yang Sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karenaitu. majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinanPemohon dan Termohon telah pecah (marriage breakdown) dan hati keduabelah pihakpun telah pecah pula oleh karena itu Permohonan Pemohondipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islamyaitu antara suami dan istri terus menerus ternadi

Terhadap dalil Pemohon angka 6 ( enam ) yang menyatakan pada tanggal 05 Desember 2020 telah ternadi pertengkaran danTermohon meminta Pemohon untuk menyerahkan semua harta yangada pada Pemohon kepada Termohon....... dst maka dapat Termohonuraikan penjelasan bahwa hal tersebut merupakan Pernyataandari Pemohon sendiri karena adanya peristiwa yang mengagetkanTermohon dimana Pemohon telah memiliki hubungan denganbeberapa wanita lain ( WIL ) di kampung Pemohon, bahkan sampaimemiliki anak 2 orang, sebagaimana

Bahwa tidak benar Posita Pemohon No 4 yang menyatakan :...NMamun mulai bulan Oktober 2017 rumah tangga Pemohon denganTermohon sering ternadi perselisihan dan pertengkaran karenapermasalahan ekonomi.

., berdasarkan sampelsampel yang ditelitidisimpulkan telah kerusakan lingkungan yang ternadi akibatkebakaran di dalam areal Hak Guna Usaha PT. GandaerahHendana adi Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik,Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah sebagaiberikut :a.Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan = akibatkebakaran lahan di areal perkebunan PT.

Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau,Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanahdan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasilahan terbakar telah tenadi kerusakan tanah danlingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan(Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteriakerusakan parameter keragaman spesies dan populasiflora dan kerusakan untuk parameter subsiden,Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakanlingkungan menunjukkan bahwa memang padalokasilahan terbakar telah ternadi

Gandaerah Hendana telah ikut membantu dalampemadaman kebakaran dari tanggal 7 September 2019 sampaidengan 24 September 2019;Bahwa pada tanggal 18 September pada area Hak GunaUsaha No di bounderes Blok Z 31 Afdeling , Estate yangdipimpin Afrizal selaku Estate Manager, yang menurut PenuntutUmum sedang ternadi konflik, sedangkan menurut PenasihatHukum Terdakwa dalam pembelaannya area tersebut benarbenar dikuasai secara defacto dan de Jure dan tidak pernahada konflik juga mengalami kebakaran.

Ir.Basuki Wasis, M.Si., berdasarkan sampelsampel yang ditelitidisimpulkan telah kerusakan lingkungan yang ternadi akibatkebakaran di dalam areal Hak Guna Usaha PT. GandaerahHendana adi Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik,Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah sebagaiberikut :a. Telah teradi kerusakan tanah dan lingkungan akibatkebakaran lahan di areal perkebunan PT. GandaerahHendana Desa Seko Lubuk Tigo (Seko Lubuk Tigo)Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau,b.

Terhadapkebakaran yang ternadi di Hak Guna Usaha No.1 segeraditangani oleh managemen Terdakwa PT. Gandaerah Hendanayakni langsung memerintahkan untuk menurunkan 42 (empatpuluh dua) orang personil yang dilengkapi denganperlengkapan pemadaman kebakaran berupa 1 (Satu) unitmobil pemadam kebakaran, 1 (satu) unit mobil tangki airkapasitas 5000 liter, 1 (satu) unit mesin pompa air Mark Three,3 (tiga) unit mesin pompa air robin dan 1 (satu) unit excavatorPC 100.

;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa : Hubungan kerja ternadi karena adanyapenanyjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh;Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan tersebut, maka dapat diketahuibahwa hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh didahului adanyaperjanjian kerja, oleh karena itu Majelis Hakim akan memeriksa buktibukti yangberkaitan dengan perjanjian kerja dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa setelah memeriksa seluruh buktibukti

Bahwa keberatan Penggugat dalam hal penetapan calon kepala desaseharusnya terlebih dahulu menempuh cara yang diatur oleh pasal 37ayat (6) Undangundang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi :Dalam hal ternadi perselisihan hasil pemilihaan Kepala Desa,Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (5).Begitupun jika mencermati pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun2015, Pasal 41 ayat (7) memuat norma yang sama dan hanya ditambahdengan waktu yang

Jo KUHPerdata pasa119,disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan ,makamenurut hukum ternadi harta bersama menyeluruh antara suamiistri,sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuanketentuan lain dalampeyanjian perkawinan.Harta bersama ituselama perkawinanberlangsung,tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuanantara suami !

Jo KUHPerdata pasal119,disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan ,makamenurut hukum ternadi harta bersama menyeluruh antara suamiistri,sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuanketentuan lain dalampeyanjian perkawinan.Harta bersama itusselama perkawinanberlangsung,tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuanantara suami istri.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka sudah sepantasnyaterhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima

diatur dalam Pasal 1 angka 1 KitabUndangUndang HukumAcara Pidana(KUHAP) yakniPenyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atauPejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenangkhusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.Adapun arti penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAPadalah: serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurutcara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangtentang tindak pidana yang ternadi

Hal penting yang harus ada dalam posita gugatan dan dianggapterhindar dari cacat (obscuur libel) adalah surat gugatan jelas sekaligusmemuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasarhubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang ternadi di sekitarhubungan hukum dimaksua,Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M.

Sunyoto dan saksi Meliana yang membenarkan Isiakta tersebut, maka harus diakui telah ternadi jual beli perusahaansebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 79 tanggal 29 Nopember1989, dengan konsekwensi bahwa sejak dibuat Akta Notaris maka Hak Miliktelah beralih kepada pembeli (Vide pasal 1458 KUH. Perdata)..

Menentukan halhal yang perlu untuk menjaminpemeliharaan dan pendidikan anak.Halaman 12 dari 51 halaman, Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Btl" Pasal 156 Huruf (d) (e) dan (f) Inpres No.1 tahun 1991tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam)d) Semua biaya Hadhanah dan nafkah anakmenjadi tanggungan Ayah menurut kemampuannya,sekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa dandapat mengurus dirinya sendin ( 21 Tahun )e) Bilamana ternadi perselisishan mengenaihadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agamamemberikan putusannya

Bahwa menanggapi positapemohon poin 7 yang menerangkan Bahwa apa yang ternadi antaraPemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut larut karenadikhawatirkan dapat terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan karenahal ini merupakan masalah yang harus diselesaikan dengan segeraperlu Termohon tegaskan disini antara Pemohon dan Termohon tidakHIm.9 dari 57 him.

JKt.Brt.(1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter olehpara pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebutoleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, makaantara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerimapenunjukan ternadi suatu perjanjian perdata.(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12),mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikanputusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yangberlaku dan para pthak akan menerima

Penyidikan adalahserangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diaturdalam undangundang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu,membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukantersangkanya ;Bahwa adapun Pelaksanaannya Terhadap Laporan yang dilaporkan olehPelapor adalah sebagai berikut : Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir (2) dan Pasal109 butir (1) Undang Undang No.8 tahun 1981 tersebut diatas, untuk dapatmenentukan apakah suatu peristiwa yang ternadi

terwujudnyasuatu kepastian hukum terhadap status masingmasing dikemudianharinya, lalu Tergugat Rekonvensi akan menempuh jalan yang anggaplebin batik (tasyrihun bil ikhsanin) yakni jalan perceraian melaluiPengadilan Agama Sarolangun dengan alasan hukum seperti yangtercantum dalam amar pasal (penjelasan) 39 ayat (2) huruf (f) undangundang No. 1/1974 tentang perkawinan yang berbunyi: ayat (2) alasanalasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah : huruf (f)antara suami dan istri terus menerus ternadi

Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam);Antara suami dan isteri terus menerus ternadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.

Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalahsatusatunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitankesulitan yanglebih besar ;18.Bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan ini telah memenuhi alasanperceraian sebagaiamana ketentuan dalam Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam (KHI) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 , Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasanalasan:f. antara suami dan isteri terus menerus ternadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. hasil Rakernas MARI tahun 2005bagian c Bidang Uldilag angka 3 huruf "a" yang menyatakan bahwa"Pengadilan Agama berwenang mengadili seseorang (pihak) yang sudahmurtad, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atautidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktupernikahan dilangsungkan, dan bukan berdasarkan agama yang dianut padasaat sengketa ternadi, maka perkara

Halhal 43 dari 58 Put Sela No 1266/Pdt.G/2018/PA.Skh.tersebut sejalan dengan pengakuan Termohon dalam jawaban poin 9.2tersebut yang berbunyi: bagaimana mungkin hubungan suami istri ataukomunikasi selayaknya rumah tangga dapat ternadi jika Pemohonmeninggalkan Termohon sejak tahun 2011 tanpa alasan yang jelas Kalimattersebut sebagai sebuah pernyataan yang menunjukkan bukti bahwa kondisirumah tangga Pemohon dan Termohon memang dalam keadaan sudah tidakrukun lagi.

karena tidak semua kesaksian yangbersifat de auditu harus dikesampingkan akan tetapi adapulaHalaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT.MKSketerangan saksi yang bersifat de auditu yang dibenarkan olehYuresprudensi, hal tersebut sejalan Yuresprudensi MA No. 239 K/ Sip/1973, Tanggal 25 11 1975 yang menyatakan bahwa Bahwaketerangan saksisaksi diatas pada umumnya adalah menurut pesan,tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadianatau perbuatan atau peristiwa hukum yang ternadi