Ditemukan 1944 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : caesar causar cautsal causa carsan casual caesal caisal
Pengadilan PN AMUNTAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-10-2013 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN AMUNTAI Nomor 7 / Pdt.G / 2013 / PN.Amt
Tanggal 31 Oktober 2013 — H. ARIFIN Bin SYAHRAN ( Alm ), Sebagai Penggugat melawan H ABDUL WAHIDI, DKK, Sebagai Para Tergugat
67 — 4
  • bersifat aktif yaituapabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagiorangMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata,seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dapatdituntut membayar ganti kerugian harus memenuhi unsurunsur pasal 1365KUHpPerdata secara komulatif, yaitu: 1 Ada perbuatan melawan hukum;Melanggar hak subyektif orang lain;Ada kesalahan, baik berupa kealpaan atau kesengajaan;Ada kerugian; na FB WwW WNAdanya hubungan causal
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-11-2009 — Putus : 29-06-2010 — Upload : 08-05-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 142/G/2009/PTUN.SBY
Tanggal 29 Juni 2010 — KEUSKUPAN MALANG (THE DIOCESE OF MALANG) melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
62 — 22
  • UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 telah ditentukan dasar untuk menggugat yang mensyaratkanadanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan TataUsaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan causal antara KeputusanTata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimanaadagium bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (pointd interest,pointd action).
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Waris Islam
Register : 27-10-2009 — Putus : 23-09-2010 — Upload : 12-05-2011
Putusan PA SITUBONDO Nomor 1433/Pdt.G/2009/P.Sit
Tanggal 23 September 2010 — ASWIYANTO BIN DJUMADIN, DKK. VS SUNARYATI BINTI TARMO, DKK.
25 — 5
  • nmelawan hukum yang digabungdengan sengketa waris;Bahwa untuk sengketa yang berkenaan denganper buat an melawan hukum didalam ilmu hukumsecara sederhana diatur dalam pasal 1365KUHPer data,Bahwa, agar supaya per buat an mel awanhukum tersebut terbukti, harusl ahnenenuhiunsurunsur dari per buat anmelawan hukum sebagaimana diatur dalampasal 1365 KUHPer data yang unsurunsurnyameliputi:1. ada perbuatan nelawan hukum2. nelanggar hak subyektif orang lain;3. ada kesalahan;4, ada kerugian;5. adanya hubungan causal
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Penggelapan
Putus : 16-06-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 76/Pid. B/2015/PN.Sda
Tanggal 16 Juni 2015 — Hj. SITI ROMELAH, S.Pd. MM
40 — 16
  • dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu hanya terbatas padapenggunaan upaya nama palsu atau martabat palsu atau dengan tipu muslihatataupun rangkaian kebohongan; Dimana dengan menggunakan salah satu atau lebihHalaman 59 dari78 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2015/PN.Sda60dari upaya tersebut orang lain menjadi tergerak untuk menyerahkan sesuatukepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan pihutang; Dengankata lain bahwa penyerahan barang sesuatu itu dengan pengunaan daya upayaharus ada hubungan causal
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-05-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 133/Pdt.G/2017/PN Pbr
Tanggal 1 Maret 2018 — HARDI, Dkk VS Jusdi Als Apeng, Dkk
77 — 26
  • ;Halaman 53 dari 61 Halaman,Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2017/PN.Pbr.Menimbang, bahwa ada 4 (empat) unsur menentukan adanya suatuperbuatan melawan hukum yaitu : adanya unsur perbuatan melawan hukum,kerugian, kesalahan, dan hubungan causal, antara perbuatan melawanhukum tersebut dengan kerugian.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 02-04-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 101/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 20 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : HJ. A. ERNIATY PATAWARI Diwakili Oleh : MUHAMMAD JULIAS, S.HI., M.H
Terbanding/Tergugat I : DARMAWANTI
Terbanding/Tergugat II : H. A. Muh Yunus,SE, MSI,
Terbanding/Tergugat III : Catharina Christanti Puspitarini, SH
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat V : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk KANTOR CABANG MAKASSAR AHMAD YANI
28 — 8
  • Hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian ;Ad.1. Perbuatan Yang Melanggar Hukum :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan moeliputiberbuat dan tidak berbuat, Undang Undang tidak menentukan apa yangdimaksud dengan Perbuatan yang melanggar hukum, maka ditelusuri dariYurisprudensi dan pendapat para Ahli Hukum/Doktrin. Sesuai denganYurisprudensi bahwa kreteria perbuatan melawan hukum dapat bersumberdari UndangUndang maupun dari Hukum tidak tertulis.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-11-2014 — Upload : 27-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1625 K/Pdt/2014
Tanggal 28 Nopember 2014 — PT. MODERNLAND REALTY, Tbk MELAWAN PT. HASANA DAMAI PUTRA, DKK
97 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat,sehingga sudah patut dan layak Penggugat menuntut ganti rugi;61.Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat dimana Penggugat tidak bisamemanfaatkan tanah miliknya selama ini, maka timbul kerugian baik materiilmaupun immateriil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365KUHPerdata;62.Bahwa kerugian yang timbul kepada Penggugat karena tidak bisamemanfaatkan tanah miliknya akibat perbuatan Tergugat memilikihubungan kausalitas yang erat dengan kerugian yang Penggugat derita danalami (causalitas verband, causal
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 08-01-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 4/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat:
BUDIANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
287 — 196
  • UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 telahditentukan bahwa dasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanyaunsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan TataUsaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan causal antaraKeputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan,sebagaimana adagium bila ada kepentingan, maka baru bolehberproses (pointd interest, pointd action).b.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 14-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 216/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 18 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : Aminah Diwakili Oleh : INDRAWATI.S.H.
Pembanding/Penggugat II : Ruqayah Diwakili Oleh : INDRAWATI.S.H.
Pembanding/Penggugat III : Eldaniyati Diwakili Oleh : INDRAWATI.S.H.
Pembanding/Penggugat IV : Ridwan Noor Diwakili Oleh : INDRAWATI.S.H.
Pembanding/Penggugat V : Ita Eryana Diwakili Oleh : INDRAWATI.S.H.
Pembanding/Penggugat VI : Suri Trianawati Diwakili Oleh : INDRAWATI.S.H.
Terbanding/Tergugat : PT. INTRACA MANUFATURING
148 — 103
  • Sebab, pengertian legalstanding adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihakditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hakuntuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisinan atausengketa atau perkara di depan pengadilan;Bahwa oleh karena itu untuk memecahkan masalah tersebut yangterpenting untuk dipertimbangkan dan diputuskan adalah adanyahubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian danperbuatan Tergugat yang telah didalilkan telah wnprestasiberdasarkan adanya Perjanjian
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 17-04-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 12-09-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 11/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 12 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
118 — 59
  • (milik Tergugat II Intervensi), merupakan bentuk nyata adanya kepentinganPenggugat yang dirugikan bersifat spesifik dan aktual yang memiliki hubungansebab akibat (causal verband) langsung dengan terbitnya Objek Sengketa aquo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-02-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 P/HUM/2021
Tanggal 1 April 2021 — PT. FINOQO LEGALA NETWORKA VS PRESIDEN RI;
227 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • standing), Pemohonharus membuktikan adanya kerugian hak oleh berlakunya peraturanperundangundangan di bawah undangundang, yaitu:a.Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturanperundangundangan;Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actualatau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yangwajar dapat dipastikan akan terjadi;Adanya hubungan sebab akibat (causal
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 12-03-2012 — Putus : 16-08-2012 — Upload : 10-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 32/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 16 Agustus 2012 — MOH ZEIN MUSTAFA melawan KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
75 — 45
  • UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Jo.UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan dasar untuk menggugatyang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnyaKeputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan causal antaraKeputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimanaadagium bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (pointd interest,pointd action).
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 30/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
IRANIUS M. SABAAT
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
202 — 153
  • Keputusan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara besertapenjelasannya tersebut di atas, menunjukkan bahwa unsur adanyakepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harusdimiliki oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan, karena unsur tersebut terjadi hubunganhukum atau causal
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 31-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 451/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 3 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat I : BASOA BIN MANNYU Diwakili Oleh : BASOA BIN MANNYU
Pembanding/Penggugat II : SATTUMAWANTI Diwakili Oleh : BASOA BIN MANNYU
Pembanding/Penggugat III : HJ. MINNE Diwakili Oleh : BASOA BIN MANNYU
Pembanding/Penggugat IV : H. GAMBE BIN SANNENG Diwakili Oleh : BASOA BIN MANNYU
Pembanding/Penggugat V : Hj. SAENAB Diwakili Oleh : BASOA BIN MANNYU
Terbanding/Tergugat I : Direktur PT. Bumi Anugerah Sakti
Terbanding/Tergugat II : Nyonya AGNES INGRID BUDI SETIO KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat III : Nyonya HAJJAH ANDI NURBANI NURDIN
Terbanding/Tergugat IV : PT.United Tractors
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat VI : Notaris PPAT Lola Rosalina, SH,
Terbanding/Tergugat VII : HENDRIK JAURY, SH
Terbanding/Tergugat VIII : Notaris PPAT Widartiningsih, SH,
205 — 58
  • Adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dari Tergugatdengan kerugian kerugian yang di alami olen Penggugat;Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat tersebutadalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi parapenggugat karena para penggugat tidak bisa menguasai dan menikmati tanahHalaman 11 dari 62 Halaman Perkara Nomor 451/PDT/2019/PT MKS26.27.28.29.30.warisan milik para penggugat yang menjadi objek tanah sengketa sampaisaat ini, maka sudah sepatutnya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 03-03-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 52/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 15 Juni 2017 — RAHMAH SHAHAB BINTI ALI HUSIN ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, dkk
38 — 19
  • Putusan Nomor 52/G/2017/PTUNJKT.hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undangundang dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugiankepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antarakerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat (causal verband);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung duaarti yaitu
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata
Register : 24-01-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Sim
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
LAMPATAR A SILALAHI SH
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia DPN PERADI
2.Prof. Dr. FAUZI YUSUF HASIBUAN,S.H,.M.H,
3.THOMAS E. TAMPUBOLON,S.H., M.H,
4.Dewan Pimpinan Cabang Peradi Siantar Simalungun DPC PERADI Siantar Simalungun
Turut Tergugat:
TUTTY SOETRISNO, S.H,
161 — 60
  • Adanya Hubungan Causal;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti danmencermati surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalamsurat gugatannya apa yang di gugat Penggugat adalah tindakan Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat III yang menerbitkan Keputusan Dewan PimpinanNasional Perhimpunan Advokat Indonesia NomorKEP.104/PERADI/DPN/IX/2019, tanggal 4 September 2019, yangditandatangani oleh Tergugat Il dan Tergugat III, yang bertentangan denganAnggaran Dasar Peradi, vide Surat
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2233 — 650
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Ayat (1) UU MK, harus memenuhilima syarat yaitu :a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telahdirugikan oleh suatu undangundang yang diuji;c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurutpenalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal
    anggapan dan argumentasi para Pemohon tersebut diatas, kiranya perlu diuji adakah hak dan/atau kKewenangan konstitusional paraPemohon yang diberikan oleh UUD 1945 yang dirugikan dengandiberlakukannya UU KPK.Karena para Pemohon tidak secara jelas menyebutkan hak dan/ataukewenangan konstitusional dan/atau kerugian konstitusional yang bersifatspesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurutpenalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah adahubungan sebab akibat (causal
    2005 dinyatakan bahwa untuk dapat dikatakan adakerugian hak atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syaratsyarat:1. harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;2. pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunyaundangundang yang dimohonkan pengujian;3. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaktidaknya tidak bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapatdipastikan akan terjadi;4. adanya hubungan kausal (causal
    hak dan/atau Kewenangan konstitusional harus dipenuhi syaratsyarat:(1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya undangundang yang dimohonkan pengujian;(3) Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (kKnusus) dan aktual atausetidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi;(4) Adanya hubungan sebabakibat (causal
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 06-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
1.CAESAR OTTO. E. PATTINAMA
2.ADOLF PATTINAMA
3.JOHAN PATTINAMA
4.RONNY PATTINAMA
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
Intervensi:
PATTIATA EDUARD
235 — 47
  • Serta adanya hubungan sebab akibat antarakerugian kepentingan warga masyarakat yang menggugat tersebut,dengan diterbitkannya objek sengketa yang digugat (causal veerband).Haruslah terdapat hubungan kausalitas secara langsung yang bersifatyuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan, sedangkankepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh penggugatdengan mengajukan gugatan tersebut.Bahwa dari rumusan ketentuan dimaksud, secara limitatif telah ditentukanpihakpihak yang dapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 01-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — 1. PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE (ICJR)., 2. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) vs GUBERNUR ACEH
199 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 60 P/HUM/201520.21.22.23.24.warga negara dapat menjadi Pemohon Keberatan atas berlakunyasuatu peraturan perundangundangan dibawah undangundang;Bahwa Pemohon Keberatan dan Pemohon Keberatan II memilikikedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalamPermohonan Keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundangundangan di bawah undangundangan, dikarenakan terdapatketerkaitan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya QanunJinayat sehingga hakhak Para Pemohon Keberatan sebagai
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-09-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 481/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 29 September 2020 — Pembanding/Penggugat I : RIDA RINUADI Diwakili Oleh : Wiesma Mara Rangga, SH.
Pembanding/Penggugat II : UTARI UMMI HAYATI Diwakili Oleh : Wiesma Mara Rangga, SH.
Terbanding/Tergugat I : STEVEN WIDJAJA
Terbanding/Tergugat II : HARYONO
Terbanding/Turut Tergugat I : ENNY WISMALIA, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
118 — 57
  • Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dan Kerugian (causal verbandtussen de daad en de schade).Halaman 43 dari 60 putusan Nomor 481/PDT/2020/PT BDGBahwa dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Turut Tergugat melakukanPerbuatan Melawan Hukum tidak terbukti dari unsurunsur yang Turut Tergugat utarakan diatas, jelas bahwa disini Para Penggugat salah menafsirkan secarabahasa/gramatika dari gugatan Para Penggugat.Jadi jelas bahwa tidak adanya titik taut hubungan hukum antara Para Penggugatdan Turut