Disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp. 23.942.490.000, padahalsudah beroperasi 32.224 jam atau dua setengah tahun dan diperkirakan telahmemasukkan uang Rp. 4 triliun, dan apa yang dijelaskan Prof. Dr. NurbasukiMinarno, SH.MH bahwa jika terdakwa dipersalahkan, maka flame tube itu akanmenjadi milik terdakwa karena tidak boleh total loss only.6.

turut melaksanakanpengembangan perekonomian daerah dengan melakukan segala usahayang berhubungan langsung dengan penyediaan dan pendistribusian airminum yang memenuhi syaratsyarat kesehatan serta pelayanan yangbaik bagi masyarakat dengan berpedoman pada prinsip perusahaan;Dengan hilangnya tugas pokok dan fungsi a quo maka tujuanmeningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak tercapai bahkan sampaisaat ini belum adanva revisi PKS yang signifikan makan potensialkerugian kontrak sebesar kurang lebih 18 triliun

Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2016 di Bakamlamendapatkan anggaran dari APBNP 2016, sebanyakRp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus milyar rupiah)kemudian Saksi sebagai Kabiro perencanaan dan organisasiBakamla, mendapatkan perintah dari Kabakamla untukmembuat perencanaan disesuaikan dengan anggaran yangakan diterima dari APBNP 2016.4.

Papua dan memetakan seluruhiin SDA dan dikolaborasikan dengan Dirjen atau kementerian terkait,baik itu Dirjen Pajak terkait kepatuhan perpajakannya, KLHK terkaitmasuk kawasan hutan atau tidak, Kementan terkait wilayah perkebunandan juga Pemda, untuk kasus di Papua Barat ada kajian saksi tahun2016 terkait dengan sawit dan temuannya adalah pertama Perbaikan tatakelola perijinan yang bermasalah, kedua adalah optimalisasi penerimaannegara dari sektor sawit, dari kajian saksi ada potensi 20 (dua puluh)triliun

MARAMIS sebesar Rp 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah),MARTHEN NDEO sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah),MUHAMMAD ACHYAR sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah),DAVID ANDRE PRATAMA menguasai tanah seluas 5 ha, ADAM DJUDJEpenguasaan tanah seluas 30 Ha dalam bentuk pagar gapura menuju lokasitanah tersebut, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.301.011.161.288,(satu triliun tiga ratus satu miliar sebelas juta

sebagaimana tersebut dandengan melihat perkembangan Kabupaten Manggarai Barat yang semakinberubah dan kenaikan harga tanah selalu naik berkisar antara 40 % s/d60%, maka harga tanah yang dinilai wajar adalah sebesar Rp.4.452.468,04(empat juta empat ratus ima puuh dua ribu empat ratus enam puluh delapanrupiah dan empat sen).Bahwa dengan demikian maka kerugian yang nyata dan riil atas objek tanahPemda Kabupaten Manggarai barat di Karanga/ Toro Lema Batu Kaloadalah sejumlah Rp. 1.301.011.161.288 (satu triliun

sehingga totalnya senilaiRp1.301.011.162.242,00 (satu triliun tiga ratus satu miliar sebelassebelas juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluhdua rupiah, yang penilaiannya dihitung berdasarkan harga pasartahun 2020, dimana menurut ahli penilaian tahun 2020 tersebut tidakdapat digunakan untuk menilai harga pasar tanah di keranga padaPutusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 296 dari halaman394tahun 2016 dan juga saksi PUPUNG HERU, Ak sebagaimanaLaporan Akuntan Independen Nomor

Oleh karena itu, harus dibayarmahal Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000.000, (satu triliunrupiah).Maka :Halaman 8 dari 145 Hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PN AmbMATERIIL = Rp. 43.391.964.890 + Rp. 1.000.000.000.000 (IMMATERIIL) =Rp. 1.043.391.964.890 (satu triliun empat puluh tiga milyar tiga ratussembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribudelapan ratus sembilan puluh rupiah).7.

H Juanda Ill No. 79 JakartaPusat yang bergerak dibidang perbankandengan modal dasar pada tahun 2007 sebesarRp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)dengan kepemilikan saham Propinsi DKIsebesar 99,9 % dan PT Pasar Jaya sebesar 0,1% sebagaimana tercantum dalam AKTA NotarisNo. 101 tanggal 28 September 2007 tentangpernyataan Keputusan Rapat PT bank DKI yangdibuat oleh Notaris dan PPAT Ny. PurbaningsihAdi Warsito, SH.

, SH Notaris di Jakarta, parapemegang saham yang terdiri dari Pemerintah RI (pemegang 45% saham) dan BankIndonesia (pemegang 55% saham);Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 64 tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009 telahditetapkan kembali penambahan dan penyetoran Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesia kedalam modal Perseroan sebesar Rp.250.000.000.000, (dua ratus milyarrupiah) yang berasal dari APBN tahun 2009, sehingga terjadi perubahan strukturpermodalan yang semula Rp.1.250.000.000.000, (satu triliun

dua ratus lima puluhmilyar rupiah) menjadi Rp.1.500.000.000.000, (satu triliun lima ratus milyar rupiah)dengan komposisi kepemilikan saham menjadi Pemerintah RI sebesar 1.280.000, (satujuta dua ratus delapan puluh ribu) lembar (85%) dan Bank Indonesia sebesar 220.000(dua ratus dua puluh ribu) lembar (15%), yang dituangkan dalam Akta Notaris ImasFatimah, SH, M.Kn di Jakarta Nomor : 17 tanggal 22 April 2010.

Kemudianberdasarkan PP 81 tahun 2010, modal disetor PT Askrindo adalah sebesarRp.2.400.000.000.000, (dua triliun empat ratus milyar rupiah) dengan komposisikepemilikan saham Pemerintah RI sebesar 2.180.000 (dua juta seratus delapan puluhribu) lembar (90,83%) dan Bank Indonesia sebesar 220.000 (dua ratus dua puluh ribu)lembar (9,17%).

Dua Ratus Lima Puluh MilyarRupiah) menjadi Rp. 1.500.000.000. 000, (Satu Triliun Lima Ratus Milyar Rupiah)dengan komposisi kepemilikan saham menjadi Pemerintah RI sebesar 1.280.000(Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu) lembar (85%) dan Bank Indonesiasebesar 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu) lembar (15%), yang dituangkandalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH, M.Kn di Jakarta Nomor : 17 tanggal 22April 2010.

Kemudian berdasarkan PP 81 tahun 2010, modal disetor PT Askrindoadalah sebesar Rp. 2.400.000.000.000, (Dua Triliun Empat Ratus Milyar Rupiah)dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah RI sebesar 2.180.000 (Dua JutaHal.431 dari 1035 hal.Putusan No.10/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.432432Seratus Delapan Puluh Ribu) lembar (90,83%) dan Bank Indonesia sebesar 220.000(Dua Ratus Dua Puluh) lembar (9,17%).

PUTUSAN Nomor : 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST.Bahwa dalam satu evaluasi dari Kemendagri ada mata anggaranSumber Waras;Bahwa yang mengesahkan APBDP 2014 adalah DPRD periode yangbaru;Bahwa anggaran APBDP biasanya ada perubahan karena adaanggaran yang tidak terserap dan anggaran yang tidak terpakai;Bahwa ada sisa anggaran pada APBDP 2014 sebesar 1,7 Triliun;Bahwa anggota komisi hanya melakukan pembahasan sampai padarapat komisi saja;Bahwa yang mengambil kebijakan ada di Ketua DPRD;Atas keterangan

mengikuti rapat pembahasan APBD P 2014 dengan komisiE DPRD tanggal 23 Juli 2014 yang dipimpin oleh Ketua Komisi EBp.Firmansyah/Wakil Ketua Igo Ilham, rapat dihadiri wakil eksekutifasisten Kesmas bambang sugiyono, dan dari pihak Dewan diantaranyaNawawi, pada akhir rapat kerja Komisi E, pihak eksekutif tidak pernahdiberikan risalah rapat kerja tersebut.Adapun materi rapat diantaranyaterkait BOP (Biaya Operasional Pendidikan) di sekolah swasta, danahibah, sejumlah kegiatan yang dimatikan senilai Rp.1,6 triliun

PUTUSAN Nomor : 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST.diberikan risalah rapat kerja tersebut.Adapun materi rapat diantaranyaterkait BOP (Biaya Operasional Pendidikan) di sekolah swasta, danahibah, sejumlah kegiatan yang dimatikan senilai Rp.1,6 triliun, dalamAPBD 2014 murni tidak ada kegiatan pengadaan UPS di Sudin, danpihak Dinas Pendidikan juga tidak pernah mengusulkan kegiatan barupengadaan UPS untuk sekolah dalam RAPBD Perubahan 2014, hal inisesuai dokumen RAPBD P 2014 yang dikirim ke dewan tanggal

onisecurities.co.id/201 5/06/eagleplantationrombakjajarandireksidankomisaris/, diberi tanda P546;Fotokopi Berita dari Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2333948/iniperingkatterbarueaglehighplantationdaripefindo dengan judul IniPeringkat Terbaru Eagle High Plantation dari Pefindo, diberi tanda P547;Halaman 369 dari 450 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.SusPHI/2015/PN Pik548.549.550.551.552.553.554.555.556.557.558.Fotokopi Berita dari Metrotvnews.com dengan judul Eagle High PlantationDikucuri Kredit BNI Rp2,74 Triliun

Sumberhttp://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/09/1 1/43021 7/eaglehighplantationdikucurikreditbnirp274triliun, diberi tanda P548;Fotokopi Berita dari WE Online dengan judul Eagle High PlantationPeroleh Pinjaman Rp 2,74 Triliun dari BNI Sumberhttp://wartaekonomi.co.id/berita72191/eaglehighplantationperolehpinjamanrp274triliundaribni.html, diberi tanda P549;Fotokopi Berita dari Sumberhttp://www. ciputraentrepreneurship.com/perusahaanpublik/eaglehighplantationsjaminpinjamanentitasusaha dengan judul

JAMAL ABDILLAHmenyampaikan agar usulan masyarakat berupa dana hibah melalui DPRDdapat diakomodir.Bahwa selanjutnya JAMAL ABDILLAH menjelaskan bahwa usulan inimerupakan hasil reses yang baru kami serap dan kami kumpulkan dilapangan, karena kami baru turun lapangan dan JAMAL ABDILLAHmenambahkan lagi bahwa anggota dewan memiliki hak budget, padawaktu rapat tersebut TAPD mendengar ada suarasuara anggota Banggarlainnya yang mengatakan bahwa kami telah cukup banyak menyetujuiusulan eksekutif lebih dari 4 triliun

Abdillah menyampaikanagar usulan masyarakat berupa dana hibah melalui DPRD dapat diakomodir.Bahwa selanjutnya Jamal Abdillah menjelaskan bahwa usulan inimerupakan hasil reses yang baru kami serap dan kami kumpulkan dilapangan, karena kami baru turun lapangan dan Jamal Abdillahmenambahkan lagi bahwa anggota dewan memiliki hak budget, padawaktu rapat tersebut TAPD mendengar ada suarasuara anggota Banggarlainnya yang mengatakan bahwa kami telah cukup banyak menyetujuiusulan eksekutif lebih dari 4 triliun

,dan Pasal 6 ayat (1) UU BI serta penjelasannya yang berbunyi :Pasal 6(1) Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurangkurangnya Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)Penjelasan Pasal 6~ Ayat (1)Modal Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat ini berasal darikekayaan negara yang dipisahkan, yang merupakan penjumlahan darimodal, Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, dan bagian dari laba yangbelum dibagi menurut UndangUndang Nomor 13 Tahun 1968 tentang BankSentral sebelum UndangUndang ini

, SH Notaris di Jakarta, parapemegang saham yang terdiri dari Pemerintah RI (pemegang 45% saham) dan BankIndonesia (pemegang 55% saham);Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 64 tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009 telahditetapkan kembali penambahan dan penyetoran Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesia kedalam modal Perseroan sebesar Rp.250.000.000.000, (dua ratus milyarrupiah) yang berasal dari APBN tahun 2009, sehingga terjadi perubahan strukturpermodalan yang semula Rp.1.250.000.000.000, (satu triliun

dua ratus lima puluhmilyar rupiah) menjadi Rp.1.500.000.000.000, (satu triliun lima ratus milyar rupiah)dengan komposisi kepemilikan saham menjadi Pemerintah RI sebesar 1.280.000, (satujuta dua ratus delapan puluh ribu) lembar (85%) dan Bank Indonesia sebesar 220.000(dua ratus dua puluh ribu) lembar (15%), yang dituangkan dalam Akta Notaris ImasFatimah, SH, M.Kn di Jakarta Nomor : 17 tanggal 22 April 2010.

Kemudianberdasarkan PP 81 tahun 2010, modal disetor PT Askrindo adalah sebesarRp.2.400.000.000.000, (dua triliun empat ratus milyar rupiah) dengan komposisikepemilikan saham Pemerintah RI sebesar 2.180.000 (dua juta seratus delapan puluhribu) lembar (90,83%) dan Bank Indonesia sebesar 220.000 (dua ratus dua puluh ribu)lembar (9,17%).

Dua Ratus Lima Puluh MilyarRupiah) menjadi Rp. 1.500.000.000. 000, (Satu Triliun Lima Ratus Milyar Rupiah)dengan komposisi kepemilikan saham menjadi Pemerintah RI sebesar 1.280.000(Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu) lembar (85%) dan Bank Indonesiasebesar 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu) lembar (15%), yang dituangkandalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH, M.Kn di Jakarta Nomor : 17 tanggal 22April 2010.

Kemudian berdasarkan PP 81 tahun 2010, modal disetor PT Askrindoadalah sebesar Rp. 2.400.000.000.000, (Dua Triliun Empat Ratus Milyar Rupiah)dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah RI sebesar 2.180.000 (Dua JutaHal.431 dari 1035 hal.Putusan No.10/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.432432Seratus Delapan Puluh Ribu) lembar (90,83%) dan Bank Indonesia sebesar 220.000(Dua Ratus Dua Puluh) lembar (9,17%).

Pos Indonesia, dengan modal dasar sebesar Rp.1.500.000.000.000, (satu triliun lima ratus milyar rupiah) yang sepenuhnya milikNegara Republik Indonesia,oleh karenanya kerugian keuangan kantor PosBanjarmasin bagian dari PT Pos Indonesia adalah identik dengan kerugiankeuangan negara ;Menimbang bahwa dari keterangan Satuan Pengawas Internal (SPI) PTPos Indonesia (Persero) oleh Kantor Perwakilan SPI Regional X Kalimantantelah menemukan adanya dugaan penyelewengan khususnya pada bagiankeuangan dan akuntansi

persetujuan dari Menkeu sedangkan 32 rekeningbelum mendapat persetujuan.Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Kabidlakbia merangkapBendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementrian PertahananRepublik Indonesia, pada tahun 2010 dan 2011 telah menerima uang yangbersumber dari APBN untuk dukungan pengadaan belanja barang danbelanja modal yang menggunakan Devisa sesuai dengan Surat KeputusanOtorisasi Menteri (SKOM) Pertahanan yang diterbitkan oleh Dirjen Renhansebesar Rp5.483.696.633.128,00 (lima triliun

ShengLong ada dua orang, Chen Ying sebesar 95% dan Phoa HermantoSundjojo sebesar 5%, kalau ditotalin ada sebesar 1,4 triliun rupiah lebih,tapi yang disetorkan hanya 185 milyar rupiah, menurut Saksi, Chen Yingtidak mungkin punya uang sebesar itu untuk mendirikan PT. Sheng Long. Bahwa setahu Saksi Chen Ying hanyalah pekerja biasa, setahuSaksi pada tahun 2009, PT.

Dan Tergugat juga masihdalam proses menyelesaikan transaksi penjualan untuk kepentingan TermohonKasasi dengan total nilai transaksi berdasarkan surat Somasi didalam bukti TK/PR39 di Tabel H Lampiran (9) yang berjumlah sebesar US$113.015.026, atau sebesar Rp1,3 Triliun tersebut, dan berpotensi Tergugatmendapatkan hak komisi penjualan tambahan berjumlah sebesar US$99.822,49tersebut.

seperti itu kami meminta kepada pemerkarsa lakukan sosialiasaibeberapa kali lan agar kepada masayarakat diberikan pemahamanapalagi karena dalam sosialisasi atau ekspo itu menyampaikansesuatu yang bagusbagus tidak ada kejelekan, tidak ada dampak,rekrutmen tenaga kerja akan berjumlah 3000 orang tenaga kerja lokal,Halaman 180 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJMkemudian kompensasi dari tambang ini akan dibuatkan jembatanpenghubung antara Pulau Laut dengan Pulau Kalimantan sepanjang 6KM dengan biaya 1 triliun

Pembangunan proyek Pembangkit Listrik (PLTU) 2x35 MW dikawasan industri di Desa Buruk Bakul kecamatan Bukit Batu KabupatenBengkalis senilai Rp.1,097.000.000.000, (Satu triliun Sembilan puluhtujuh milyar rupiah) di mana PT. BLJ berkewajiban menyetorkan modalsenilai Rp.200.000.000.000, (dua ratus milyar rupiah) sedangkansisanya ditanggung pihak ketiga / Bank;2.

Blue Bird Taxi sejak tahun1990an sampai dengan pengajuan gugatan aquo ternyata jumlah unittetap berjumlah 2300 unit dengan 5 pool dan 1 kantor pusat berikut pool,Hal 7 dari 206 hal Putusan No.572/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel.sedangkan taksitaksi milik Tergugat mencapai lebih dari 30.000 unitdengan jumlah pool mencapai 49 unit bahkan lebih.20.Bahwa setelah memiliki harta kekayaan yang sangat besar dan ditaksir21mencapai lebih dari 20 triliun sebagai hasil manajemen operasionalbersama yang sangat jahat tersebut