DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA VS MULYADI, S.H., dk.

., selaku Kepala Dinas Perhubungan dan TransportasiProvinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepadaNUR FADJAR, S.H., M.Si. dan kawankawan, Para PegawaiBiro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016;Pemohon Kasasi;LawanMULYADI, S.H., bertempat tinggal di Jalan Kramat PuloGundul,Gg.i, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru,Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih domisili hukum diZULHENDRI HASAN, S.H., M.H., dan kawankawan,

kasasi tanggal11 Desember 2017 kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2018 dantanggal Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalamhal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan Tinggi Jakarta tidaksalah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, olehkarena Tergugat telah menderek kendaraan (mobil) milik Penggugat yangdiparkir di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa mengacu padainstruksi Kepala Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, makaPemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang

DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr.

Penggugat:
SINDORO TJOKROTEKNO,
Tergugat:
Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Camar Nomor 96A, KelurahanBandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, 75117 Kalimantan Timurberdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 November 2018, selanjutnya disebutsebagai Penggugat ;LawanDinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Perhubungan KotaSamarinda, beralamat di Jalan MT. Haryono Kota Samarinda, dalam hal ini diwakilioleh kuasanya H. Tejo Sutarnoto, S.H., M.Si., H.

DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA VS MULYADI, S.H., dk.

DINAS PERHUBUNGAN DKIJAKARTA, berkedudukan di Jalan Taman Jati Baru, Nomor 1,Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,diwakili oleh Sigit Wijatmiko, A.P., M.Si., selaku Plt. Kepala DinasPerhubungan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada Yosa S.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut:Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2010K/PDT/2018 tanggal 18 September 2018 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembalipada tanggal 26 Februari 2019 kemudian terhadapnya dengan perantarakuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2019 diajukanHalaman 4 dari 8

DINAS PERHUBUNGAN DKIJAKARTA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kemballidari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon PeninjauanKembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaanpeninjauan kembali ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2009

DINAS PERHUBUNGAN DKIJAKARTA tersebut: Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembalisejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA

TRI DIAN REJEKI VS KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROV. DKI JAKARTA

Suprapto Nomor 160, Blok A8, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA, tempat kedudukan di JalanTaman Jatibaru, Nomor 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalamhal ini diwakili oleh Ir. U. Pristono, M.T., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Kepala Dinas Perhubungan ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta;Halaman 1 dari 14 halaman.

Rihanatul Insiyah, S.E. keempatnya kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pegawai Dinas Perhubungan ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta, beralamat kantor di JalanTaman Jatibaru, Nomor 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2013;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyatabahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugattelah

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah:Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Derah Khusus Ibu KotaJakarta Nomor 73/2012, tertanggal 20 Februari 2012 TentangPencabutan Izin Operasi Angkutan Taksi, knususnya yang menyangkutperusahaan Penggugat yaitu PT.

Tridian Rejeki, yang tercantum dalamnomor urut 7;Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Derah Khusus Ibu KotaJakarta Nomor 1105/2012, tertanggal 21 Februari 2012, TentangPencabutan Izin Operasi Angkutan Pariwisata dan Sewa, khususnyayang menyangkut perusahaan Penggugat yaitu. PT. Tridian Rejeki,yang tercantum dalam nomor urut 17;Tenggang Waktu;2.

Penggugat dan Perusahaan modal lemah dan Tergugattidak mengutamakan pada pemberian perlindungan dan pembinaan kepadaperusahaanperusahaan untuk bisa berkembang, melainkan mematikanperusahaan bermodal lemah;Sehingga, sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkanPenetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Keputusan Tergugat Nomor73/2012, tanggal 20 Februari 2012, Tentang Pencabutan Izin OperasiAngkutan Taksi dan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan

Subechi Adikara; Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang; PT. Juanda Aero Jasa

EDI CASMANTO Melawan KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

. ; tinggal eRe RARE SRE SRS Se eS seePekerjaan Semarang Indah D 19/39 A,Semarang j= === seas seas seas s eee seFROOGLE fet mm em a wm = me ee mien men momUntuk selanjutnya a d isebut oe sebagai eePENGGUGAT ; we eee eee eeee MELAWANNama Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA KABUPATENTempat : PEMALANG:; Kedudukan Jalan HOS.

ARTANE BEN MILIRENE ; KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

. & REKAN,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 16 Lt. 2 Kranji,Kotamadya Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal13 Agustus 2003;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;melawan:KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di JalanTaman Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu

Bahwa menurut surat perjanjian Penggugat ditunjuk dan berhakmelakukan pengelolaan kioskios awning tersebut sampai tanggal 01 Juni2004, akan tetapi tanoa ada musyawarah dengan Penggugat, TergugatKepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta secara sepihak telahmengeluarkan Surat Perintah Pembongkaran kesatu dan kedua terhadapkioskios awning yang telah ditempati oleh para pedagang kaki limasebagaimana suratnya :a. Tanggal 31 Juli 2003 No. 1574/1824.515 perihal PemberitahuanPembongkaran kios PT.

Artane BenMilirene dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta No. 1853/1.824.515 tanggal 19 Agustus 2003 perihalPembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene yang ditujukan kepadaPT. Artane Ben Milirene dan para pedagang;Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta untuk mencabut Suratnya No. 1574/1824.515 tanggal 31Juli 2003 perihal Pembongkaran KiosKios PT.

ArtaneBen Milirene dan Surat Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan PropinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta) No. 1853/1.824.515 tanggal 19Agustus 2003 perihal Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene;Memerintahkan Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan PropinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta) untuk mencabut Surat TergugatNo. 1574/1.824.515 tanggal 30 Juli 2003 perihal PemberitahuanPembongkaran Kios PT.

Artane Ben Milirene;Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan pelaksanaan :Surat Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta) No. 1574/1.824.515 tanggal 30 Juli 2003 perihalPemberitahuan Pembongkaran Kios PT. Artane Ben Milirene danSurat Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta) No. 1853/1.824.515 tanggal 19 Agustus 2003 perihalPembongkaran Kios PT.

KEPALA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI SELATAN VS MUKRIMIN,

PUTUSANNomor 1082 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI SELATAN,beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kilometer 15, Makassar,Sulawesi Selatan;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II;LawanMUKRIMIN, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 147,Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;Termohon Kasasi

Nomor 1082 K/Pdt/2016Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI SELATAN tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi/Tergugat I ada di pihak yang kalah, makaPemohon Kasasi/Tergugat Il dihukum untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini;Memerhatikan PasalPasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana

yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangMahkamah Agung serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTORDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESISELATAN tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cq. PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TENAU KUPANG, dkk

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Ricq. DIREKTURJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cq. PT. PELABUHAN INDONESIAlil (PERSERO) CABANG TENAU KUPANG, berkedudukan di Jalan YosSudarso, kelurahan Alak, kecamatan Alak, kota Kupang. Memberikan kuasakepada : AGUNG PRASETYIO GURITNO, DENNY LAMBERTWUWUNGAN, NORDWANTO, BOEDHI SOETJAHJO, MOHAMAD YOGIHIDAYAT, HENDRA SURYA, RAISA INAYATI, PARBIANTO WIBOWO,dan RATNA DYAH KUSUMADEWI, JI.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI Cq.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI Cq. DISTRIKNAVIGASI KLS II KUPANG, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Rt 16 Rw05, kelurahan Alak, kecamatan Alak, kota Kupang,Memberikan kuasakepada : MAHMUD SENGAJI, SH.M.Hum dan YENIA D. PATTY,SH.M.Hum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

pembayaran berupa satu buah senapan dan uangperak; Bahwa saksi menyatakan bahwa tanah sengketa telah dijual sejaktahun 1926 dan saat itu saksi belum lahir;Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akanmenanggapinya dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:Untuk Tergugat :1.Foto Copy diatas foto copy Sertifikat (tanda bukti hak milik) Nomor: 1Tahun 1975, Desa Namosain, selanjutnya diberitanda T.1.1;Foto Copy diatas foto copy Keputusan Menteri Perhubungan

Menyatakan permohonan banding dari Pemohon: KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI ACEH tersebut tidak dapat diterima;

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI ACEH VS PT. BANDUNG INTERNASIONAL AVIATION

Menyatakan perbuatan Termohon (Kuasa Pengguna Anggaran BidangPenerbangan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Aceh) yang tidakmelaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tercantum di dalamPerjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 05/KPABIDPEN/CTSWIIX/2018Tanggal 1 Juni 2018, Paket Pekerjaan Overhoul Pesawat PemerintahAceh (CTSW) 3 (Migas), adalah perbuatan wanprestasi;2.

Menghukum Termohon (Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penerbanganpada Dinas Perhubungan Pemerintahn Aceh) untuk melaksanakankewajibannya sebagaimana yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor 05/KPABIDPEN/CTSW/X/2018 Tanggal 1 Juni 2018,Paket Pekerjaan Overhoul Pesawat Pemerintah Aceh (CTSW) 3 (Migas);3.

Menghukum Termohon (Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penerbanganpada Dinas Perhubungan Pemerintah Aceh) untuk membayar kerugianmateriil kepada Pemohon sebesar Rp1.012.764.386,00 (satu miliar duabelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluhHalaman 2 dari 8 hal. Put.

Menyatakan hukumnya Putusan Badan Arbitrase Nasional IndonesiaPerwakilan Medan dengan Register Nomor 13/II/ARB/BANI/Mdn/2019,Tanggal 22 November 2019 antara PT.Bandung International Aviationsebagai Pemohon melawan Kuasa Pengguna Anggaran BidangPenerbangan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Aceh, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18Desember 2019 dengan Register Nomor 1/ARB/2019/PN.BNA adalahbatal dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;3.

Menyatakan permohonan banding dari Pemohon: KUASA PENGGUNAANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI ACEH tersebut tidakdapat diterima;2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkansejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., HakimAgung yang ditetapkan olen Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr.

Menteri Departemen Perhubungan Di Jakarta cq. Kanwil Departemen Perhubungan Nusa Tenggara Barat Di Mataram cq. Kantor Perhubungan Bandara M. Salahudin Bima Di Palibelo

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN RI Cq. KANTOR WILAYAH XIX DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan 2. PT. ASDP INDONESIA FERRY CABANG BATULICIN

Pembanding/Tergugat I : Pemerintah Provinsi Gorontalo Diwakili Oleh : Pemerintah Provinsi Gorontalo
Pembanding/Tergugat II : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Direktroat Jendral Perhubungan Udara Cq Perhubungan Udara Provinsi Gorontalo
Terbanding/Penggugat : Pang Moniaga
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNIT PENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS I MUTIARA SIS AL-JUFRIE PALU, Dk

LALANTA WAYA
Tergugat:
Kementerian Perhubungan RI cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Likupang

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara di jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara UPBU (Unit Pengelola Bandara Udara) Kelas I Mutiara Sis Al-jufrie Palu (Terbanding)

Palu Selatan, dalam hal ini diwakil kuasa hukumnyaHartawan Supu, SH, Advokat/Pengacara, berkantor di Jl.Bangau Putih No. 14 PALU, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertangal 18 Juli 206, telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 September 2017,untuk selanjutnya disebut ; PEMBANDING semulaPENGGUGAT;MelawanPemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq KementerianPerhubungan Republik Indonesia di Jakarta, Cq Dirjen PerhubunganUdara di jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara UPBU

,Rasud Mohamad, SH., dan Iskandar, SH., masingmasing Pejabat/PNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraKementrian Perhubungan Republik Indonesa alamat Jalan Mardeka BaratNo.8 Jakarta Pusat dan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Mutiara Sis AlJufri Palu, alamat Jalan Abdul Rahman Saleh Palu, SulawesiTengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KP.014/5.25.X/UPBUMutiara 2016 tanggal 17 Oktober 2016, didaftarkan di KepanitraanPengadilan Negeri Palu tanggal 25 Oktober 2016, selanjutnya

Kementrian Perhubungan waktu pendaftaran dan penerbitannyaadalah pada tahun 1991 tumpang tindih (overlapping).

Menimbang, bahwa berdasarkan waktu yaitu tahun pendaftaran danpenerbitan dua Sertifikat yang berada diatas obyek sengketa, MajelisHakim berpendapat bahwa sebelum didaftarkan dan terbit dua sertifikatHak Milik atas nama Tjie Jet Jin (Penggugat) diatas obyek sengketa,Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Perhubungan telah terbit diatas obyek sengketa sebagaialas hak Bandar Udara Mutiara Sis AlJufri Palu (Tergugat ) menguasaidan mengelola serta memanfaatkan kedua

Sebaliknya Terbanding VTergugat menyatakanberpedoman pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 61/Desa Birobuli, tanggal 26Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 46/PDT/2017/PT PALNopember 1991 atas nama departemen Perhubungan (vide Bukti T.I6),sedangkan Terbanding I/Tergugat menyatakan kedua bidang tanah obyeksengketa (vide bukti P1 dan P3) merupakan bagian dari Sertifikat HakPakai nomor 61/Desa Birobuli tanggal 26 Nopember 1991 (Vide bukti T.I6)atas nama Departemen Perhubungan dan telah dikuasai oleh Pemerintahdaerah

Perdata- TJIE JET JIN (Pembanding)- Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara di jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara UPBU (Unit Pengelola Bandara Udara) Kelas I Mutiara Sis Al-jufrie Palu, DK

Bangau Putin No. 14 Palu Sulawesi Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli2016, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPalu tanggal 21 September 2016, selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING/ PENGGUGAT;MELAWAN:Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq KementerianPerhubungan Republik Indonesia di Jakarta, CqDirjen Perhubungan Udara di jakarta, Cq DirjenPerhubungan Udara UPBU (Unit PengelolaBandara Udara) Kelas Mutiara Sis Aljufrie Palu,JI.

,Rasud Mohamad, SH., danIskandar, SH., masingmasing Pejabat/PNS diLingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraKementrian Perhubungan Republik Indonesa alamatJalan Mardeka Barat No.8 Jakarta Pusat dan KantorUnit Penyelenggara Bandar Udara Kelas MutiaraSis AlJufri Palu, alamat Jalan Abdul Rahman SalehPalu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : KP.014/4.25.X/UPBU Mutiara 2016tanggal 25 Oktober 2016, didaftarkan di KepanitraanPengadilan Negeri Palu tanggal 25 Oktober 2016,selanjutnya

.; KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TERNATE

Penggugat belum langsung menguasai dan menempatibangunan tersebut ;Bahwa selanjutnya, di saat Penggugat sedang menunggu pengosonganbangunan atas barangbarang perabot kantor dan senjata milik DinasKehutanan Kabupaten Halmahera Barat tersebut, pada sekitar bulanSeptember 2005, secara diamdiam, tanpa sepengetahuan dan / ataupersetujuan dari Penggugat, Tergugat menyerobot masuk, menduduki danmengusai eks Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Utara tersebutselanjutnya menggunakannya sebagai Kantor Dinas Perhubungan

Bahwa selain menyerobot masuk, menduduki dan menguasai eks KantorDinas Kehutanan Kabupaten Maluku Utara dan kemudian menggunakannyasebagai Kantor Dinas Perhubungan Kota Ternate yang sesungguhnyaadalah merupakan milik Penggugat tersebut, Tergugat juga dengankehendaknya sendiri tanpa sepengetahuan apalagi persetujuan dariPenggugat, telan melakukan renovasi pad a bagianbagian tertentu daribangunan tersebut ;9.

Bahwa selain menuntut agar Tergugat keluar dari tanah dan bangunan milikPenggugat yang telah dikuasai dan / atau ditempati atau dipergunakansebagai Kantor Dinas Perhubungan Kota Ternate tersebut secara melawanhukum dan menyerahkannya kepada Penggugat dengan tanpa syarat,Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi kepadaPengugat, berupa kerugian materiel dan kerugian immaterial, Karena atastindakan Tergugat tersebut, Penggugat telah kehilangan kesempatan untukmenguasai dan menikmati

No. 2139 K/Pdt/2009atas kepemilikan tanah dan bangunan yang ditempati atau dipergunakansebagai Kantor Dinas Perhubungan Kota Ternate tersebut, oleh karena ituadalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut kepadaTergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perinciansebagai berikut :a.

Kerugian Immaterial, sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyarrupiah), yaitu sebagai akibat teicernarnya nama baik Pengugat ditengahtengah masyarakat terutama di kalangan Tergugat sendiri,karena telah melahirkan image yang negatif bagi masyarakat luasbahwa seolaholah Pengugat hanya mengakungaku saja ataskepemilikan tanah dan bangunan yang ditempati atau dipergunakansebagai Kantor Dinas Perhubungan Kota Ternate tersebut, bahkan telahmelahirkan kesan seolaholah Penggugat telah menggunakan buktibukti

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INONESIA, 2. PT. SEMEN PADANG, DKK

., M.T ;Penyusun Bahan Bantuan Hukum, Setditjen Perhubungan Laut,Kemenhub ;kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai padaKementerian Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus dari Menteri Perhubungan Republik Indonesiadan ;Nomor : SU 7 Tahun 2015 tanggal 20 April 2015, selanjutnya disebutSEDAQEL tiscimacmes ss ss ccnvemes 11 samme e411 sa emenme 6 emmmmmeoeT TERGUGAT ;PT. SEMEN PADANG, yang diwakili oleh Ir. Benny Wendry, M.M. selaku DirekturUtama PT.

Izin Penetapan Lokasi Terrminal Khusus dari Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kementerian Perhubungan;h. Izin Operasional Dermaga dari Direktorat Jenderal Perhubungan LautKementerian Perhubungan.(Bukti T.IIIntv.1 4 s/d 12)8.

PM No. 51/2011 karena keputusan TUN tersebut ditetapkanoleh Menteri Perhubungan sebagai pejabat yang berwenang8.

No. 40 Tahun 2015 tentangKementerian Perhubungan, menteri yang membawahi bidang pelayaranadalah Menteri Perhubungan. Oleh karena itu, Pejabat TUN yang berwenangmenerbitkan Objek Gugatan TUN adalah Menteri Perhubungan ;11.Dalil Penggugat pada butir 7 halaman 4 Gugatan yang menyatakan bahwapejabat yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan mengenaipenetapan lokasi terminal khusus/pelabuhan dalam kasus ini adalahMenteri Kelautan dan Perikanan adalah dalil yang keliru.

mengatur sebagaiberikut : Pasal 4 :Kementerian Perhubungan terdiri atas : a.