Ditemukan 1703 data
322 — 262 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada masa ini hubungan atau kegiataninterkoneksi (antar operator) tidak dibutuhkan untukpenyelenggaraan kegiatan telekomunikasi domestik;Namun, dengan adanya perkembangan teknologi danperubahan kebijakan atau peraturan pemerintah makadimungkinkan bagi pihak swasta untuk ikut berpartisipasidalam industri telekomunikasi di Indonesia. Revolusi diHal. 76 dari 271 hal Put.
Terkait dengan hal ini, kegiatan interkoneksitidak dibutuhkan untuk penyelenggaraan kegiatantelekomunikasi domestik;Bahwa seiring dengan perkembangan teknologi yangmemungkinkan diselenggarakannya jasa telekomunikasi yangsemakin efisien dan murah, serta adanya perubahan kebijakaninvestasi bidang telekomunikasi oleh Pemerintah, makaselanjutnya swasta dapat turut berpartisipasi dalam industritelekomunikasi Indonesia terutama di sektor jasa telekomunikasinirkabel dan seluler.
Terbanding/Terdakwa I : RITA WIDYASARI
Terbanding/Terdakwa II : KHAIRUDIN
216 — 167
Kepala DinasLingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara perihal Saran dan pertimbangan persetujuan UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya PemantauanLingkungan Hidup (UPL) dan Izin lingkungan rencana usaha dan/ataukegiatan tempat pemilahan dan pengelolaan sampah domestik olehPT.
Kepala DinasLingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara perihal Saran dan pertimbanganpersetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) danUpaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Izinlingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tempat pemilahandan pengelolaan sampah domestik oleh PT.
KepalaDinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara perihal Saran dan pertimbanganpersetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) danUpaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Izinlingkungan rencana usaha dan/atau. kegiatan tempatpemilahan dan pengelolaan sampah domestik oleh PT. Astra Hal . 260 Putusan No.24/PidSusTPK/2018/PT.DKI.
133 — 60
Penata Sarana Bali /Media Nomor : 057/PAP-Park/PSB/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002 tentang Pengelolaan Parkir dan Pelayann Pas Orang/kendaraan di Area Kargo Domestik dan International Bandara Ngurah Rai Bali ; -------------14. Surat Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT. (Persero) angkasa Pura I Nomor : AP-1. 3403/KU.20.6/2008/DKP-B tanggal 22 September 2008 tentang Perpanjangan Pengelolaan Parkir ; --------------15.
856 — 776
Hal ini merupakan hasil kerja kerasdari PARA PENDIRI BANI dan para pendukung yang begitu gigih dalammembangun nama BANI baik pada tingkat domestik maupun internasional.Terkait dengan Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, perludiketahui bahwa TURUT TERGUGAT sendiri merupakan isteri sah dari Prof.Dr. H.
Terbanding/Tergugat I : P.T. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : P.T. MURNI ALDANA MANAJEMEN
100 — 60
Bahwa mengingat situasi perekonomian yang cukup Sulit saat itukarena bencana alam (erupsi dan meletusnya Gunung Sinabung) yangmengakibatkan minusnya kunjungan turis dan wisatawan domestik danmanca negara sehingga tingkat hunian hotel menurun secara drastis danusaha hotel merugi maka perseroan terbatas P.T.
Terbanding/Tergugat I : MARDJONO REKSODIPUTRO
Terbanding/Tergugat II : Ricky S Nazir
Terbanding/Tergugat III : EMIR NURMANSYAH
Terbanding/Tergugat IV : NAFIS ADWANI
Terbanding/Tergugat V : RITA TYASTUTI TAUFIK
Terbanding/Tergugat VI : AGUS AHADI DERADJAT
Terbanding/Tergugat VII : WOODY PANANTO
Terbanding/Tergugat VIII : CHANDRAWATI DEWI
Terbanding/Tergugat IX : LUKY I WALALANGI
Terbanding/Tergugat X : SAHAT M SIAHAAN
Terbanding/Tergugat XI : HERRY NURYANTO KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat XII : Nurdin Adiwibowo
Terbanding/Tergugat XIII : FREDDY KARYADI
Terbanding/Tergugat XIV : Yanny M. Suryaretina
Terbanding/Tergugat XV : Ayik Chandrawulan Gunadi
Terbanding/Tergugat XVI : KEVIN OMAR SIDHARTA
Terbanding/Tergugat XVII : Indra Setiawan
Terbanding/Tergugat XVIII : Miriam Andreta
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bangun Karya Pratama Lestari BKPL
Terbanding/Turut Tergugat II
791 — 2447
Para Tergugat dan Turut Tergugat III Sampai dengan Turut tergugat IXadalah para Advokat yang bernaung di dalam kantor hukum ABNR yangmengakui memiliki kKeahlian dan pengalaman khususnya di bidang hukumyang terkait dengan transaksi keuangan domestik dan internasional. Dalamperkara a quo, ABNR memberikan jasa hukum kepada Penggugat dalamtransaksi komersial antara Penggugat dengan BKPL, debiturnya;2.1.
Ruchan
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang
2.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang
132 — 35
perlu puladiawasi, pemakaiannya berdampak negative, selain sebagai instrumen pengendalian,Cukai juga sebagai instrumen penerimaan negara, sampai saat ini penerimaan Negarayang berasal dari Cukai berkisar 150 Triliun , sehingga idealnya peningkatanpenerimaan Negara itu dihasilkan dari peningkatan tarif cukai tembakau , sehinggakonsumsi rokoknya turun dan penerimaan Negara dari cukai naik, dan ini menjadisatu penerimaan negara dimana fungsi pemerintah adalah faktor ekonomi kalau kitamengenal lebih domestik
74 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 499 K/Pid.Sus/201082telah menjadikan Pos Logistik sebagai funder atau penyandang dana dalamjual beli Batubara dengan cara menyelenggarakan program LogistikPerdagangan, yaitu "Solusi layanan Logistik terintegrasi bagi transaksiperdagangan domestik maupun internasional, yang memadukan layanantransportasi (Freight Forwarding) dengan harga produk (cost) gunamemenuhi kebutuhan buyer yang menghendaki pembelian dengan term CnFdalam hal ini melalui Pos Logistik sebagai Buying Office" ;Dalam rapat internal
2359 — 3603 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terhadap klaim yang ditolak atau belum dibayar agar dirumuskantata cara dan persyaratan tersendiri oleh Bank BTO/BBO termasukuntuk pembayaran trade finance mengenai maintaining bank danantar bank domestik yang selanjutnya menjadi addendum atasSKB antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.192Ad 2. Pertemuan Bank Indonesia dan BPPN tanggal 19 Maret 1999dihadiri oleh :a. Pejabat Bank Indonesia: Erman Munzir, Edi Siswanto, AdnanDjuanda;b. Pejabat BPPN: Pande N.
Terhadap klaim yang ditolak atau belum dibayar agar dirumuskantata cara dan persyaratan tersendiri oleh Bank BTO/BBO termasukuntuk pembayaran trade finance mengenai maintaining bank danantar bank domestik yang selanjutnya menjadi addendum atasSKB antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.Ad 2. Pertemuan Bank Indonesia dan BPPN tanggal 19 Maret 1999dihadiri oleh:a. Pejabat Bank Indonesia: Erman Munzir, Edi Siswanto, AdnanDjuanda;b. Pejabat BPPN: Pande N.
292 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sementara pendapatan perkapitadari tahun sebelumnya sebesaryang mencerminkan tingkat produktivitastiap penduduk menunjukkan bahwapendapatan perkapita penduduk KabupatenPati meningkat pada tahun 20092011;(Hal Il130);Tabel 2.61 Produk Domestik Bruto MenurutLapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlakutahun 20092012 (sumber : Patiangka 2013);(Hal Il148);TabelSejahtera dan Sejahtera didalam2.72 Banyaknya keluarga PraDesaDesa Kabupaten Pati yang terus menunjukkantren positif dari tahun ke tahun, di manamemberikan
203 — 56
alJACK kembali dan di jawab harus segera di tutup karena gerobak(mobil) dan kacamobilnya terang sudah diketahui.setelah itu saksi hubungi sdr FITRONI al RONIbahwa saksi tidak mau tahu toko harus tutup kemudian toko sudah dikondisikan olehsdr FITRONI al RONI untuk di tutup.dan saksi hubungi sdr JAKA SANTOSA alJACK kembali bahwa toko sudah dikondisikan tutup, Pada hari yang saksi sekira jam16.00 wib sdr ALEX telp saksi yang memberitahukan bahwa sedang berada di dalammobil korban menuju kebandara juada domestik
Pembanding/Penggugat II : Faisal Arsyad
Pembanding/Penggugat III : Demus Ndoen
Pembanding/Penggugat IV : Sem Pamise
Pembanding/Penggugat V : Ricky Ndun
Pembanding/Penggugat VI : Randy Mugelo
Pembanding/Penggugat VII : Supri Yadin Bala
Pembanding/Penggugat VIII : Muktar Weni
Pembanding/Penggugat IX : Syarifudin Ari Hasan Min
Pembanding/Penggugat X : Choky Aditia
Pembanding/Penggugat XI : Hairun Valdo
Pembanding/Penggugat XII : Ako Lani
Pembanding/Penggugat XIII : Jhon Ndollu
Pembanding/Penggugat XIV : Migel Henuk
Pembanding/Penggugat XV : Genjol Baco
Pembanding/Penggugat XVI : Mini Marhom
Pembanding/Penggugat XVII : Mustafa Mustafa
Pembanding/Penggugat XVIII : Jumadin Idris Min
Pembanding/Penggugat XIX : Muyir Alamin
Pembanding/Penggugat XX : Bragi Ndun
Pembanding/Penggugat XXI : Thomas Adu
Pembanding/Penggugat XXII : Luis Limbe
Pembanding/Penggugat XXIII : Reja Ndun
Pembanding/Penggugat XXIV : Jefri Ndo
169 — 107
Apabila hakim di Pengadilan Indonesiamenerima dan/atau mengabulkan suatu gugatan dari Warga NegaraIndonesia terhadap pemerintahan negara asing terkait tindakan pemerintahnegara asing itu di bidang hukum publik, maka hal sedemikian tersebuttelah jelas melanggar prinsipprinsip hukum internasional dan putusanhakim yang sedemikian dapat diinterpretasikan sebagai bentukintervensi/mencampuri urusan domestik negara lain.
Terbanding/Terdakwa : HERY SUSANTO GUN
427 — 1051
KepalaDinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara perihal Saran danpertimbangan persetujuan Upaya Pengelolaan LingkunganHidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup(UPL) dan Izin lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatantempat pemilahan dan pengelolaan sampah domestik oleh PT.Astra Rekayasa Unggul Desa Kampung Lama RT.07Halaman 46 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI219.220.221.222.223.224.225.226.Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara ProvinsiKalimantan
FORUM KOMUNIKASI RAKYAT INDONESIA (âÂÂFORKORINDOâÂÂ) diwakili oleh : TOHOM TALUP PARNINGOTAN SINAGA, S.E., S.H., M.M selaku Ketua Umum dan/atau Badan Pengurus
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (âÂÂPUPRâÂÂ)
302 — 213
KemenPUPR, KemenESDM,Pesisir 5 KemenLHK, Pemda, Badane APBPerkotaan Usaha (BUMN/ Swasta)N: 31,4Pantura Jawa e KPBU: 18,7e APBD: 4,828 18 Waduk 92,9 KemenPUPR, SwastaMultigunae APBN: 12,9e KPBU: 24 Swasta: 6029 Jembatan 7,7 KemenhubUdara 37 Rute(APBN)di Papua30 Jalan Trans 12,4 KemenPUPR, Pemdapada 18 Pulau(APBN)Tertinggal,Terluar, danTerdepan31 Jalan Trans 15,4 KemenPUPRPapua(APBN)Merauke Sorong Halaman 26 dari 124 halaman Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUNJkt. 32 Akses Sanitasi (Air 140,9 KemenPUPR,Limbah Domestik
101 — 22
PeninjauanLapangan.Bahwa saksi mendantangani dokumen berita acara persetujuan pentahapan.1 SUKIRMAN HIDAJAT alias ANTONIUS HIDAYAT, memberikanketerangan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP Penyidikan yangdilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;Bahwa benar tandatangan yang terdapat di dalam BAP Penyidikan tersebutadalah tandatangan saksi;Bahwa benar saksi selaku direktur PT Fibertech Internusa yang bergerak dibidang pembuatan dan menjual alat pengolahan limbah domestik
105 — 71
Pinjaman 30108331724 atas namaTERGUGAT (Tergugat) dari Rekening Tergugat dengan No.Rekening580105988006 atas nama TERGUGAT tertanggal 13 Januari 2013, bermateraicukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (T.17);Fotokopi surat pernyataan dari PEGAWAI RUMAH MAKAN pegawai rumahmakan singgalang Jaya di Terminal Kedatangan domestik Bandara PoloniaMedan tanggal 2 Maret 2013, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuai dengan aslinya (T.18);Hal. 73 dari hal. 130
342 — 1153
Kepala DinasLingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara perihal Saran dan pertimbangan persetujuan UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya PemantauanLingkungan Hidup (UPL) dan Izin lingkungan rencana usaha dan/ataukegiatan tempat pemilahan dan pengelolaan sampah domestik oleh Hal . 54 Putusan No.24/PidSusTPK/2018/PT.DKI. PT.
Kabupaten Kutai Kartanegara perihal Saran dan pertimbanganpersetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) danUpaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Izinlingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tempat pemilahandan pengelolaan sampah domestik oleh PT.
KepalaDinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara perihal Saran danpertimbangan persetujuan Upaya Pengelolaan LingkunganHidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup(UPL) dan Izin lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatantempat pemilahan dan pengelolaan sampah domestik olehPT.
507 — 373 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Mizuho Indonesia(Tergugat 5) (Tergugat 5)6 Oaktree Capital) 6 Oaktree CapitalManagement LCC Management LCC(Tergugat 6) (Tergugat 6)7 Gramercy Advisor LCC7 Gramercy Advisor LCC(Tergugat 7) (Tergugat 7)8 General Electric Calpital) 8 General Electric CalpitalCorporation (Tergugat 8) Corporation (Tergugat 8)9 Gryphon Domestik VI LLC 9 Gryphon Domestik VI LLC(Tergugat 9) (Tergugat 9)10 OCM Opportunities Fund 10 OCM Opportunities Fund IILP (Tergugat 10) LP (Tergugat 10)11 OCM Opportunities Fund Ill
509 — 221
Saksi juga ditunjuk sebagai perwakilan G4SInternational Logistics (Australia) Pty Ltd.Bahwa tugas Saksi yaitu melakukan koordinasi dan komunikasi antaraG4S International Logistics (Australia) Pty Ltd. dengan client di Indonesiaserta melakukan booking cargo untuk kepentingan pengiriman ke luarnegeri dan kepentingan pengiriman domestik yang diasuransikan olehGAS International Logistics (Australia) Pty Ltd.Bahwa Dokumen PEB nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 a.n.
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
MEHDI MONGHASEMJAHROMI
298 — 231
Kapal Domestik adalah kapal yang terdaftar dalam buku indukdaftar kapal Indonesia; Bahwa dokumen utama yang harus dimiliki sebuah kapal adalah FlagRegister, Tonnage Certificate, Ship Safety Certificate, Pollution PreventionCertificate, Safety Management Certificate, International Ship SecurityCertificate; Bahwa setelah Ahli mendapatkan latar belakang dari penyidik dimanakapal MT.