Ditemukan 1753 data
568 — 390
(T.5);g. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor: B470/N.2/Fd.1/03/2015 Tanggal 31Maret 2015 Perihal: Bantuan Permintaan Keterangan (T.6);h. 1 (satu) bundel copy UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 16Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (T.7);1 (satu) bundel dokumen dalam map warna hijau dengan tulisan ISI MAPA yang terdiri dari :a. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Hasil Pemeriksan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Kepatuhan TerhadapPeraturan PerundangUndangan Dalam Kerangka
64 — 38
KantorPelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok Nomo 287/KPU.01 /BD.0904/2012 tertanggal 22 Mei 2012,11) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas KementerianKeuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Beadan Cukai, Kanti Pelayanan Utama Tipe A Tanjung PriokNomor: ST441/BC.5/201 tertanggal 22 Mei 2012tentang adanya kerjasama Direktorat Jenderal Bea danCukai dengan Badan Narkotika Nasional (BNN),12) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara SerahTerima Container nomor : TGHU 0683898/20 dariKementerian Keuangan Repubik
1.PT. JAYA PAPERINA PERSADA, yang diwakili oleh CORNELIA, dalam jabatannya selaku Direktur
2.PT. MAHKOTA MITRA JEMBRANA ABADI, yang dalam hal ini diwakili oleh CORNELIA
Tergugat:
1.SHAUN CHANDRA
2.PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja
4.PT. DUTA BALAI LELANG
5.Kantor BPN Kabupaten Jembrana
133 — 49
petitum gugatanyang diajukan oleh Penggugat telah jelas dan terperinci dan tidak terdapatkontradiksi, (iv) di dalam gugatan Para Penggugat telah jelas mengemukakantentang perbuatan melawan hukuUM):2.Gugatan Para Penggugat mengandung eksepsi Persona Standi NonJudicio karena tidak diajukan oleh orang yang berhak;w Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas maka Majelis Hakimberpendapat jika dilihat dari praktik peradilan di Indonesia dengan tolak ukurberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubik
P.T.BINA ARDI ABADI
Tergugat:
Tn.MOHAMMAD RIVAI MALAWAT,S.E
Turut Tergugat:
1.Tn.RACHMAT YUSUF RIGIN
2.Ny.NURANI RANDY PRATIWI
54 — 22
Nurani Randy Pratiwi) maka dalam perkara aquo patut untukBantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah pada angka II tentangPembantah yang tidak memiliki kapasitas / kedudukan hukum sebagaiPembantah, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas maka MajelisHakim berpendapat bahwa jika dilihat dari praktik peradilan di Indonesia dengantolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubik IndonesiaNomor
50 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendirian PT Badak;PT Badak NGL Co. berdiri sejak Tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki oleh MenteriKeuangan on behalf Repubik Indonesia. Dengan lokasi plant diBontang Kalimantan Timur dan kantor pusat di Jakarta. VICO,Total E&P /ndonesie (Total) dan Chevron merupakan pihak yangakan menyediakan Feed Gas ke NGL Plant.
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendirian PT Badak;PT Badak NGL Co. berdiri sejak Tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki olehMenteri Keuangan on behalf Repubik Indonesia. Denganlokasi plant di Bontang Kalimantan Timur dan kantor Pusat diJakarta. VICO, Total E&P Indonesie (Total) dan Chevronmerupakan pihak yang akan menyediakan Feed Gas ke NGLPlant.
1.SAPRI BIN USMAN PARENRENGI MUHAMMADIA
2.HAISA BINTI JAFAR
Tergugat:
1.P. SIA BINTI MUHAMMADIA
2.LAPODDING BIN LACO
3.FAISAL BIN LAPODDING
4.SARAMMI
Turut Tergugat:
1.P. ISIHATI BINTI MUHAMMADIA
2.P. SUARTINI BINTI MUHAMMADIA
3.P. HASNAWATI BINTI MUHAMMADIA
4.P. SULAIMAN BIN MUHAMMADIA
5.P. RABI BINTI MUHAMMADIA
134 — 14
Dengan demikian sangat jelasbahwa dengan tidak melibatkan anak pertama, anak kedua dan anak keempatsebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak(plurium litisconsortium);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas bahwa jikadilihat dari praktik peradilan di Indonesia dengan tolak ukur berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor : 3909 K / Pdt.G /1994 yang pada pokoknya adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa Siapa yang dijadikan atau ditarik
659 — 283 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 147 PK/TUN/2017kepastian hukum yang didasarkan pada putusan yang khilaf tersebut tidakperlu dipertahankan;> Bahwa Judex Juris Mahkamah Agung Repubik Indonesia dalam tingkatKasasi dalam memutus perkara a quo telah menerapkan hukumpembuktian sebagai dasar memutus perkara a quo yakni:2.
71 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
baikdalam menyelesaikan masalah tuntutan pembayaran Premi PenertibanPemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ini secara musyawarah danberkeadilan dan selanjutnya Penggugat akan terus berjuang denganmengadukan masalah sengketa hak ini kepada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Serang Banten;22.Bahwa pada tanggal 11 April 2016 Penggugat telah melaporkanmasalah Perselisihan Hak ini kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Serang untuk memohon penyelesaian melaluimediasi sesuai Pasal 8 Undang Undang Repubik
168 — 53
Surat Kepala Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas JasaKeuangan Repubik Indonesia atas Surat Nomor : S86/SWI//2016,tanggal 30 Mei 2016, perihal Permohonan Evaluasi terhadap IzinUsaha Perdagangan (SIUP) atas nama Nasional Ekonomi SosialIndonesia (NESIA), PT. Promo Indonesia Mandiri (Promonesia), danLokeitnesia.Halaman 26 dari 81 halaman. Putusan Nomor : 213/G/2016/PTUNJKT3.
175 — 50
KecamatanCikande Kabupaten Serang dari Toni Prihanto ditujukan ke PT.InwhaIndonesia tanggal 17 Desember 2002, untuk selanjutnya diberi tanda P16;Putusan Pengadilan Hubungan Industrian Pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tingkat Kasai , telah diberi materai secukupnya da tanggal11 Maret 2009, untuk selanjutnya diberi tanda P17;Daftar Aktiva Tetap tanggal 30 April 2000 untuk selanjutnya diberi tandaP18:Daftar Aktiva Tetap tanggal 30 April 2000, untuk selanjutnya diberi tandaP19:Keputusan Kehakiman Repubik
365 — 377 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 57 PK/Pdt.SusHKI/2017atas putusan Nomor 019 PK/Pdt.Sus/2007 dan mengajukan Perlawanan dibawah Nomor 03/PLW.MEREK/2009/PN Niaga.Jkt.Pst, perlawanan ini ditolakoleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikuatkanoleh Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia melalui Putusan Nomor130 PK/Pdt.Sus/2011, yang mana Mahkamah Agung memutuskan (kembali)bahwa merek GS GOLDSHINE milik Termohon Peninjauan Kembali I/semulaTergugat , yang juga merupakan Tergugat dalam perkara sebelumnyamemiliki
125 — 35
., M.A. sebagai Hakim Mediatorserta memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi danberdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 08 Oktober 2019 mediasi telahdinyatakan gagal, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuanPeraturan Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 154 RBg,Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana telah pula berusahamenasihati Penggugat dan Tergugat agar bermusyawarah
931 — 727
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undangundang Nomor. 12Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundanganmenyatakan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri atas :UndangUndang Dasar Negara Repubik Indonesia Taahun 1945Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatUndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UUPeraturan PemerintahPeraturan Presiden929 5 pPeraturan Daerah Propinsi, dang. Peraturan Dearah KabupatenKota.
16 — 11
Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr telahterjadi perselisihan terus menerus hingga terjadi pertengkaran dalam rumahtangga, dan telah berpisah rumah + 5 bulan, selanjutnya berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998,tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan sepasang suamiisteri telah cekcok satusama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama,telah cukup dijadikan fakta hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohondk/Tergugat
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendirian PT Badak;PT Badak NGL Co. berdiri sejak Tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki olehMenteri Keuangan on behalf Repubik Indonesia. Denganlokasi plant di Bontang Kalimantan Timur dan kantor Pusat diJakarta. VICO, Total E&P Indonesie (Total) dan Chevronmerupakan pihak yang akan menyediakan Feed Gas ke NGLPlant.
72 — 36
tergugat I tidak juga pernah menghadiri undangaundangan yangdisampaikan oleh Pihak PEMDA DKI Jakarta, lalu kemudian tergugat I melaluiTergugat III ternyata terus memaksakan untuk melakukan lelang dimuka umum atasSHM Nol.25/Kalibata sehingga akhirnya berakibat merugikan PARA PENGGUGAT;Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor : D>IV4013/C/9/1974 tertanggal 22 Agustus 1974 yangkemudian diikuti lagi dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Repubik
1.I MADE DHAMA, SH
2.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
Terdakwa:
1.EKA AUGUSTA HERRIYANI
2.EVIE MARINDO CHRISTINA
589 — 452
Mampang Prapatan Jakarta Selatan atas nama Kepala Keluarga EVIE MARINDO CHRISTINA;
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan NJOP Nomor: Ket-761/WPJ.12/KP.11/2013, tanggal 28 Februari 2013 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Repubik Indonesia, Nomor Objek Pajak 35.07.161.002.002. 006-0111.0, Letak Objek Pajak Jl.
Fotocopy' legalisir Surat Keterangan NJOP Nomor: Ket761/WPJ.12/KP.11/2013, tanggal 28 Februari 2013 Kantor Pelayanan PajakPratama Kepanjen Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Direktorat JenderalPajak Kementerian Keuangan Repubik Indonesia, Nomor Objek Pajak35.07.161.002.002. 0060111.0, Letak Objek Pajak Jl. Raya Jatikerto Rt.033 Rw. 04 Jatikerto, Kromengan Kabupaten Malang Jawa Timur, objekpajak bumi dan bangunan, atas nama wajib pajak SUKIRLAN alamatJl.Raya Jatikerto, Kab. Malang Jawa Timur;5.
Fotocopy' legalisir Surat Keterangan NJOP Nomor: Ket761/WPJ.12/KP.11/2013, tanggal 28 Februari 2013 Kantor Pelayanan PajakPratama Kepanjen Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Direktorat JenderalPajak Kementerian Keuangan Repubik Indonesia, Nomor Objek Pajak35.07.161.002.002. 0060111.0, Letak Objek Pajak Jl. Raya Jatikerto Rt.033 Rw. 04 Jatikerto, Kromengan Kabupaten Malang Jawa Timur, objekpajak bumi dan bangunan, atas nama wajib pajak SUKIRLAN alamatJIl.Raya Jatikerto, Kab. Malang Jawa Timur;5.
Fotocopy legalisir Surat Keterangan NJOP Nomor: Ket761/WPJ.12/KP.11/2013, tanggal 28 Februari 2013 Kantor PelayananPajak Pratama Kepanjen Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III DirektoratJenderal Pajak Kementerian Keuangan Repubik Indonesia, NomorObjek Pajak 35.07.161.002.002.
Freddy Friyanto, Senjaya, SH
Terdakwa:
DEDE RAHMAT Alias UMAR Alias BAKRI Bin OMAN
27 — 17
Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si,pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Repubik Indonesia,yang pada kesimpulannya menerangkan:Barang bukti:Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklatberlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnyaterdapat:1.10.11.12.13.1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 A berisikan bahan / daun denganberat netto 5,9416 gram;1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 A berisikan bahan / daun denganberat netto 5,4691 gram
121 — 39
Bahwa Tergugat Ill adalah Notaris di Daerah Khusus loukota Jakarta sejak tahun2000, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Perundangundangan Repubik Indonesia dengan nomor : C281.HT.03.02Th.2000, tertanggal17 Maret 2000, setelah sebelumnya menjadi Notaris di Wates, Kabupaten Kedirisejak tahun 1996;3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia(Ordonnantie dalam Staatsblad 1860 Nomor 3) jo.
menyatakan Akta No. 14 dan Letter C tidak sah haruslahdikesampingkanBerdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa PENGGUGAT bukanlahPENGGUGAT yang beritikad baik sehingga sangat berdasar hukum apabilaGugatan a quo ditolak.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat , Tergugat Ill telah mengajukanJawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Tergugat Ill adalah Notaris di Daerah Khusus lbukota Jakarta sejak tahun2000, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Perundangundangan Repubik