Penegak Hukum denganmenjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untukmembuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup danberkembang dalam Masyarakat sehingga hal ini merupakan ShockTherapy bagi pelaku kejahatan bahwa perbuatan tersebut ada sanksipidana yang setimpal sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap,dimana memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku akanmemberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memilikipotensi untuk melakukan kejahatan (potential

.:1.Majelis Hakim seharusnya memberikan sanksi hukumanterhadap terdakwa yang sebanding dengan perbuatan dan akibat darikejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, karena Putusan MajelisHakim Pengadilan Negeri Tapaktuan belum mencerminkan rasa keadilandalam masyarakat serta Putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriTapaktuan tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) pada merekayang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yangsama.Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor

denganHalaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 589/PID.SUS/2019/PT MKSperbuatan si Pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasakeadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat sehingga hal inimerupakan Shock Therapy bagi pelaku kejahatan bahwa perbuatan tersebutada sanksi pidana yang setimpal sesuai dengan fakta persidangan yangterungkap, dimana memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku akanmemberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memilikipotensi untuk melakukan kejahatan (potential

The immediate recipientof the income in this situation qualifies as a resident but no potential doubletaxation arises as a consequence of that status since the recipient is nottreated as the owner of the income for tax purposes in the State ofresidence.

didakwakan kepadanya , maka pengadilan menjatuhkan pidana,dan seorang hakim haruslah bersifat independen, tidak memihakkepada siapapun juga dalam persidangan semuanya diperlakukansama.Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriLubuk Linggau belum mencerminkan rasa keadilan dalammasyarakat sehingga dirasakan belum memberikan efek pencegahan(deterrence) maupun belum bersifat edukatif baik kepada paraterdakwa sendiri maupun kepada mereka yang memiliki potensimelakukan kejahatan (potential

Penegak Hukum denganmenjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelakuuntuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yanghidup dan berkembang dalam Masyarakat sehingga hal ini merupakanShock Therapy bagi pelaku kejahatan bahwa perbuatan tersebut adasanksi pidana yang setimpal sesuai dengan fakta persidangan yangterungkap, dimana memberikan hukuman yang setimpal pada pelakuakan memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yangmemiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential

Hal inijelasjelas merugikan Penggugat sehingga Penggugat mengalamikerugian atas hilangnya Potensi keuntungan (potential loss).29. Bahwa Nilai Pasaran atas ke 14 (empatbelas) bidang tanahyaitu sebelum memakai dana Penggugat untuk mengurus pindahdesa atas tanah tersebut, nilai tanah sebelum cheking, danpembayaran keseluruhan PBB pasarannya adalah + (lebih kurang)Rp. 250.000.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II secara tanggung rentengMembayar Kerugian atas hilangnya potensi keuntungan nilai Invenstasitanah (potential loss) yang seharusnya di peroleh dari Nilai tanah,Sebesar Rp. 3.526.000.000, (tiga milyar lima ratus dua puluh enam jutarupiah).7. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il membayar kerugianImmateril sebesar Rp. 1.000.000.000. (Satu Milyar Rupiah).secaratanggung rentangHalaman 13dari 47 halaman, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2014/PN Pbr8.

Manfaat terbesar dengandijatuhnkannya pidana terhadap pembuat kesalahan adalah sebagaitindakan pencegahan dilakukannya tindak pidana yang serupa.Pencegahan yang dimaksud adalah pencegahan terhadappengulangan oleh si pembuat (prevensi khusus) maupun pencegahanbagi orang lain yang mungkin (potential offender) melakukan tindakpidana tersebut (prevensi umum).

Materiil : Tanaman padi yang hilang sejak april Rp 15.000.000,2015 Potential loss bennefit /potensi Rp 720.000.000,keuntungan yang hilang daripembaharuan pinjaman BPR Rp 66.250.000, Biaya mitigasi / perbaikan sawah akibat Rp 30.000.000,diurugHalaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2018/PT YYK Biaya perbaikan saluran irigasi akibat Rp 3.000.000,pemagaran keliling dan pengurugantanah sawah Potensi keuntungan yang hilang akibatperbaikan sawah (mitigasi) 6 bulan Sub total materiil Rp 884.250.000

kepada Kasi atau Kaur pelaksaankegiatan, akan tetapi terdakwa telah gunakan uang anggaran tersebutuntuk kepentingan pribadi dan Terdakwa hingga kini belum menggantiuang tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah,khususnya Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu, bahwa putusandenda yang besarnya jauh lebih kecil dari Surat Tuntutan Jaksa PenuntutUmum tersebut tidaklah memberikan efek pencegahan (detterence efect)bagi mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang sama(potential

pelaku kejahatan yang lain agar tidak melakukankejahatan yang sama sebab kejahatan yang dilakukan oleh terdakwaHalaman 57 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUSTPK/2021/PT SBYadalah kejahatan yang serius dan diancam dengan pidana yang berat;Bahwa keberatan kami di atas berdasarkan pada putusan yang dijatuhkan olehMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya tidak memberikan efek pencegahan (detterence) pada merekayang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential

Untuk menentukan dapat tidaknyaatau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugiantersebut (potential lost). Artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan olehperbuatan terdakwa terukur dan untuk mendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukanaudit terlebih dahulu.Menimbang bahwa selanjutnya DR. H.

Dalam hal ini terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidakmungkin dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulanbahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah potential lost terhadap keuanganNegara atau perekonomian Negara sebagai akibat tindakan terdakwa, sedangkan tentangkerugian riil tidak perlu dibuktikan, namun terdakwa tetap dapat membuktikan, sebaliknyabahwa perbuatannya

Marwan Effendi, SH, MM dalam bukunyaTipologi kejahatan perbankan dari perspektif hukum pidana menyatakan kata dapatdidalam rumusan pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan secara sempit mengingat katadapat padanya adalah kata bisa atau dengan kata lain potensi, bukan mungkin.Jadi kata dapat mengandung adanya suatu kepastian dan terukur, tidak bersifat abstrak.Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perludiketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential

Artinya perkiraanbesarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terukur dan untukmendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebih dahulu.Menimbang bahwa selanjutnya DR. H. Marwan Effendi, SH, MM menyatakanbahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapat disalah gunakan, sehinggadapat menggeser tujuan utama dari hukum didalam mewujudkan ketertiban dankeadilan.

Dalam hal ini terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwaperbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara.Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah potential lostterhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai akibat tindakanterdakwa, sedangkan tentang kerugian riil tidak perlu dibuktikan, namun terdakwa tetapdapat membuktikan, sebaliknya bahwa perbuatannya

dapat berubah menjadilebih baik di masa depannya; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan kehadiran,bimbingan dan nafkah dari Terdakwa;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaankeadaan yangmemberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis berpendapatbahwa di satu sisi terhadap Terdakwa tetap harus diberikan hukuman sebagaipembelajaran atas perobuatan yang dilakukannya agar tidak mengulanginya lagi dantidak menjadi contoh bagi karyawan lain caloncalon pelaku lainnya (potential

x 0,95 ton x Rp.100.000,/ton = Rp.941.449.050,c Kerugian atas hilangnya keuntungan (potential lost) PenggugatRekonpensi pada project penebangan dan pengangkutan kayu di HTI PT.Hutan Rindang Banua sebanyak 186.916 ton dengan perhitungankeuntungan per ton sebesar Rp.27.000, Sehingga kerugian yangdiderita Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.5.046.724.764,(lima milyar, so!

Kerugian atas hilangnya keuntungan (potential lost) Penggugat :Rekonpensi pada project penebangan dan pengangkutan kayu di HTI PT.

bukan dengan timbulnya akibat.Kemudian penjelasan pada Pasal 3 UndangUndang a quodisebutkan kata dapat dalam ketentuan ini diartikan sama denganpenjelasan Pasal 2 ;Bahwa dalam Replik Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, jugatelah terurai penjabaran secara jelas mengenai unsur Yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu selainuntuk merumuskan sebagai delik formil, kata dapat maksudnyaadalah kerugian negara tidak harus terjadi namun cukup denganadanya potensi kerugian negara (potential

Penegak Hukum dengan menjatuhkanHukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jeradengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalamMasyarakat sehingga hal ini merupakan Shock Therapy bagi pelaku kejahatanbahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal sesuai denganfakta persidangan yang terungkap, dimana memberikan hukuman yang setimpalpada pelaku akan memberikan efek pencegahan (deterrence) pada merekayang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential

Penjelasan lebih rinci ada padahalaman 21;Novumnovum yang membuktikan bahwa tidak adakerugiankeuangan negara baik yang nyata (actualloss) maupun potential lossakibat pelaksanaan pekerjaan Bioremediasi karena biaya pekerjaanHal. 70 dari 204 hal. Put.

proyek Bioremediasi yang dilakukan oleh DirektoratJenderal Anggaran Kementerian Keuangan Tanggal 2 Januari 2013(Novum P4); dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 (Novum P5);Novum P3 dan Novum P4 membuktikan bahwaproyekBioremediasi tidak dibebankan pada negara, maka tidak terjadi costrecovery dan biaya proyek tersebut seluruhnya ditanggung oleh PTCPI, sehingga tidak ada kerugian negara yang nyata (actualloss);Andaikan pun dianggap ada potensi kerugian negara (potential

loss)dalam perkara a quo (QUADNON, hal mana ditolak), sebagaimanapertimbangan pada halaman 248 Putusan Judex Facti, PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari2017 (Novum P5) membuktikan bahwa frasa dapat dalam unsurdapat menyebabkan kerugian keuangan negara tidak memilikikekuatan hukum mengikat, sehingga kerugian keuangan negara yangdianggap terbukti haruslah merupakan kerugian yang nyata danbukan kerugian potensial (potential loss) sebagaimanadipertimbangkan oleh Judex Facti

UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentangBadan Pemeriksa Keuangan yakni: kerugian negara/daerah adalahkekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata atau pastijumlahnya akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai;Berdasarkan Novum P5 tersebut, maka unsur kerugian keuangannegara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang PTPK wajib demihukum diartikan sebagai kerugian negara secara nyata (actual loss) danbukan kerugian keuangan negara yang masih berupa potensi kerugiankeuangan negara (potential

Penuntut Umum pada tanggal 05 September 2017 sebagaimanarelaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 04/Pid.Sus/2017/PNWmn;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memoribanding tertanggal 06 September 2017 yang pada pokoknya menyatakanbahwa putusan yang dijatuhnkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriWamena telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, dan pidanayang dijatuhnkan telah memberikan efek pencegahan (detterence) padamereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential

Marwan Effendi, SH, MM dalam bukunyaTipologi kejahatan perbankan dari perspektif hukum pidana menyatakan kata dapatdidalam rumusan pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan secara sempit mengingat katadapat padanya adalah kata bisa atau dengan kata lain potensi, bukan mungkin.Jadi kata dapat mengandung adanya suatu kepastian dan terukur, tidak bersifat abstrak.Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perludiketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential

Artinya perkiraanbesarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terukur dan untukmendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebih dahulu.Menimbang bahwa selanjutnya DR. H. Marwan Effendi, SH, MM menyatakanbahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapat disalah gunakan, sehinggadapat menggeser tujuan utama dari hukum didalam mewujudkan ketertiban dankeadilan.

Dalam hal ini terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwaperbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara.Halaman 84 dari 89 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2015/PN PdgMenimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah potential lostterhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai akibat tindakanterdakwa, sedangkan tentang kerugian riil tidak perlu dibuktikan, namun terdakwa

Kerugian atas kehilangan keuntungan usaha hotel Aston Bali Resort & Spayang terhalang (potential profit) terhitung sejak bulan Nopember 2010hingga gugatan ini diajukan, secara pro rata penghasilan bersih hotelselama 3 (tiga) bulan adalah Rp. 10.364.113.652, (Sepuluh milliar tiga ratusenam puluh empat juta seratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh duaRupiah) dan jika ratarata untuk setiap bulannya adalah Rp. 3.454.704.550,sehingga Rp. 3.454.704.550, x 71 (tujuh puluh satu) bulan sejak bulanNopember