada Pemohon Eksekusi (sekarang Para TermohonKasasi/Para Terbanding/Para Tergugat).
Dengan demikian, pelaksanaaneksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 08/BA/PDT.G/1951/PN.KPGtanggal 8 September 1997 dan Penetapan Eksekusi Nomor 8/PDT/PEN/EKS/1951/PN.KPG tanggal 2 September 1997 ..terhadap perkara Nomor8/PDT/1951 Jo. Nomor 19/1952 Jo. Nomor 63 K/SIP/1953 maupun perkaraNomor 6/PDT/G/1989/PN.KPG Jo. Nomor 9/PDT/1990/PTK Jo.
21 — 6
lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal25 Januari 2012 ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabutperkara gugatannya tersebut atas dasar telah tercapaiperdamaian dalam rumah tangga, maka pencabutan' tersebuttidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikiantidak ada alasan bagi Majelis untuk memeriksa dan mengadiliperkara gugatan Penggugat tersebut lebih lanjut, sehinggakarenanya permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkandengan menyatakan gugatan Penggugat register nomor8
Menyatakan gugatan Penggugat Register Nomor8/Pdt.G/2012/PA.PST. dicabut ;2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh= saturibu rupiah ) ;Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan AgamaPematangsiantar pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 M/1 Rabiul Awal 1433 H oleh kami Drs. Ru s! i, SH sebagaiKetua Majelis, Drs.
EXPRITO SANGGUP, SH
Terdakwa:
MUH. MAULANA
27 — 6
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPeradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa MUH MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Pangkalan Kerinci
Tergugat:
ZAINAL
28 — 13
Berkas Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor8/Pdt.G.S/2019/PN Plw antara :PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTORCABANG PANGKALAN KERINCI, beralamat di Jalan MaharajaIndra Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ProvinsiRiau, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;LawanZainal, beralamat di Jalan Keluarga BTN BPP Blok A9 No 22 RT. 001RW. 007 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan PangkalanKerinci, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;2.
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor8/Pdt.G.S/2021/PN Plw tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukanHakim yang mengadili perkara inl;3.
32 — 16
Menghukum Terlawan dan Terlawan II untuk tunduk dan patuh terhadapputusan dalam perkara ini10.Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun timbul Verzet atau banding.Atau:Subsidair:Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yangbaik mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugattersebut Pengadilan NegeriPekalongan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Agustus 2018 Nomor8/Padt.Bth/
Panitera, Ub.Panitera Muda Perdatan Pengadilan NegeriPekalongan pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, yang menerangkanPembanding semula Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Pekalongan Nomor8/Padt.Bth/2018/PN.
Nomor04/Pdt.Eks/2016 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret2018 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pekalongan pada tanggal 21 Maret 2018 dalam registerperkara Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN PkIl: Berdasarkan uraian tersebut maka Pemabaning semula Pelawanmohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui MajelisHakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan : Menerima permohonan banding Pembanding; Memeperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekolangan Nomor8
/Pdt.Bth/2018/PN PkI tanggal 8 Agustus 2018:Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan olehJurusita Pengadilan Negeri Pekalongan kepada Para Terbanding masingmasingpada tanggal 29 Oktober 2018:Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terbandingtidak mengadjukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa Terlawan pada saat putusan diucapkan dalampersidangan tidak hadir, oleh karenanya telah diberiktahukan isi putusanPengadilan Negeri Pekalongan tangaal 8 Agustus 2018 Nomor8
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor8/Pdt.Bth/2018/PN PkI tanggal 8 Agustus 2018 yang dimohonkan bandingtersebut;3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Halaman 10 Putusan Nomor 536/Pdt/2018/PT SMG.Demikianlah diputuskan padahari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 dalamsidang permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari H.Mulyanto, S.H.,M.H.
77 — 51
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi sebelum berkas perkaradikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 hari terhitungsejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 8/Pdt.G/2016/PN.Spn, tersebut dijatuhkan pada tanggal 16 Agustus 2016,yang dihadiri oleh Penggugat 1 serta Kuasa Insidentilnya dan tanpa dihadirioleh Tergugat dan Kuasa Hukumnya ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor8
undangundang, maka permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT telahmengajukan memori banding tertanggal 26 September 2016, yang diterimaoleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 27 September 2016,Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Spn, di mana keberatankeberatan dalam memoribandingnya dapat disimpulkan pada pokoknya mengemukakan sebagaiberikut :1. bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT merasa keberatan atasPutusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor8
Lagi pula alasanalasan keberatan yang diajukan PEMBANDING semula TERGUGAT, dalam Ptsn Nomor :73/PDT/2016/PT.JMB Hal. 7memori bandingnya tertanggal 26 September 2016 tersebut, baik keberatanDalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, menurut Majelis HakimPengadilan Tinggi Jambi bukanlah sesuatu hal yang baru, akan tetapi hanyamerupakan pengulangan semata terhadap halhal yang telah diajukan dantelah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis HakimPengadilan tingkat pertama dalam putusannnya Nomor8
1.Tn. AHMADI
2.Tn. BAMBANG SUTOPO
Tergugat:
Tn. GUNADI BUDI SANTOSO
Turut Tergugat:
Irma Dwi Karnawati, SH
88 — 20
Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Boyolali, beralamat Jalan AnggrekNo. 1, Madumulyo, Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali,Jawa Tengah ;Selanjutnya akan disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Byltanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo ;Menimbang, bahwa diluar persidangan pada tanggal 3 Maret 2020Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara Nomor8
Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara perdata Nomor8/Pdt.G/2020/PN Byl dari Kuasa Penggugat ;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mencatatpencabutan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Byl dalam registerperkara ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).Ditetapkan di BoyolallPada tanggal 19 Maret 2020Hakimhakim Anggota Hakim KetuaIMELDA, SH. AGUS DARMANTO, SH., MH.NALFRIJHON, SH.
YUHENDRI Bin Mukhtar
Tergugat:
Wali Nagari Simarasok
149 — 41
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor8/PENMH/2021/PTUN.PDG, tanggal 18 Februari 2021, tentangPenunjukan Majelis Hakim;Penetapan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PDGHalaman 13. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara PadangNomor 8/PENPPJS/2021/PTUN.PDG, tanggal 18 Februari 2021 tentangPenunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/PENPP/2021/PTUN.PDG,tanggal, 22 Februari 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;5.
Berkas perkara beserta lampirannya;Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan Gugatan tanggal 15Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang pada tanggal 16 Februari 2021 dengan register Nomor8/G/2021/PTUN.PDG, yang pada intinya meminta kepada Pengadilan untukmenyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Wali Nagari Simarosok No.101 Tahun 2020 tanggal 23 November 2020 Tentang Pemberhentian Penggugatsebagai Wali Jorong Koto Tuo;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut
RAMA DIANSYAH, SH.
Tergugat:
Ketua DPRD Pesawaran
45 — 3
Surat permohonan pencabutan gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Klatanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa HukumPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan secara tertulis dari KuasaHukum Penggugat tanggal 26 Januari 2018, Kuasa Hukum Penggugatbermaksud untuk mencabut gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan PerdataPengadilan Negeri Kalianda tanggal 22 Januari 2018 dengan Register Nomor8/Pdt.G/2018/PN Kla;Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum memasuki tahapjawabmenjawab/ belum
Menyatakan dicabut Surat Gugatan yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda di bawah register Nomor8/Pdt.G/2018/PN Kla, tanggal 22 Januari 2018;3. Memerintahkan gugatan Penggugat Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kla, dicoretdari Register Perkara Perdata Gugatan;4.
HUSNI, S.H.
Terdakwa:
YUDRIKA SAHARUDDIN Bin SAHARUDDIN
50 — 9
Hakim, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 10 Februari2018;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca:Penetapan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 1 dari 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor8/Pid.Sus/2018/PN Nnk tanggal 12 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Nnktanggal 12 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan; Surat Pelimpahan Perkara Acara
Pemeriksaan Biasa Nomor B01/Q.4.17/Euh.2/01/2018 tanggal 3 Januari 2018; Surat Keterangan Kematian Nomor 006/SKM/RSUDNNK/1/2018yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah KabupatenNunukan tanggal 18 Januari 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang Nomor8/Pid.Sus/2018/PN Nnk tanggal 12 Januari 2018, diketahui bahwa sidangpertama perkara ini dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2018;Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penuntut Umum hadir danmenyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dihadapkan
PT Bank BRI Cabang Cirebon Gunung Jati
Tergugat:
1.NANA SUPRIATNA
2.SUMIRAH
58 — 8
Sbr. halaman 1 dari 3 HalamanSetelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber tertanggal26 Nopember 2018 Nomor : 8/.Pdt.G.S/2018/PN.Sbr, tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca Penetapan Hakim, tertanggal 26 Nopember 2018 Nomor :8/.Pdt.G.S/2018/PN.Sbr, tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca Relaas Panggilan Sidang perkara Nomor8/.Pdt.G.S/2018/PN.Sbr, terhadap pihak Penggugat dan Para Tergugat ;Setelah membaca Berita Acara persidangan perkara Nomor8/.Pdt.G.S/2018/PN.Sbr, tertanggal
Terbanding/Penyidik Atas Kuasa PU : SAN MEIANTO SAMOSIR
76 — 36
,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas A Khususmenerangkan bahwa Terdakwa EDDI MINARNO meminta banding terhadapHalaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 198/Pid/2021/PT MDNputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Oktober 2020 Nomor8/Pid.C/2020/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukandengan sah dan patut oleh AMINSYAH, SH Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Medan Kelas A Khusus kepada Penyidik sesuai dengan AktaPemberitahuan Banding Nomor:371/Akta.Pid/ 2020/PN Mdn tanggal 16
TunggalPengadilan Negeri Medan dalam mengadili dan memutuskan perkaraa quo.Berdasarkan dalil serta alasan Pemohon Banding uraikan dalamMemori Banding, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan TinggiSumatera Utara yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo untukmemberikan putusan sebagai berikut :i.Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PEMOHONBANDING/TERDAKWA;Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Bandingdari PEMOHON BANDING/TERDAKWA;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor8
sebab materi keberatan yangdikemukakan Terdakwa telah dikemukakan dan dipertimbangkan dengan baikdan benar, lagi pula keberatan mana hanya bersifat pengulangan yang tidakdapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan demikian alasanalasan dalam memori banding Terdakwa haruslah dinyakan tidak beralasan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat bandingmempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 8 Oktober 2020 Nomor8
TingkatPertama dan tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum dalammempertimbangkan unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadaTerdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehinggaberalasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alihmenjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalammemutus perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 8 Oktober 2020 Nomor8
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Betung Kantor Cabang Sekayu
Tergugat:
ERIKA WALBER
39 — 10
./2019/PN Pkb dari Penggugat tersebut di atas adalah tidakbertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan Perkara perdata Nomor8/Pdt.G.S./2019/PN Pkbo, maka seluruh biaya yang timbul karena adanyagugatan ini sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;Mengingat akan ketentuan perundangundangan yang bersangkutan ;MENETAPKAN: 1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;2.
Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balaiuntuk mencatat pencabutan Gugatan perkara perdata Nomor8/Pdt.G.S./2019/PN Pkb. ini dalam buku register perkara perdata yangtersedia untuk itu;4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp. 916.000, (Sembilan ratus enam belas riburupiah);Demikian ditetapbkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh DWINOVITA PURBASARI, SH.
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
36 — 23
(satu jutaempat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri MadiunNomor 8/Pdt.G/2021/PN Mad diucapkan pada tanggal 29 Juli 2021diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan NegeriMadiun pada tanggal 29 Juli 2021, terhadap Pembanding semula PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi melalui kKuasa hukumnya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021 mengajukan permohonan bandingsebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor8
semula PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding tertanggal24 Agustus 2021 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan danputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun tersebut karena telah kelirudan salah dalam pertimbangan hukumnya yang tidak sesuai dengan faktafaktahukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu mohon MajelisHakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara iniberkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor8
Terbanding semula TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi pada dasarnya mendukung pertimbangan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telahdidasarkan pada buktibukti dan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, oleh karena itu kontra memori banding tersebut dapat diterimadan dibenarkan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacadan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara aquo besertaputusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 29 Juli 2021 Nomor8