Ditemukan 196 data
115 — 38
beralasan,maka eksepsi ini harus ditolak;Menimbang, bahwa sementara eksepsi mengenai gugatan mengandungkekacauan dan kontradiktif antara posita dan petitumnya seperti yang diajukanTergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat Il, karena tidak jelas gugatan aquo tentang perbuatan melawan hukum atau wan prestasi, menurut majelistidaklah demikian; Bahwa pendapat tersebut menurut hemat majelis karenaTergugat berpijak pada pendekatan hukum yang kaku (stric law) dan bersifatformalistik (formalistic legal thingking
91 — 34
Kontraktor Tedja Thomas Wulur ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatuyang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansidianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusanini;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslahmemerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslahditinggalkan paham yang formalistis legal thingking
REZA, S.T
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
91 — 62
Penerapan hukum terlalu Strict law atau formal legal thingking, sehinggamenuntut segala sesuatunya due process tanpa discretion, seringmendatangkan akibat yang tidak adil (unjust result)(Bandingkan dengan : M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahandan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Ke2, CetakanKe4, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal, 340). Bahwa penerapan ketentuanPasal 109 Ayat (1) KUHAP harus disikapi secara bijaksana danproporsional.
144 — 80
terdakwa Tedja Thomas Wulur;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatuyang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansidianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusanini;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslahmemerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslahditinggalkan paham yang formalistis legal thingking
AFRIZAL PURBA
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
2.KEPALA KEPOLiSIAN DAERAH JAMBI (KAPOLDA JAMBI)
311 — 137
Pemberian waktu) dan sebagainya akanmemberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk berfikir logis,berfikir dengan baik, positive thingking, namun harus datang di luar waktuyang diberikan undangundang, Itu secara kumulatif cacat prosedur; Bahwa substansi berkaitan dengan objek keputusan, sedangkanmenimbang, mengingat adalah prosedural dasar hukum, yang manasubstansi dalam objek keputusan adalah Pemberhentian Dengan TidakHormat (PTDH); Bahwa mengenai Asas Presumtio lustae Causa, ahli berpendapatberkaitan
94 — 41
Bahwa Terdakwa Karim Ramau pernah menerima uang dariSaksi Ventje N Lesnussa selaku Bendahara Sekretariat DPRDKabupaten Buru Selatan sebanyak dua kali yaitu sejumlah Rp.500.000, dan Rp. 1.000.000, namun Terdakwa tidak mengetahuiuang tersebut untuk apa; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang jugaharuslah memerlukan tindakan yang luar biasa (extra ordinary measures)haruslah ditinggalkan paham yang formalistis legal thingking
104 — 22
Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya no.194K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 berpendapat bahwa PengadilanTinggi dalam pendapat dan kesimpulannya ( yang dalam putusannyamengabulkan eksepsi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atasdalil gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan PMHyang akibatnya gugatan mengandung cacat obscur libel) telah berpijak padapendekatan hukum yang sangat kaku (stric law) dan dianggap pendapat inibersifat formalistik ( formalistic legal thingking
55 — 49
peristiwa pidana dan menentukan siapa pelaku dariperistiwa pidana tersebut ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satukesatuan dengan putusan ini; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslahmemerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslahditinggalkan paham yang formalistis legal thingking
YORI NICHOLAS SARAGIH
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
2.KEPALA KEPOLiSIAN DAERAH JAMBI (KAPOLDA JAMBI)
367 — 153
Pemberian waktu dan sebagainya akanmemberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk berfikir logis,berfikir dengan baik, positive thingking, namun harus datang di luar waktuyang diberikan undangundang, Itu secara kumulatif cacat prosedur; Bahwa substansi berkaitan dengan objek keputusan, sedangkanmenimbang, mengingat adalah prosedural dasar hukum, yang manasubstansi dalam objek keputusan adalah Pemberhentian Dengan TidakHormat (PTDH); Bahwa mengenai Asas Presumtio lustae Causa, ahli berpendapatberkaitan
BINTON SAMOSIR
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
2.KEPALA KEPOLiSIAN DAERAH JAMBI (KAPOLDA JAMBI)
305 — 127
Pemberian waktu dan sebagainya akanmemberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk berfikir logis,berfikir dengan baik, positive thingking, namun harus datang di luar waktuyang diberikan undangundang, Itu secara kumulatif cacat prosedur; Bahwa substansi berkaitan dengan objek keputusan, sedangkanmenimbang, mengingat adalah prosedural dasar hukum, yang manasubstansi dalam objek keputusan adalah Pemberhentian Dengan TidakHormat (PTDH); Bahwa mengenai Asas Presumtio lustae Causa, ahli berpendapatberkaitan
92 — 47
(diberi tanda T5),Buktibukti surat mana telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok,dan kesemuanya telah bermeterai cukup, sehingga secara formil dapatditerima sebagai bukti surat di persidangan perkara ini ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang jugaharuslah memerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa )haruslah ditinggalkan paham yang formalistis legal thingking danmengutamakan kebenaran
122 — 60
Dari 3 (tiga) perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta yang tidakdilaksanakan namun biayanya diterima oleh Terdakwa, sebesar Rp.38.730.000, (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh riburupiah)Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslahmemerlukan tindakan yang luar biasa (extra ordinary measures) haruslahditinggalkan paham yang formalistis legal thingking dan mengutamakankebenaran substansial dari
120 — 42
kepada Saksi Musa Lesilawang sebesar Rp.78.560.000,, sehingga ada sisa uang sebesar Rp. 332.720.000, (tiga puluh tigadua juta tujuh ratus dua puluh ribu' rupiah) yang tidak dapatdipertanggungjawabkan dan ada dalam penguasaan Terdakwa Ventje NLessnusa;se Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakankejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslah memerlukantindakan yang luar biasa (extra ordinary measures) haruslah ditinggalkan paham yangformalistis legal thingking
81 — 70
Diperoleh dari 6 (enam) perjalanan dinas luar daerah keJakarta, sebesar Rp. 68.310.000, (enam puluh delapan jutatiga ratus sepuluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang jugaharuslah memerlukan tindakan yang luar biasa (extra ordinary measures)haruslah ditinggalkan paham yang formalistis legal thingking danmengutamakan kebenaran substansial dari perbuatan yang didakwakansebagai suatu tindak pidana
98 — 38
mempersingkat putusan ini maka segala sesuatuyang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansidianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusanini;Hal 95 dari 123 hal Putusan No23/PID.SUS/TPK/2015/PN.Amb96Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslahmemerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslahditinggalkan paham yang formalistis legal thingking
66 — 48
yaitukorupsi ;Menimbang, bahwa dalam The Lexion Webster Dictionary bahwa kata korupsiberarti berarti kebusukan , keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidakbermoral, penyimpangan dari kesucian, katakata atau ucapan yang menghina ataumemfitnah ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakankejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslah memerlukantindakan yang luar biasa (extra ordinary measures) haruslah ditinggalkan paham yangformalistis legal thingking
183 — 180
dari Politeknikmengakui tidak melakukan pengukuran sendiri, halmana dilakukan oleh 2 (dua) orangrekan kerjanya, dan Ahli Politeknik hanya melakukan analisa hasil pengukuran keduarekan kerjanya tersebut di mana hasil tersebut diakui ahli adalah keliru;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang juga haruslahmemerlukan extra ordinary measures (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkanpaham yang formalistis legal thingking
74 — 24
Namun demikian oleh karena nyatanyaTergugat Il telah hadir di persidangan dan mengajukan jawaban untuk kepentinganHalaman 72 dari 103 Putusan Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Kdrhukumnya, tentunya kesalahan penulisan subyek hukum Tergugat Il seperti iniharuslah dinilai secara utuh dengan memperhatikan pokok permasalahan yangdikemukakannya (posita fundamentum petendi) maupun tuntutan (petitum), karenasesuai sistem pendekatan yang jauh dari sikap formalislic legal thingking secarasempit dan ekstrem, keteledoran
94 — 72
delapan ratus riburupiah);Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segalasesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yangmempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang jugaharuslah memerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa )haruslah ditinggalkan paham yang formalistis legal thingking
105 — 174
seratuslima belas rupiah) ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segalasesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yangmempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang jugaharuslah memerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luar biasa )haruslah ditinggalkan paham yang formalistis legal thingking