Ditemukan 183 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perdata perkasa perdana perkosa pendeta perdasa perdesan pardesa perdeta pertesa
Pengadilan PN WAIKABUBAK Pidana Umum Penghinaan
Register : 09-10-2014 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 07-05-2015
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 130/PID.B/2014/PN.WKB
Tanggal 9 April 2015 — - YAKOBA KAHA, S.Sos ; PETRUS BULU WALU, A.Md.
100 — 48
  • dan stafsaja;Bahwa saksi sebagai Ketua KPUD bisa masuk ke dalam ruang data;73Bahwa ada pengamanan pada ruang ada karena ada yang piket malam;Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013 masuk kantor pada jam pagiseperti biasa, dan ada staf di kantor semua staf karena ada pekerjaanrekapan di kantor;Bahwa data masuk di KPU pada tanggal 6 Agustus 2013 data sudahmasuk semua dari kecamatan, sedangkan data dari PPK barudimasukan tanggal 10 Agustus 2013;Bahwa tanggal 5 Agustus 2013 dikumpul langsung dari TPSTPS perDesa
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 23-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 37/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.BJM.
Tanggal 23 September 2014 — MAWARLI,SE. Bin (Alm) H.ACHMAD BASRI.
42 — 15
  • bertambah dan lambat laundananya mulai habis dan saksi bersama para pembekal lainnya saatitu berinisiatif bagaimana caranya dana BUMDes gabungan tidakhabis, dan sekarang dana tersebut sudah saksi kembalikan padaJbulan Februari Tahun 2013 (tanggalnya lupa) dan di selanjutnya dimasukkan ke rekening BUMDes Gabungan.Bahwa Dana/ modal BUMDes Gabungan terdiri dari modal bantuandari pemerintah daerah yang di tujukan kepada setiap desa sekecamatan Martapura Timur sebanyak Rp 10.000,000,00 (sepuluhjuta rupiah) perdesa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-12-2013 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 24 Maret 2014 — AGUS SARIFIN Bin DJEDJENG GANDADIRIA
67 — 21
  • Bahwa anggaran tersebut untuk bantuan UPK desa sebanyak 12 desa yangberada di wilayah Kecamatan Cicalengka namun saksi tidak mengetahuiberapa setiap desa menerima bantuan PNPM Mandiri Perdesaan tersebut.Penetapan jumlah bantuan perdesa ditetapkan dalam surat penetapanCamat Cicalengka.
Pengadilan PN SANGGAU
Putus : 19-08-2010 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN SANGGAU Nomor 72 /PID.B/2010/PN.SGU
Tanggal 19 Agustus 2010 —
32 — 73
  • dasarnya Dana bantuan keuangan kepada desa kelurahan tersebut disalurkandalam bentuk uang yang saksi tahu adalah bahwa ada rapat Tim FasilitasiPemanfaatan dan Penggunaan Dana Penyisihan PBB bagi Desa di KabupatenSanggau yang dipimpin oleh Asisten Adminstrasi Pemerintahan yaitu Drs.YOHANES KITENG yang menjabat sebagai Ketua Tim dan dalam rapat tersebutdibahas rencana penggunaan dan jumlah nominalnya dan disetujui bahwa bantuantersebut disalurkan dalam bentuk uang yang setara dengan harga semen 200 zak perdesa
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-06-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN MALANG Nomor 93/PDT.G/2015/PN Mlg
Tanggal 6 April 2016 — Misnadi
145 — 19
  • Margosuko adalah seluas 334,4 Hektar, yang kemudian diperincikanmenjadi perdesa dan luas tanahnya sebagaiamana pada angka ke4. 1 sampai dengan 4.8dimana dalam posita tersebut Penggugat tidak menyebutkan Nomor berapa SertipikatHak Guna Usaha atas nama PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-07-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 30 September 2015 — JUHAELI bin ROHMAT
73 — 53
  • mekanisme terhadap agunan bila terjadikemacetan kredit, dan halhal lain yang dianggap perlu.Bahwa benar menurut Pedoman Juknis Program Peradaban tidakdiperbolehkan simpan pinjam tanpa adanya Agunan/ Jaminan, tidakada penerima/penghasilan, tidak ada analisa kredit dan tidak adaangsuran pokok pinjaman ;Bahwa pungutanpungutan yang tidak sesuai dengan aturan tidakada yang ada yaitu Pungutan untuk desadesa untuk kegiatanBimbingan Teknis bulan September 2012 di Hotel Telaga BiruCipanas yang jumlahnya perdesa
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 21-10-2019 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 477/Pdt.G/2019/PN Bks
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat:
1.Binah
2.Manah
Tergugat:
1.Muhammad Syukur Pranoto
2.Kementerian Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Tergugat:
1.Tamin
2.Ahli Waris dari Almarhum Sardja
3.Camat Kecamatan Pondok Gede Pemerintah Kota Bekasi
74 — 22
  • Pembayaran Ipeda Tahun 1974dengan No. 43246 ( P2 ):Surat Pemberitahuan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1977No.025509 (P3 );Surat Pemberitahuan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun Tahun1978 No.50826 ( P4 );Surat Pemberitahuan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun Tahun1979 No.131370 (P5);Surat Pemberitahuan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun Tahun1980 No.000721 ( P6 );Surat luran Pembangunan Daerah Tahun 1966 dan PembayaranLPD untuk Tahun 1971 ( P7 );Daftar Himpunan Ketetapan Pokok dan Pembayaran IPEDA perdesa
    yang diterbitkan oleh departemen Keuangan Dirjen PajakDirektorat luran Pembangunan Daerah yang diterbitkan d Bekasiatas nama Kepala Inspeksi lpeda Bekasi pada tanggal 07 Pebruari1983( P8 );Daftar Himpunan Ketetapan Pokok dan Pembayaran IPEDA perdesa yang diterbitkan oleh departemen Keuangan Dirjen PajakDirektorat luran Pembangunan Perkotaan yang diterbitkan di Bekasiatas nama Kepala Inspeksi lpeda Bekasi pada tanggal 14 Januari1984 ( P9):Buku Rintjikan atas nama SANI LIMBUR KIMAH yang dibuat olehluran
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 03-05-2023 — Putus : 24-07-2023 — Upload : 24-07-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte
Tanggal 24 Juli 2023 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD YUSUF INDRA KELANA, S.H., M.H.,
2.PRASETYO PRISTANTO, S.H., M.H.,
3.RACHMAT AQBAR, S.H.
4.RIDZKY SEPTRIANANDA, S.H.
5.Eka Yakob Hayer, S.H.
Terdakwa:
1.YOAP SAKETA Alias OA
2.NOK FALAJAWA Alias NOK
86 — 44
  • Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 170/SPM-HIBAH/2016 tanggal 18 Mei 2016;
  • 1(satu) Lembar Fotocopy Daftar Nama Desa Penerima Dana Desa(DD) Tahap I serta Jumlah Pagu Dana dan Nomor Rekening Desa;
  • 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti tranfer dana Desa (DD) tahap I dengan jumlah dana sebesar Rp. 352 638.600 (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
  • 1(Satu) Lembar Fotocopy Rincian Pencairan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Perdesa
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-01-2013 — Putus : 18-02-2013 — Upload : 12-09-2014
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 01/TIPIKOR/2013/PTY
Tanggal 18 Februari 2013 — SARJONO BIN KISMOREJO/MINGAN
56 — 31
  • Formulr Lampiran SKBupati/ Walikota tentang Penetapan GAPOKTAN, nama GapoktanMANGUNAN MANDIRI Tahun 2008.1188. 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 175 ATAHUN 2008 tentang PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOKTANI (GAPOKTAN) PENERIMA DANA PROGRAMPENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESA AN (PUAP)DAN PENYULUH PENDAMPING DI KABUPATEN BANTULtanggal 1 Juli 2008, beserta lampirannya Daftar Gapoktan PenerimaDana (PUAP) dan Penyuluh Pendamping Kabupaten Bantul 2008.1189. 1 (satu) bendel surat Keputusan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 02-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
IVAN PRADITYA PUTRA, SH
Terdakwa:
TUMARI
183 — 115
  • untuk mengajukan santunankematian adalah Dinas kependudukan dan pencatatan sipil KabupatenJembrana.Bahwa Dinas kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan TransmigrasiKabupaten Jembrana tidak pernah melakukan singkronisasi data kematiandengan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Jembrana.Bahwa ada pengajuan santunan yang fktif karena ada temuan dariinspektorat setelah Dinas Kesejahteraan social, Tenaga Kerja, dan TransmigrasiKabupaten Jembrana mengecek atau membuat data pemohon santunan perDesa
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-04-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 194 / Pdt / G / 2014 / PN.Smg
Tanggal 7 April 2015 — PARNO ; JOKO MASNGUT ; SUYUD AMINOTO ; YATMIN ; YATMI ; JUMINEM ; BEJO ; SARTO ; YANTI ; KUSPRIYANTO ; SUGIRI ; PARMI ; PARTO WIYONO ; RUKIMIN ; PARLINA YULAIKA ; SLAMET RAHARJO ; MUKIRAH ; SATIYEM ; RAHYONO ; SARIYEM ; TUGIYO ; KARTI (PARA PENGGUGAT) MELAWAN 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR JAWA TENGAH (TERGUGAT 1) ; NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT 2) ; WORLD BANK (TERGUGAT 3)
128 — 60
  • .= Musyawarah dilakukan perdesa.=> Tidak ada intimidasi dari camat dan lainlain.= Sebelum ditenggelamkan, penduduk telah diganti rugi,bagi yang tidak mau diconsignatiekan ke PengadilanNegeri Boyolali.= Harga umum setempat didasarkan pada PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, dimanaBupati menetapkan harga dasar.6) Saksi Djaswadi (di bawah sumpah) yang dalamketerangannya menjelaskan halhal sebagai berikut :=> Saksi ../8493= Saksi adalah Kepala Desa Nglanji sejak tahun 1980.= Musyawarah
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2014/PN Bdg.
Tanggal 19 Januari 2015 — ROHDIAT BIN AMO
55 — 13
  • kebijakan pemerintahan .Bahwa benar saksi mengetahui tujuan dari penyaluran bantuankeuangan program desa mandiri dalam perwujudan desa peradabanuntuk mendorong desa cepat berkembang dalam rangka mempercepatpencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat desa denganmemberdayakan pemerintah dan masyarakat desa melaluipendayagunaan sumber daya lokal secara mandiri .Bahwa benar saksi mengetahui Kabupaten Purwakarta mendapatkanbantuan sebesar Rp 5.000.000.000,(lima milyar rupiah) untuk 5Desa sehingga perdesa
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2014 — Upload : 18-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus/2012/PN.TPI
Tanggal 4 September 2014 — -NURMALIA (Terdakwa) -ZAINUR ARIFIN SYAH SH (JPU)
49 — 12
  • Menandatangani laporan bulanan dana SPKP yang dibuat oleh UPK(Unit pengelola kegiatan) yang di fasilitasi oleh FK (FasilitatorKecamatan) yaitu laporan perkembangan pinjaman SPP perdesa,Laporan Kolektibilitas pinjaman SPP ;3. Mengetahui segala kelengkapan persyaratan untuk pencairan danatermasuk dana Perguliran SPKP (Simpan Pinjam Khususperempuan) ; Bahwa yang wajib saksi ketahui dalam pencairan dana perguliran SPKP adalah :1. SPC (Surat Penetapan Camat).2. RPD (Rencana Penggunaan Dana).3.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 24 Juni 2013 — KARYONO
52 — 17
  • No. 05 juga melalui pengukuranterlebih dulu ;Bahwa ada tanda patok dari BPN kalau tanah tersebut sudah diukur oleh Petugas BPN59Bahwa ketika orang dari Bina Marga datang memberikan info, SHP No 05 masihberlaku dan seharusnya tidak boleh ditimpakan dengan sertifikat SHM ;Bahwa setahu saksi, alas hak untuk penerbitan SHP No. 05 adalah SK Pemberian ;Bahwa alas hak untuk menerbitkan SHM 872 dan 1055 adalah Letter C Desa ;Bahwa seingat saksi, penyusunan data/ arsip sertifikat tanah di BPN dilakukan perdesa
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2014 — Upload : 18-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus/2012/PN.TPI
Tanggal 4 September 2014 — -NURMALIA (Terdakwa) -ZAINUR ARIFIN SYAH SH (JPU)
48 — 10
  • Menandatangani laporan bulanan dana SPKP yang dibuat oleh UPK(Unit pengelola kegiatan) yang di fasilitasi oleh FK (FasilitatorKecamatan) yaitu laporan perkembangan pinjaman SPP perdesa,Laporan Kolektibilitas pinjaman SPP ;3. Mengetahui segala kelengkapan persyaratan untuk pencairan danatermasuk dana Perguliran SPKP (Simpan Pinjam Khususperempuan) ; Bahwa yang wajib saksi ketahui dalam pencairan dana perguliran SPKP adalah :1. SPC (Surat Penetapan Camat).2. RPD (Rencana Penggunaan Dana).3.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2014 — Upload : 18-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus/2012/PN.TPI
Tanggal 4 September 2014 — -NURMALIA (Terdakwa) -ZAINUR ARIFIN SYAH SH (JPU)
58 — 13
  • Menandatangani laporan bulanan dana SPKP yang dibuat oleh UPK(Unit pengelola kegiatan) yang di fasilitasi oleh FK (FasilitatorKecamatan) yaitu laporan perkembangan pinjaman SPP perdesa,Laporan Kolektibilitas pinjaman SPP ;3. Mengetahui segala kelengkapan persyaratan untuk pencairan danatermasuk dana Perguliran SPKP (Simpan Pinjam Khususperempuan) ; Bahwa yang wajib saksi ketahui dalam pencairan dana perguliran SPKP adalah :1. SPC (Surat Penetapan Camat).2. RPD (Rencana Penggunaan Dana).3.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 06-02-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 8 Mei 2019 — Penuntut Umum:
I Gede Wiraguna Wiradarma, SH.
Terdakwa:
I GEDE ASTAWA
111 — 69
  • menerima dan memverivikasipengajuan permohonan pengajuan santunan kematin dari Dewa KetutArtawan, terdakwa, Ni Luh Sridani, Tumari, dan Komang Budiarta.Halaman 96 dari 193 halaman Putusan No.3/Pid SusTpk/2019/PN Dps8.Bahwa Saksi mengetahui kalau ada pengajuan santunan yang fiktif karenaada temuan dari inspektorat dimana Dinas Kesejahteraan Sosial, TenagaKerja, dan Transmigrasi kabupaten Jembrana diminta mengecek kebenaranberkas oleh Inspektorat dengan cara mengecek atau membuat datapemohon santuanan perdesa
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 06-02-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 8 Mei 2019 — Penuntut Umum:
I Gede Wiraguna Wiradarma, SH.
Terdakwa:
I DEWA KETUT ARTAWAN
135 — 76
  • Bahwa Saksi mengetahui kalau ada pengajuan santunan yang fiktifkarena ada temuan dari inspektorat dimana Dinas Kesejahteraan Sosial,Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kabupaten Jembrana diminta mengecekkebenaran berkas oleh Inspektorat dengan cara mengecek ataumembuat data pemohon santuanan perdesa / kelurahan, kemudianditemukan ada berkas dengan nomor akta kematian yang tidak sesuaidengan nama yang meninggal atau akta milik orang lain bukan miliknyayang diajukan.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 15-04-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
Budi Hantoro Bin Satim
120 — 65
  • Bahwa adapun Tugas Sekdes selaku Koordinator Pelaksana TeknisPengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) antara lain :1.2.Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesaMenyusun Rancangan Perdesa tentang APBDesa, perubahanAPBDesa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;. Melakukan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapbkan dalam APBDesa. Menyusun Pelaporan dan Pertanggung Jawaban PelaksanaanAPBDesa.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2011 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 41/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 3 Juli 2012 — SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI
87 — 7
  • ;Bahwa dana dari 9 (sembilan) kepala Desa sudah masuk ke PT.SESAMA tahun 2008tersebut yang dalam pengaadaan bibit kelapa sawit tidak dilakukan pembukuan perdesa tetapi di gabung semuanya sehingga menjadi satu pada bulan April 2010 dansaldo terakhir tertanggal 26 Nopember sebesar Rp. 2.427.811,52 ;Bahwa dari 9 (sembilan) desa Kec. Sepaku Kab.