Ditemukan 463 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1370/B/PK/PJK/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — PT. TOBU INDONESIA STEEL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
9773 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1370/B/PK/PJK/2016 13Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)0Oo 14Penghasilan Kena Pajak (10111213) atau NHL (10.741.591.920476.319.185.416a= 15 PPh Terutang (tarif x 14) 142.878.255.50016 Kredit Pajak 017 Pajak yang tidak/kurang bayar (1516) 142.878.255.500 18Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP68.581 .562.640 19 Numlah PPh yang masih harus dibayar (17+18) oO Of CO CO 211.459.818.140 E.
    Jumlah (ab) (461.754.193) (461.754.193)9 Penyesuaian neto luar negeri 0 010 Jumlah penghasilan neto (5+6e7+8c+9) (10.741.591.920) 476.319.185.41611 Zakat 0 012 Kompensasi Kerugian 0 013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 0 014 Penghasilan Kena Pajak (10111213) atau NIHIL (10.741.591.920) 476.319.185.41615 PPh Terutang (tarif x 14) 0 142.878.255.50016 Kredit Pajak 0 017 Pajak yang tidak/kurang bayar (1516) 0 142.878.255.50018 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 68.581.562.64019 Jumlah PPh
    Penghasilan sehubungan dengan pekeriaan Lainlain000 Jumlah (ab~cd)(2.927.851 .673)ofMlolololt(2.927.851.673 7 Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan 08 Penyesuaian Fiskal :Penyesuaian Fiskal Positif 305.214.434 305.214.434Penvesuain Fiskal Negatif 766.968.627 766.968.627Jumlah (ab) (461.754.193) (461.754.193)9 Penyesuaian neto luar negeri 0 010 Jumlah penghasilan neto (56e7Sc9) (10.741.591.920) 476.319.185.41611 Zakat 0 012 Kompensasi Kerugian 0 013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP
Putus : 09-08-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 /B/PK/PJK/2011
Tanggal 9 Agustus 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. ORINDO ALAM AYU
3933 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 101/B/PK/PJK/2011Bahwa dalam pembayaran kepada distributor terdapat pula bonus daninsentif yang berjumlah di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP),sejumlah Rp. 6.533.573.859,00;Bahwa atas bonus dan insentif di bawah PTKP tersebut Pemohon Bandingtidak melakukan pemotongan PPh 21 maupun membuat bukti potong,sehingga bila dilakukan rekapitulasi bukti potong PPh 21 hanya didapatjumlah Rp. 41.566.911.134,00;Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding memang benarbenar telahmelakukan pembebanan atas
Putus : 28-06-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1254/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 28 Juni 2018 — PT PERTAMINA HULU ENERGI METAN TANJUNG II vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bumi31.71.000.000.044.5283.3 Tahun Pajak 2013 tanggalDan Bangunan Atas SPPT PBB Tubuh Bumi30 AprilNomor2013dibatalkan sehingga PBB yang terutang menjadi sebesar Rp0,00 denganperincian sebagai berikut: Keterangan Pemohon Banding Terbanding KoreksiObjek PajakBumi Luas (m2) 25.857 1.091.739.000 1.091.739.000Bangunan Luas (m2)Total Luas (m2) 25.857 1.091.739.000 1.091.739.000Kelas 200 200NJOP PER (M2) Rp 140,00 Rp 140,00 Rp 140,NJO sebagai pengenaan/Rp Rppajak 3.619.980,00 Rp 182.843.460.000,00 152.843.460.000,00NJO PTKP
Register : 24-02-2016 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Gst
Tanggal 1 Maret 2016 — SALOME DAELI.
839
  • Keluarga No.1225012901110005 atas nama kepala keluarga Dawido Daeli dan Bukti P7yaitu Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 79/CSSRB/PTKP/2000.antara Dawido Daeli dengan Nikamis Daeli yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.
Putus : 14-02-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 B/PK/PJK/2018
Tanggal 14 Februari 2018 — PT. HARAPAN SAWIT LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (ab) 0,00 0,00 0,009 Penghasilan Neto Luar Negeri 0,00 0,00 0,0010 Jumlah Penghasilan Neto (5+6.e7+8.c+9) 136.635.292.527,00 0,00 28.151.923.902,0011 Zakat 0,00 0,00 0,0012 Kompensasi Kerugian 0,00 0,00 0,0013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 0,00 0,00 0,0014 Penghasilan Kena Pajak (10111213) atau NIHIL 136.635.292.527,00 0,00 28.151.923.902,0015 PPh Terutang (Tarifx14) 40.973 .087.600,00 0,00 8.428.076.900,0016 Kredit Pajak :a. PPh ditanggung pemerintah 0,00 0,00 0,00b.
Putus : 24-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2462/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AUTOMOTIVE FASTENERS AOYAMA INDONESIA
2823 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (ab)2.667.559.339 2.667.559.339 =9 Penghasilan neto luar negeri10 Jumlah penghasilan neto (5+6.e7+8.c+9 .014.492.al ( ) (45.095.159.595) 51.919.333.108 Ven UenO2 11 Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib12 Kompensasi Kerugian13 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)14 Penghasilan Kena Pajak (10111213 .014.492.9 sak ( ) (45.095.159.595) 51.919.333.108 (97.014.492 15 PPh terutang ((tarif x 15) atau NIHIL) 856.893.000 (856.893.000)t6 Penghasilan yag seharusnya tidak terutang PPh (Pasal17
Register : 07-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 740 B/PK/PJK/2018
Tanggal 11 April 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CABOT INDONESIA;
3822 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (a b) 21,868 94,985 21,868Penghasilan neto luar negeri 0 0 0umlah penghasilan neto 3,075,458 8,087,382 3,075,458Zakat 0 0 0Kompensasi Kerugian 3,075,458 4,413,110 3,075,458Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 0 0 0Penghasilan Kena Pajak 0 3,674,272 0PPh Terutang 0 918,568 0Penghasilan yang seharusnya tidak 0 0 0terutang PPhKredit Pajak :la. PPh ditanggung pemerintahb. Dipotong dipungut pihak lain :b.1. PPh Pasal 21 0 0 0b.2. PPh Pasal 22 3,011,270 3,011,270 3,011,270b.3.
Register : 11-01-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 463 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — PT. KASIH INDUSTRI INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
14481 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 014. Penghasilan Kena Pajak (10111213) 15.403.761.52815. PPh terutang (tarif x 14) 3.853.278.75016. Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan 0tahun lalu17. Jumlah Pph Terutang (15+16) 3.853.287.75018. Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0b. Dipotong/dipungut pihak lainb.1. PPh Pasal 21 0b.2. PPh Pasal 22 3.729.352.284b.3. PPh Pasal 23 0b.4. PPh Pasal 24 0b.5. lainlain 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 3.729.352.284 Halaman 6 dari 9 halaman.
Register : 19-06-2012 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.53884/PP/M.XII B/15/2014
Tanggal 7 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
17454
  • penghasilan atas pensiun sebesar Rp(1.250.000,00) dengan bukti relpenjelasan uang pisah;bahwa atas alokasi staff pensiun Majelis berpendapat dari alasan dan buktibukti yiMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut Majelisdisampaikan Pemohon Banding di atas masih dibutuhkan bukti tambahan unmeyakinkan Majelis berupa perjanjian antar perusahaan yang melakukan alokasi staff;bahwa atas karyawan sudah pensiun tetapi belum dilaporkan di SPT Masa PaPenghasilan Pasal 21 karena karyawan tersebut di bawah PTKP
Putus : 27-08-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2730/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SERASI TRANSPORTASI NUSANTARA
22747 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 14. Penghasilan Kena Pajak (PKP) (10111213) (9.016.082.414) Halaman 2 dari 9 halaman.
Putus : 18-03-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 830/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 18 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT. CABOT INDONESIA
3922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (a b) 298,363.00Penghasilan neto luar negeri 0.00Jumlah penghasilan neto (6,600,761.00)Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib 0.00Kompensasi Kerugian 0.00Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 0.00Penghasilan Kena Pajak (6 600,761.00)PPh Terutang 0.00Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh(Pasal 17 ayat (2) KUP) 0.00Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu 0.00Jumlah PPh Terutang 0.00Kredit Pajak :a. PPh ditanggung pemerintahb.
Register : 18-02-2020 — Putus : 08-11-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 8 Nopember 2019 — - PT KUALA PELABUHAN INDONESIA - DODDY AKHMADI
194342
  • Kuala Pelabuhan Indonesia (PUK SPKEP SPSI PTKP)),diberi tanda P12;Fotokopi pasal 27 ayat (86) Pedoman Hubungan Industrial (PHI) Edisi keVPeriode 2015 2017 antara PT. Kuala Pelabuhan Indonesia (PTKPI)Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 23/Padt.SusPHI/2019/PN Jap14.15.16.17.18.18.20.21.22;23.24.26.dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi danPertambangan PT.
    Kuala Pelabuhan Indonesia (PUK SPKEP SPSI PTKP)),diberi tanda P13;Fotokopi pasal 30 ayat (7) Pedoman Hubungan Industrial (PHI) Edisi keVPeriode 2017 2019 antara PT. Kuala Pelabuhan Indonesia (PTKPI)dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di PT. Kuala Pelabuhan Indonesia,diberi tanda P14;Fotokopi pasal 26 ayat (86) Pedoman Hubungan Industrial (PHI) Edisi keVPeriode 2017 2019 antara PT. Kuala Pelabuhan Indonesia (PTKPI)dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di PT.
    Kuala Pelabuhan Indonesia (PUK SPKEP SPSI PTKP)),diberi tanda P16;Fotokopi pasal 33 ayat (1) dan (2) Pedoman Hubungan Industrial (PHI)Edisi keV Periode 2017 2019 antara PT. Kuala Pelabuhan Indonesia(PTKPI) dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di PT. Kuala PelabuhanIndonesia, diberi tanda P15;Fotokopi Foto barang milik Pt.
Putus : 17-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1856/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT SANKEIKID MANUTEC INDONESIA
3619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (ab)Penghasilan neto luar negeriJumlah penghasilan neto (5+6.e7+8.c+9)Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajibKompensasi KerugianPenghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Penghasilan Kena Pajak (10111213)PPh terutang ((tarif x 15) atau NIHIL)Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2)KUP)Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun laluJumlah PPh terutang (15+16)Kredit Pajak :a. PPh ditanggung pemerintahb. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:b.1.
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2403/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MEIZATAMA PERDANA
2312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (a+b)Penghasilan Netto luar negeriJumlah Penghasilan Neto (5+6.e7+8.c+9)ZakatKompensasi kerugianPenghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Penghasilan Kena Pajak (10111213)PPh Terutang (tarif x 14)Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintahb. Dipotong/dipungut oleh pihak lainb.3 PPh Pasal 23b.3 PPh Pasal 24b.5 Lainlainb.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)c.
Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1591/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT SASCO INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
13534 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Zakat 0,0012 Kompensasi Kerugian 0,0013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 0,0014 Penghasilan Kena Pajak (10111213) atau Nihil) (21.113.496,00)15 PPh Terutang (tarif x14) 0,0016 Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh 0,0017 Kredit Pajak:a. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain 88.418,00c. Dibayar sendiri 0,00d. Diperhitungkan 0,00e. PPh yang seharusnya tidak terutang 0,00f.
Register : 02-01-2018 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 16-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 B/PK/PJK/2018
Tanggal 19 Februari 2018 — HAMDANI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2413 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (ab) 09 Penghasilan neto luar negeri 010 Jumlah penghasilan neto berdasarkan Norma (jabatan) 39.120.00011 Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib 012 Kompensasi kerugian 013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 21.120.00014 Penghasilan kena pajak (10 11 12 13) 18.000.00015 PPh Terutang ( Tarif x 14) 900.00016 Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu 017 Jumlah PPh Terutang (15+16) 900.00018 Kredit Pajak:a. PPh ditanggung pemerintah 0b.
Register : 14-07-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 30/Pdt.P/2015/PN Gst
Tanggal 27 Juli 2015 — IDEALISMAN DACHI sebagai PEMOHON
4315
  • Idealisman Dachi dan Floriana Linda RahmaniNehe No. 1101/CSTD/PTKP/1998;4 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 05 OA 0a 093537;5 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP)No. OB ob 0339463;6 Fotocopy Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah MenengahUmum Tingat Pertama (SMP) No. 13 /R.SMP/SR/15/87;7 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA)No.
Putus : 20-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4284/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PANASONIC GOBEL INDONESIA
3721 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyesuaian Fiskal Negatif229.089.435,00 Cc Jumlah14.876.317.756,00 Penghasilan neto luar negeri Jumlah penghasilan neto69.722.404.836,00 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)0,00 Penghasilan Kena Pajak69.722.404.836,00 PPh Terutang (tarifx14)17.430.601.000,00 Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu0,00 Jumlah PPh Terutang (15+16)17.430.601.000 ,00 Kredit Pajak: b Dipotong / dipungut oleh pihak lain: b.2PPh Pasal 2224.570.866.000,00 b.3PPh Pasal 23311.357.440,00 b.6 Jumlah24.882.223.440,00
Putus : 24-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2614/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — PT HAMADEN INDONESIA MANUFACTURING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (ab)Penghasilan Neto Luar NegeriJumlah Penghasilan Neto (5+6.e7+8.c+9)Zakat/Sumbangan yang bersifat WajibKompensasi KerugianPenghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Penghasilan Kena Pajak (10111213)PPh Terutang ((Tarifx15) atau NIHIL)Penghasilan yang Seharusnya Tidak Terutang PPH (Pasal 17 ayat (2)KUP)Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah Diperhitungkan Tahun LaluJumlah PPh Terutang (15+16+17)Kredit Pajak:a. PPh Ditanggung Pemerintahb. Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain:b.1. PPh Pasal 21b.2.
Putus : 26-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2599/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT AIR PRODUCTS INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (a b)Penghasilan neto luar negeriJumlah penghasilan neto (5 + 6e 7 + 8c + 9)ZakatKompensasi KerugianPenghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Penghasilan Kena Pajak ((10 11 12 13) atau NIHIL)PPh Terutang (tarif x 14)Kredit Pajak:a. PPh ditanggung pemerintahb. Dipotong/dipungut oleh pihak lainb.1. PPh Pasal 21b.2. PPh Pasal 22b.3. PPh Pasal 23b.4. PPh Pasal 24b.5. Lainlainb.6. Jumlah (b1 + b2 + b3 + b4 + b5)c. Dibayar sendiri:c.1. PPh Pasal 22c.2. PPh Pasal 25c.3. PPh Pasal 29c.4.