Loekman Wiriadinata, S.H.,J.R. Abubakar, S.H., (anggotaanggota tetap). (Vide Bukti T 23)Hal. 47 dari 80 hal. Put. No.327/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Pst.Pengangkatan Pengurus BANI masa bakti 1988 1993 berdasarkanSurat Keputusan KADIN Indonesia Nomor: SKEP/005/DPH/1988tertanggal 23 Januari 1988 yang ditandatangani oleh Ketua UmumBapak DR. H. Sukamdani S. Gitosardjono, dengan susunanPengurus BANI sebagai berikut: Harjono Tjitrosoebono, S.H.,(Ketua), J.R. Abubakar, S.H., (Wakil Ketua), Prof. Dr.

PriyatnaAbdurrasyid, Ph.D dan Loekman Wiriadinata, S.H., (anggotaanggotatetap). (Vide Bukti T 24)Pengangkatan Pengurus BANI masa bakti 1993 1998 berdasarkanSurat Keputusan KADIN Indonesia Nomor: SKEP/012/DPH/II/1993tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus BadanArbitrase Nasional Indonesia tertanggal 24 Februari 1993 yangditandatangani oleh Ketua Umum Bapak Ir. Sotion Ardjanggi, dengansusunan Pengurus BANI selengkapnya sebagai berikut: Prof. Dr.Priyatna Abdurrasyid, Ph.D (Ketua), Prof.

(Perjanjianperjanjian Transaksi (TransactionAgreement) sebagaimana didefinisikan pada butir 1 (b)pada halaman 3 Pendapat Hukum Tumbuan, antaralain, meliputi Perjanjian Penjaminan Emisi Efek(Underwriting Agreement), Surat Hutang (Notes) danPerjanjian Penerbitan Surat Hutang (/ndenture);butir ke 16 pada halaman 8 dan 9 pendapat hukumHoesein Wiriadinata dan Wiriadinata & Widyawantanggal 18 September 1995 yang dikeluarkan setelahpenandatanganan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang(Indenture) dan Perjanjian

";(Perjanjianperjanjian Transaksi (TransactionAgreement) sebagaimana didefinisikan pada butir 1 (b)pada halaman 3 Pendapat Hukum Wiriadinata, antaralain, meliputi Perjanjian Penjaminan Emisi Efek(Underwriting Agreement), Surat Hutang (Notes) danPerjanjian Penerbitan Surat Hutang (/ndenture);Oleh karena penandatanganan Perjanjian Penerbitan SuratHutang (/ndenture), Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (UnderwritingAgreement), tidak bertentangan dengan (i) setiap ketentuanHal

alasan bagi Majelis Hakimuntuk mengabaikan Hukum New York sebagai pilihanhukum yang mengatur, maka Majelis Hakim yangterhormat harus mengakui pilihan hukum New Yorkdalam perkara ini;Pendapat Hukum Yang MendukungKeabsahan atas pilihan hukum New York sebagai hukumyang mengatur dan berlaku bagi Perjanjian Penerbitan SuratHutang (/ndenture), Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (UnderwritingAgreement) didukung pula baik oleh Pendapat HukumTumbuan maupun Pendapat Hukum Wiriadinata

Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2014(2) Butir 39 di halaman 1415 Pendapat Hukum Wiriadinata(vide bukti T5.E.12) yang menyatakan bahwa:"(39) the choice of New York law as the governing lawof the Underwriting Agreement, the Indenture (including,without limitation, each Guarantee contained therein)and the Notes is a valid choice of law ...

Opini hukum dan konsultan hukum para Underwriters, yaitu KantorHukum Wiriadinata & Widyawan tertanggal 18 September 1995,tepatnya dalam paragraf 39, halaman 14 15, dinyatakan:"39.The choice of New York Law as the governing law of theUnderwriting Agreement, the Indenture (including, withoutlimitation, each Guarantee contained therein) and the Notes is availd choice of law ..

Seleksi TNI AU di Lanud Wiriadinata sebanyak 2 kali.b. Seleksi TNI AU di Lanud Husein Santranegarasebanyak 2 kali.c. Seleksi TNI AD di Garut sebanyak 3 kali.d. Seleksi TNI AL di Bandung sebanyak 1 kali tetapiSaMpai Saat ini belum berhasil.4.

PN.Jkt.Pst264.265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.275.ASLI Terjemahan Resmi dari Faksimili tanggal 6 Agustus 1998 sebagaikonfirmasi atas Pencairan Pinjaman sebesar USb9,536.00 dari TotalPinjaman USD 78,600,000.00,yang diberi tanda BuktiT.1,17.119.a Sesuai dengan aslinya Putusan Kasasi Perkara No.2446 K/Pdt/2009 tanggai19 Mei 2010,yang diberi tanda Bukti T.118.a ; Sesuai dengan aslinya Putusan Kasasi Perkara No.2447 K/Pdt/2009 tanggal19 Mei 2010,yang diberi tanda Bukti T.118.b ; POTO COPY Pendapat Hukum yang diberikan oleh Kantor Wiriadinata

Oktober 1996, dikeluarkanoleh Firma Hukum Indonesia, yaitu Wiriadinata & Widyawan,yang diberi tanda Bukti T.2,11.a; 21.Sesuai dengan aslinya Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti T211A,yang diberi tanda Bukti T.2.11.b; 22.Sesuai dengan aslinya Pendapat hukumi tertanggal 14 Oktober 1996,dikeluarkan oleh Firma Hukum Singapura, yaitu Allen ,& Gledhill, yang diberitanda Bukti T.2.12.a; 23.Sesuai dengan aslinya Terjemahan resmi dan tersumpah dari Bukti T212A,yang diberi tanda Bukti T.2.12.b; 24.Foto

Denpasar 8X 7X OktoberSoekarno Hatta) 6 Oktober 2 Januari 2018CGKDPS 2018 2019 s.d. 30(Soekarno Hatta 8X 7X MaretDenpasar) 2019BPNJOG 28(Balikpapan 8X 7X 26 FebruariYogyakarta) Februari 14 Maret 2019JOGBPN 2019 2019 s.d. 30(Yogyakarta 8X 7X MaretBalikpapan) 2019JOGBDO 28( Yogyakarta 7X AX DesembBandung) #2 28 er 2018Desember DesemberBDOJOG 2018 2018 s.d. 29(Bandung 7X 4X MaretWINGS Yogyakarta) 2019AIR HLPTSY (Halim 09Perdana 7X 4X 09 JanuariWiriadinata) 02 Januari Januar 2019TSYHLP 2019 2019 s.d. 29(Wiriadinata

SultanSyarif Kasyim Soekarno Hatta)8X7X6 Oktober201816November201828 Oktober2018 s.d. 30Maret 2019 DPSCGK(Denpasar Soekarno Hatta)8X1X CGKDPS(Soekarno Hatta Denpasar)8X1X6 Oktober20182 Januari201928 Oktober2018 s.d. 30Maret 2019 BPNJOG(Balikpapan Yogyakarta)8X1X JOGBPN(Yogyakarta Balikpapan)8X1X26Februari201914 Maret201928 Februari2019 s.d. 30Maret 2019 WINGSAIR JOGBDO( Yogyakarta Bandung)1X4X BDOJOG(Bandung Yogyakarta)1X4x12Desember201828Desember201828 Desember2018 s.d. 29Maret 2019 HLPTSY (HalimPerdana Wiriadinata

)1X4X TSYHLP(Wiriadinata HalimPerdana 1X4X 02 Januari2019 09 Januari2019 09 Januari2019 s.d. 29Maret 2019 g.

Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:(g) opini hukum pada tanggal atau setelah tanggal perjanjian ini dari:(a) Wiriadinata & Widyawan, penasehat hukum di Indonesia bagi Agen dankreditur, mengenai aspek Hukum Indonesia yang memiliki relevansiterhadap perjanjian ini, sebagaimana dimintakan oleh Agen;47.Opini dari Penasehat Hukum Indonesia Wiriadinata & Widyawan tertanggal 8Oktober 1996 (vide bukti T119), sebagaimana dirujuk diatas menyebutkansebagai

Lebih lanjut, dalam pendapat hukum dari Wiriadinata & Widyawan tertanggal 8Oktober 1996, yang menjadi salah satu persyaratan dari credit agreementberdasarkan Ketentuan Pasal 11.(g)(a), juga terdapat suatu rujukan yang jelaskepada persetujuan Dewan Komisaris Penggugat 1.

& Widyawan (PendapatHukum Wiriadinata & Widyawan) (vide bukti T211A juncto bukti T211B).Untuk lebih jelasnya, berikut Pemohon Kasasi kutip bagian yang relevan daripendapat hukum tersebut (vide Butir 4, huruf (6), kalimat terakhir):All corporate actions required under the laws of the Republic of Indonesia toauthorize the entry into and the performance by the Borrower of the creditagreement have been taken and are in full force and effect;Terjemahan resmi dan tersumpahnya adalah sebagai berikut (vide

Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015Kewenangan Daddy Hariadi Untuk Menandatangani credit agreement Untuk DanAtas Nama PT Indolampung Perkasa Disebutkan Dalam credit agreement;163.164.165.166.167.Mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi yang mulia yang mulia bahwaberdasarkan Pasal 11 credit agreement, Pendapat Hukum Wiriadinata &Widyawan merupakan salah satu prasyarat pencairan credit agreement dankarenanya pendapat hukum tersebut merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari credit agreement,Butir 1 huruf (6)

Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015189.190.191.192.Xl.193.Xl.1194.terpenuhi dalam perkara a quo;Dalam hal ini, Kembali Pemohon Kasasi tegaskan bahwa berdasarkan Pasal11 credit agreement, Pendapat Hukum Wiriadinata & Widyawan adalah salahsatu prasyarat pencairan credit agreement sehingga pendapat hukumdimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari credit agreement,Butir 1 huruf (c) dari Pendapat Hukum Wiriadinata & Widyawan secara tegasmenyebutkan bahwa pendapat hukum tersebut dibuat berdasarkan

VerbatimMAPA07TC26152110 yang berisi file tipe IMAGE JPEG danJPG antara lain :1) 01Yaya Terlihat di Bandara Halim.2) 02Yaya di bagian check in Bandara Halim3) 03Yaya di bagian check in Bandara Halim4) 04Puji Masuk check in Bandara Halim5) 05Puji Masuk Check In Bandara Halim6) 06Puji dan Yaya Masuk Whitesky executive loungeBandara Halim7) 07Yaya dan Puji turun dari pesawat di BandaraWiriadinara Tasik8) 08Yaya dan Puji turun dari pesawat di BandaraWiriadinara Tasik9) 09Yaya dan Puji keluar Bandara Wiriadinata

10) 10Yaya dan Puji berada di luar Bandara Wiriadinata Halaman 141 dari 254 putusan 4/TIPIKOR/2021/PT BDG NoBBBARANG BUKTI 11) 11Yaya dan Puji berada di luar Bandara Wiriadinata12) 12Yaya dan Puji berada di luar Bandara Wiriadinata13) 13Yaya kembali naik pesawat menuju Jakarta14) 14Ertiga Z1315H yang menjemput Puji datang15) 15Puji menuju ke arah ertiga16) 16Puji menuju ke arah ertiga17) 17Puji masuk ertiga meninggalkan Bandara Wiriadinata18) 18Puji masuk ertiga meninggalkan Bandara Wiriadinata19

10) 10Yaya dan Puji berada di luar Bandara Wiriadinata Halaman 245 dari 254 putusan 4/TIPIKOR/2021/PT BDG NoBBBARANG BUKTI 11) 11Yaya dan Puji berada di luar Bandara Wiriadinata12) 12Yaya dan Puji berada di luar Bandara Wiriadinata13) 13Yaya kembali naik pesawat menuju Jakarta14) 14Ertiga Z1315H yang menjemput Puji datang15) 15Puji menuju ke arah ertiga16) 16Puji menuju ke arah ertiga17) 17Puji masuk ertiga meninggalkan Bandara Wiriadinata18) 18Puji masuk ertiga meninggalkan Bandara Wiriadinata19

Jeje Wiriadinata dan H.Adang Hadari (JIHAD) adalah hasil dari penggalangan dana dari simpatisan yang dibelioleh Saksi Anton Rahanto dari Saksi Mumu sebanyak 20 ton beras sehargaRp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187ayat (2) Jo Pasal 69 huruf c Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor

No. 424 PK/Pdt/2007yang telah dikeluarkan.....Vide, Bukti P13 : Faksimili Wiriadinata & Widiawaan ke PT Kaltim Prima Coaldan BP International Limited, tanggal 3 Oktober 2000, perihal Divestasi KPC,Paragrap 4 dan 7) ;Padahal para penandatangan Berita Acara Rapat tanggal 1 Oktober 1998 tidakberwenang mewakili para pihak dalam PKP2B KPC untuk menandatanganiperubahan PKP2B KPC.

Karena telahterjadi talak, Kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setujudiselenggarakan akad nikah, pihak yang menikahkan wali dari ayah (walinikah) adalah Nadzier Wiriadinata (Endang) yang disaksikan oleh RT danWakil dari RW, tetangga serta wakil dari keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dihadiri oleh anakanak dan adik dariPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Berdasarkan fakta hukum terjadinya akad nikah tersebut, PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui telah terjadinya

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Satpomau Wiriadinata Tasikmalaya pada tanggal 8 Desember 2021 atas nama Dwiky Hidayatullah Prada NRP 3721105990553361 Siswa Sejursarta Pergudangan A-27 Skadik 602 Wingdikkal, yang ditanda tangani oleh penyidik atas nama Purnomo Serka,NRP 52477

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Lukman Wiriadinata,SH. Alm., 5. TjitroSubeno,SH., Alm. 6. Gani Jemaat,SH., Alm. 7. Victor D. Sibarani,SH., Alm. 8.Rusdi Nurima,SH., dll. ;Hal.3 dari 57 hal.

untuk menindaklanjuti komitmenPemerintah tersebut di atas dan melakukan penagihan ( recoverykepadaPemegang Saham Pengendali (PSP) bank yang mempunyai kewajiban (BLBI)kepada pemerintah, BPPN menyusun Terms of Reference dibantu olehbeberapa konsultan dalam negeri maupun luar negeri, yaitu:1) International Legal Advisor : Orix, Allen & Gledhill, Brown & Wood, CoudertBrothers, Morgan, Lewis & Bokius, White&Case.2) Local Legal Advisor : Lubis Ganie Surowidjojo, Makarim & Taira,Soemadipradja & Taher, Wiriadinata

untuk menindaklanjutikomitmen Pemerintah tersebut di atas dan melakukan penagihan (recovery)kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) bank yang mempunyaikewajiban (BLBI) kepada pemerintah, BPPN menyusun Terms of Referencedibantu oleh beberapa konsultan dalam negeri maupun luar negeri, yaitu:1) International Legal Advisor : Orix, Allen & Gledhill, Brown & Wood,Coudert Brothers, Morgan, Lewis & Bokius, White&Case.2) Local Legal Advisor : Lubis Ganie Surowidjojo, Makarim & Taira,Soemadipradja & Taher, Wiriadinata

WIRIADINATA;8) Surat keterangan pribadi tanggal 21 April 1993 yangditandatangani oleh Rd. ITANG SURIADISASTRA/RD I.SURIADISASTRA;9) Surat keterangan riwayat tanah tanggal 18 Mei 1964 yangditandatangani oleh Kepala Desa Pasawahan atas nama Rd.ITANG SURIADISASTRA/RD . SURIADISASTRA10) Surat pendjelasan kepemilikan tanah tanggal 20 Juni 1964 yangditandatangani oleh Kepala Desa Pasawahan atas nama Rd.ITANG SURIADISASTRA/RD . SURIADISASTRA;Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor11/Pra.Pid/2019.

Fee Legal Wiriadinata & Widya 12.000 12.00031.04.0800 Professional Fee Old 1.898.361 1.898.36131.04.0910/P. Fee Others PT Ascott Interl 23.625 23.62531.04.0920/P.

., M.H.Hasanuddin Nasution, S.H.Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M.Bendahara Umum : Muhammad Luthfie Hakim, S.H.Wakil Bendahara Umum : Julius Rizaldi, S.H., B.Sc., M.M.Sugeng Teguh Santoso, S.H.Drs. Nurkhoirin Yudha, M.Ag.6. Bahwa Kepengurusan DPN PERADI, Periode 20102015, adalah: Dr.

pendekatan perampasan in rem telah menggeser nilaikebenaran materil tentang kesalahan dalam hukum pidana menjadi sebatas kebutuhanakan kebenaran formil atas asalusul harta kekayaan dan di dalam pengimplementasianRUU Perampasan Aset nantinya, mekanisme yang digunakan sama sekali tidakmembuktikan kesalahan seseorang, melainkan hanya membuktikan bahwa suatu asetmerupakan hasil kejahatan.Mengenai kemungkinan adanya pelanggaran HAM yang dapat timbul akibat penerapanNCB asset forfeiture ini, Loekman Wiriadinata

20074.6.10.4.6.11.4.6.12.Bahwa pendirian Penggugat dan penyebutan nama fiktifTergugat 4 dan Tergugat 5 adalah instruksi Tergugat 1,Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 17 sebagaimanaDiakui dalam Pendapat Hukum (Legal Opinion) yangdikeluarkan Davis Polk & Wardwell (Konsultan Hukumdari Tergugat 2) tanggal 29 Juni 1994.Selain itu, secara khusus Penasehat Hukum dariTergugat 2 juga telah memberikan nasehat hukum tertulistentang bagaimana menghindari pajak di Indonesia yaituterbukti dari Surat dari Kantor Hukum Wiriadinata

Opini yang serupa, yang juga menyatakan dan mengkonfirmasikeabsahan pilihan hukum New York, diberikan oleh konsultan hukumUnderwriter (Penjamin Emisi Efek dalam kasus ini adalah Tergugat4) pada saat penerbitan Notes, yaitu Kantor Hukum Wiriadinata &Widyawan. Didalam opini hukum tanggal 29 Juni 1994, tepatnyadalam paragraf 15 dinyatakan:15.

Mltra Hutani Jaya dariPemberi Kuasa (SUHENDRA WIRIADINATA) selaku Direktur PT.Mitra Hutani Jaya kepada Penerima Kuasa (MULYANI GANI) NomorKTP: 09.5302.290861.0292, Jalan Dr.

(BBW9);1 (satu) lembar asli KOP Surat/LOGO CV BHAKTI PRAJA MULIAalamat Jalan Cemara Gading Nomor 1 Komplek Pemda Arengka Pekanbaru Telp: (0761) 65110, Fax: (0761) 66371 (BBX.1);2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa PT Mltra Hutani Jaya dariPemberi Kuasa (GSUHENDRA WIRIADINATA) selaku Direktur PTMitra Hutani Jaya kepada Penerima Kuasa (MULYANI GANI)Nomor KTP: 09.5302.290861.0292, Jalan Dr.

(BBW9);1 (satu) lembar asli KOP Surat/LOGO CV BHAKTI PRAJA MULIAalamat Jalan Cemara Gading Nomor 1 Komplek Pemda Arengka Pekanbaru Telp: (0761) 65110, Fax: (0761) 66371 (BBX.1);2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa PT Mltra Hutani Jaya dariPemberi Kuasa (SUHENDRA WIRIADINATA) selaku Direktur PT.Mitra Hutani Jaya kepada Penerima Kuasa (MULYANI GANI) NomorKTP: 09.5302.290861.0292, Jalan Dr. SaHarjo Nomor 28RT.04/RW.08 Kel. Pasar Manggis, Kec.

Mltra Hutani Jaya dariPemberi Kuasa (SUHENDRA WIRIADINATA) selaku Direktur PT.Mitra Hutani Jaya kepada Penerima Kuasa (MULYANI GANI)Nomor KTP: 09.5302.290861.0292, Jalan Dr.