Ditemukan 1756 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terpisah terbelah terserah terjemah terpetuah terpecahã terterah
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 24-02-2017 — Putus : 05-05-2017 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 113/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 5 Mei 2017 — Pembanding/Tergugat V : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cq bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bekasi
Terbanding/Penggugat : Ny. C. DHONI TRIWIBAWASARI, SH
Turut Terbanding/Tergugat X : Teguh
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Iwan Suriaman
Turut Terbanding/Tergugat VI : PT. Bank Muamalah Indonesia Tbk Cq Bank Muamalaf Cabang kalimalang Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat IV : PT Bank Syariah Bank Rakyat Indonesia Cq Bank syariah Bank rakyat Indonesia Cabang Cipulir cq bank Syariah Bank rakyat Indonesia Cabang Kedoya Cq bank Syariah Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Bekasi Pondok Gede
Turut Terbanding/Tergugat II : Nataris Tuti S
Turut Terbanding/Tergugat XI : Kevin
Turut Terbanding/Tergugat IX : Jayadi
Turut Terbanding/Tergugat VII : Hastomo Triwibowo
Turut Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan RI Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi jawa Barat Cq kantor Pertanahan Kota Bekasi jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat I : Sdr. HELMI AKBAR
Turut Terbandin
84 — 32
  • saat ini telah terpecah menjadi 21 sertipikat, oleh karenaitu Sita Eksekusi terhadap objek Sita Eksekusi tersebut tidak dapatdilaksanakan;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi Nomor22/Eks.G/2013/PN.Bks tanggal 25 April 2014 jo Penetapan NomorHal 31 dari 76 putusan Nomor 113/Pdt/2017/PT.
Pengadilan PA PONTIANAK Perdata Agama Hibah
Register : 01-03-2013 — Putus : 28-10-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PA PONTIANAK Nomor 2/Pdt.G/2013/PA.Ptk_coba
Tanggal 28 Oktober 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
75 — 17
  • tanggal 30 Juni1966 oleh Ibunda Kami, HJ, FATIMAH BINTI HMUHAMAD ALT,dijual kepada Samsudin Damri sebesar Rp.10.000, (Sepuluh RibuRupiah) dengan lebar 3 meter dan batasbatas rumah yang dijualmemanjang dari batas belakang pas tetes atap ke depan sampai di jalanraya samping kanan sampai batas cucuran atap batas kiri jembatan GangDerma (yang sekarang jembatan Gg.Derma tersebut telah menjadi jalanbeton).Dengan demikian Sertipikat Hak Milik Nomor 239 tahun 1968 a/n FATIMAHBINTI MUHAMAD ALI seluas 568 M2 terpecah
Pengadilan PN MUARO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 07-02-2013 — Putus : 06-05-2013 — Upload : 12-06-2013
Putusan PN MUARO Nomor 28/PID.B/2013/PN.MR
Tanggal 6 Mei 2013 — I. ENTOM Pgl ENTOM II. PURYADI Pgl PUR III. WAHONO Pgl NO IV. IRAWAN Pgl RAN
27 — 5
  • Saksi bersamasama dengan bapak Kapolres serta rombongan tibadilokasi simpang 3 Koto Balai, Kapolsek Koto Baru beserta anggotanya sudah tidakada lagi ditempat kejadian tersebut,kemudian Saksi bersamasama bapak Kapolresserta rombongan dihadang oleh masyarakat sebanyak lebih kurang 100 (seratus)orang yang menggunakan kayu,batu dan golok;Bahwa Kemudian salah satu dari anggota sempat mengeluarkan tembakanperingatan agar masyarakat tidak anarkis, pada saat terjadi tembakan peringatankekuatan masa jadi terpecah
Pengadilan MS IDI Perdata Agama
Register : 02-06-2017 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 11-11-2019
Putusan MS IDI Nomor 0193/Pdt.G/2017/MS.Idi
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 15
  • Tanah kebun (Perbukitan) yang ditanami Pohon Kelapa Sawit yang terletak di Desa Krueng Bawong, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur seluas 14 Ha (empat belas) hektar, Objek ini terpecah dalam beberapa surat Kepemilikan/Kapling dengan ukuran dan batas masing masing yaitu :

    a.

    Tanah kebun (Perbukitan) yang ditanami Pohon Kelapa Sawit yangterletak di Kabupaten Aceh Timur seluas + 14 Ha (empat belas)hektar, Objek ini terpecah dalam beberapa surat Kepemilikan/Kaplingdengan ukuran dan batas masing masing yaitu :a.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-12-2013 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 565/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 2 Juli 2014 — Ir. Hery P. Muchrodji, MSc. >< PT. DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANA,Cs
164 — 99
  • Dharmakarya Dhikaalambhana merupakanharta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Il yang belumterbagi secara hukum (quodnon); tidak demikian halnya dengan hak suaraatas saham tersebut dalam RUPS dan hak untuk mengalihkan sahamtersebut tetap hanya dimiliki sendirisendiri oleh TERGUGAT Il danPENGGUGAT, dan tidak pernah akan menjadi terpecah dengan adanyastatus harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Il Seluruhsaham yang diterbitkan oleh PT.
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-04-2017 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 3 Mei 2018 — Penggugat:
TJITRA BINTORO alias TJOA TJITRA BINTORO
Tergugat:
1.PT. Banjar Gawi Makmur
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru
Turut Tergugat:
HARTONI JAYA BUANA
112 — 30
  • BENNY membeli tanah tersebut dengan TurutTergugat sekitar 1 (Satu) tahun yang lalu sedangkan kalau Turut Tergugatbelinya sudah lama dan berdasar pada surat;Bahwa saksi mengetahui untuk Akta jual beli belum tetapi Sudah turun warisdan untuk balik namanya akan diajukan;Bahwa saksi mengetahui harus turun waris karena Turut Tergugat sudahmeninggal dunia;Bahwa saksi mengetahui untuk tanah Turut Tergugat seluas 5 (lima) hektartersebut dari dulu sudah terpecah sertifikat hak miliknya atas nama TurutTergugat
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 09-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 21/Pid.Sus/tipikor/2011/PN.Bjm
Tanggal 9 Maret 2012 —
47 — 6
  • RUDIIKHWANSYAH, M.si bersama PPTK sdri ELVIE HERLESTARI, S.pd danitupun sudah dipecah pecah menjadi 4 (empat) bagian;Putusan No : 21/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm Halaman 75 dari 190 Kapasitas keterlibatan saksi pada kegaiatan pengadaan kartu induk siswanasional tersebut hanya sebagai sekeretaris panitia pengadaan, sedangkankenapa kegiatan pengadaan tersebut dipecah menjadi 4 (empat) bagiansaksi tidak tahu karena saksi menerima dari KPA dan PPTK sudah dalamkeadaan terpecah menjadi 4 (empat) bagian
    RUDI IKHWANSYAH, M.si bersama PPTK sdri ELVIEHERLESTARI, S.pd dan itupun sudah dipecah pecah menjadi 4 (empat)bagian ; Bahwakapasitas keterlibatan saksi pada kegaiatan pengadaan kartu induksiswa nasional tersebut sebagai anggota panitia pengadaan, sedangkankenapa kegiatan pengadaan tersebut dipecah menjadi 4 (empat) bagiansaksi tidak tahu karena panitia menerima pagu dari KPA dan PPTK pagusudah dalam keadaan terpecah menjadi 4 (empat) bagian dan panitia tidakpernah diperlinatkan RKA secara utuh oleh
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perjanjian
Putus : 13-02-2013 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 113/Pdt.G/2012/PN.PLG
Tanggal 13 Februari 2013 — PT. ORCHID RESIDENCE INDONESIA PENGGUGAT ; LAWAN H.E. KOSASIH,
142 — 15
  • Meskipun sertifikat bidang tanah yang terkena rencana jalanmasuk apartemen dan perumahan belum terpecah sebagaimanakeinginan sepihak dari PENGGUGAT, NAMUN kenyataan dilapangan meskipun bidang tanah tersebut bukan merupakanObjek Perjanjian, akan tetapi bidang tanah yang terkena rencanaperuntukan jalan umum (jalan masuk apartemen dan perumahan)tersebut sudah terbentuk dan sudah dilakukan pengerasan sertadapat difungsikan sesuai dengan peruntukannya dalam artiandapat dipergunakan berlalu lintas secara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 02-02-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2154 K/PDT/2011
Tanggal 2 Februari 2012 — ADRIANOV DATUK RANGKAI BASA VS ABRI SOFYAN SUTAN SINARO BASA, DKK
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAJO ENDAH terpecah menjadi dua kaum yang bak pepatahdisebut padi sarumpun basibak menjadi:1. RINALDI DATUK. MAJO ENDAH;2. ERLEN DATUK. MAJO ENDAH;Bahwa sehubungan telah meninggalnya ANDUANG SUNGUIK GelarDATUK BASA, maka habislah (punahlah) keturunan seninik DATUK BASA.Warih bajawek, pusako ditolong turun kepada kemenakan beliau menuruta oNadat yaitu pusako DATUK BASA dijawek/diterima oleh kemenakanmenurut adat yaitu:1. DATUK. MAJO ENDAH;2. DATUK. PANDAK;3. DATUK. MARAJO;No. 3 dari 85 hal. Put.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 18-07-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 170/Pdt.G/2018/PN SDA
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
1.DAYOMO
2.MUNAWAR
3.H. NYUBIYATNO
4.SUIRIYANTO
Tergugat:
1.KEPALA DESA KENONGO KERCAMATAN TULANAGAN KABUPATEN SIDOARJO
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dahulu LEMBAGA MUSYAWARAH DESA KENONGO KEC TULANGAN KAB SIDOARJO
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR KECAMATAN TULANGAN KAB SIDOARJO
2.BUPATI KABUPATEN SIDOARJO Cq DINAS PEMERINTAHAN DESA P TIGA A dan KB KAB SIDOARJO
3.DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN dan ASET KAB SIDOARJO
135 — 54
  • oleh pak Sutjipto untuk minta tanda tangan,Saksi tidak berani negur; Tugas Panitia Pembangunan mengelola hasil sewa tanah sengketa,tidak pernah mengatur kepemilikan; Panitia mengurusi kalau ada masalah terhadap tanahtanah yangdisengketakan tapi terpecah pecah; Tanah sengketa milik Dusun Ganting sekarang ini disebut tanah gogol; Yang Saksi tahu masingmasing petani gogol mendapat tanah milikmasingmasing 1.800 M2; bu Saksi tidak pernah menjelaskan kepada Saksi mengenai tanah yangbelum bersertifikat;
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 20-04-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 104-K/PM II-08/AD/IV/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — PUJI SUGIANTO, KOPKA
52 — 19
  • Bahwa dengan adanya pidana minimum khusus tersebut dikalangan praktisi sendiripendapatnya terpecah menjadi dua golongan di mana di satu sisi berpendapatjika sudah nyatatertulis pidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak boleh disimpangi karenapidana minimum khusus sudah merupakan kehendak pembentuk undangundang dan merup akanmanifestasi kehendak rakyat Dipihak lain ada sebagian yang bemendapat meskipun pidanaminimum khusus sudah telah dirumuskan dalam suatu ketentuan undangundang, namun
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-01-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 8/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
Chairil Anwar, S.Kep.,SH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
Intervensi:
PT. Binakarya Bangun Propertindo
296 — 151
  • Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI 2 menolak Gugatan Penggugat yangmenyatakan Batal atau tidak sahnya Surat Keputusan Kepada KantorBadan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 6005/Pejaringan sebagaimana yang diuraikandalam Surat Ukur tertanggal 25 Juli 2005 Nomor 01812/Pejaringan/2005seluas 26.299 m2 tanggal 23 Desember 2009 dikarenakan dalam SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 6005/ yang terpecah Sertipikat HGB No 6491,6492, dan 6495 yang berdiri Apartemen Pluit
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 20-12-2012 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 16-05-2013
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 75/PID.B/2012/PN.SML
Tanggal 21 Maret 2013 — THOMAS MASELA ; BALTASAR SILETTY ; KORNELIUS YEMPORMASE ; RUBEN BATSERIN ; MESAK MASELA ; KAREL DASKUNDA ; ELIAS TUARLELA ; YAKOP TUARLELA.
64 — 16
  • terkaitkeberadaan perusahaan akan tetapi kepala desa juga tidak33mau sehingga warga masyarakat pergi melakukan survei ;Bahwa para warga membawa parang saat melakukan surveitermasuk. pula S@kS3. prom seBahwa pada saat itu banyak orang yang ikut dalam kegiatansurvei akan tetapi saksi tidak memperhatikan dengan jelasSLO GS TfBahwa kelompok warga yang berangkat untuk kegiatan surveiltersebut istirahat sebanyak 3 (tiga) kali sebelum akhirnyatiba di kawasan perusahaan HPH, setelah itu kelompok wargasudah terpecah
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata
Register : 30-04-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Srl
Tanggal 23 Desember 2021 — Penggugat:
IMAM NUR KHOIRUL
Tergugat:
1.PT. PRIMATAMA KREASI MAS
2.PT.JAMBI AGRO WIJAYA
176 — 241
  • Lahan yang dipecah / dipisahkan yang menjadi bagiandari TORA tersebut salah satunya kemudian terpecah ke dalam HGU65 dan HGU 66.10. Bahwa sebagai bagian dari itikad baik dan komitmen Tergugat untuk Program Reforma Agraria, maka Tergugat telah menyerahkanbidang tanah sebagaimana dimaksud dalam HGU 66 kepadaPemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Tergugat Illpada tanggal14 Juni 2021.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-06-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 38/PDT/2017/PT YYK
Tanggal 9 Agustus 2017 — S a r j i t o, dkk melawan Pof.Dr. H,M. Amien Rais Atau Ahli Warisnya, dkk
41 — 29
  • (vide QS. 30:31 32)Sesungguhnya orangorang yang memecah belah agamanya danmereka menjadi (terpecah) dalam golongangolongan, sedikitoun bukantanggung jawabmu (Muhammad) atas mereka.Sesungguhnya urusanmereka (terserah) kepada Allah.Kemudian Dia akan memberitahukankepada mereka apa yang telah mereka perbuat( QS.6:159 )Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembutterhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar,tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.
Pengadilan PN BIREUEN Pidana Umum Pencurian
Register : 11-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN BIREUEN Nomor 111/Pid.B/2016/PN Bir
Tanggal 13 Oktober 2016 — MUSTAWA Bin ABDURRAHMAN Alias CAPLIN
52 — 8
  • eee eee ee ses ews see eee e eeBahwa ditanah/kebun Glee Arab tersebut ada pondok untuk tinggal orang yangmenjaga kebun dan pondok tersebut juga dipergunakan untuk keluarga saksikalau pergi ke KEbUN terseDUt ; 2 20222 nn nnn nnn enn nnn enn nen nee nnn ann nnn nnnBahwa ditanah/kebun Glee Arab tersebut ada ditanami pohon kelapa,rambutan, MAaNgga daN KeMILi ; n 20222 nn = now now ee nnn enn een nee ane nen nee nnnBahwa setahu saksi pada tahun 2003 terjadi pemekaran desa, dimana DesaMeunasah Mamplam terpecah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2020
Tanggal 5 Nopember 2020 — PERKUMPULAN HIMPUNAN WANITA DISABILITAS INDONESIA (HWDI), DKK VS PRESIDEN RI;
511 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namunharapan besar tersebut ternyata buyar dan sirna berganti kesedihan dankekecewaan yang teramat sangat, dimana warga penyandang disabilitasyang saat ini berjumlah sekitar 40,5 juta jiwa (estimasi WHO 15 % daritotal populasi) menjadi terpecah dan terbelah dalam menyikapi terbitnyaPeraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tersebut:Sebagian besar warga penyandang disabilitas Indonesia menolaksebagian materi muatan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020Tentang Komisi Nasional Disabilitas terutama ketentuan
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 11-12-2017 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 242//Pdt.G/2017/PN.Amb
Tanggal 29 Oktober 2018 — 1. Dra. USMAN BAHTA, Umur 55 Tahun, bertempat tinggal di Desa Batu Merah .003/RW 018, Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku (Ketua Umum). 2. MUHAMMAD KOTTA, S.H, Umur 60 Tahun , bertempat tinggal di Desa Tulehu Jalan Wailatu Nomor 9 Kampung Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Waki Ketua) 3. SAN SLAMAT S.H, M.H, Umur 48 Tahun, bertempat tinggal di Jl. Baru Masawoy Ling IAIN RT 003/RW 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku (Sekretaris). 4. DENNY ISMAIL PELLU, S.T, Umur 41 Tahun, bertempat tinggal di Desa Tulehu RT 001/RW Dusun Pohon Mangga Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Wakil Sekretaris). 5. NOVIAR R.M. LATUCONSIA, Umur 45 Tahun, bertempat tinggal di Jakarta Taman Seayan Nomor 6 RT 005/RW 015 Kelurahan Pondok Indah Pucung Kecamatan Pook Are Tangerang Selatan (Bedahara). 6. ABAS TUASAMU, S.E, Umur 54 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Kramat Desa Tulehu,Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Wakil Bendahara). Dalam kapasitas sebagai Pengurus Yayasan Pendidika Darusalam Maluku beralamat di Jalan Raya Tulehu, Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan merujuk Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia omo r 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahu 2001 tentang Yayasan dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Dr. Hi. Z.A.R. RUMALEA, S.H, M.H, ALEXIUS ANAKTOTOTY, S.H, MH, YERRY SOLISSA, S.H, GAZALI RAHMA, S.Hi, M.H, HEDRA MUSAID, Shi, M.H, UDIN SAREMA, SHi, Advokat dari Kantor Advokat Dr. Hi. Z.A.R RUMALEAN, S.H, M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Kebun Cengkih o. 38 A. Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/ADV.ZARR/SKH/Um/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Register Nomor 898/2017, tanggal 06 Nopember 2017 (terlampir) selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ; L a w a n 1. Pengurus Yayasan Darusalam Maluku, beralamat di Jalan Raya Wara, Kecamatan Sirimua Kota Ambon. 2. Notaris ROSDIANA ELY, S.H, beralamat di Kompleks Mesjid Raya Al Fatah (Gedung Ashari Lantai 2 Jalan Sultan Babullah Nomor 52 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberi Kuasa kepada MUNIR KAIT|ROTI, SH,MH, 2. ANDRI PADANG PUTUN, SH, 3. ALI RUMAU, SH, ketiganya adalah Advokat & Penasihat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH,MH & ASSICIATES beralamat di Gedung Asari Lt.1 Kompleks Masjis Raya Al Fatah Jl. Sultan Babullah-Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus No: 02/ADV.MK/SKK/I/2018 tanggal 12 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 97/2018 tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II. 3. KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA Cq. KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA Wilayah XII, beralamat di Jalan Korpertis Karang Panjag Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Pengurus Yayasan Darusalam Maluku, beralamat di Jalan Raya Wara, Kecamatan Sirimua Kota Ambon dan KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA Cq. KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA Wilayah XII, beralamat di Jalan Korpertis Karang Panjag Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada FAHRI BACHMID, S.H, M.H, M. TAHA LATAR, S.H, M.H, JACOBIS SIAHAYA, S.H, SARCHY SAPURY, S.H, ROSA TURSINA NUKUHEHE, S.Hi dan AZWAR PATTY, S.H adalah Para Advokad – Pengacara – Konsultan Hukum-Pembela Umum, pada Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FACHMID, S.H, M.H & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan. A.M Sangaji No. 36 Kota Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor A.01-PDT/SKK/FB & A/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 93/2018 tanggal 30 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, Tergugat III. 4. KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jala Jenderal Sudirma Pintu Satu Senayan di Jakarta 10270, Telepon (021)7946100 (HUNTING) Laman Dikti Kemedikbud go.id, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Ani Nurdiani Azizah, SH, M.Si, 2. Plaris Siregar, SH, MH, 3. Rina Wirachmawati, SH, 4. Robertus Ulu Wardana, SH,LL.M, 5. Reno. Ghanes Satia, SH, 6. Didit Junaidi, SH, 7. Yasirman Hassan, SH, MH, 8. Erlin Triartha Yuliana, SH, 9. Fadhy Setiadi, SH, 10. Paramita Indiyanti, SH, M.Kn, 11. Stivenly Sumual, SH semuanya adalah pegawai pada kementerian Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di gedung D Lantai 9 Kompleks Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270. sesuai Surat Kuasa Khusus No. 402/A4.2/HK/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 94/2018 tanggal 30 Januari 2018, dan selanjutnya sebagai Tergugat IV.
215 — 54
  • denganmempertimbangkan: 1) dokumen serta keterangan terkait yang berhasildikumpulkan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT ; dan 2) tinjauan lapanganyang dilakukan oleh jajaran TERGUGAT IV.Adapun hasil kajian tersebut, dapat TERGUGAT IV rangkum secara singkatsebagai berikut:a. bahwa telah terjadi konflik mengenai pengelolaan UniversitasDarussalam Ambon, antara Yayasan Darussalam Maluku denganYayasan Pendidikan Darussalam Maluku, yang menyebabkan prosesHalaman 62 dari 145 Hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Ambpembelajaran terpecah
    Bahwa telah terjadi konflik mengenai pengelolaan Universitas DarusalamAmbon antara Yayasan Darusalam Maluku dengan Yayasan PendidikanDarusalam Maluku yang menyebabkan proses pembelajaran terpecah menjadidua kampus dengan masingmasing kampus memiliki Rektor.. Bahwa legalitas izin penyelenggaraan Universitas Darusalam Ambon adalahberdasarkan Kepmendikbud Nomor 0794/O0/1987 tentang Status terdaftar untukUniversitas Darusalam Ambon di Ambon.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 20-12-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 05-01-2022
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 104/PDT/2021/PT TJK
Tanggal 5 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat : SUWARIS
Terbanding/Penggugat : BONNY PANGESTU
Terbanding/Turut Tergugat I : TILANO
Terbanding/Turut Tergugat II : ALWI SUSANTO
Terbanding/Turut Tergugat III : ALI WONGSO
Terbanding/Turut Tergugat IV : WIJAYA
Terbanding/Turut Tergugat V : SRI YUNI
Terbanding/Turut Tergugat VI : SRI SENTO
Terbanding/Turut Tergugat VII : VIDI SUSANTO
Terbanding/Turut Tergugat VIII : VINI SUSANTO
170 — 137
  • Februari 2005 yang dikuatkanoleh Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor33/Pdt/2005/PT.TK yang diputus pada tanggal 13 Desember 2005 dandikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : nomor :528K/Pdt/2007 yang diputus pada tanggal 15 Mei 2008 dan dikuatkan lagidengan Putusan Penijauan Kembali Nomor : 56PK/Pdt/2012 yang diputuspada tanggal 21 Mei 2012, dan dalam gugatan tersebut di menangkanoleh Kepala Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, KabupatenMesuji, yang desa Brabasan saat ini terpecah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Februari 2015 — Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, M.M.
248 — 977 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 336 K/Pid.Sus/201462.63.64.1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 27122007 sebesarRp250.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telahdisetor kepadaTerdakwa Rp250.000.000,005 (lima) Bukti tanda tangan kuitansi.Bukti surat ini menerangkan : Bukti Kuitansi nominal pembayaran terpecah pecahke dalam bentuk 5 (lima) lembar Kuitansi pembayaranyang tidak lazim sebagaimana mestinya; Bukti Kuitansi tidak ada tanggal; Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuanTerdakwa.
    Ill Sekdakab Inhu);(satu) lembar Surat Bon tanggal 16012006 sebesarRp300.000.000,00 atas perintah Terdakwa :Disetor kepada terdakwa Rp 240.000.000,00 6 (enam)lbr Bukti tanda tangan KuitansiDisetor kepada Alex sebesar Rp 49.250.000,00 untukpembuatan baliho dan kalenderBukti surat ini menerangkan :1Bukti Kuitansi nominal pembayaran terpecah pecahke dalam bentuk6 (enam) lembar Kuitansipembayaran yang tidak lazim sebagaimana mestinyasebagai berikut :* Nominal Rp 25.000.000,001 (satu) lembar Kuitansi;
    M.Si. dan Sulaiman(Bendahara Pengeluaran);1 (satu) lembar Surat Bon tanggai 22072008 sebesarRp50.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telahdisetor kepada Terdakwa Rp50.000.000,002 (dua) Bukti tanda tangan Kuitansi.Bukti surat ini menerangkan :Kondisi Fisik Bukti Surat hanya Bukti Kuitansi nominalpembayaran terpecah pecah ke dalam bentuk 2(dua) lembar Kuitansi pembayaran yang tidak lazimsebagaimana mestinya dengan Nominal masing masing sebesar Rp25.000.000,00Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuanTerdakwa.Bukti