Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN31.32.33.hal itu telihat ketika Tergugat melakukan proses Jadwal Lelang tentangwaktu masa sanggah, jawaban sanggah, evaluasi kualifikasi, penetapanpemenang serta SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Baang/Jasa);Bahwa penyimpangan dalam melaksanakan proses masa sanggahdimana telah dijadwalkan dalam Jadwal Lelang pada Aplikasi SPSEdimana waktu masa sanggah telah ditentukan waktunya yaitu daritanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019,Penggugat

Oreocromis;Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa MelaluiPenyedia pada bagian IV Pelaksanan Pemilihan Penyedia melaluiTender/Seleksi, point 4.2.13 menyebutkan bahwa penerbitan SPPBJ(Surat Penunjukan Penyedia Baang/Jasa) diterbitkan setelah selesaimasa sanggah bukan pada saat masa sanggah berlangsung;Halaman 20.

Sanggah.(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukpelaksanaan pemilihan Pekerjaan Kontruksi ditambahkan SanggahBanding.Selanjutnya terkait dengan upaya administratif berupa sanggah sertasanggah banding dijelaskan secara khusus dalam Peraturan LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, padaLampiran bagian 4.2.13 dan 4.2.14 sebagai berikut:Halaman 36.

Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelahpengumuman.c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semuasanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihanmelakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang,atau pemilihan Penyedia ulang.e.

banding dariPenggugat dimana dalam jawaban sanggah banding tersebut Kepala DinasHalaman 38.

, jawaban sanggah, evaluasi kualifikasi, penetapanpemenang serta SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Baang/Jasa) ;Bahwa penyimpangan dalam melaksanakan proses masa sanggahdimana telah dijadwalkan dalam Jadwal Lelang pada Aplikasi SPSEdimana waktu masa sanggah telah ditentukan waktunya yaitu daritanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019,Penggugat telah mengajukan sanggahan pada tanggal 25 Nopember2019 dan Tergugat telah menjawab sanggahan tersebut pada tangagalHalaman 18 Putusan

Kanaya Mandiri Lestari ;33.Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa MelaluiPenyedia pada bagian IV Pelaksanan Pemilihan Penyedia melaluiTender/Seleksi, point 4.2.13 menyebutkan bahwa penerbitan SPPBJ(Surat Penunjukan Penyedia Baang/Jasa) diterbitkan setelah selesaimasa sanggah bukan pada saat masa sanggah berlangsung ;34.Bahwa selanjutnya Tergugat dalam melakukan proses kualifikasiadministrasi/Legalitas untuk penyedia pekerja konstruksi

tersedia adalah berupa Sanggah dan SanggahBanding berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan sanggah dansanggah banding terkait pengadaan barang dan jasa, Majelis Hakimberpedoman kepada ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan PengadaanHalaman 33 Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUNMDNBarang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman

PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia khususnya pada angka 4.2.13mengenai sanggah dan angka 4.2.14 mengenai sanggah banding, dapatdisimpulkan bahwa sanggah diajukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelahpengumuman dan jawaban sanggah diberikan 3 (tiga) hari kerja setelah akhirmasa sanggah, sedangkan terhadap sanggah banding diajukan kepada KuasaPengguna Anggaran (KPA) dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah jawabansanggah disampaikan dan jawaban atas sanggah banding disampaikan palinglama

14 hari kerja setelah menerima sanggah banding;Menimbang, bahwa terkait upaya administratif, berdasarkan dalil dalildan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan, MajelisHakim menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut;1.

No. 3064/Pdt.G/2019/PA.Sby6.SAYA SANGGAH!Tidak ada perselisihan paham keadaan keluarga kami baikbaik saja.2) Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik danpiskis terhadap Penggugat.SAYA SANGGAH!Saya melakukan kekerasan terhadap istri Saya itu ada alasannyaIstri saya sudah 10 Tahun ini ada perselingkuhan/orang ketiga dalamkehidupannya.

Saya malakukan ini atas ajaran agama bila ada anak/istriyang salah beritahu dia bila masih melakukan beritahu dengan nadakeras, bila masih dilakukan pukul dengan tidak mengakibatkanluka/mencederai.3) Bahwa Tergugat tidak lagi MEMBERIKAN NAFKAHKepada Penggugat.SAYA SANGGAH!Saya selama berumah tangga selama 19 Tahun tidak pernahmenganggur dan segala hasil kerja saya sepenuhnya saya berikankepada istri saya.Saya tidak pernah mengurangi hak istri saya sedikitpun!

Bahwa sejak januari Tahun 2018 antara Penggugatandan Tergugat telah Pisah ranjang 1 Tahun ini.SAYA SANGGAH!Tidak pernah ada kata pisah ranjang sepanjang pernikahan kamibahkan idul fitri tahun 2019 kami masih hidup bersama anakanak kamidirumah dan saya beserta istri masih berhubungan badan layaknya suamiistri selama ini.TsBahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatterus menjadi sampai saat ini dan sulit didamaikan lagj.Hal 4 dari 11 Hal Put. No. 3064/Pdt.G/2019/PA.SbySAYA SANGGAH!

Raya Pramuka Bahwa yang menempati/menguasai obyek sengketa itu hanya tergugatSaja dan ada bangunan sebanyak 2 (dua) rumah dan 1 (Satu) sanggah. Bahwa Tergugat tinggal ditanah tersebut sejak ia kecil. Bahwa ketika ia kecil maka ia tinggal bersama dengan kakeknya yaitu Ketut Buntilan.

Bahwa Ketika Tergugat masih kecil yang ada hanya bangunan berupa 1(satu) Rumah dan 1 (satu) Sanggah. Saksi tidak mengetahuinya saat obyek sengketa ditempati oleh KetutBuntilan sudah ada rumah dan sanggah tersebut. Bahwa Ketika itu obyek sengketa tersebut tempat bermain/kumpul parabajang/pemuda. Bahwa benar ketika itu saksi pernah menempati bersama denganWayang Bage. Bahwa benar saat itu Nyoman Oka pernah menempati obyek sengketatersebut ketika ia ikut Wayan Danu.

Raya Pramuka Bahwa di pekarangan obyek sengketa itu ada bangunan berupa 1 (satu)buah rumah dan 1 (satu) buah bangunan Sanggah. Bahwa Pemilik Rumah adalah Tergugat sedangkan Sanggah milik KetutBuntilan. Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Ketut Buntilan. Bahwa benar setiap hari Saksi ke Lokasi sengketa tersebut. Bahwa Ketut Alit tidak pernah tinggal ataupun sembahyang obyeksengketa tersebut. Bahwa Wayan Sridana merupakan cucu dari Ketut Buntilan yangmerupakan anak saudaranya.

sengketa tersebut atau tidakkarena sejak saksi berada atau lewat di lokasi itu saksi melihat sudahada bangunan rumah.Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Mtr Bahwa selain dari rumah induk dan sanggah tersebut sudah adabangunan rumah namun saksi tidak mengetahui sejak kapan dibangun.

Saksi jugapernah melihat bangunan sanggah pada saat meninggalnya Nengah Jinanti akantetapi saksi tidak siapa yang membangunnya.Para Penggugat tidak pernahmenempati tanah obyek sengketa hanya kakeknya saja.Bahwa Ketut Buntilan meninggal pada tahun 1981 sedangkan Ni Nengah Repotmeninggal pada tahun 2019.

UpayaAdministratif halaman 5 menerangkan:Bahwa penggugat telan melakukan upaya administratif,dengan melakukan sanggah kepada Tergugat pada tanggal22 September 2020 dengan surat Sanggah Nomor:003/pcpSL/IX/2020 untuk Paket Rekonstruksi JalanTamparungoSumpur Kudus, namun tergugat tidakmenanggapi sesual poinpoin yang dipertanyakan dalamsurat Sanggah Penggugat, kalau ada halhal yang kurangjelas semestinya tergugat punya hak untuk melakukanHalaman 53 dari 123 HalamanPutusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PDGklarifikasi

Sanggah(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksiditambahkan tahapan Sanggah Banding.Berdasarkan ketentuan diatas, maka Peraturan PresidenNomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah sebagai peraturan dasar diterbitkannya KeputusanTUN In Litis telah menyediakan sarana untuk melakukan upayaAdministratif yaitu adanya Sanggah dan Sanggah Banding.Merujuk kepada Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) PeraturanPresiden Nomor 16 tahun 2018

Masa sanggah;Halaman 74 dari 123 HalamanPutusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PDGj. masa sanggah banding; dank.

PUTRACIPTAKREASI PRATAMA oleh Tergugat memberitanggaan terhadap materi sanggahan tersebut, atasjawaban Tergugat tersebut apabila tidak puas, maka pihakPenggugat harus melakukan sanggah banding sesuaiprosedur yang sudah diatur, namun Penggugat tidakHalaman 102 dari 123 HalamanPutusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PDGmelakukan upaya Sanggah Banding, sehingga Tergugatmenganggap Penggugat menerima jawaban sanggah yangdisampaikan oleh Tergugat, Selanjutnya setelah masasanggah banding selesai, Tergugat melaporkan

dalam Lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembagainl;Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa MelaluiHalaman 118 dari 123 HalamanPutusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.PDGPenyedia, diketahui terdapat penjelasan/pengaturan mengenai sanggahdan sanggah banding, sebagai berikut:4.2.13 Sanggah;Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikanatas

oleh Terdakwa dengan 2 (dua) tahap, yaitu pada saat sebelumdilaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pihak yang berwajib, Terdakwatelah mengganti sebagian uang yang digelapkannya tersebut sebesar Rp45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah), dan setelah itu Terdakwamengganti sisanya pada tanggal 1 Februari 2017 sebesar Rp. 42.641.700,(empat puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah

B/2017/PN TMTWonosari dengan alasan terdapat angsuran ke 3 saksi yang mengalamipenunggakan, namun saat itu saksi membuktikan sudah menyetor melaluiTerdakwa dengan memperlihatkan bukti slip setoran; Bahwa uang angsuran saksi yang tidak disetorkan Terdakwa kepada Bankadalah tanggung jawab Bank dan saksi akhirnya memang dianggap sudahmenyetor;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya;4.

B/2017/PN TMT Bahwa uang angsuran saksi yang tidak disetorkan Terdakwa kepada Bankadalah tanggung jawab Bank dan saksi akhirnya memang dianggap sudahmenyetor;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 6, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;7.

(lima ratus dua puluh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi apabila akanmelakukan penyetoran disetorkan saja melalui Terdakwa agar tidak antri diTeller; Bahwa uang angsuran saksi yang tidak disetorkan Terdakwa kepada Bankadalah tanggung jawab Bank dan saksi akhirnya memang dianggap sudahmenyetor;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 8, Terdakwa menyatakan tidak adaketerangan yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;Menimbang, di persidangan terdapat saksi yang tidak

B/2017/PN TMT Bahwa uang angsuran saksi yang tidak disetorkan Terdakwa kepada Bankadalah tanggung jawab Bank dan saksi akhirnya memang dianggap sudahmenyetor;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 9 yang telah dibacakan, Terdakwamenyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah serta Terdakwamembenarkannya;10.Saksi HERLINA MOBI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani; Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatanpenggelapan

Dengan demikian "masa sanggah" dalam tender ini berakhir padatanggal 9 Nopember 2014 ;Bahwa akan halnya dalam mengajukan sanggahan terhadap penetapanpemenang tidak terbatas hanya bagi competitor yang dokumen penawarannyadinyatakan gugur dalam tingkat evaluasi tapi juga bagi competitor pemenangcadangan 1 dan pemenang cadangan 2 ; . PERKIRAAN PENILAIAN PENGGUGAT TERHADAP HASIL EVALUASITERGUGAT III DAN LANGKAH LANGKAH PERSIAPAN YANGDILAKUKAN PENGGUGAT DALAM MASA TUNGGU BERAKHIRNYAMASA SANGGAH.2.1.

pesanan Penggugatjika kelak waktu pelaksanaan pekerjaan baru hanya dapat dimulai dansah menurut hukum setelah lewat masa sanggah ?

nantinyadengan catatan pada masa sanggah itu tidak ada sanggahan.

DayuNusantara telah mendaftarkan Sanggah Banding ke sistem LPSE tetapi tidakmelampirkan Surat Sanggah Banding dan Jaminan Sanggah Banding, tetapikarena adanya Pendaftaran Sanggah Banding tersebut, Tergugat III sesuaiPerka LKPP No. 14, Tahun 2012 tentang Juknis Pelaksanaan PeraturanPresiden No. 70, Tahun 2012 harus menunggu 5 hari kalender apakah keduapeserta lelang tersebut mengirimkan Jaminan Sanggah Banding dan SuratSanggah Banding secara offline dan ternyata sampai dengan tanggal 14November 2014

, kedua perusahaan peserta lelang dimaksud tidakmengirimkan Surat Sanggah Banding tersebut ;Hal 57 dari 75 hal.

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.256.000, (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, olehHakim Bonny Sanggah, S.H., M.Hum, penetapan mana diucapkan pada hari itujuga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu olehAgus Erwin Harahap, S.H.,M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehPemohon;Panitera Pengganti, Hakim,Agus Erwin Harahap, S.H.

,M.H Bonny Sanggah, S.H., M.HumPerincian Biaya Perkara Pendaftaran : Rp 30.000,00 Biaya Administrasi Proses Perkara : Rp 50.000,00Panggilan : Rp 150.000,00PNBP : Rp. 10.000,00,Materai : Rp 6.000,00Redaksi : Rp 10.000,00 +Jumlah Rp 256.000,00Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Ptk

Bahwa Surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : B688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 ditujukan kepada KantorPenghubung Pemerintah Propinsi Sumatera Barat bukan merupakankeputusan, namun hanya saran, pendapat, rekomendasi yang telah menjaditugas dan fungsi Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.

Bahwa seharusnya pengajuan gugatan dihitung sejak diumumkannya SuratDeputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor : B688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 perihal Petunjuk PenyesuaianHarga pada Hari Selasa, 13 Juli 2010.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyebutkan khusus untuk tugas pemberian saran, pendapat, rekomendasidalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidangpengadaan barang/jasa pemerintah adalah merupakan tugas khusus dariDeputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.

Bahwa berdasarkan butir 1 sampai dengan butir 9 diatas, Deputi BidangHukum dan Penyelesaian Sanggah memiliki kewenangan sebagai bentukdelegasi wewenang Kepala LKPP yang diatur di dalam Peraturan PresidenNomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk memberikan saran, pendapat, rekomendasiterhadap permasalahan hukum yang ada dan khusus untuk masalahgugatan a quo telah dituangkan melalui Surat dari Deputi Bidang Hukumdan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor : B688/

Surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor B688/LKPP/D.IV/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 Perihal PetunjukMengenai Penyesuaian Harga ditandatangani oleh Deputi BidangHukum dan Penyelesaian Sanggah. b. Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan,memerintahkan, melaksanakan pembayaran tagihantagihan atas bebanAPBN/APBD di instansi Tergugat II. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dianggap tidak dapat diterima.Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dan Tidak Cermat.

Jawaban Sanggah pada SPSE tentang kegiatan Rehabilitasi DITonjong Nomor: 027/08/31/09/BPBJ/2020 tertanggal 22 Agustus2020 dari Terbanding ;3. Surat jawaban sanggah banding nomor: tanpa nomer)/Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dari TerbandingII;3.

Mewajibkan Terbanding dan Terbanding II untuk mencabut:SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa) dan Surat Perjanjian(Kontrak tentang kegiatan Rehabilitasi DI Tonjong dari PPK kegiatanRehabilitasi DI Tonjong Sebagai produk hukum yang diakibatkan dariPenetapan dan pengumuman pemenang lewat SPSE tertanggal 11Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor:027/07/31/09/BPBJ/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang kegiatanRehabilitasi DI Tonjong dari Terbanding I; Jawaban Sanggah pada SPSEtentang

No.100//B/2021/PT.TUN.JKTdan Surat jawaban sanggah banding nomor: tanpa nomer)/Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020.4.

Menyatakan Surat Jawaban Sanggah Banding Nomor : tanpanomor/Pemberitahuan/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dari TergugatIl telah sah menurut hukum dan tidak melanggar azasazas umumpemerintahan yang baik.5.Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biayaperkara ini seluruhnya;Hal. 8 dari 15 hal. Put.

Hal ini dikarenakan dalam kasusa quo sanggah banding yang diajukan Penggugat/Pembanding kepadaKPA/PA tidak diterima, sehingga sesuai ketentuan angka 4.2.14 huruf fLampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman PelaksanaanHal. 11 dari 15 hal. Put.

Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat danterhadap Para Tergugat tanggapi sebagai berikut: Bahwa Tergugat sebagai ahli waris dari Gusti Made RaiGianyar (Kakek Tergugat I) bukan dari Gusti Gianyar, sedangkantanah dan bangunan beserta merajan/sanggah yang ada diatas tanahtersebut diwariskan secara turuntemurun oleh Gusti Made RailGianyar almarhum (kakekTergugat 1!)

/Sanggah dan bangunan apalagi ikut menanggung bebanHalaman 14 dari 64 HalamanPutusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Ginbiayanya yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk merawat danrenovasinya sebagaimana yang didalilkanpleh Para Penggugat; Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat yangberkaitan dengan renovasi bangunan dan Merajan/sanggah sertakegiatan upacara di rumah Tergugat tersebut selalu disampaikankepada Para Penggugat hal tersebut hanya sekedar pemberitahuanatau undangan sebagaimana layaknya

Bahwa alasan Tergugat mengangkat Tergugat II sebagai anakangkat karena selama ini yang merawat dan menjaga Tergugat sertamembantu Tergugat untuk mengurus karang (rumah dan bangunanMerajan/Sanggah), serta ngayahang tanah tersebut di Banjar dan Desaadalah Tergugat Il dan hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat Ilsebelum diangkat menjadi anak angkat oleh Tergugat .

/ Merajan pusat untuk Sanggah/ Merajan keluarga besar ; Bahwa saksi tahu Merajan Pusat Para Penggugat ada dirumahTergugat karenakan ibu kandung saksi juga tinggal disana, dan saksijuga lahir ditempat itu ; Bahwa jika ada Upacara dirumah Tergugat I, semua keluarga ikutmembantu/ ikut Ngayah dalam rangka Upacara tersebut ; Bahwa yang menempati rumah tua tempat Sanggah leluhur ParaPenggugat adalah Ni Gusti Ayu Tantriani (Tergugat ) ; Bahwa Para Penggugat pernah saksi lihat sembahyang diSanggah/ Merajan

bukan dari pihak Purusa, tetapi yang saksi tahu bahwa anak yangdiangkat tersebut adalah anak yang disenangi/ cocok dengan Tergugat ; Bahwa saksi melihat Para Penggugat sembahyang di SanggahMerajan Tergugat ketika Tergugat sudah mengangkat Tergugat Ilsebagai anak angkatnya, namun sebelum Tergugat mengangkatTergugat Il sebagai anak angkatnya, saksi tidak pernah melihat ParaPenggugat sembahyang di Sanggah Merajan Tergugat ;4.

Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp. 241.000, ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak padahari SELASA, tanggal 3 JULI 2018. oleh kami BONNY SANGGAH. SH.M.Humsebagai Hakim Ketua Majelis, JAHORAS SIRINGO RINGO. SH. dan MOHAMADINDARTO.

BONNY SANGGAH. SH.M.HumMOHAMAD INDARTO. SH.M.HumPanitera PenggantiELYANURPerincian Biaya :Biaya Pendaftaran ............. eee Rp. 30.000,Biaya PIOSeS .........ssceeecsseeeseeeeeee Rp. 50.000,Biaya Relaas Panggilan ............... Rp.150.000,Me tera... eee ceeeeeseeeeeesseeeseeenees Rp. 6.000,RedakSi ........ssssscsssssssssssssessssssessees Rp. 5.000,+

Putu Gege Konthen, beda purus dengan ParaPenggugat; Bahwa begitu pula mengenai disebutsebut dalam gugatannya pada halaman6(enam) point a, b, c, d, e, adalah lain purus atau tidak tadak ada hubungankeluarga, dan hanyalah sebatas mesekee sanggah saja, dan sedangkan padaopin f, juga ditolak karena : alm. Prof. Dr, dr. Putu Gede Konthen, masih adaanak nya bernama Kadek Sri Manggalawati, dan saudaranya Prof. Dr. Dr.

Fotocopy Keanggotaan / SEKAA Sanggah / Merajan Pasek Gelgel BatanManggis, Br Kaja, Desa Banyuatis tanggal 15 Januari 2019, diberi tanda P3 ;halaman 49 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pat.G/2018/PN Sgr10.11.12.13.Fotocopy Surat Pernyataan Kematian atas nama Ketut Setomi ( isteri Prof Drdr. Putu Gede Konthen ) tanggal 10 September 2007, yang kemudian diberitanda bukti P4 ;Fotocopy Surat Pernyataan Kematian atas nama Prof. Dr. dr.

apa apa terhadap tanah peninggalan Putu Gede Konthen ;Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat dari Kepala Desa bahwa rumahdan sanggah Putu Gede Konthen adalah tanah desa dan saksi pernahmelihat ada perbaikan sanggah milik Pak Putu Gede Konthen ;Bahwa setahu saksi semasa hidupnya, Putu Gede Konthen tinggal diSurabaya tetapi dengan siapa tinggal di Surabaya, saksi tidak tahu ;Bahwa setahu saksi setelah meninggal dunia Putu Gede Konthen danSetomi disemayamkan di Sanggahnya yakni Pura Pasek Gelgel BatanManggis

;Bahwa setahu saksi Made Bagia merupakan keponakan dari Putu GedeKonthen ;Bahwa setahu saksi Para Penggugat dengan Wayan Setonen adalah satupurusa, dimana setahu saksi mereka satu sanggah sehingga saksimengatakan mereka satu purusa ;Bahwa saksi kenal dengan Pan Rentiaja, Pan Ratna, Pan Wirna, PanJuning, Pan Wirta karena mereka satu sanggah ( satu purusa ) dalam satudadia ;halaman 57 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pat.G/2018/PN SgrBahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan ditempatkannya arwahPutu

AHLI Prof.Dr.Drs GUSTI NGURAH SUDIANA,M.Sihalaman 70 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pat.G/2018/PN SgrBahwa pengertian merajan adalah sanggah keluarga yang paling kecil jadibila ada satu keluarga umat hindu yang sudah menyendiri makadibuatkanlah merajan / sanggah keluarga ;Bahwa merajan itu ada beberapa tingkatannya dimana kalau merajanberarti untuk 1 s/d 10 keluarga dan bila lebin dari 10 keluarga makadisebut dadia, lebih dari 40 keluarga maka disebut panti dan untukkeseluruhan umat disebut pura

TERGUGAT V mendapat bagian warisan seluas 9,9m2Pasal 3 :Bahwa PENGGUGAT Para TERGUGAT setelah sama sama mendapat pembagian warisan sebagai mana yang dimaksud pada pasal 2 terhadap tanggung jawab sanggah secara fisik dan tanggung jawab pelaksanaan upakara merupakan tanggung jawab bersama. Secara teknis, pembangunan dapat dilakukan dengan keikhlasan masing-masing pihak atau peturunan bersama-sama, sedangkan melaksanakan piodalan bergilir 6 bulan sekali sesuai patokan piodalan.

Pasal 6 : Bahwa sebagai wujud kesungguhan secara lahir dan batin sebelum perjanjian ini ditandatangani wajib dilakukan upesaksi pejati oleh masing masing pihak secara bersama sama sebagai upasaksi niskala di merajan/sanggah, Pura Jati Buana dan di Khayangan Tiga Banjar Adat Teges Kanginan.

Bahwa PENGGUGAT Para TERGUGAT setelah sama sama mendapatpembagian warisan sebagai mana yang dimaksud pada pasal 2 terhadaptanggung jawab sanggah secara fisik dan tanggung jawab pelaksanaan upakaramerupakan tanggung jawab bersama.

Akta Perdamaian No. 84/PD1/2016/PT DPSBahwa terhadap biaya yang timbul dengan dilakukannya pembagianwarisan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian perdamaian ini ditanggungbersama secara tanggung renteng.222202===Bahwa sebagai wujud kesungguhan secara lahir dan batin sebelumperjanjian ini ditandatangani wajib dilakukan upesaksi pejati oleh masing masing pihak secara bersama sama sebagai upasaksi niskala di merajan/sanggah, Pura Jati Buana dan di Khayangan Tiga Banjar Adat Teges6 US aBahwa bilamana

Pasal 3:Bahwa PENGGUGAT Para TERGUGAT setelah sama sama mendapatpembagian warisan sebagai mana yang dimaksud pada pasal 2 terhadaptanggung jawab sanggah secara fisik dan tanggung jawab pelaksanaanupakara merupakan tanggung jawab bersama.

Akta Perdamaian No. 84/PD1/2016/PT DPSBahwa terhadap biaya yang timbul dengan dilakukannya pembagian warisansebagaimana yang tertuang dalam perjanjian perdamaian ini ditanggungbersama secara tanggung renteng.Pasal 6:Bahwa sebagai wujud kesungguhan secara lahir dan batin sebelum perjanjianini ditandatangani wajib dilakukan upesaksi pejati oleh masing masing pihaksecara bersama sama sebagai upasaksi niskala di merajan/sanggah, PuraJati Buana dan di Khayangan Tiga Banjar Adat Teges Kanginan.Pasal 7:

Pasal 85 ayat 1 dan 3Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat RI No.07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsiruksimelalui Penyedia yang menyatakan sebagai berikut :BAB Ill Instruksi Kepada Peserta/IKP point 39.1 dan 39.2, DokumenPemilihan No. 020/DOK/UKPBJUNJ/2019 menyatakan :BAB III Instruksi Kepada Peserta/IKP point 39.1 :Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atasjawaban sanggah ;BAB III Instruksi Kepada Peserta/IKP point 39.2 :Penyanggah

menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPApaling lambat 5 (lima), hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalamaplikasi SPSE.

Tembusan sanggah banding disampaikan kepadaAPIP/Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai LDP/Lembar DataPemilinan ;Pasal 85 ayat 1 dan 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahaan Rakyat RI No.07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan PedomanPengadaan Jasa Konsiruksi melalui Penyedia menyatakan :Pasal 85 ayat 1 menyatakan :Sanggah Banding disampaikan oleh penyanggah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 84 ayat 2 huruf b secara tertulis kepada KPA ;Pasal 85 ayat 3 menyatakan :Sanggah banding sebagimana dimaksud

ayat 1 disampaikan paling lambat5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi sistimpengadaan secara elektronik ;2.

Amarta Karya/TurutTergugat, kesempatan yang diberikan kepada Penggugat adalahmengajukan keberatan yaitu Sanggah Banding sesuai ketentuan BAB IIIInstruksi Kepada Peserta/IKP point 39.1 dan 39.2, Dokumen PemilihanNo.020/DOK/UKPBJUNJ/2019, akan tetapi Penggugat tidak menempuhupaya Sanggah Bandingd.

Masa sanggah tanggal 22 s.d. 26 Juli 2021.h.

Loekmonohadi danharusmenyerahkan Jaminan Sanggah Banding Asli yang ditujukan kepada PokjaPemilihan, sehingga apabila sanggah banding ditujukan kepada Tergugatdan tidak menyerahkan Jaminan Sanggah Banding Asli maka sanggahbanding tersebut salah pihak/salan alamat dan tidak sesuai ketentuan.Dengan demikian tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menjawabsanggahan banding tersebut.6.

Sanggah merupakan protes daripeserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan.Alasan sanggah dari peserta tender apabila diterima oleh Pokja Pemilihandapat menyebabkan tender gagal, karena secara substansi mempengaruhihasil evaluasi (Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi).Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Lampiran II Peraturan LKPP Nomor12 Tahun 2021 point 4.2.14 huruf a angka 6) dalam hal sanggah dansanggah banding dinyatakan benar/diterima, Tender/Seleksi dinyatakangagal

BuktiT11 : Surat dari PT Satriamas Karyatama PT Utama SumberMas, KSO yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan JasaKonstruksi 31 Nomor : 011/Sanggah/SKTUSM/VII/2021perihal : Permohonan Sanggah (Fotokopi sesuai printout);12. BuktiT12 : Surat Marlin Tetty Damanik selaku Direktur Utama PT.Boriandy PutraPT.

Reka EstiUtama yang ditujukan kepad Pokja Pemilihan JasaKonstruksi 31 Nomor : 07.24/REUIBSRSUDKudus/Sanggah/V/2021 perihal : Sanggah tanggal 27Juli 2021 (Fotokopi sesuai print out);14. Bukti T14 : Surat Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi 31 kepada PT.Tigamas Mitra selaras Nomor : 027/11.1/PPJK.31/PBJ/2021 perihal : Jawaban sanggah PT. Tigamas MitraSelaras tanggal 29 Juli 2021 (Fotokopi dari hasil printout);15.

AtasJawaban Sanggah tersebut PENGGUGAT telah mengajukansanggah banding Kepada Pengguna Anggaran Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu SelatanHal 5 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDNsesuai Surat Nomor: 071/S/CV.BE/IX/2020, Tanggal 10 September2020, Perihal: Sanggah Banding, dan atas sanggah bandingtersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab.Labuhanbatu Selatan telah menjawabnya sesuai Surat Nomor:600/377/DPUPR/2020, Tanggal 25 September 2020, Perihal:Jawaban Sanggah

tersebutsesuai Surat Nomor: 23/09/SGH/POKJAPILLS/2020, Tanggal 07September 2020, Perihal: Jawaban Sanggah namun TERGUGATtetap pada keputusannya.

Atas Jawaban Sanggah tersebutHal 10 Putusan No. 182/G/2020/PTUN.MDNPENGGUGAT telah mengajukan sanggah banding KepadaPengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai Surat Nomor: 071/S/CV.BE/IX/2020, Tanggal 10 September 2020, Perihal: SanggahBanding, dan atas sanggah banding tersebut Kepala DinasPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab.

Labuhanbatu Selatantelah menjawabnya sesuai Surat Nomor: 600/377/DPUPR/2020,Tanggal 25 September 2020, Perihal: Jawaban Sanggah Banding,namun sanggah banding tersebut tidak dapat diterima dan tetappada keputusan TERGUGAT , 2222 2n ene nn nnn ne en nn nee14.

Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan Lelang Tender(vide bukti P11=T7) dan Jawaban sanggah Tergugat (vide buktiP15=T8); 22 non nnn nn nnn nnn ene ee5. Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggah banding dan jaminansanggah banding (vide bukti P13 dan P14), dan Tergugat telahmenjawab sanggah banding (vide bukti P15=T.9.)

.# Final:Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, terhadap TenderPasca Kualifikasi Satu File dengan Harga Terendah Sistem Gugur, makajangka waktu sanggah adalah selama 5 (lima) hari kerja setelahpengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) harikerja setelah akhir masa sanggah.Penggugat telah melakukan upaya sanggahan sebagai bentuk keberatanterhadap

Pemilinan dengan Pascakualifikasi, angka 2) Tahap Pemilihan untukMetode Penyampaian Pascakualifikasi 1 (Satu) file, yang berunyi: huruf . masaSanggah: Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawabansanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah dan padahuruf j. masa Sanggah Banding (untuk Pekerjaan Konstruksi): Selama 5 (lima) harikerja setelah jawaban sanggah dan jawaban Sanggah Banding paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi

Berdasarkan faktahukum tersebut, maka dalam pemilinan pekerjaan konstruksi a quo berlaku tahapanupaya administratif berupa sanggah dan sanggah banding;Menimbang, bahwa sesuai Bukti T27, Pengadilan memperoleh faktahukum bahwa klausul tentang tenggang waktu jawaban atas sanggah sebagaimanadiatur dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 di atas juga dimuat dalamwebsite http://lpse.pu.go.id untuk tender a quo yang berbunyi: "jawaban sanggahpaling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah;Menimbang

pukul 16.30;Menimbang, bahwa sesuai Bukti P16 = Bukti T26 dan Bukti T27,Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukanSanggah melalui Surat Nomor: 016/Sanggah/Babel/VII/2019, tanggal 07 Juli 2019,Perihal: Sanggahan, yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan 12 ULP BangkaBelitung dan disampaikan melalui website http://Ipse.pu.go.id, tanggal 11 Juli 2019pukul 21.50;Menimbang, bahwa sesuai Bukti T27 berupa informasi sanggah padawebsite, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa untuk

tender a quo di dalamwebsite http://lpse.pu.go.id dinyatakan bahwa "jawaban sanggah paling lambat 3(tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah;Menimbang, bahwa sesuai Bukti T28 berupa Surat Jawaban Sanggahyang bersesuaian dengan Bukti T29, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwaTergugat baru menjawab surat sanggah dari Penggugat pada tanggal 12September 2019, di mana surat tersebut diunggah melalui websitehttp://Ipse.pu.go.id pada tanggal 12 September 2019 pukul 13.50, yang padapokoknya di dalamnya

Keputusan terbitatau tidaknya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ditentukanoleh Tergugat Il dengan durasi waktu ditentukan tidak melebihi 6 (enam) harikerja setelah berakhir masa sanggah dan atau sanggahan telah dijawab olehPOKJA, atau dapat dihitung efektif sejak pelimpahan dokumenhasilpelelangan dari POKJA kepada Tergugat II selaku Pengguna Anggaran, dandari waktu yang diberikan tersebut seharusnya Tergugat II dengankewenangannya dapat melakukan kaji ulang terhadap hasil evaluasi/pelelangan

Dengan berharapbahwa setidaknya ada CrossCheck ulang terhadap Berita AcaraHasil Pelelangan yang diterbitkan oleh Terbanding /Tergugat agarTergugat I/Terbanding melakukan pemeriksaan ulang denganmempertimbangkan sanggah dari Pembanding, yaitu Terbanding/Tergugat seharusnya melakukan pemeriksaan kepada LPJK atassub bidang BG 008 milik Tergugat III/Terbanding III, namun, hal initidak dilakukan oleh Terbanding I.Majelis hakim tidak mempertimbangkan Ahli Atas Yuda Kandita yangmenyatakan sebagai berikut

sudah dijawab namun, jawabandari Terbanding tidak memiliki basis data yang dapatdipertanggungjawabkan, padahal Pasal 17 ayat (1) huruf amenegaskan bahwa, ULP/Pokja harus memiliki integritas,disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;Dan sesuai dengan Pendapat ahli Atas Yuda Kanditamenyatakan seharusnya jika sanggah mempersoalkan datadata, harus juga dijawab dengan menggunakan datadata yangdapat dipertanggungjawabkan.b.

Bertentangan dengan Kepatutan, Ketelitian dan KehatiHatian.Halaman 25 dari 31 PUTUSAN Nomor 15/PDT/2019/PT B NABahwa fakta hukum atas tindakan dari Tergugat I/Terbanding yangtidak mentaati dokumen lelang yang dibuatnya, yaitu telahmemenangkan Tergugat Ill/Terbanding III tidak sesuai denganKualifikasi Dasar yang telah diatur di dalam dokumen lelang, danmenjawab sanggah dari Pembanding dengan tidak didasarkan atasdatadata dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini LPJK adalahtindakan yang melanggar

kepatutan, ketelitian dan kehatihatian,dan akibat dari tindakan tersebut telah merugikan Pembandingselaku peserta lelang.Bahwa bukti P9 adalah akhir dari proses pengadaan barang dan Jjasa,yang mana bahwa hasil ahir dari Tergugat I/Terbanding adalah BeritaAcara Hasil Pelelangan, dan Tergugat II/Terbanding Il, jika sepakat denganTerbanding harus menerbitkan SPPBJ atau Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa, namun fakta hukum menyatakan bahwa Pembanding adamelakukan sanggah dengan didasarkan datadata

Era LiardyHafza atas penetapan Penggugat sebagai Pemenag awal,sanggah dari PT.

Bahwa mengenai dalil Penggugat tentang kerugian Penggugatadalah tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum, bahwa Penggugatdigugurkan berdasarkan sanggah dari PT.

PHB/L/IX/2019, tanggal 18September 2019.1 Bukti P16: Foto Copy Sanggah Banding dari Penggugat kepada6.

(Sesual dengan print out)Fotocopy Surat Sanggah dari Pokja 02/Dis.PHB/L(sesuai dengan fotocopy);Fotocopy Surat Berita Acara Hasil Pemilinan Nomor :11314039/BAHP/Pokja.02/Dis.PHB/IX/2019 tanggal 19September 2019.

pada sanggah.