Ditemukan 304 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-06-2013 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 237 K/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA VS KAKAN PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU
18788 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 237 K/TUN/2013(b) Memohon agar tagihan atas PPh Pasal 22 yang telah lewattahun takwim dibatalkan;Selanjutnya, pada tanggal 16 Februari 2006 Tergugat melaluiSuratnya No.
    Putusan Nomor 237 K/TUN/2013$500124/2005 dan (2) tagihan atas PPh Pasal 22 yang telah lewattahun takwim dibatalkan demi hukum dianggap dikabulkan;25. Sebagai konsekuensinya, Surat No.
Register : 01-02-2016 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 04-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 17/PDT/2016/PT MTR
Tanggal 15 Maret 2016 — Pembanding/Tergugat : SUKRI
Terbanding/Penggugat : SANOLA
Turut Terbanding/Tergugat : ANWAR
Turut Terbanding/Tergugat : AZIS BUTAN
4117
  • putusan sebagaiberikut dalam perkara Antara : 22222 nn nn nn nn nn nn nnn n ence en nnn nnenenenenenSUKRI, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di RT 05, RW 02 DesaMoyo Mekar Kecamatan Moyo Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebutSCDAQAl $ 22222 no nnn nn nw nn nn nn en nn enn enna nn nanan nnn nene nana nanesMELAWANSANOLA, Umur 55 Tahun, pekerjaan tani, agama Budha, beralamat di RT 04, RW07 Dusun Sengkal Desa Moyo Kecamatan Moyo Kabupaten Sumbawa,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamil Takwim
Register : 08-11-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 237/PID/2021/PT SMR
Tanggal 20 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ARDIANSYAH, SH
Terbanding/Terdakwa I : LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU
Terbanding/Terdakwa II : LA ODE SURIADIN LEI Alias ADI Bin LA ODE LEI
Terbanding/Terdakwa III : SUGIANTO Alias SUGI Bin LA MATO
7224
  • sabu disimpan di bawah lantai De yang terbuat daripapan di bagian belakang selanjutnya Sakti bersama timditresnarkoba Polda Kaltim lainnya langsung melakukan penyitaandan penggeledahan setelah dilakukan penangkapan terhadapKetiga orang tersebut masingmasing mengaku bernama satu lautAl Iman ialah Ali bin lah dulu terdakwa 2D Suryadi nilai Adi bin lautserta terdakwa 3 Sugianto oleh Sugi bin lah Mato setelah itu saksibersama tim mencoba untuk menanyakan atau mengembangkanlagi terhadap Adri ahsani takwim
    alias Adri bin Budiono yangrencana menerima 1 bungkus isi 12 kg dan waktu itu saksi AdriAksa Nita Queen menjelaskan bahwa temannya masih ada lagiuntuk menerimanya atau membawa narkotika jenis sabu tersebutHalaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 237/PID/2021/PT SMRyaitu saudara Ridho Adri Alfiandi alias Ridho bin BambangYudhoyono selanjutnya olen saudara Adri ahsani takwim Adri binBudiono menghubungi saudara Ridho Alfiandi dan setelah datangsaudara Ridho Alfiandi menjumpai saudara Ridho Adri Alfian
Register : 09-07-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 27/PDT.G/2013/PN. SBB
Tanggal 13 Februari 2014 — MULYAWANSYAH DAHLIA LAWAN RAHMATIAH,
4522
  • ./2013/PN.SBB. tanggal 8 Juli 2013, sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya yangbernama KAMIL TAKWIM, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan HasanudinNomor 48 Sumbawa Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2013sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Reg.No. 100/SK.HK.PDT./2013/PN.SBB. tanggal 28 Agustus 2013.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tahun 2000
1051180
  • Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  • :Pasal 13(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf c.(2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satuFaktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerimaJasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim.(3) Apabila
    Faktur Pajak dapat berupa Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Sederhana, dandokumendokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.Ayat (2)Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk meringankan beban administrasi, kepadaPengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan BarangKena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak lang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atauPenerima
Putus : 22-11-2012 — Upload : 20-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 575 B/PK/PJK/2011
Tanggal 22 Nopember 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DIANSURYA GLOBAL
17234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Pajak;"Pasal 13:(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahanBarang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf fdan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf c.(2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PengusahaKena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yangdilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajakyang sama selama sebulan takwim
Putus : 05-09-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3215 K/Pdt/2012
Tanggal 5 September 2013 —
3215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 3215 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LUSY, bertempat tinggal di Jalan Kartini No. 23 Sumbawa Besar,Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, KabupatenSumbawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kamil Takwim,SH., Advokat, berkantor di Jalan Hasanuddin No. 48, SumbawaBesar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September2011, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat
Putus : 04-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236/B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PRIMA MULTITRADA
16864 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007.Pasal 1 Angka 7 disebutkan:Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi WajibPajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yangterutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukandalam Undang Undang ini.Sebelumnya, pada perubahan kedua atas UU KUP yaitu UU Nomor16 Tahun 2000, Pasal 1 Angka 6 disebutkan:"Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1(satu) bulan takwim
    atau jangka waktu lain yang ditetapkan denganKeputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim".Pasal 12 Ayat (2) disebutkan:Jumlah Pajak yang teutang menurut Surat Pemberitahuan yangdisampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutangsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Dalam memori Penjelasan Ayat (2) disebutkan:Ketentuan ini mengatur bahwa kepada Wajib Pajak yang telahmenghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secarabenar sesuai dengan ketentuan peraturan
Register : 01-10-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN ENREKANG Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
WILKE H. RABETA SH
Terdakwa:
KARAMA Bin JAHA
22783
  • Bakri Tiro;

    • 1 (satu) rangkap foto copy Daftar KR.02 Peserta Kejar Paket C Swadana At-Takwim Pasui Tahun Ajaran 2006/2007 Kecamatan Buntu Batu;

    Dikembalikan kepada Nur Alam, S.Pd I bin Baktri;

    6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Register : 01-06-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ALBANY ANGGUN SPINNING MILLS;
3010 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2000 menentukan sebagaiberikut:1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuksetiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiappenyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 huruf c;2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu FakturPajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepadapembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajakyang sama selama sebulan takwim
Putus : 18-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — YANTO AGUSTIWA KARYANTO VS PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
6445 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa menurut KUHPerdata Pasal 1603 h Pemberitahuan PHK hanyaboleh dilakukan menjelang berakhirnya suatu bulan takwim. Tiap perjanjianyang memungkinkan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja itudiadakan menjelang hari lain dari hari terakhir suatu bulan takwim, adalahbatal;4.
Register : 18-03-2014 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 58/PID.B/2014/PN.Sbw.
Tanggal 6 Mei 2014 — NANANG SETYO BUDI ANTORO Bin SUWITO
4613
  • Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 18 Maret2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ; Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangandidampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama KAMIL TAKWIM, SH,berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2014 ;Pengadilan Negeritersebut ; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Setelah mendengarkan keterangan saksisaksi, dan keteranganterdakwa;Setelah memperhatikan barang bukti serta segala sesuatu yangterjadi dipersidangan ;Setelah mendengar
Putus : 18-04-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116/B/PK/PJK/201
Tanggal 18 April 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ALBANY ANGGUN SPINNING MILLS
2012 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 116/B/PK/PJK/2016meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeliBarang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang samaselama sebulan takwim.(3) Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajakdibuat pada saat pembayaran.(4) Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata carapenyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak ditetapkanoleh Direktur Jenderal Pajak.Bahwa Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal
Register : 02-09-2010 — Putus : 02-05-2010 — Upload : 11-05-2013
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 35/PDT.G/2010/PN.SBB
Tanggal 2 Mei 2010 — ABU Bin NOAR lawan SARIDIN Bin H. ABDULLAH,dk
4318
  • PUTUSANNo. 35/ PDT.G/ 2010/ PN.SBB DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :ABU Bin NOAR, lakilaki, umur 75 tahun, pekerjaan Tani, bertempattinggal di RT.02, RW.01, Desa Batu Bulan, KecamatanMoyo Hulu, Kabupaten Sumbawa,Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada KAMIL TAKWIM, SH, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Hasanudin
Register : 15-07-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526 B/PK/PJK/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BILLABONG INDONESIA;
3322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • accrual basis maka PPh Pasal 26terutang pada saat dilakukan pembebanan sebagai biaya meskipunbelum dilakukan pembayaran atas biaya tersebut, yaitu dibulan Juni2007.Bahwa Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor :541/KMK.04/ 2000 menyatakan :"Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 danPasal 26 Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000, harus disetor paling lambat tanggal10 (sepuluh) bulan takwim
Register : 29-11-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 20-05-2013
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 301/PID.B/2011/PN.SBB
Tanggal 12 Januari 2012 — I. SULAIMAN NGONGOKALEK AK. YOHANES KALEK II. STANISLAUS SAM AK LONGGINUS MADA
538
  • Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2011 s/d tanggal26 Pebruari 2012;Terdakwa I SULAIMAN NGONGOKALEK AK YOHANES KALEK tidak didampingiPenasehat Hukum, sedangkan Terdakwa II STANISLAUS SAM AK LONGGINUS MADAdidamping Penasehat Hukum yang bernama KAMIL TAKWIM, SH Advokat/Pengacaraberalamat di Jalan Hasanuddin No. 48 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 7 Nopember 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Sumbawa Besardibawah Register Nomor : 21/SK.HK.PID
Register : 28-11-2011 — Putus : 20-07-2011 — Upload : 19-05-2013
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 33/Pdt/G/2011/PN.SBB
Tanggal 20 Juli 2011 — YAHYA BIN M. YUNUS SIDIK,dkk lawan AMRIN HASAN,dkk
6022
  • Menghukum para Tergugat (Tergugat I, II) secara tanggung renteng untungmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadilMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir parapihak yang berperkara dimana Para Penggugat hadir kuasanya yaitu ABDUL KADIR,SH, sedangkan Para Tergugat hadir wakil/ Kuasanya yaitu KAMIL TAKWIM, SH.berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 102/SK.PDT/2011/PNSBB tertanggal 12Desember 2011,
Putus : 03-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 883/B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GAJAH TUNGGAL Tbk
4235 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam hal keterangan tersebut adalah berupa NomorUrut Faktur Pajak, maka nomor urut tersebut harus dibuat secara berurutandimulai dari Nomor Urut 1 (satu) pada setiap awal tahun takwim mulai daribulan Januari.Bahwa dalam hal penerbitan tidak dibuat secara berurutan sebagaimanadilakukan oleh CV Dramaga selaku penerbit Faktur Pajak yangdimanfaatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) melalui pengkreditan terhadap Pajak Keluarannya, maka FakturPajak tersebut bukan merupakan
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398/B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ALBANY ANGGUN SPINNING MILLS
298 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Faktur Pajak untuk setiappenyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa KenaPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 398/B/PK/PJK/20152.7.(2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajakmeliputi selurunh penyerahan yang dilakukan kepada pembeliBarang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang samaselama sebulan takwim
Putus : 18-04-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115/B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 April 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ALBANY ANGGUN SPINNING MILLS
2512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 115/B/PK/PJK/2016(2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajakmeliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeliBarang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang samaselama sebulan takwim.(3) Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BarangKena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, FakturPajak dibuat pada saat pembayaran.(4) Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata carapenyampaian