Ditemukan 1655 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : carai capao capri capa cerai capah capaik camai cabai
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 05-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Yanyan Andriaman K, SH
49 — 22
  • Time Schedule pekerjaan akan selalu dipergunakandalam melakukan evaluasi capai perkerjaan, seperi bahan evaluasi ketika terjadideviasi waktu rencana dengan realisasi, atau ketika terjadi kontrak kritis.Penyimpangan waktu jadi bahan untuk melakukan tindakan bagi PPK kepadaPenyedia, serta jadi bahan perbaikan yang harus dilakukan oleh penyedia.Perubahan Time Schedule pekerjaan yang telah disusun oleh penyedia di dalamkontrak dilakukan berdasarkan pembahasan bersama dengan PPK atauperwakilan PPK.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 19-04-2022 — Putus : 31-08-2022 — Upload : 14-12-2022
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr
Tanggal 31 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
MOSEZS SAHAT REGUNA, S.H.
Terdakwa:
SALMAN Bin BAHARUDDIN
122 — 14
  • Edisi 16 Mei 2018
  • 1 (satu) bundel Pembayaran Media Internet Kalamanthana Perihal " Dengan Dua Alat ini, KPU PPU Pastikan Surat Suara tak Bisa dipalsukan
  • 1 (satu) bundel Pembayaran Media Internet Kalamanthana Perihal " Surat Suara Pilkada Mulai di Cetak di Kudus
  • 1 (satu) bundel Pembayaran Media Internet Kalamanthana Perihal " DPT Kabupaten PPU Capai 118.579 Pemilih
  • 1 (satu) bundel Pembayaran Media Internet Kalamanthana Perihal " Kotak dan Bilik Suara Lama Akan
    Rahmad Fadli
  • 1 (satu) bundel Pembayaran Media Klik Penajam Perihal Jumlah DPT Kabupaten PPU Capai 118.579 Pemilih Tanggal Inv : 30 Mei 2018. An. Rahmad Fadli
  • 1 (satu) bundel Pembayaran Media Klik Penajam Perihal APK Rusak atau Hilang Tanggung Jawab Paslon, Penggantian Wajib Lapor ke KPU Tanggal Inv : 30 Mei 2018. An.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 16 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Dedet Darmadi, SH
2.Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
DEDI ALKANA, S.T BIN. MA. ABAH
132 — 46
  • Meneliti dan menilai kewajaran program kegiatan dengan hasil kenerjayang akan di capai dengan berakhirnya tahun anggarane. Meneliti satuan Kegiatan dengan standar belanja yang sudah ditetapkandalam belanja langsung dan tidak langsung pada RKA SKPKf.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto
Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
88 — 14
  • Kerjaan lainlain, tidak ada didokumentasikan namun pekerjaan tersebutdikerjakan seluruhnya.Bahwa Kontrak pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara(Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, Jalan Akses Dan Jaringan Air Bersih)TA 2011 di Amandemen;Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pencairan termint 65 % tersebut, volumepekerjaan yang di capai masih dibawah volume yang tercantum didalam kontrak.Bahwa setelah Terdakwa menerima pencairan termint tersebut, RITO NASIBUmelakukan pengecekan dilapangan
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1175 — 861
  • Pengoperan Hak AtasTanah yang merupakan Akta Notaris dan gugatan pembatalan SertipikatKepemilikan Hak Atas Tanah yang merupakan gugatan Tata Usaha Negara(TUN).Bahwa berdasarkan hal tersebut sungguh telah menjadikan gugatanPENGGUGAT tidak menentu arah yang secara nyatanyata telahmengakibatkan kekaburan dalam gugatan PENGGUGAT, sehingga timbulHalaman 88 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpkpertanyaan bagi TERGUGAT , TERGUGAT IV dan TERGUGAT VIII,sebenarnya apa yang PENGGUGAT ingin capai
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-02-2024 — Putus : 14-05-2024 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr
Tanggal 14 Mei 2024 — Penuntut Umum:
PRIANDI FIRDAUS
Terdakwa:
ROUNALD ROMIEZA, S.STP.,M.Si Alias RONAL
54 — 0
  • SARMAN SYAHRONI, ST pada tanggal 31 Desember 2019 Berikut 1 (satu) lembar rincian pembelian sejumlah Rp. 593.750,-
  • 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Kas Nomor: 02847-B02 pembayaran pengadaan untuk kegiatan penyusunan laporan capai kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD pada secretariat DPRD Kab. Rokan Hilir, TA 2019 sebanyak Rp. 593.750,- yang di setujui tanda tangani oleh sdr H.
  • 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Kas Nomor: 02848-B02 pembayaran pengadaan untuk kegiatan penyusunan laporan capai kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD pada secretariat DPRD Kab. Rokan Hilir, TA 2019 sebanyak Rp. 543.750,- yang di setujui tanda tangani oleh sdr H. SARMAN SYAHRONI, ST, bendahara pengeluaran sdr INDRA SYAPUTRA, sdr HAMZAH, SE selaku PPTK dan tanda tangan yang menerima TIO Foto Copy pada tanggal 09 bulan Desember tahun 2019.
  • 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Kas Nomor: 02846-B02 pembayaran pengadaan untuk kegiatan penyusunan laporan capai kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD pada secretariat DPRD Kab. Rokan Hilir, TA 2019 sebanyak Rp. 4.900.000,- yang di setujui tanda tangani oleh sdr H. SARMAN SYAHRONI, ST, bendahara pengeluaran sdr INDRA SYAPUTRA, sdr HAMZAH, SE selaku PPTK dan tanda tangan yang menerima TIO Foto Copy pada tanggal 09 bulan Desember tahun 2019.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-02-2024 — Putus : 14-05-2024 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr
Tanggal 14 Mei 2024 — Penuntut Umum:
PRIANDI FIRDAUS
Terdakwa:
INDRA SYAHPUTRA Alias INDRA Bin PUADDIN
50 — 0
  • SARMAN SYAHRONI, ST pada tanggal 31 Desember 2019 Berikut 1 (satu) lembar rincian pembelian sejumlah Rp. 593.750,-
  • 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Kas Nomor: 02847-B02 pembayaran pengadaan untuk kegiatan penyusunan laporan capai kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD pada secretariat DPRD Kab. Rokan Hilir, TA 2019 sebanyak Rp. 593.750,- yang di setujui tanda tangani oleh sdr H.
  • 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Kas Nomor: 02848-B02 pembayaran pengadaan untuk kegiatan penyusunan laporan capai kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD pada secretariat DPRD Kab. Rokan Hilir, TA 2019 sebanyak Rp. 543.750,- yang di setujui tanda tangani oleh sdr H. SARMAN SYAHRONI, ST, bendahara pengeluaran sdr INDRA SYAPUTRA, sdr HAMZAH, SE selaku PPTK dan tanda tangan yang menerima TIO Foto Copy pada tanggal 09 bulan Desember tahun 2019.
  • 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Kas Nomor: 02846-B02 pembayaran pengadaan untuk kegiatan penyusunan laporan capai kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD pada secretariat DPRD Kab. Rokan Hilir, TA 2019 sebanyak Rp. 4.900.000,- yang di setujui tanda tangani oleh sdr H. SARMAN SYAHRONI, ST, bendahara pengeluaran sdr INDRA SYAPUTRA, sdr HAMZAH, SE selaku PPTK dan tanda tangan yang menerima TIO Foto Copy pada tanggal 09 bulan Desember tahun 2019.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
655 — 441
  • Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun bukuyang lalu serta hasil yang telah di capai.4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
262 — 94
  • tangan Presiden, Presidenkemudian mendelegasikan kepada Menteri Keuangan dalam rangkakewenangan fiskal kemudian juga di delegasikan kepada Menteri sertakepada Kepala Daerah artinya Presiden tidak lagi bertanggung jawabpenuh.Diskresi adalah keleluasan bertindak dari pejabat Negara dalammenghadapi tindakan administrasi, diskresi ada 2 (dua) yaitu diskresibebas dan diskresi terikat.Menurut Utrecht, diskresi selalu menjadi patokan recht mateg, diskresidilaksanakan dilihat dari tujuan yang ingin di capai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
258 — 126
  • tangan Presiden, Presidenkemudian mendelegasikan kepada Menteri Keuangan dalam rangkakewenangan fiskal kemudian juga di delegasikan kepada Menteri sertakepada Kepala Daerah artinya Presiden tidak lagi bertanggung jawabpenuh.Diskresi adalah keleluasan bertindak dari pejabat Negara dalammenghadapi tindakan administrasi, diskresi ada 2 (dua) yaitu diskresibebas dan diskresi terikat.Menurut Utrecht, diskresi selalu menjadi patokan recht mateg, diskresidilaksanakan dilihat dari tujuan yang ingin di capai