Ditemukan 147 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tantu tatu titus taniu tanto tahitu taibu taihu tattu tamtu
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 89/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 26 Nopember 2013 — BAMBANG SUPRIYANTO, BE
85 — 36
  • Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatanorang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri sedang mengenai maksud daripadaorang yang turut serta melakukan medeplegger terdap at beberapa kriteria yang harus dipenuhi taitu :a. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih;b. Semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ;c.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-11-2013 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Sby
Tanggal 8 Nopember 2013 — DRS. ABDUL AZIZ, MM BIN SALHA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
47 — 117
  • Bahwa saksi mengatakan yang dibicarakan waktu itu kaitannya dengan pengadaan tanahuntuk Kawasan Industri Rokok, dan yang hadir dari pemilik tanah, namanya saksi lupa tapiorang putri taitu Sumini dan Tun,Bahwa tanahnya itu di dukuh jatisari, kemudian kesepakatsn harga.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 88/PID/SUS/TPK/2013.PN.BDG.
Tanggal 12 Desember 2013 — -HERRY NURHAYAT
152 — 70
  • Penasehat Hukum waktu itu tidak langsung kepada pak Herry Nurhayat(Terdakwa) tetapi kepada Pemkot Bandung , selanjutnya secara teknis saksi tidak tahu;bahwa pelimpahan perkara bansos dilimpahkan secara bersamasama ke Pengadilan NegeriBandung;bahwa saksi tidak tahu pengembalian/penyerahan uang Negara itu dipenyidikan ;bahwa benar pada saat Dada Rosada diperiksa ada pengembalian uang negara yang pertama;bahwa uang pengembalian itu dari pihak ketiga dan SKPD;bahwa ada 3 tahap pengembalian uang Negara itu, taitu
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-10-2012 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG
Tanggal 24 Oktober 2012 — TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO
145 — 59
  • Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalamjabatan orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri sedang mengenai maksud daripada orang yang turut serta melakukan medepleggerterdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi taitu :a. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih ;b. Semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ;c.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-01-2016 — Putus : 03-06-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 3 Juni 2016 — H. Zainir, ST. Gelar. Datuk Rangkayo Mulie ; Oyer Putra, ST. MT Panggilan Oyer
200 — 144
  • Lubuk Alung yang dilaksanakan oleh PT.Graha Fortuna Purnama;Bahwa saksi mengetahuinya, dapat saya jelaskan sekitar bulan Mei 2011 sayadiperintahkan oleh Ramli Ramonasari taitu Direktur Utama PT. Firfec GrahaSarana untuk mendaftarkan perusahaan untk ikut tender pada pekerjaan airbersih (PAB) di Kecamatan Lubuk Alung tahun 2011, dimana pada waktu ituPT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 26 Nopember 2015 — Pidana - dr. MULYA A. HASJMY
192 — 82
  • MANGAPUL BAKARA, di bawah sumpah di depanpersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP ;Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengusulanrevisi anggaran sisa dana pelayanan bagi keluargamiskin (Gakin) dan APBNP ;Bahwa pada tahun 2006 sekitar bulan ketiga dankeempat taitu Maret atau April saksi menjabat sebagaiKasubag Anggaran ;Bahwa saksi kenal dengan Yonke Mariantoro, beliaumenjabat sebagai Kasubag Verifikasi dan Akuntansi disamping itu juga menjabat
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 25 September 2015 — Drs.MARDINAS N.SYAIR, MM
102 — 25
  • Ajaran serupa juga masih diterapkan oleh MahkamahAgung setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi seperti tersebut diatas,taitu dalam perkara Sisminbakum pada Kementerian Hukum Dan HAM, denganTerdakwa Prof Romli Atmasasmita, SH., Dengan demikian melawan hukum,dalam pasal 2 Undang Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi adalah melawan hukum dalam arti formil artinyabertentangan dengan hukum dalam arti