No. 121 K/MIL/2008Militer Tinggi Medan dengan pidana tambahan dipecat dari dinasMiliter Cq.TNIAD adalah sangat timpang dan tidak adil dalampenerapan hukumannya, karena Pemohon Kasasi hanyalah sebagaikorban Narkoba.. Pemohon Kasasi sebagai korban dalam penyalahgunaan Psikotropikasemestinya harus ditolong keluar dari permasalahan Narkoba tersebut,tidak sematamata harus dijatuhi hukuman pidana tambahan dipecatdari dinas Militer Cg. TNIAD.

No. 185/Pdt.P/2021/PA.K.Kpsyang masih wajar, kKemudian dalam persidangan juga tidak ditemukan relasiyang timpang antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak ParaPemohon tersebut, artinya hubungan Anak Para Pemohon dengan CalonSuami Anak Para Pemohon saling seimbang tidak ada yang lemah dantidak ada yang kuat, tidak ada yang dominan dan tidak ada yangdidominasi;Kondisi psikologis, budayapendidikan, kesehatan, dan ekonomi;Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikansampai tingkat

Tolitoli, karena timpang tindinh tersebut maka Kantor PertanahanKabupaten Tolitoli telah mempunyai andil merugikan Penggugat, sebabkedua Sertifikat Hak tersebut diatas keduaduanya adalah Produk BPNTolitoli/Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli tersebut, oleh karena ituuntuk kepentingan kepastian hukum Hak Penggugat dan ParaTergugat haruslah dipertanggung jawabkan oleh Pihak BPNTolitoli/Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli;6.

menjadi kepalakeluarga, kemudian Anak Pemohon paham bahwa apabila dikaruniaseorang anak maka tanggungjawabnya tidak hanya sebatas untuk dirinyadan suaminya, melainkan juga kepada anaknya serta halhal lainnya;Perbedaan usia anak dengan Calon Suami;Menimbang, bahwa ditinjau dari sisi perbedaan usia antara Anak Pemohondengan Calon Suami adalah terpaut sekitar 10 (Sepuluh) tahun, menurutHakim selisih usia tersebut adalah selisin usia yang cukup jauh, namundalam persidangan tidak ditemukan relasi yang timpang

Bahwa penegakan keadilan seharusnya sesuai dengan apa perbuatanseseorang yang melakukan tindak kejahatan bukan sematamatapenguhukuman saja;Oleh karena itu sangat terang bahwa kontruksi terhadap penegakan hukumdalam menjatuhkan tuntutan dan putusannya tentu harus sesuai denganperanan seorang terdakwa yang sesuai dengan porsi perbuatannya agarpenegakan hukum tidak timpang dalam menjatuhkan hukumanterhadapseseorang.

Bahwa Hakimberpendapat selisin usia 4 (tiga tahun) tahun 1 (Satu) bulan tersebut bukanselisih yang jauh dan masih dalam kategori wajar, kemudian dalampersidangan tidak ditemukan relasi yang timpang antara anak Pemohon dancalon suami anak Pemohon tersebut, artinya hubungan anak Pemohondengan calon suami anak Pemohon saling seimbang tidak ada yang lemahHal. 19 dari 23 Hal.

rumah tangga, kKemudian Anak Para Pemohonpaham bahwa apabila dikarunia seorang anak maka tanggungjawabnyatidak hanya sebatas untuk dirinya dan istrinya, melainkan juga kepadaanaknya serta halhal lainnya;Perbedaan usia anak dengan Calon Istri;Menimbang, bahwa ditinjau dari sisi perbedaan usia antara Anak ParaPemohon dengan Calon Istri adalah terpaut sekitar 3 (tiga) bulan, menurutHakim selisih usia tersebut adalah selisin usia yang wajar, kemudian dalampersidangan juga tidak ditemukan relasi yang timpang

Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan bukan sajaikatan lahiriah, tetapi juga merupakan ikatan batiniah, yang jika terputus,menyebabkan perkawinan menjadi timpang, dan sulit untuk diharapkanmencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa fakta sedemikian ini dihubungkan kepada sikapPenggugat yang sudah sangat keras dengan pendiriannya untuk tetapbercerai

masyarakat.Menimbang, bahvwa selain itu perlu pula diingat bahwa pemidanaan bukandimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salahsatunya bertujuan sebagai bentuk pembelajaran terhadap terdakna agarkedepanya lebih berhatihati lagi dalam bebicara atau menyampaikan kata kata baik itu lisan maupun tulisan di media sosial (facebook), dan pemulihanHalaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT KPGkembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dankeluarganya yang pernah timpang

Dasar hukumnya adalah Perpres Nomor 70 tahun 2012tentang Pengadaan Barang/Jasa;Bahwa terhadap harga timpang satuan dia tas 110% itempekerjaan galian tanah dilakukan klarifikasi terhadap rekanan,pada saat pembuktian kualifikasi yang datang pada saat ituadalah MASHURI selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama.Terhadap klarifikasi dimaksud tidak dibuat Berita Acara Klarifikasiharga timpang.

Hasil klarifikasi dituangkandalam berita acara klarifikasi yang menyatakan penyedia sepakatdengan harga satuan penawaran yang melebihi 110% dari hargasatuan HPS tersebut dinyatakan harga satuan timpang. ApabilaPokja ULP tidak melakukan klarifikasi maka Pokja ULP atauPenyedia tidak boleh menyatakan harga satuan yang melebihi110% dari harga satuan HPS tersebut sebagai harga satuantimpang.

Dampaknya Harga Timpang telah diklarifikasi dandisetujui penyedia, agar sebelum kontrak ditandatangani semuapihak sadar betul akibat yang diperjanjikan jika kKemudian dalampelaksanaan kontrak terjadi Harga Timpang.

ayat (1) Perpres542010 terakhir dirubah dengan Perpres42015;Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan pokja ULP dan penyediasepakat adanya harga satuan timpang yang dituang dalam beritaacara klarifikasi, maka selanjutnya harga satuan timpang tersebutHal. 127 dari hal. 222Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl.hanya berlaku pada volume yang sesuai dengan dokumenpengadaan, apabila nanti dalam pelaksanaan kontrak hargasatuan dilakukan perhitungan hasilnya volume yang sebelumnyadisepakati ternyata

bertambah atau berkurang, maka hargasatuan timpang hanya berlaku pada volume yang telah disepakati,untuk penambahan volume maka harga satuan harus dilakukannegosiasi kembali oleh PPK dengan penyedia;Bahwa berdasarkan UU nomor 18 tahun 1999 tentang Jasakonstruksi, Jasa konstruksi meliputi pekerjaan konstruksi sejakperencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasankonstruksi.

Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan bukan sajaikatan lahiriah, tetapi juga merupakan ikatan batiniah, yang jika terputus,menyebabkan perkawinan menjadi timpang, dan sulit untuk diharapkanmencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa fakta sedemikian ini dihubungkan kepada sikapPenggugat yang sudah sangat keras dengan pendiriannya untuk tetapbercerai

Bahwa penjatuhan pidana yang timpang tersebut nyatanyata menunjukanjauhnya rasa keadilan dalam putusan majelis hakim didalam menjatuhkanputusannya;8. Bahwa pada Negaranegara maju yang telah sukses dalam pemberantasanobatobatan terlarang (narkoba), kKonsep pemidanaan telah dijauhkan dalamproses pembinaan pecandu maupun pengedar narkotika, Negaranegaramaju lebih menggunakan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi sepertihalnya yang terjadi pada Negara Islandia dan Portugal;9.

Bahwa selanjutnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Acehjuga telah salah menerapkan hukum, tentang gugatanPenggugat kurang pihak (Plurus Litis Consortium) dengantidak digugatnya Jamaluddin, karena Jamaluddin masuk dalamperkara adalah atas inisiatif sendiri sebagai Kuasa Tergugat;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh telah salahmenerapkan hukum dan timpang tindih atau mengandung kontradiksi yaituJudex Facti Pengadilan Tinggai Banda Aceh dalam mempertimbangkaneksepsi dan pokok perkara

Berita Acara Klarifikasi terhadap harga satuan mata pembayaran yang timpang Nomor 13/PKJAULP IX/PABSP001/CK/APBA/I/2014, tanggal 26 Maret 2014:Hal. 2 dari 17 hal. Put.

JAP Halaman 12 dari 15 Halamankelalaian dan kesalahan dalam memutus perkara, timpang dan berlebihan sertahanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding semata .Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semulaTergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak ada mengajukan KontraMemori Banding;Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari denganseksama berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini,turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor

Berdasarkan pertanyaanpertanyaan wajar tersebut di atas, nampak sekalibahwa Tergugat Rekonvensi telah memanfaatkan kedudukan superiornya,baik dari aspek keunggulan pengalamannya yang telah hampir 17 tahunmenjadi notaris maupun keunggulan ekonomi yang jauh di atas PenggugatRekonvensi, untuk membuat perjanjian yang sangat timpang dengankeuntungan yang tidak terbatas bagi dirinya, berdasarkan asas grossdisparity, maka kontrak yang mengandung perbedaan yang sangat besardapat dibatalkan, karena melanggar

;Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon sejak Nopember 2020 lalu mulai tidak rukun danharmonis dan terjadi pertengkaran;Bahwa, saksi tidak melihat antara Pemohon dan Termohon namunsaksi mengetahui ada pertengkaran karena Termohon pernahmenangis sebanyak 2 kali;Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkankarena Pemohon dan Termohon sering berselisin paham tentangpenghasilan yang timpang antara Pemohon dengan

selain itu, menurut ketentuan hukum dan adanyakepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan kepergian Tergugatmeninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa ada tanggung jawab lagi selakuHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor14/Pdt.G/2016/PN Wngistridan ibu bagi anaknya, hingga tidak lagi hidup dalam satu rumah yang utuhuntuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikandiri selayaknya sepasang suami istri, mengakibatkan kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tersebut menjadi timpang

Suatu gugatan terhadap perilakuseseorang yang menyalahgunakan atau memanfaatkan posisi timpang atauHalaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 888 K/Pdt/2017ketidakberdayaan serta halhal lain yang menyebabkan seseorang tidakmemiliki keadaan bebas sepenuhnya dalam melakukan suatu tindakanhukum.

Bahwa terhadap dari proses lelang secara elektronik mulai dariproses mendaftar lelang, membuat penawaran, evaluasi administrasidokumen, pembuktian data isian kualifikasi, klarifikasi negosiasiteknis dan harga, klarifikasi harga satuan penawaran timpang,penetapan pemenang lelang, pengumuman pemenang lelang hinggaHalaman 8 dari 117 Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.PBRpenunjukkan penyedia barang/jasa kepada PT.

jelas dan telahmenandatangani Perjanjian : 3935/SPDINKES/IX/2017tanggal 20 September 2017 Kegiatan Pengerjaan SatuPaket Proyek Pembangunan Puskesmas KotabaruKecamatan, namun pada sisi lain Penggugat yangmerupakan pemenang lelang menyatakan tidak tahu ataudiberitahukan terhadap proses lelang secara elektronik mulaidari proses mendaftar lelang, membuat penawaran, evaluasiadministrasi dokumen, pembuktian data isi kualifikasi,klasifikasi negosiasi teknis dan harga, klasifikasi hargasatuan penawaran timpang

Dasar Gugatan (Posita) huruf E angka 3 halaman 4 dalamgugatannya yang intinya menjelaskan bahwa ...Bahwa terhadapHalaman 47 dari 117 Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.PBRproses lelang secara elektronik mulai dari proses mendaftarlelang, membuat penawaran, evaluasi administrasi dokumen,pembuktian data isi kualifikasi, klasifikasi negosiasi teknis danharga, klasifikasi harga satuan penawaran timpang, penetapanpemenang lelang, pengumuman lelang hingga penunjukanpenyedia barang/jasa kepada PT.

SPDINKES/IX/2017 tanggal 20 September2017 Kegiatan Pengerjaan Satu Paket Proyek PembangunanPuskesmas Kotabaru Kecamatan, Namun pada sisi lainPenggugat yang merupakan pemenang lelang menyatakan tidaktahu atau diberitahukan terhadap proses lelang secara elektronikmulai dari proses mendaftar lelang, membuat penawaran,Halaman 49 dari 117 Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.PBRevaluasi administrasi dokumen, pembuktian data isi kualifikasi,klasifikasi negosiasi teknis dan harga, klasifikasi harga satuanpenawaran timpang