Apabilah salah satusyarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah itu;Menimbang, bahwa dalampersidangan terbukti bahwa Tergugatadalah seorang ibu yang layak dan patut serta bertanggung jawab,terbuktiTergugat telah tinggal bersama, mengasuh dan memelihara anak tersebut,olehnya itu berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas denganmemperhatikan Pasal 41 UndangUndang Nomor 1 tahun = 1974tentang perkawinan juncto Pasal 126 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) UndangUndang Nomor 23 tahun 2002

pewaris menikah dengan Pengugat di Bambaea Kecamatan Poleang Timur pada tanggal 25 juni 1992sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 41/K/VIII/1992 tanggal 25juni 1992 dan dari perkawinan tersebut Pengugat dan Pewarisdikarunia 5 orang anak yaitu penggugat II,III,IV dan penggugat Vdan selama hidupnya Pewaris tidak pernah mentalak Penggugat baik diluar maupun didepan Sidang Pengadilan Agama SehinggaPengugat merupakan istri sah dari yang ditinggal mati olehPewaris, serta oleh karena itu maka beralasan hukum apabilah

Apabilah Pihak Tergugatmengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan,Pengakuan yang diberikan tanpa syarat atau dinyatakan secara tegas, tidakmenyangkal dengan cara berdiam diri (si//ence),atau menyagkal tanpa alasanyang cukup, maka perkara yang disengketakan tersebut dianggap telahselesai;Menimbang,bahwa berdasarkan pasal 1926 KUH Perdata, suatuPengakuan yang dilakukan di muka Hakimtidak dapat ditarik kembali kecu aliapabila dapat dibuktikan pengakuan itu adalah akibat dari suatu

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapatbantahan / Verzet, Banding atau Kasasi (uitvourbaar bij vooraad);16.Menghukum Tergugat untuk membayar selurunh biaya yang timbul dalamperkara ini menurut hukum;Atau, apabilah Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut, pihakTergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:JAWABAN TERGUGAT I:I. DALAM EKSEPSI.A.

pertanggung jawaban pidana apabilahada alasan pemaaf dan alasan pembenar;Balam dalam undangundang tindak pidana korupsi sebagaimana yang termuatdalam Undangundang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang No.20 tahun2001 dalam Pasal 2 ayat (1) ada berbagai unsur yang sering diperdebatkan adalah*"melawan hukum . dimana unsur melawan hukum terdiri dari unsur melawanhukum formil dan unsur melawan hukum materil;Bahwa suatu perbuatan apabilah

didahului dengan hubungan kontraktual maka parapihak harus memenuhi prestasi yang tertuang dalam konrak tersebut;Bahwa apabilah suatu perbuatan yang ada ikatan kontraktual antara pihak dalamhal ini katakanniah rekanan atau penyedia barang dan jasa dengan lapanganhukum publik dalam hal ini adalah pemenrintah pusat aatu pemerintah Daerah yangmana dalam hal kontrak tersebut sumber dananya menggunakan keuangan negaramaka apabilah terjadi wanprestasi maka dalam hal ini tidak usah terburuburumenggunakan

sarana hukum pidana dalam penyelesaiannya bisa digunakan ranahhukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara dalam penyelesaiannya karenahukum pidana adalah Ultimatum Remedium atau upaya terakhir yang digunakandalam penegakan hukum;Bahwa Tindak Pidana Korupsi bukanlah delik kelalaian tetapi tindak pidana korupsiadalah delik yang dilakukan dengan kesengajan;139Bahwa perbuatan yang dilandasi oleh sebuah hubungan kontraktual bisa sajaditarik keranah hukum pidana apabilah adanya niat yang tidak baik oleh

AbdulRanie ada membuat wasiat yang pada pokoknya menyatakan ApabilaH. Abdul Ranie meninggal dunia, maka harta miliknya diwasiatkan(legateer) kepada istriistrinya dan anakanaknya dengan pembagiansebagaimana diuraikan dalam surat Wasiat tanggal 8 Maret 1986 yangdibuat dbawah tangan yang ditulis oleh H. Rusli Ranie (incasuTergugat I) di hadapan almarhumah Hj. Siti Ramlah (istri almarhum H.Abdul Ranie) dan Rohani Ranie (incasu Penggugat !) dan NurbettyRanie (incasu Tergugat V);.

rangkapermohonan hak sepenuhnya merupakan tanggungjawab pernegang hak.Bahwa dalam Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah disebutkan secara tegas dan jelas sebagai berikut:Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sahatas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut denganitikad baik dan secara nyata menguasainya, maka Inhak lain yang merasamempunyai hak: atas tanah itu tidak.1 dapat lagi menuntut,oelaksanaan haktersebut apabilah

Pengadilan Negeri Medan tersebut,karena Putusan tersebut tidak berdasarkan faktafakta, juga tidak mencerminkanrasa keadilan hukum bagi Terdakwa/Pemohon Banding, terutama mengenaihukuman pokok yang tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, demikian jugahukuman tambahan yakni Membebankan Terdakwa/Pemohon Banding untukmembayar uang pengganti sebesar Rp. 16.750.404.976,31 (Enam belas milyartujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluhenam koma tiga puluh satu rupiah) dan apabilah

Ridho,selaku Bendahara, dengan demikian secara hukum Dakwaan dari JaksaPenuntut Umum tersebut tidak terbukti;Demikian juga dengan membebankan Terdakwa/Pemohon Banding untukmembayar uang pengganti sebesar Rp. 16.750.404.976,31 (Enam belas milyartujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluhenam koma tiga puluh satu rupiah) dan apabilah Terdakwa tidak dapat membayaruang pengganti tersebut selama i1(satu) bulan setelah putusan pengadilanmempunyai kekuatan hukum tetap,

Bahwa dalam pertimbangan hukum pada hal. 55 menyatakan tidak adasatupun alat bukti yang menunjukkan, menerangkan adanya akta jual belliobjek sengketa antara Penggugat/Terbanding/Termohon/Termohon Kasasidengan Terguat I/Turut Terbanding ;Bahwa dalam Pasal 1467 KUHPerdata terjadinya jual beli apabilah keduabelah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barangtersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar, perjanjian jualbeli ini dianggap sudah terjadi;Bahwa pertimbangan hukum

Bahwa sebenarnya apabilah diingat betul pada kesaksian Saksi4 danSaksi5 sebagaimana yang kami uraikan Saksi4 dan Saksi5 yangtidak hadir di persidangan yang dibacakan Oditur Militer menunjukkanketidakjujuran dan kebohongan dan penuh rekayasa karena tidakbersesuaian keterangannya yang dibacakan oleh Oditur di mukapersidangan dengan berita acara pemeriksaan yangHal. 16 dari 58 hal.

Pengadilan Negeri Medan tersebut,karena Putusan tersebut tidak berdasarkan faktafakta, juga tidak mencerminkanrasa keadilan hukum bagi Terdakwa/Pemohon Banding, terutama mengenaihukuman pokok yang tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, demikian jugahukuman tambahan yakni Membebankan Terdakwa/Pemohon Banding untukmembayar uang pengganti sebesar Rp. 16.750.404.976,31 (Enam belas milyartujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluhenam koma tiga puluh satu rupiah) dan apabilah

Ridho,selaku Bendahara, dengan demikian secara hukum Dakwaan dari JaksaPenuntut Umum tersebut tidak terbukti;Demikian juga dengan membebankan Terdakwa/Pemohon Banding untukmembayar uang pengganti sebesar Rp. 16.750.404.976,31 (Enam belas milyartujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluhenam koma tiga puluh satu rupiah) dan apabilah Terdakwa tidak dapat membayaruang pengganti tersebut selama 1(satu) bulan setelah putusan pengadilanmempunyai kekuatan hukum tetap, maka

Periode 20182023 berada dalam status quo dan tidakmemiliki kekuatan hukum sampai adanya Putusan pengadilan dalamperkara ini memiliki Kekuatan hukum tetap;.Bahwa di tariknya Lazarus Simon Ishak sebagai Turut Tergugat agartunduk dan patuh pada Putusan Perkara ini;12.Bahwa di khawatirkan Tergugat tidak sukarela melaksanakan isi putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut hukumTergugat harus dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari apabilah

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari apabilah terlambatmelaksanakan putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara iniberkekuatan hukum tetap.7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkaraini.8. Menyatakan putusan dapat di laksanakan terlebin dahulu, walaupun adaupaya hukum banding dan kasasi (Uitvoerbarr bij voorrad)9.

Bahwa berdasarkan ADART Partai Demokrat tahun 2020, Penggugatsebagai Kader Partai Demokrat berhak mengikuti KLB Partai Demokrat,apabilah Tergugat beranggapan, dan berdalih kehadiran Penggugat di KLBPartai Demokrat Deli Serdang sebagai bentuk Pelanggaran terhadap ADART Partai Demokrat, seharusnya Tergugat dalam melakukan upaya hukummelalui Dewan Kehormatan Partai atau Mahkamah Partai berdasarkanketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PartaiDemokrat tahun 2020 Pasal 6 ayat (3), bukan

Dan apabilah mahar tersebut sudah hilangatau sudah dijual oleh Pemohon dan keluarganya tanpa sepengetahuansaya, maka saya meminta ganti mahar saya tersebut, berupa harga jualtanah saat ini (berupa uang). Berhubung mahar tersebut adalah berupasawah, maka saya ingin memastikan luas sawah tersebut terlebihdahulu;Hal. 8 dari 75 Hal. Putusan Nomor 0009/Padt.G/2021/PA.

mengetahui akan adanya Surat Edaran Nomor :SE.3/MENHUTII/2012 tentang Putusan Mahkama Konstitusi Perkara No. 45/PUUIX/2011tanggal 21 Februari 2012 yang menyatakan keputusan penunjukan kawasan hutanprovinsi maupum persial yang telah diterbitkan leh Menteri Kehutanan serta segalaperbuatan hukum yang timbul dari berlakunya UndangUndang No. 41 tahun 1999tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 19 tahun2004 tetap sah dan menjadi kekuatan hukum mengikat;e Bahwa menurut pendapat ahli apabilah

Perlu Tergugat Il jelaskan bahwasemestinya Penggugat memahami secara tepat dan benar bahwa,Pelaksanaan Keputusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap olehTergugat apabilah keadaan tidak berubah sesudah Keputusan PTUNdinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap, karena Negara kita Indonesia dalampelaksanaan Hukum Acara Tata Usaha Negara menganut modelFLOTTING EXCECUTION, artinaya eksekusi yangmengambang/mengapung, terkait dengan ini daptlah Tergugat II tegaskan,bahwah menurut Prof.Dr.Muchsan SH dalam bukunya

Mengawasi dan memberikan informasi kepada Senate Negara RepubllikMelanesia apabilah terjadi penyalagunaan dana otonomi khusus, perbuatanKorupsi yang terjadi di Kabupaten Sarmi.5.

jumlah kartu promise atau kartu tagihan yang dibuat terdakwa sebanyak60 (enam puluh) lembar.dan setelah kartu promise atau kartu tagihan terbitmaka terdakwa akan mencairkan dana sesuai dengan besaran pinjaman danayang tertera pada kartu promise atau kartu tagihan dan Koperasi AdidayaParepare telah mencairkan semua uang tersebut dan diserahkan kepadaterdakwa untuk diberikan kepada nasabah yang tercantum namanya di kartupromise atau kartu tagihan ;Bahwa cara Koperasi Adidaya Parepare mencairkan uang apabilah

Mengawasi dan memberikan informasi kepada Senate Negara RepubllikMelanesia apabilah terjadi penyalagunaan dana otonomi khusus, perbuatanKorupsi yang terjadi di Kabupaten Sarmi.5.

mengetahui akan adanya Surat Edaran Nomor :SE.3/MENHUTI/2012 tentang Putusan Mahkama Konstitusi Perkara No. 45/PUUIX/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang menyatakan keputusan penunjukan kawasanhutan provinsi maupum persial yang telah diterbitkan leh Menteri Kehutanan sertasegala perbuatan hukum yang timbul dari berlakunya UndangUndang No. 41 tahun431999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 19tahun 2004 tetap sah dan menjadi kekuatan hukum mengikat;Bahwa menurut pendapat ahli apabilah

seluruhnya.Mengabulkan semua jawaban gugatan Tergugat VI untukseluruhnya.Menyatakan secara hukum bahwa bidang tanah yang sedangdisengketakan adalah milik sah dari Simon Semau Nilan(tergugat VI) yang adalah ahli waris dari moyang KelohungNilan.Memerintahkan kepada sdra Penggugat untuk menggantiseluruh kerugian moril dan materil dan segala biaya yang telahkami keluarkan selama sidang Pengadilan ini berlangsungsecara tunai dan sekaligus.Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.ATAU : Apabilah