Oleh karena itu, kontrak drilling dengan jelas menentukan biayamana yang boleh dikenakan terhadap Kontraktor Production Sharing danbatasan dari biaya tersebut. Jika Pemohon Banding melakukan pekerjaanyang tidak diatur dalam kontrak maka akan mengakibatkan:a. Pemohon Banding tidak dapat melakukan penagihan invoice keKontraktor Production Sharing karena tidak ada landasan hukum (tidakdiatur dalam kontrak);b.

dalam reimbursed costs tersebut juga TIDAK ADA penambahansuatu margin atau keuntungan (tidak terdapat unsur laba) di dalamnya, halini dapat terlihat dari sejak penandatangan kontrak, pihak KontraktorProduction Sharing (sebagai pihak ketiga) telah setuju untuk ditagih dengannilai yang disepakati (sudah diapproved atau disetujui oleh pihak KontraktorProduction Sharing);Invoice Terbanding dari vendor membuktikan bahwa invoice tersebut adalahmurni reimbursement;Bahwa invoice yang ditujukan kepada Kontraktor

Production Sharing selaludilampirkan invoice yang berasal dari vendor.

Dengandemikian, Pemohon Banding boleh membebankan handling charges kepadaKontraktor Production Sharing. Sesuai dengan SE21/PJ.31/1991 Pasal 3.1.huruf (b), handling charges tersebut merupakan penghasilan tidak kenapajak sepanjang Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti dari pihak ketigaatas pengeluaran tersebut.

Pemohon Banding telahmemberikan bukti pendukung dari pengeluaran tersebut berupa contohinvoice yang ditagihkan kepada Kontraktor Production Sharing besertainvoice yang berasal dari vendor dan kontrak pengeboran pada saatpemeriksaan pajak;Halaman 8 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1466/B/PK/PJK/201 77.

Putusan Nomor 286/B/PK/PJK/2015kepemilikan atas aplikasi SAP tersebut, sebagai dasar pihak yang sahmenagih atas pemanfaatannya;Bahwa dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan denganTim Pemeriksa disebutkan bahwa koreksi atas biaya ini penekanan lebihke sharing cost karena secara jelas disebutkan dalam kontrak antaraSaintGobain Winter Diamas (SGWD) dan SaintGobain Abrasives(SGA) yang berbunyi Share the costs of an integrated Informationsystem and system support team;Sedangkan dilihat dari

Adanya pengungkapan inimembuat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)mengindikasikan adanya sharing costs antara Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dengan afiliasinya;Bahwa mengingat pendapat ahli Guru Besar Komputer InstitutPerbanas, Prof.

semulaPemohon Banding) tidak dapat membuktikan pemenuhan kriteriakriteria tersebut di atas, maka imbalan jasa yang wajar dianggapsebesar 0;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding), mekanisme imbalan jasa adalah tidak tepat karenajikalau didasarkan pada pendapat ahli, hal itu adalah cost sharingatas penggunaan aplikasi SAP;Bahwa sependapat dengan ahli, begitu pula Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dalam keyakinannya jugamenyatakan bahwa biaya ini penekanannya lebih ke sharing

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berkesimpulan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat mengidentifikasi beban yang timbulkarena tidak jelas apakah itu sebagai bentuk sharing cost atau hanyasabagai bentuk biaya karena jasa;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jugamempertanyakan satu hal yang sangat mendasar mengenai buktiadanya otorisasi untuk menagih segala biaya terkait dengan capitalexpenditure SABR ini kepada afiliasiafiliasi di seluruh

Sehingga biaya alokasi (cost sharing) tersebutmerupakan biaya dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh adalah tidak tepat karenameskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyaihak untuk mengakses dan menggunakan SABR dari Saint Gobain Abrasives Inc(SGA).

Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan rukun, namun sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugatterjadi perselisinan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidakbisa menjadi imam di dalam keluarga karena Tergugat meninggalkan ajaranagama seperti sholat, puasa dan Tergugat sulit diajak untuk sharing tentangmasalah keuangan keluarga serta masalah di dalam rumah tangga ;6.

perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPeradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterimauntuk diperiksa dan diadili ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil danalasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2015, antara Penggugat danTergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugatsudah tidak bisa menjadi imam di dalam keluarga karena Tergugatmeninggalkan ajaran agama seperti sholat, puasa dan Tergugat sulit diajakuntuk sharing

fakta kejadian sebagai berikut : Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yangsah; Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan,namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak bisamenjadi imam di dalam keluarga karena Tergugat meninggalkan ajaranagama seperti sholat, puasa dan Tergugat sulit diajak untuk sharing

pihak keluarga Penggugat, sudah berupayamerukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh faktahukum sebagai berikut : Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak bisa menjadi imam didalam keluarga karena Tergugat meninggalkan ajaran agama dan TergugatSulit diajak untuk sharing

from Abroad yangbelum dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp 56.701.136.000;ALASAN BANDINGObyek PPh Pasal 26 atas Pos Overhead from Abroad yang belum dilaporkanoleh Pemohon Banding sebesar Rp 56.701.136.000Menurut TerbandingBahwa koreksi obyek pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp 56.701.136.000 diataskarena berdasarkan Surat Menteri Keuangan kepada Direktur Utama Pertaminanomor S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 perihal Masalah PajakAtas Technical Services dan Biaya Overhead Kontrak Production Sharing

merupakan tanggung jawabpemerintah;Bahwa jika pun kontraktor termasuk Pemohon Banding harus melakukanpenyetoran, tidak ada aturan hingga saat ini mengenai prosedur pengembalianatau kompensasi atas pajak yang harus disetor terlebih dahulu oleh kontraktor;Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Pajak atas biaya overhead darikantor pusat PSC kontraktor nomor Put40784/PP/M.1/13/2012, dijelaskansebagai berikut:a) Terhadap overhead dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajibankontraktor production sharing

S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 makapembebanan overhead dari Kantor Pusat Kontraktor BagiHasil/Production Sharing Contractor (PSC) ke Pemohon BandingHalaman 8 dari 25 halaman.

Terhadap overhead, technical services dan biaya yangtimbul dari Kantor Pusat dalamrangka memenuhikewajiban kontrak production sharing dikenakan pajaksesuai denganketentuan perundangundangan yangberlaku.2.

Putusan Nomor 1705/B/PK/PJK/2017S&eatekwatserkeoOPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);10) Production Sharing Contract (PSC) TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);11) Tax treaty (P3B);12) Dokumen pendukung biaya overhead (invoice, voucher,bukti pengeluaran kas/bank, rekening koran, dll;13) Dokumen yang diserahkan pada saat pemeriksaandisertai dengan bukti tanda terima dokumen yangdiserahkan selama proses pemeriksaan;14) Data/dokumen lainnya yang mendukung permohonanSaudara.Bahwa

Pemohon Banding dalam kasus inisama sekali tidak menerima Surat Himbauan terkait PPh Pasal 26 Tahun 2005.Selanjutnya tidak terdapat usulan pemeriksaan dan juga tidak terdapatpembahasan sebelum penerbitan SKPKB tersebut;Bahwa dengan demikian penerbitan SKPKB tersebut melanggar ketentuanPasal 13 ayat (1) UU KUP, sehingga SKPKB tersebut adalah batal demi hukum;Persentase Production Sharing Contract dan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) sesuaidengan Surat Menteri Keuangan No.

S443a/MK012/1982 tanggal 6 Mei 1982Menurut TerbandingBahwa dalam penjelasan koreksi huruf b dan huruf c Hasil Penelitian Keberatan,disebutkan bahwa:"Berdasarkan Product Sharing Contract diketahui bahwa persentase bagianPemerintah adalah sebesar 71,1538% sementara bagian Wajib Pajak adalah28,8462%.

Hal itu. membuktikan bahwa sebelumpenandatanganan PSC pihak Indonesia telah berpegang teguh padakonsep bagi hasil 85% : 15%, di mana hal ini juga diketahui oleh pihakkontraktor;Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 1829/B/PK/PJK/2017Bahwa di dalam buku /nternational Petroleum Fiscal Systems AndProduction Sharing Contracts hal 49 disebutkan The most famousgovernment/contractor take statistic is the Indonesian 85%/ 15% split.

Berikut adalah kutipan butir 5 Protocol Tax TreatyIndonesia Malaysia:In connection with Article 10 "Dividends", nothing in this Article shall affectthe provisions contained in any Production Sharing Contracts relating tothe exploitation and production of oil and natural gas which have beennegotiated with the Government of Indonesia or the relevant state oilcompany of Indonesia, provided that a company which is resident inMalaysia deriving income from a Production Sharing Contract shall not beless

Berdasarkanketentuan dalam PSC, Pertamina (selaku pihak yang berwenang secaraeksklusif di dalam bidang pertambangan mineral, minyak dan gas dalamwilayah Indonesia yang dikuasai oleh Negara) telah bertindak untuk danatas nama Pemerintah RI untuk bekerja sama dengan Konitraktor dalammelaksanakan kontrak kerjasama produksi (Production Sharing Contract)eksplorasi dan pembangunan sumber daya minyak bumi di Indonesia.

S604/MK.017/1998 Tanggal 24 November 1998, menerangkan bahwa TerhadapBiaya Overhead, Technical Services dan biayabiaya yang timbul dari KantorPusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat JenderalLembaga Keuangan;Bahwa terhadap biayabiaya yang menjadi sengketa, perlakuanperpajakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sudah benar, yaitu tidakmelakukan pemungutan dan pelaporan pajak.

Pertamina Hulu Energi Ogan Komering ataudisebut juga "PHE Ogan Komering" dan Taliman (OganKomering)Ltd. yang berkedudukan di Kanada, yang masingmasingmempunyai interest sebesar 50 %, yang dibentuk berdasarkanProduction Sharing Contract (PSC) dengan Pemerintah Indonesia;bahwa Talisman Ogan Komering sebagai kontraktor pada PSC BlokOgan Komering yang beropersi di Indonesia mempunyai kantorpusat di Kanada (Talisman Ltd);bahwa terkait dengan biayabiaya yang terjadi di kantor pusat(Talisman Ltd Kanada)

Terhadap overhead, technical services dan biaya yang timbuldari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrakproduction sharing dikenakan pajak sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Halaman 17 dari 24 halaman. Putusan Nomor 97/B PK/PJK/2015b. Pajak sebagaimana dijelaskan pada obutir a) di atasditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukanoleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;7.4.

Hal iniselaras dengan Surat Menteri Keuangan nomor S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 yangmenyatakan bahwa biaya overhead, technical services danbiaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhikewajiban kontrak production sharing dikenakan pajak sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, dalamhal ini adalah PPN maupun PPh;e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 568/KMK.04/2000, Pajak PertambahanNilai yang terutang atas Pemanfaatan Jasa

Dengan demikian, meskipun dalamSurat Menteri Keuangan nomor S604/MK.01 7/1998 dinyatakanbahwa Pajak yang berkenaan atas biaya overhead, technicalservices dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangkamemenuhi kewajiban kontrak production sharing ditanggungoleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh DirektoratJenderal Lembaga Keuangan, namun secara fakta yuridis,biayabiaya tersebut adalah tetap merupakan objek pajak, yaituobjek PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar DaerahPabean

pusat (APBN) ditambah cost sharing daerah (APBD).Bahwa Kecamatan Malili menjadi salah satu Kecamatan di Kabupaten LuwuTimur penerima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP) yang sumber dananya dari cost sharing pusat(APBN) dan cost sharing daeranh (APBD) melalui Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) yangditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur.

pusat (APBN) ditambah cost sharing daerah (APBD).

Bahwa Kecamatan Malili menjadi salah satu Kecamatan di Kabupaten LuwuTimur penerima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP) yang sumber dananya dari cost sharing pusat(APBN) dan cost sharing daeranh (APBD) melalui Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) yangditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur.

Adapun rinciannyasebagai berikut :e Tahun 2007, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 16 BTahun 2007 tentang Lokasi dan Alokasi Dana Cost Sharing Pusat(APBN) Dan Cost Sharing Daerah (APBD) pada Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPMPPK) Tahun 2007 besertaHal. 36 dari 98 hal. Put.

harinya kepada pengepulnya;e Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan judi togel tersebutbertindak sebagai pengecer, yaitu menjual kupon judi jenis togellangsung dari para pemasangnya kemudian nomor penjualan judi jenistogel tersebut langsung terdakwa kirimkan melalui SMS kepada FredieFeisal Bin Abdul Ghowi (berkas terpisah) sedangkan uanghasilpemasangan judi jenis togel tersebut terdakwa setorkan setiap malamnyakepada Fredie Feisal Bin Abdul Ghowi (berkas terpisah) sebagaipengepulnya di Warung Sharing

harinya kepada pengepulnya;e Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan judi togel tersebutbertindak sebagai pengecer, yaitu menjual kupon judi jenis togellangsung dari para pemasangnya kemudian nomor penjualan judi jenistogel tersebut langsung terdakwa kirimkan melalui SMS kepada FredieFeisal Bin Abdul Ghowi (berkas terpisah) sedangkan uanghasilpemasangan judi jenis togel tersebut terdakwa setorkan setiapmalamnya kepada Fredie Feisal Bin Abdul Ghowi (berkas terpisah)sebagai pengepulnya di Warung Sharing

harinya kepada pengepulnya;Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan judi togel tersebutbertindak sebagai pengecer, yaitu menjual kupon judi jenis togellangsung dari para pemasangnya kemudian nomor penjualan judi jenistogel tersebut langsung terdakwa kirimkan melalui SMS kepada FredieFeisal Bin Abdul Ghowi (berkas terpisah) sedangkan uanghasilpemasangan judi jenis togel tersebut terdakwa setorkan setiapmalamnya kepada Fredie Feisal Bin Abdul Ghowi (berkas terpisah)sebagai pengepulnya di Warung Sharing

PfBahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 21.00 WIBbertempat di Cafe Sharing di Sultan Agung, Kelurahan Purutrejo,Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan saksi ditangkap oleh petugasPolre Pasuruan Kota saat sedang mengirimkan meng upload nomor judijenis togel;Bahwa Terdakwa selanjutnya mengirimkan nomornomor pasangan daripembelinya tersebut ke hand phone milik saksi selaku pengepul dengannomor: 085733347774 dan 085334566300

Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP namun paraterdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi yang meringankantersebut : Menimbang, bahwa selanjutnya tiba giliran terdakwa memberikan keteranganyang tertuang sebagaimana berikut ini : Bahwa Fredie Feizal Bin Abdul Ghowi adalah pengepul judi jenis togelyang terdakwa jual kepada para penombok yang membeli dari terdakwa;Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekirapukul 21.00 WIB bertempat di Cafe Sharing di Sultan Agung,

Surat dari Menteri KeuanganNomor S604/MK.017/1998 Tanggal 24 November 1998, menerangkanbahwa Terhadap Biaya Overhead, Technical Services dan biayabiayayang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrakproduction sharing di tanggung Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukanoleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;Halaman 6 dari 30 halaman.

Putusan Nomor 94/B/PK/PJK/20163.4.3.5.production sharing dikenakan pajak sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;b. Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir a) di atas ditanggungoleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan olehDirektorat Jenderal Lembaga Keuangan;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000Tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PajakPertambahan Nilai;Pasal 5:Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilaiadalah:a.

Terhadap overhead, technical services dan biaya yangtimbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajibankontrak production sharing dikenakan pajak sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku, dalam hal iniadalah UndangUndang PPN;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 huruf e UndangUndang PPNdisebutkan "Pajak Pertambahan WNilai dikenakan ataspemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalamDaerah Pabean";bahwa dengan demikian, pengenaan PPN Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena

Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 tanggal24 November 1998 tentang Masalah Pajak atas TechnicalServices dan Biaya Overhead Kontrak Production Sharing,khususnya butir 2 tentang pajak yang dikenakan terhadapoverhead, technical services dan biaya yang timbul dariKantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrakHalaman 22 dari 30 halaman.

Putusan Nomor 94/B/PK/PJK/20164.11.4.12.production sharing ditanggung oleh Pemerintah yangpelaksanaannya ditanggung oleh Direktorat JenderalLembaga Keuangan, tidak dapat dijadikan sebagai dasarhukum;b.

Adapunperuntukan sewa menyewa tersebut adalah untuk digunakan Tergugatdalam menjalankan usaha toko busana yang bernama : Fitting RoomFactory Outlet ;Bahwa pembayaran biaya sewa yang disepakati dalam perjanjian terse butadalah melalui mekanisme bagi hasil (revenue sharing) antara Penggugatdan Tergugat Il dalam beberapa tahap. Adapun tahapan pembayarantersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Surat Perjanjian Sewa MenyewaNomor : 0213/PSM/2010 tertanggal 20 Juli 2010, adalah sebagai berikut :a.

Persetujuanharus dilaksanakan dengan itikad baik ;Bahwa, pada mulanya sejak penandatanganan Surat Perjanjian SewaMenyewa Nomor : 02103/PSM/2010 hingga memasuki tahun ke3 (tiga)dan ke4 (empat) masa sewa sekitar bulan Juni 2014, Tergugat masihmelakukan pembayaran sewa bagi hasil (revenue sharing) kepadaPenggugat sesuai dengan kesepakatan, walaupun seringkali terjadiketerlambatan pembayaran, akan tetapi semenjak memasuki tahun ke5(lima) masa sewa sekitar bulan Juli 2014 Tergugat mulai berhentimelakukan

pembayaran sewa bagi hasil (revenue sharing) kepadaPenggugat ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2014 melalui surat Nomor :000045/AAM/12/2014, Tergugat secara sepihak memutuskan untukmengundurkan diri dari Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 02103/PSM/2010 dengan alasan ketidaksanggupan untuk membayar uangsewa yang telah ditetapkan karena situasi keadaan lokasi objek sewa yangsemakin sepi pengunjung.

Kerugian MateriilHal 8 dari 17 Putusan No.468/Pdt/2016/PT.DKIKerugian Materiil yang terdiri dari tunggakan sisa kewajiban bagi hasil /sharing revenue dan biaya listrik yang masih belum dilunasi olehTergugat , maka rinci perhitungan adalah sebagai berikut :e Bagi Hasil Periode JuliNopember 2014 Rp.439.539.500,e Listrik Periode OktoberDesember 2014 Rp. 27.637.546,e Total Tunggakan Sewa Rp.467.177.046,c.

BungaSanksi bunga sebesar 2 % (dua persen) per hari dari jumlahpembayaran yang tertunggak apabila Tergugat terlambat atau lalaidalam menjalankan kewajibannya untuk membyara biaya sewa BagiHasil / Sharing Revenue (vide Pasal 10 Ayat (1) butir (c) AddendumSurat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 02107 / PSM / 2011tertanggal 13 Maret 2012) adalah sebesar Rp. 3.359.539.351, (tigamilyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilanribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), dengan rincian

TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI Kompensasi akibat Pemutusan Surat PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG PASIR GARNET tanggal 16 Juni 2018 secara sepihak,

• Kompensasi akibat pemutusan PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG PASIR GARNET tanggal 16 Juni 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,00, (dua miliar rupiah);
• Kekurangan pembayaran profit sharing

Bahwa dalam posita point ke25 diatas, dalam perhitungan yangdibuat TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI pembagianprofit sharing sebesar Rp. 402.854.780, (empat ratus dua juta delapanratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), akan tetapiTERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI menghitungmenerima profit sharing dari pembayaran PT.

TRANSALINDO EKAPERSADA (yang diselesaikan secara internal) sebesar Rp. 442.175.200,Halaman 37 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 326/Pdt.G/2020/PN Btm(empat ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratusrupiah) ditambah transfer profit sharing sebesar Rp. 78.000.000, (tujuhpuluh delapan juta rupiah) = Total Profit Sharing Rp. 520.175.200, (limaratus dua puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah),sehingga ada kelebihan pembayaran profit sharing kepada TERGUGATREKONPENSI

Rp.2.000.000.000,00, (dua miliar rupiah); Kekurangan pembayaran profit sharing sebesar ...........

(dua miliar rupiah); Kekurangan pembayaran profit sharing sebesar ...........

Berikut kutipannya:"pahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwasesuai Surat Menteri Keuangan No.S604/MK.017/1998 tanggal 24November 1998 maka pembebanan overhead dari Kantor Pusat KontraktorBagi Hasil/Production Sharing Contract (PSC) ke Pemohon Banding tidakada kewajiban Pemohon Banding untuk membayar PPN; ""pahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwakoreksi Terbanding sebesar Rp100.973.603.456, tidak dapatdipertahankan; ".

PPN yang harus dibayar oleh Kontraktor Production Sharing adalah PPNatas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalamnegen, yang atas pembayaran PPN tersebut selanjutnya dapatdimintakan pengembalian melalui reimbursement sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 64/PMK 02/2005;2.

Bahwa biaya Overhead Allocation yang terdiri dari General andAdministrative Cost dan Biaya Tidak Langsung Lainnya, Counsel andService dan Parent Company Overhead merupakan alokasi biaya dariKantor Pusat/ Perusahaan Induk kepada anak perusahaan dalam rangkapelaksanaan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract);3.

Bahwa apabila dalam pengalokasian Biaya Overhead Kantor Pusat/Perusahaan Induk kepada anak perusahaan dalam rangka pelaksanaanKontrak Bagi Hasil (Productions Sharing Contract) terdapat pajak yangterutang, maka pajak tersebut ditanggung oleh pemerintah sebagaimanadiatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor: S604/MK 017/1998tanggal 24 November 1998;.

,Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian OverheadAllocation adalah biaya administrasi dan umum, selain biaya langsung,yang dapat dialokasikan pada operasi ini (production sharing) harusdidasarkan pada study yang rinci, dan metode yang ditetapkanberdasarkan hasil study tersebut harus diterapkan secara konsistensetiap tahun.

Asli SP2D No : 900/1964/DPPKAD/SP2D/2014 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 1.017.289.999,00 (satu milyar tujuh belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) perihal Belanja Premi Asuransi Kesehatan Kegiatan Sharing Dana Sumsel Sehat Semesta;56.

Dana Sumatera SelatanSehat Semesta (Kode Kegiatan : 1.02.1.02. 01.01.24.12), dimana untukkegiatan tersebut dana dianggarkan adalah sebesar Rp. 4.253.480.050.00(Empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta empatratus delapan puluh ribulima puluh rupiah) terjadi juga penyimpangan dalam hal penyaluran danatersebut, yang mana untuk kegiatan Sharing Dana Sumatera Selatan SehatSemesta telah dilakukan pencairan sebanyak 5 kali pencairan, yaitu :e SP2D No: 900/0461/DPPKAD/SP2D/2014 tanggal 02 Juli 2014,

Dana Sumatera Selatan Sehat Semestamotifnya dan caranya berbeda, bukan seperti kegiatan pengadaan Mebeleur dankegiatan perjalanan dinas yang difiktifkan, untuk kegiatan Sharing DanaSumatera Selatan Sehat Semesta memang benarbenar dilaksanakansebagimana mestinya dimana proses pencairan yang dilakukan adalahberdasarkan klim yang diajukan oleh tiaptiap puskesmas ke Dinas KesehatanMuratara, namun pada pencairan yang kelima (SP2D Nomor : 900/1964/DPPKAD/ SP2D/2014 tanggal 19 Desember 2014, sebesar Rp

Pengadaan Mebeleur Rp. 143.362.557,002s Sharing Dana Sumatera Rp. 251.718.950,00Selatan Sehat Semesta Jumlah Rp. 395.081.507,00 dan atas kerugian keuangan negara tersebut, terdakwa telah memperkaya diriterdakwa secara pribadi sebesar Rp. 395.081.507,00 (Tiga ratus sembilan puluhLima juta delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh rupiah) atau setidaktidaknyasenilai tersebut. wonn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor

RapatRapat Koordinasi Rp. 185.854.454,00dan Konsultasi pada itemperjalanan dinas dalam danluar daerah oe Sharing Dana Sumatera Rp. 251.718.950,00Selatan Sehat Semesta Jumlah Rp. 637.318.404,00 dengan demikian untuk tiga kegiatan yang dimaksud, telah terjadi kerugiankeuangan negara dengan total keseluruhannya adalah sebesar Rp.637.318.404,00 (Enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan belasribu empat ratus empat rupiah) atau setidaktidaknya senilai tersebut, dan dariitem kegiatan tersebut

Kuasa yang dimaksud dalam Pasal 2 Security Sharing Agreementtertanggal 30 November 1993 adalah merupakan Akta PerjanjianPembagian Jaminan dimana di dalamnya diatur secara umum perjanjianantara Para Kreditur dan Agennya dan Pasal 2 merupakan salah satuklausul kuasa umum yang diberikan PT. Bank Mataram Dhanarta (padawaktu itu) kepada Indover Asia Limited sebagai Agen untuk mengelola danmengurus jaminan atas nama Kreditur.

PengadilanNegeri Sleman a quo sebagaimana pada halaman 8 yang berbunyi sebagaiberikut : Menimbang, bahwa berdsarakan faktafakta yang terbukti Indover Bank(Asia) Limited telah mengalihkan piutangnya kepada Indo Plus BV dan PT.Mataram Bank Dhanarta telah dalam likuidasi sejak tanggal 1 November1997 dan hak tagihnya berada pada Departemen keuangan, maka sudahdengan sendirinya para Kreditur yaitu Indover Bank (Asia) Limited dan PTd.Mataram Bank Dhanarta sudah tidak ada lagi hak tagih dan pasal 2Security Sharing

tidak dapat dijadikan dasar untuk Surat Kuasa olehIndover karena Indover bukan agen lagi dan kalau ada wanprestasi yangdapat menjadi dasar adalah pasal 4 Security Sharing mengenaiPemberlakuan Jaminan berdasarkan Pemberitahuan Penentuan dariHal. 7 dari 14 hal.

Bank Mataram Dhanarta dalam likudasi, secaraproporsional setelan dikurangi biayabiaya eksekusi, sebagaimana yang disepakatididalam perjaniian Security Sharing Agreement tersebut ;Bahwa Pemohon Kasasi telah berulang kali mengadakan pertemuanpertemuandengan Departemen Keuangan RI sebagai pemegang hak tagih dari PT.

No. 2202 K/Pdt/2008mengirim dan menyerahkannya langsung, namun Ketua maupun Majelis HakimPengadilan Tinggi Yogyakarta begitu saja mengabaikannya, tidak menghargaiitikad baik upaya Pemohon Kasasi menyelamatkan keuangan Negara Rl, lebihbaik melindung Debitur yang nakal ;Bahwa oleh karena itu, pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakartayang seolaholah Pemohon Kasasi memberikan kuasa kepada kuasanyaberdasarkan pasal 2 Security Sharing Agreement adalah pendapat yang salahdan keliru, bertentangan

Berikut kutipannya:"bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwasesuai Surat Menteri Keuangan No.S604/MK.017/1998 tanggal 24November 1998 maka pembebanan overhead dari Kantor Pusat KontraktorBagi Hasil/Production Sharing Contract (PSC) ke Pemohon Banding tidakada kewajiban Pemohon Banding untuk membayar PPN; ""bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwakoreksi Terbanding sebesar Rp. 100.973.603.456, tidak dapatdipertahankan; "2.

PPN yang harus dibayar oleh Kontraktor Production Sharing adalah PPNatas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalamnegeri, yang atas pembayaran PPN tersebut selanjutnya dapatHalaman 11 dari 48 halaman. Putusan Nomor 1953/B/PK/PJK/2017dimintakan pengembalian melalui reimbursement sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 64/PMK 02/2005;.

Bahwa biaya Overhead Allocation yang terdiri dari General andAdministrative Cost dan Biaya Tidak Langsung Lainnya, Counsel andService dan Parent Company Overhead merupakan alokasi biaya dariKantor Pusat/ Perusahaan Induk kepada anak perusahaan dalam rangkapelaksanaan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract);.

Bahwa apabila dalam pengalokasian Biaya Overhead Kantor Pusat/Perusahaan Induk kepada anak perusahaan dalam rangka pelaksanaanKontrak Bagi Hasil (Productions Sharing Contract) terdapat pajak yangterutang, maka pajak tersebut ditanggung oleh pemerintah sebagaimanadiatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor: S604/MK 017/1998tanggal 24 November 1998;.

Putusan Nomor 1953/B/PK/PJK/20173.2.6.3.21Bahwa mekanisme reimburse ini diperkuat olehadanya Rokan Production Sharing Contract antaraPerusahaan Pertambangan Minyak dan Gas BumiNegara (PT Pertamina) dan PT Caltex PacificIndonesia tanggal 15 Oktober 1992 pada Section XIIIOther Provisions angka 2.

Transaksi J.O. dengan pemilik proyek = PPN tidak terutang sesuai PP42/1995 ;Bahwa dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S244/PJ.531/1999mengenai Perlakuan PPN terhadap revenue sharing J.O. kepada anggotaJ.O. dalam pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai darihibah/pinjaman luar negeri diatur sebagai berikut :a.Atas transaksi dari anggotaanggota J.O. kepada J.O. = tidak dipungutPPN ;Hal ini mengindikasikan bahwa J.O. adalah anggotaanggota J.O.tersebut (J.O. = anggota J.O.) ;.

Atas pembagian pendapatan (revenue sharing) dari J.O. kepadaanggotaanggota J.O. tidak terutang PPN (butir 5.3) ;Bahwa penjelasan Pemohon Banding dalam permohonan Keberatanmenyebutkan S244/PJ.531/1999 sebagai acuan, Pemohon Banding hanyamengambil konsep J.O. khususnya hubungan anggota J.O. dan J.O. dandari penegasan S244/PJ.531/1999 tersebut maka strukturnya adalahsebagai berikut : JO Pemilik ProyekAnggota PemerintahanggotaJO .

(revenue sharing), haruslah dilaporkan di dalam SPTTahunan PPh Badan dari anggota J.O. tersebut ;Bahwa sehingga jumlah total peredaran usaha Pemohon Banding terdiri dari2 komponen yaitu :1. Peredaran usaha sebesar Rp. 8.094.101.260, yang diperoleh olehPemohon Banding dalam kaitannya dengan usaha Pemohon Banding(tidak melalui J.O.) dimana faktur pajak telah diterbitkan sesuai denganundangundang PPN dan PPN nya telah dilunasi oleh Pemohon Bandingke Kas Negara dengan tepat waktu ; dan2.

Revenue sharing yang merupakan penghasilan dari J.O. sebesarRp. 10.645.215.870,. Atas penghasilan dari J.O. (yang secara substansimewakili anggota J.O.) yang diperoleh oleh J.O. sebagai hasilpenyerahan jasa kepada pengguna jasa J.O., J.O. telah menerbitkanfaktur pajak sesuai dengan UndangUndang PPN kepada customer J.O.Oleh karena customer J.O. adalah pemungut PPN (Pasal 16A UU PPN),maka PPN sebesar 10% telah dipungut oleh customer J.O. tersebut ;Bahwa oleh karena penghasilan milik J.O.

(revenue sharing) harusdilaporkan di dalam SPT Tahunan PPh Badan anggotanya, maka PemohonBanding melaporkan revenue sharing sebesar jumlah yang sama. Atasrevenue sharing yang telah dipungut PPNnya melalui J.O. dan untukkepentingan pelaporan di dalam SPT Tahunan PPh Badan anggotanya tidakdapat dikenakan PPN dua kali. Menurut kami, Terbanding telah melakukankekeliruan dengan mengenakan PPN dua kali (double) atas satupenghasilan yang secara jelas telah dibayarkan PPNnya.

Kedua, terlepas dariProduction Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang dasarnya secara umum berlaku tax domestic law,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationaltax law, namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PEdalam hubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract(PSC), dan berlaku secara equilbrium dimana Production SharingContract (PSC) secara

mutatis mutandis akan mengadopsi P3B a quo.Ketiga, dalam postulat hukum bahwa Production Sharing Contract(PSC) walaupun selama ini merupakan perjanjian atau kesepakatan atasusaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidangHalaman 6 dari 12 halaman.

Kelima,secara substansi Majelis Hakim Agung mengkompilasi data yang dapatdilansir dari Laporan Audited atau Financial Quarterly Report (FQR)bahwa Production Sharing Contract (PSC) realisasinya sebetulnya telahmelampaui apa yang diharapkan oleh Negara dari bagian Pemerintah(85%) dan PE/BUT Premier Oil Kakap BV sebesar (15%), bahkanberlaku sebaliknya Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali tidak pernah mencapai net split dengan perbandingan sebesarHalaman 7 dari 12 halaman.

Arun") adalah tigabentuk usaha yang secara terpadu dalam suatu ikatanmelaksanakan kegiatan pengusahaan minyak dan gasbumi, yang diselenggarakan oleh Negara melaluiKontrak Production Sharing di wilayah kerjaBlok B, sehingga tidak ada objek Pajak PenghasilanPasal 23 yang timbul atas pembayaran kepada PT.

" atau "KPS" adalahsebagai berikut:Bahwa dalam Pasal 12 Undangundang Nomor 8 Tahun 1971ditentukan bahwa Pertamina dapat mengadakan kerjasamadengan pihak lain dalam bentuk Kontrak ProductionSharing dengan syarat syarat yang palingmenguntungkan negara;Bahwa Kontrak Production Sharing dilaksanakan atasdasar prinsip prinsip sebagai berikut;1.

Pertamina dan Kontraktor akan menerimaminyak dan atau gas bumi sesuai bagian masingmasing pada pelabuhan ekspor atau tempatpenyerahan lain yang disetujui Pertamina dankontraktor;Bahwa Kontrak Production Sharing antara Pertamina danPemohon Banding untuk Kontrak Area North Sumatra "B"Block adalah sebagai berikut:Bahwa untuk pengolahan di wilayah kontrak kerja blok"B" yang berada di Nangroe Aceh Darussalam, Pertaminamengadakan Kontrak Production Sharing dengan pihakPemohon Banding selaku kontraktor

Sharing hanya mengizinkan pengeluaranOperasi dan investasi kapital sehubungan denganeksplorasi dan produksi minyak dan gas alam sebagaibagian dari Cost Recovery, dengan demikian kontraktorKontrak Production Sharing hanya dapat mengklaim CostHal 9 hal 68 Put.

No. 238/B/PK/PJK/200810Recovery atas biaya biaya dan pengeluaran operasisampai dengan titik hidrokarbon ditimbang;Bahwa atas dasar keterbatasan untuk melakukan klaimCost Recovery sebagaimana penjelasan di atas,terdapat kebutuhan untuk mendirikan suatu unit untukmengoperasikan suatu fasilitas Pemrosesan Gas Alam,namun demikian entitas ini tetap harus = merupakanbagian yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dariaktifitas eksplorasi dan produksi yang dijalankanoleh kontraktor Kontrak Production Sharing

Kedua, terlepas dari Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G fo B yangdasarnya secara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3Bmerupakan perjanjian G to G yang berlaku international tax law, namundi sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalamhubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract(PSC), dan berlaku secara equilbrium dimana Production SharingContract (PSC) secara

mutatis mutandis akan mengadopsi P3B a quo.Ketiga, dalam postulat hukum bahwa Production Sharing Contract(PSC) walaupun selama ini merupakan perjanjian atau kesepakatan atasusaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidangpertambangan.

maka keuntungan bentukusaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnyaitu Sesuai dengan perundangundangannya, namun pajak tambahantersebut tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah labasetelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajak lainnyayang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut).Kelima, secara substansi Majelis Hakim Agung mengkompilasi datayang dapat dilansir dari Laporan Audited atau Financial Quarterly Report(FQR) bahwa Production Sharing

,disebutkan bahwa:Berdasarkan Product Sharing Contract diketahui bahwa persentase bagianPemerintah adalah sebesar 71,1538% sementara bagian Wajib Pajak adalah28,8462%.

Hal inikarena PSC telah berlaku terlebih dahulu daripada Tax Treaty IndonesiaMalaysia dan berlaku mengikat sampai dengan berakhirnya jangka waktukontrak/PSC di Tahun 2018;Bahwa pada seksi V angka 1.2 (r) Production Sharing Contract tanggal 26Desember 1991 menyatakan The CONTRACTOR shall severally pay tothe government the income tax including the final tax on profits after taxdeduction imposed on it pursuant to the income tax law and itsimplementing regulations.

Hal itu). membuktikan bahwa sebelumpenandatanganan PSC pihak Indonesia telah berpegang teguh padakonsep bagi hasil 85% : 15%, di mana hal ini juga diketahui oleh pihakkontraktor;Bahwa di dalam buku International Petroleum Fiscal Systems AndProduction Sharing Contracts hal 49 disebutkan The most famousgovernment/CONTRACTOR take statistic is the Indonesian 85%/ 15%split.

Berikut adalah kutipan butir 5 Protocol Tax TreatyIndonesia Malaysia:In connection with Article 10 Dividends, nothing in this Article shall affectthe provisions contained in any Production Sharing Contracts relating tothe exploitation and production of oil and natural gas which have beennegotiated with the Government of Indonesia or the relevant state oilcompany of Indonesia, provided that a company which is resident inMalaysia deriving income from a Production Sharing Contract shall not beless favourably

Berdasarkanketentuan dalam PSC, Pertamina (selaku pihak yang berwenang secaraeksklusif di dalam bidang pertambangan mineral, minyak dan gas dalamwilayah Indonesia yang dikuasai oleh Negara) telah bertindak untuk danatas nama Pemerintah RI untuk bekerja sama dengan Kontraktor dalammelaksanakan kontrak kerjasama produksi (Production Sharing Contract)Halaman 55 dari 68 halaman Putusan Nomor 1831/B/PK/PJK/201725.eksplorasi dan pembangunan sumber daya minyak bumi di Indonesia.