Foto copy Perubahan Perjanijan Kredit Nomor : 231/2007, Nomor Rekening2380499633, antara Bhoyong Priyonggono dan Christina Sawitri,selanjutnyadisebut "BCA" dengan Achmad Suhartono. Haji, selanjutnya disebut "DEBITOR",SElANPUtIYS CIDER LANA wi cansas ss snanns va aowame 0564 ancemmeee iia anmaINS 44645 Aout ca ve ROUEN T.6;.

. ; e Bahwa untuk permohonan Roya karena hapusnya hutang, untukperorangan maka diperlukan adanya surat pernyataan kedua belahpihak yang terikat perjanijan hutang tersebut, bahwa hutang sudahlunas dan barang jaminan agar dilakukan penghapusan pencatatanhak tanggungan ;e Bahwa dari data yang ada di Kantor BPN Tulungagung, bahwa padatanggal 23 Nopember 2006 telah dilakukan pencatatan haktanggungan pertama oleh PT BNI (Persero Tbk) berkedudukan diJakarta terhadap SHM Nomor 1189 atas nama terdakwa BAMBANGSANTOSO

Bahwa dalil dalil Penggugat yang berpedoman pada pasal 59Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalahdalil yang sangat keliru dan menyesatkan karena mempersoalkan pemutusanhubungan kerja secara sepihak sedangkan peristiwa dan fakta fakta hukumyang sebenarnya adalah jangka waktu perjanijan kerja antara Penggugatdengan Tergugat yang telah selesai/berakhir.

Arifin Tarima;43) Masing-masing 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanijan kerjasama antara KUBE Tete Jaya, KUBE Harapan 1 s/d Harapan 9 dengan Pendamping KUBE PKH atas nama Drs. Arifin H. Tarima tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kec.Ulubongka Kab.Tojo Una-Una;44) 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Tete jaya Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015.

Arifin Tarima;Masingmasing 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanijan kerjasama antaraKUBE Tete Jaya, KUBE Harapan 1 s/d Harapan 9 dengan PendampingKUBE PKH atas nama Drs. Arifin H. Tarima tentang penyediaan/penyalurjasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kec.Ulubongka Kab. Tojo UnaUna;1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Tete jaya Desa Tete B KecamatanAmpana Tete Kabupaten Tojo UnaUna tahun 2015.

Arifin Tarima;43) Masingmasing 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanijan kerjasama antaraKUBE Tete Jaya, KUBE Harapan 1 s/d Harapan 9 dengan Pendamping KUBEPKH atas nama Drs. Arifin H. Tarima tentang penyediaan/penyalur jasapengadaan bantuan KUBE PKH di Kec.Ulu bongka Kab. Tojo UnaUna;44) 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Tete jaya Desa Tete B KecamatanAmpana Tete Kabupaten Tojo UnaUna tahun 2015.

., sebagaimanatertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 2 tanggal 19 Mei 2008 antaraPenggugat dengan Tergugat dan Akta Jual Beli Nomor 3 tanggal 19Mei 2008 antara Penggugat dengan Tergugat Il yangmana didalamketentuan Pasal 9 dari masing masing Akta Jual Beli tersebut,disepakati bersama untuk segala akibat serta pelaksanaan perjanjiandimaksud, memilih Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi;Bahwa pada Perjanijan Jual Beli tersebut, Penggugat menjual 4.125(empat ribu seratus dua puluh lima) lembar

Situmorang untuk mengeloladan menerima tanah luas sebesar kurang lebih 31.045,5 m2 (tiga puluh saturibu empat puluh lima koma lima meter persegi);Bahwa harga dasar tanah tersebut dihitung sebesar Rp 100.000 (seratusribu rupiah) per meter persegi, sehingga jumlah total yang harus di bayarkanoleh saudara Pandu Warman Situmorang kepada Penggugat Rekopensiatas pengelolaan tanah tersebut sebesar Rp 3.104.550.000 (tiga milyarseratus empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);Bahwa pelaksanaan dari isi perjanijan

Memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya.Pasal 10(1) Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dikmaksud dalam pasal 9 harusdidaftarkan oleh perusahaan penerima pemborongan kepada instansi yangbertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota tempatpemborongan pekerjaan dilaksanakan;(2) Pendaftaran perjanijan pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh perusahaan pemberipekerjaan dengan perusahaan

tersebut saat itu bahwa parasaksi sama sekali tidak kenal dengan TERBANDING I/ SEMULATERGUGAT dan disuruh membuat dan menandatangani surat pernyataanpertanggung jawaban dan surat pernyataan pembatalan perjanjian akta no70 tgl 13 oktober 2014 secara sepihak tanpa membawa SURAT KUASAuntuk pembatalan perjanjian Akta no 70 tgl 13 oktober 2014 ataupun atassepengetahuan Notaris namun hanya disuruh oleh TERBANDING III /SEMULA TERGUGAT III secara Lisan untuk menandatangi surat bukti T.2dan T.4;Bahwa pemutusan perjanijan

PERSADA LESTARI menyerahkan uangsebesar Rp.125.000.000 kemudian buat perjanjian sewanya .Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui harga sewa dalam perjanjianKSO dan dituangkan dalam perjanijan di notaris bahwa harga sewa selama 20tahun seharga Rp.300.000.000 kemudian masa sewa sesuai denganperjanjian adalah 20 tahun yang mana berlaku sewa tanggal 17 Maret 2017sampai dengan 01 Maret 2037.Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam perjanjian sewa TKD sistempembayaranya di bayar secara bertahap selama satu

PERJANJIAN TERSEBUT menurutPenggugat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga Nomor :08/Perj.Perangkat.Ds/VIII/2018; Nomor 973/HM.01.10/VII/2018 antaraTim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa KaranganyarKecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dan Pusat Penelitian danPengabdian Masyarakat STIE AUB Surakarta yang dilasanakan padatanggal, 182018 tidak sah karena tanda tangan ketua Tim tidak silidengan di kutakan oleh pernyataan Pak Jaka Sutrisna bahwa yangbersangkutan yang menandatangan perjanijan

BahkanPenggugat dalam faktanya tidak ada samasekali kerugian sedikitpunsehubungan pelaksanaan perjanijan kredit modal kerja karena Penggugatsudah mempergunakan modal tersebut dan menikmatinya, selain sesuatuhal lain merupakan resiko dan tanggungjawab Penggugat sehingga tidak adahubungan hukum apapun kepada Tergugat bahkan kepada Tergugat III.Bahwa dengan demikian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 239 K/Sip/1968 pada pokoknya menyatakan *bahwagugatan yang tidak jelas

seimbang yang dirasakan/dialami oleh Tergugat konvensiatas pelaksanaan isi perjanjian tersebut.Menimbang bahwa Kebebasan berkontrak memang perlu pembatasan,dikarenakan kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian komersial sering kalitidak seirama sesuai kewajibannya sehingga dimungkinkan sekali pihak yangmempunyai kedudukan atau posisi yang kurang cakap memaksakan kehendakkepada pihak yang lain untuk melaksanakan isi perjanjian yang tidak seimbang bagipihak yang tidak cakap dalam melaksanakan isi perjanijan

Reserse Kriminal KepolisianRepublik tndonesia Nomor : 3 Tahun 2014tentang Standar Operasi ProsedurPelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.Demikian pula dengan syarat jaminan uangyang disebut dalam Surat PerintahPenangguhan Penahanan Nomor:SP.Han/61.c/ VU20i5iReskrim, tanggai 9Juni 2015, pihak Penyidik tidakmemerintahkan Tergugat II untukmenyetorkannya ke Panitera PengadilanNegeri.d) Bahwa alihalih melakukan semua syaratpenangguhan penahanan yang ditentukanaturan hukum, Tergugat II diarahkan untukmembuat perjanijan

Memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya.Pasal 10(1) Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dikmaksud dalam pasal 9 harusdidaftarkan oleh perusahaan penerima pemborongan kepada instansi yangbertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota tempatpemborongan pekerjaan dilaksanakan;(2) Pendaftaran perjanijan pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh perusahaan pemberipekerjaan dengan perusahaan

pasar hewan;Bahwa kalau membeli sapinya di pasar hewan antara toketoke cumapakai pas atau surat jalan saja, tetapi kalau membelinya di kelompokusaha pakai kwitansi;Bahwa yang menyerahkan uang ke Isa Aidil, Terdakwa sendiri;Bahwa untuk kandang sapi yang 21 (dua puluh satu) ekor, Terdawamembuat kandang baru;Bahwa Terdakwa riskan karena Isa Aidil meminta bagian Rp 150 .000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), jadi Terdakwa bingungbagaimana untuk menceritakan kepada kelompok;Bahwa Terdakwa ada perjanijan

karenanya terhadap petitumke8 dapat dikabulkan dengan perbaikan;Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN BonMenimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam konpensidi atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian danselainnya atau selebihnya ditolak;Dalam RekonpensiMenimbang, bahwa pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensimengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa benar ada perjanjian awal yaitu perjanijan

Memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya.Pasal 10Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dikmaksud dalam pasal 9harus didaftarkan oleh perusahaan penerima pemborongan kepada instansiyang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota tempatpemborongan pekerjaan dilaksanakan;Pendaftaran perjanijan pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh perusahaanpemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima

TERMOHON PKPU TERBUKTI SECARA SAH MEMILIKIUTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADAPEMOHON PKPU DAN TERMOHON PKPU DEMI HUKUM WAJIBMEMBAYARKAN UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO SERTA BUNGAKETERLAMBATAN YANG DAPAT DITAGIH SEBESAR Rp2.907.430.900, (DUA MILYAR SEMBILAN RATUS TUJUH JUTA EMPAT RATUS TIGAPULUH RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH).Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara sah danmeyakinkan telah terjadi sebuah hubungan hukum antara Pemohon PKPUdengan Termohon PKPU berdasarkan perjanijan

;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah ada dasar Perikatan Perjanijan yang mengikat antara para pihak dalamperkara a quo yaitu antara Para Penggugat dengan Tergugat , Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V dalam suatu perikatan perjanjianhingga kemudian apakah atas perjanjian tersebut telah terjadi suatu PerbuatanIngkar Janji atau Wanprestasi dalam jual beli objek sengketa secara over alihHalaman 64 Putusan Nomor : 148/Pdt.G/2017/PN.Bgrkredit resmi kepada

Apabila tidakdilakukan, konsekuensinya bisa kehilangan hak atas tanahnya itu atausetidaknya, negara belum mengakui haknya atas tanah yang dibelinya itu,artinya belum terjadi peralihan kepemilikan hak atas tanah dari penjualkepada pihak pembeli;Bahwa merujuk kepada Pasal 1320 KUHPerdata, Yang mengemukakanuntuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi syarat yaitua. sepakat mereka yang mengikatkan diri;Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2021/PTJMBb. kecakapan membuat suatu perjanijan;c. suatu