hak adalah tidakmempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal ;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal18 pasal 19, pasal 22,a1, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agarseseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual atau menjual ataumembeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli,harusmendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri PerdaganganPerindustrian dan enteri Perhubungan, ketadaan izin/persetujuan makatindakan tersebut telash

hak adalah tidak mempunyaikewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal ;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 pasal19, pasal 22,a1, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyaihak menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadiperantara dalam jual beli,harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan,Menteri Perdagangan Perindustrian dan enteri Perhubungan, ketadaan izin/persetujuanmaka tindakan tersebut telash

hak adalah tidakmempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal ;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal18 pasal 19, pasal 22,a1, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agarseseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual atau menjual ataumembeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli,harusmendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri PerdaganganPerindustrian dan enteri Perhubungan, ketadaan izin/persetujuan makatindakan tersebut telash

hak adalah tidakmempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal ;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18pasal 19, pasal 22,a1, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorangmempunyai hak menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerimaatau menjadi perantara dalam jual beli,harus mendapat izin/persetujuan dari MenteriKesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan enteri Perhubungan, ketadaanizin/persetujuan maka tindakan tersebut telash

tanpa hak adalah tidakmempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;Menimbang, bahwa dariketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18pasal 19, pasal 22,al 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorangmempunyai hak menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli ataumenerima atau menjadi perantara dalam jual beli,narus mendapat izin/persetujuandari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan MenteriPerhubungan, ketiadaan izin/persetujuan maka tindakan tersebut telash

darinasabah ; Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai di KSU Darma Karya sudah 8(delapan) bulan dan saksi bekerja dibagian Kasir ; Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkanuang pembayaran dari nasabah kepada KSU Darma Karya, memalsukanpiniaman nasabah, uang milik nasabah yang telah dicairkan oleh KSUDarma Kareya tidak disampaikan kepada nasabah dan terdakwa melakukanpenggelapan tersebut tidak ada dibantu oleh orang lain (Sendiri saja) ; Bahwa Jumlah nasabah yang meminjam dan yang telash

Keluarga Korban dalam hal ini Isteri koroban Sdri Yani Ratnawati tidakmenuntut Terdakwa dan telash menerima kecelakaan tersebutsebagai musibah sebagaimana yang dituangkan dalam suratpernyataan yang dibuat pada tanggal 27 april 2013..Halhal yang memberatkan :1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sertu rizki (korban)meninggal dunia.2.

hak adalah tidak mempunyaikewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal ;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 pasal19, pasal 22,a1, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyaihak menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadiperantara dalam jual beli,harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan,Menteri Perdagangan Perindustrian dan enteri Perhubungan, ketadaan izin/persetujuanmaka tindakan tersebut telash

melakukan sesuatu hal ;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal18 pasal 19, pasal 22,a1, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agarHalaman 16 dari 24 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN Lbpseseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual atau menjual ataumembeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli,harusmendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri PerdaganganPerindustrian dan enteri Perhubungan, ketadaan izin/persetujuan makatindakan tersebut telash

hak adalah tidakmempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal ;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal18 pasal 19, pasal 22,a1, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agarseseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual atau menjual ataumembeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli,harusmendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri PerdaganganPerindustrian dan enteri Perhubungan, ketadaan izin/persetujuan makatindakan tersebut telash

melakukan sesuatu hal ;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal18 pasal 19, pasal 22,a1, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agarseseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual atau menjual ataumembeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli,harusmendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri PerdaganganHalaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PNLbpPerindustrian dan Menteri Perhubungan, ketadaan izin/persetujuan makatindakan tersebut telash

hak adalah tidakmempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal ;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal18 pasal 19, pasal 22,a1, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agarseseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual atau menjual ataumembeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli,harusmendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri PerdaganganPerindustrian dan enteri Perhubungan, ketadaan izin/persetujuan makatindakan tersebut telash

kuasa dalam melakukan sesuatu hal;Menimbang, bahwa dariketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18pasal 19, pasal 22,al 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorangmempunyai hak menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli ataumenerima atau menjadi perantara dalam jual beli,narus mendapat izin/persetujuandari Menteri Kesehatan, MenteriPerdagangan Perindustrian dan enteriHalaman 18 dari 29 Putusan No. 440/Pid.Sus/2015/PN.LbpPerhubungan, ketadaan izin/persetujuan maka tindakan tersebut telash

melakukan sesuatu hal ;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal18 pasal 19, pasal 22,a1, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agarseseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual atau menjual atauHalaman 17 dari 30 Putusan Nomor : 1428/Pid.Sus/2017/PNLbpmembeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli,harusmendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri PerdaganganPerindustrian dan enteri Perhubungan, ketadaan izin/persetujuaan makatindakan tersebut telash

hak adalah tidakmempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal ;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal18 pasal 19, pasal 22,a1, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agarseseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual atau menjual ataumembeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli,harusmendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri PerdaganganPerindustrian dan enteri Perhubungan, ketadaan izin/persetujuan makatindakan tersebut telash

hak adalah tidakmempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal ;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal18 pasal 19, pasal 22,a1, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agarseseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual atau menjual ataumembeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli,harusmendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri PerdaganganPerindustrian dan enteri Perhubungan, ketadaan izin/persetujuan makatindakan tersebut telash

tanpa hak adalah tidakmempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;Menimbang, bahwa dariketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18pasal 19, pasal 22,al 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorangmempunyai hak menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli ataumenerima atau menjadi perantara dalam jual beli,narus mendapat izin/persetujuandari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan MenteriPerhubungan, ketiadaan izin/persetujuan maka tindakan tersebut telash

terhitung sejaktahun 2011 (dua ribu sebelas) sampai dengan anak anak berumur dewasa(21 tahun)Menyatakan Tergugat rekonpensi dan Turut Tergugat rekonpensi telahmelakukan perbuatan melawan hukum,Menghukum Tergugat rekonpensi dan Turut Tergugat rekonpensi untukmenyerahkan harta bersama perkawinan antara Penggugat rekonpensi danTergugat rekonpensi beserta sertifikatnya yang sah setidaknya setengahbagian dari harta berupa ;e Tanah dan Bangunan rumah di atasnya,sesuai sertifikat Hak gunaBangunan No.324 ( telash

dalam melakukan sesuatu hal;Menimbang, bahwa dariketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18pasal 19, pasal 22,al 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorangmempunyai hak menawarkan untuk dijual atau. menjual atau membeli ataumenerima atau menjadi perantara dalam jual beli,nharus mendapat izin/persetujuandari Menteri Kesehatan, MenteriPerdagangan Perindustrian dan enteriHalaman 18 dari 29 Putusan No. 440/Pid.Sus/2015/PN.LbpPerhubungan, ketadaan izin/persetujuan maka tindakan tersebut telash

penggugat yangpada intinya mempermasalahkan eksekusi yangdilakukan oleh Tergugat I tidak melalui lembagaperadilan merupakan dalil yang tidak berdasar hukumsama sekali dan sangat mengada ada;Bahwa dalam rangka melaksanakan hak Tergugat I21tersebut, Tergugat I telah mengajukan permohonankepada itergugat Il untuk melakukan lelang hakTanggungan, Kemudian berdasarkan penetapan hari dantanggal lelang oleh tergugat II, Tergugat I telahmenyampaikan pemberitahuan pelaksanaan lelangkepada Para Penggugat dan telash