dasarnyamenimbulkan kerugian keuangan negara, dan juga dalam UndangUndangPerbankan, jadi tidak selamanya tindak pidana yang merugikan keuangannegara adalah tindak pidana korupsi;Bahwa kita harus melihat pada pasal yang di sangkakan dan konstruksi yangakan dijerat terhadap terdakwa karena perbuatan seorang pejabat administrasibisa dilihat dari sisi administrasi dan bisa dari sisi pidana, artinya jika kita inginmengkaitkan terhadap UndangUndang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsiyang intinya menunjukan adanya suatu Suap

dalam konteks tindak pidana korupsi memo untukmempermudah suatu pengurusan bukan merupakan suatu tindak pidanakorupsi selama pemberi memo tidak pernah menerima dan meminta imbalanapapun, karena inti dari kesengajaan adalah weten and wellen untuk itu adayang namanya dolus malus (niat jahat).Bahwa jika kita melihat dari 30 perbuatan yang dikualifikasikan sebagai TindakPidana Korupsi itu bisa disaring menjadi 7 jenis perbuatan, dan dari 7 jenisperbuatan itu diambil jadi 1 (satu) yang intinya adalah suap

juta rupiah)subsidiair 1 (Satu) bulan kurungan.Bahwa , atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidakkeberatan6.Saksi BENNY JOESOEF di bawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa , saksi kenal dengan Terdakwa pada saat persidanganperkara Bansos di Pengadilan Negeri Bandung dan saksimerupakan salah satu anggota Tim Penasihat Hukum ketujuhTerdakwa perkara Bansos;Bahwa , sepengetahuan saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada keterkaitan dengan perkara suap

Patut diduga( bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untukmempengaruhi putusan perkara yang diserahkankepadanya untuk diadili ) ;Menimbang , bahwa katakata padahal diketahui ataupatut diduga dalam rumiusan tersebut di atas dimaksudkan untukmemberikan gambaran tentang sikap bathin si hakim ketika hendakmenerima hadiah atau janji yang disodorkan kepadanya ;Menimbang , bahwa dari rumusan tersebut dapat dipahamibahwa ada 2 (dua) kesalahan Hakim dalam menerima suap berupahadiah atau janji, yang satu

Kalausudah diputus maka pemberian suap tidak berpengaruh lagiterhadap putusan, karena putusannya sudah dijatuhkan. Oleh379karena itu syarat untuk mempengaruhi putusan adalahpemberian tersebut harus dilakukan sebelum perkaradiputuskan.e Kedua , diketahui atau patut diduga oleh hakim bahwa sipemberi ada hubungan dan kepentingan terhadap perkarayang sedang ditangani dan hendak diputus oleh hakimtersebut.

/PT MDN2010 merupakan pembayaran dana taktis senilai RD500.000,00 untuk urusan PTTS yang diwakili saksi Memet Soilangon Siregar dengan terdakwa.Menimbang bahwa tindakan terdakwa melakukan penyimpangan berupapembiayaan pada Fasilitas dan Fasilitas Il kepada saksi Memet SoilangonSiregar di PT TS tidak sekedar berkaitan dengan prosedur yang tidak dipenuhiakan tetapi prosedur itu sengaja disimpangi dengan melakukan perbuatanmelawan hukum lainnya dimana Majelis Hakim Tinggi meyakini terdakwamenerima suap

TanjungSiram Nomor: 11/5793/089 Tanggal 7 September 2009;Menimbang, bahwa terbukti pula sebelum dan sesudahfasilitaspembiayaan disetujui dan diberikan, Terdakwa DANNY SURYA SATRYAmenerima gratifikasi dan suap berupa uang dan barang dari saksi MEMETSOILANGON SIREGAR selaku Direktur PT Tanjung Siram sehingga meskipunsaksi MEMET SOILANGON SIREGAR tidak layak dan tidak memenuhi syaratuntuk mendapatkan fasilitas pembiayaan namun Terdakwa tetap menyetujuinyabahkan hingga pembiayaan seluruhnya diberikan

BILLY SINDORO saksi tidak mengenalnya.Dengan para BILLY SINDORO yang saksi kenal, saksi tidak memiliki hubungankeluarga.Saksi merupakan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi sejaktahun 2017.Saksi dihadapkan di persidangan karena terkait kasus suap Meikarta.Saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan jabatan saksi selaku KabidPenataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.Saksi pernah menyetor uang kepada Bupati Kabupaten Bekasi NENENGHASANAH YASIN yang asal uang tersebut adalah dari PT.

SITOHANG , BILLYSINDORO, FITRADJAJA PURNAMA dan TOTO BARTOLOMEUS;Bahwa pertemuan antara BILLY SINDORO dan HENRY JASMEN PP.SITOHANG selain di IKG juga pernah di laksanakan Maxbox Lippo Cikarang;Bahwa benar ada pertemuan di lantai 36 RS Siloam Karawaci;Bahwa saksi mengetahui BILLY SINDORO, FITRADJAJA PURNAMA,HENDRY JASMEN dan Terdakwa diajukan sebagai BILLY SINDORO dipersidangan adalah terkait dengan suap untuk perijinan pembangunanapartemen Meikarta;Bahwa HENRY JASMEN P.

hanya formalitas saja;Bahwa ketika bertemu dengan FITRADJAJA PURNAMA di Surabaya, saksitidak membahas tentang perijinan Meikarta;Bahwa NENENG HASANAH YASIN tidak pernah menagih kekurangan IMBkepada BILLY SINDORO;Bahwa Lippo Group bukan badan merupakan badan hukum atau entitashukum;Bahwa hubungan saksi dengan Meikarta adalah karena semua orang lippoharus mempromosikan Meikarta;Bahwa saksi tidak merasa menyesali perbuatan karena apa yang didakwakantidak sesuai;saksi pernah dihukum terkait pemberian suap

LIPPO CIKARANG melaluitransfer ke rekening Pemerintah Kabupaten Bekasi sedangkan pemberian uangyang tidak resmi (Suap) kepada pihak Pemkab Bekasi, Pemprov Jawa Baratdan Bupati Bekasi terlebuh dahulu disampaikan oleh FITRADJAJA PURNAMAdan HENRY JASMEN kepada CHRISTOPHER JOSEPH MAILOOL untukmendapatkan persetujuan dari BILLY SINDORO.

PARLAGUTAN NASUTION setiap hari koordinasi dengansaksi, selanjutnya saksi mengantarkan para Terdakwa ke rumah pakJUBER untuk mencari cara mengembalikan uang yang telah paraTerdakwa terima; Bahwa pada saat sidang Terdakwa ZUMI ZOLA, kasus suap APBD TA.2017 belum naik penyidikan namun begitu sidang beberapa kali, terungkapsuap APBD TA. 2017, saksi juga menerima uang dari Terdakwa CEKMANuntuk APBD TA. 2018; Bahwa Terdakwa CEKMAN kan duluan di BAP oleh Penyidik KPK barukemudian saksi, pada waktu itu

Untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindakpidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 419 angka 1 KUHP, cukuplahkiranya jika pegawai negeri itu telah menerima pemberian atau janji denganpengetahuan bahwa pemberian atau janji itu telah diberikan kepadanya, yakniagar ia melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu didalam menjalankantugas jabatannya, yang sifatnya bertentangan dengan kewajibannya.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan UndangUndang RI Nomor11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Sebagai contoh dalam perkara penyuapan, harta yang diterimapenerima suap pada dasarnya adalah hasil korupsi. Harta tersebut padaprinsipnya haruslah dirampas menjadi milik Negara. Namun sangatmungkin harta tersebut sudah tidak berada di tangan Terdakwa baik seluruhnyamaupun sebagian sehingga tidak dapat dikenakan penyitaan pada saatpenyidikan dan perampasan.

Dalam kasuskasus seperti itu, untuk menghindariTerdakwa menikmati hasil korupsi tersebut dikemudian hari, maka atas selisihharta hasil korupsi (uang suap) yang belum dikenakan perampasan dapatdikenakan uang pengganti.Halaman 452 dari 506 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2020/PN.JmbMenimbang, bahwa terkait dengan besaran uang penggati pada Pasal 1Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan Dalam halmenentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsiadalah sebanyakbanyaknya

MaretMenimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwaternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syaratsyaratyang ditentukan oleh Undangundang, maka permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima ;Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum berisi keberatansebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menguraikan unsurkepada Hakim karena tidak mempertimbangkan peranan Syamsir Yusfansebagai pelaku peserta yang menerima suap

;Bahwa keterangan dari NENGAH SUMADANA dan ANTON MAWARDItersebut barang berupa alat telekomunikasi/handphone yang berasal54dari lJuar negeri (Singapura) ke Indonesia melalui BandaraInternasional Lombok (BIL) milik saksi tanpa dilengkapi dokumen yangsah dapat masuk dengan tanpa dilakukan pemeriksaan denganmemberikan imbalan berupa uang (suap) dari saksi kepada merekatidak benar;Bahwa keterangan dari NENGAH SUMARDANA, I MADE ARI KUSUMABAYU dan SUPRIYANTO bahwa saksi rutin membawa barang berupaalat

Bahwa atasmoney politic tersebut, saksi Surono sebagai Ketua Panitia pilkades dan saksiSaeful Anwar sebagai Ketua BPD Desa Pantai Mekar tidak mengetahui adanyamoney politic dari salah satu calon kades (vide Berita Acara Persidangantanggal 19 Maret 2019);Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat mengenai adanya money politic dalam penyelenggaran pilkades Pantai Mekar, Para Penggugat atasnama Nisan Sanjaya telah melaporkan kejadian yaitu memberikan suap dalamrangka pemilihan Pasal 149 KUHP yang diduga

lector; S3 Hukum pidana diUniversitas Hasanudin Makasar ;Bahwa saksi menjelaskan sebenarnya mengenai faktanya sendiri saksitidak tahu ;yakni :83Bahwa perbuatan korupsi sebenarnya diatur berdasarkan UndangUndangPemberantasan tindak pidana Korupsi yang kita tahu ada UU No. 31 Tahun1999 dan ada UU No. 20 Tahun 2001 disini yang diatur di dalam ketentuanUndangundang tindak pidana korupsi antara lain yang sering digunakanPasal 2 ayat 1 menyangkut memperkaya diri, Pasal 3 kemudian adaketentuan mengenai suap

Nomor 132 PK/Pid.Sus/2018Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) suncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP dan Tindak Pidana Gratifikasi yang dianggap sebagai suap kepadaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana Pasal 12 Bjuncto Pasal 12C UndangUndang Nomor

mengenai sanksi denda; Bahwa berkaitan dengan peraturan tentang pengadaan,LKPP Bahwa Ahli diminta oleh LKPP untuk menyusun RUU Pengadaan Barang/ Jasa,karena selama ini dalam Keppres 80 Tahun 2003 dan Keppres 54 Tahun 2010 di dalamnya75tidak ada sanksi pidana dan tidak boleh dijatuhkan sanksi pidana tapi hanya dimungkinkandijatuhkan denda atau sanksi administrasi;Bahwa kalau dalam penggunaan anggaran sesuai dengan pagu, pekerjaannya tidak ada markup, tidak ada persengkongkolan dalam tender, tidak ada suap

Ahli berpendapat kerugian perusahaan dapat menjadi TIndak Pidanaapabila ada Tindak Pidananya, misalnya pemalsuan, suap dan kickback.323Ahli berpendapat doktrin bussines judgment rules berlaku apabiladireksi tindakannya sesuai anggaran dasar, sudah berhatihatdansesuai prosedur akan tetapi bila ada tindakan pemalsuan, kick backdan lainlain maka masuk ranah Tindak PidanaMenimbang, bahwa selain saksisaksi dan ahli Penuntut Umum jugatelah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menuruthukum

Dalam hal adanya penyalahgunaan wewenang,suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai TPK jika berimplikasiterhadap kerugian Negara (kecuali suap, gratifikasi dan pemerasan) jika pelakudiuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani dan perbuatantersebut merupakan tindakan tercela.

Putusan Nomor : 25/Pid.SusTPK/2020/PN PbrUnsur perbuatan korupsi suap Pasal 12 huruf b ialah menerima, objek tindak pidananyaialah hadiah. Pada huruf b Pasal 12 ini perbuataannya hanya menerima hadiah tidakmenerima janji ;(linat buku Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, karangan Drs.Adami Chazawi, S.H Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, Edisi Pertama, CetakanKedua, 2005, hal. 171, hal.198, 199) ;Perbuatan menerima merupakan perbuatan aktif.

Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)dibebankan kepada Terdakwa.Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 1 Pebruari 2019 yang pada pokoknya, menyatakan bahwa apa yangdidakwakan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telahterbukti, namun perbuatan terdakwa tidak terlepas dari adanya kontribusi ParaHalaman 2 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN AmbPetugas Kantor Pelayanan Pajak Ambon yang mempengaruhi tindakanterdakwa untuk melakukan suap

Terhadap delik suap tidak ada kerugian negara,sehingga tidak ada penghukuman uang pengganti. Pidana tambahan berupauang pengganti khusus hanya berlaku bagi delik yang tersebut pada Pasal 2dan Pasal 3 undangundang tindak pidana korupsi.;Menimbang, bahwa Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatukorporasi lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentangbertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsidilakukan.

Jika PPKmengetahui adanya penyimpangan dan PPK punya kewenangan untukmengendalikan agar penyimpangan dihentikan namun tetap membiarkandan/atau terlibat, maka PPK dapat dimintai pertanggungjawaban ataskewenangan yang dimiliki.Bahwa terkait apakah PPK dapat dituntut pertanggungjawabannyasecara pidana, maka terlebih dahulu perlu diperkuat pembuktian apakahtindakan yang dilakukan telah memenuhi unsur pidana, sepertiperbuatan fiktif, rekayasa negatif, terima suap/gratifikasi dalam prosespengadaan barang

;Bahwa pertimbangan judex facti dalam perkara Tubagus Chaeri Wardana Nomor: 48/PID/TPK/2014/PT.DKI pada hal. 6263, menyatakan :"Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam perkara ini, di manaTerdakwalah yang menyediakan dana atau disebut sebagai penyandang danadalam pemberian suap kepada Sdr.

Sebaliknyaorang yang memberi suap atau hadiah kepada penyelengara Negaradapat dikatagorikan sebagai pelaku.Halaman 59 dari 111 Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.TPK/2020/PN BglBahwa warga yang terpaksa memberikan uang atau membayarsejumlah tertentu kepada Kepala Desa SUHARDIMAN atas paksaandari Kades bukanlah pelaku tetapi korban.

oleh atas nama PT Lepen.Bahwa PT Lepen pernah mengirim contoh tanda tangan dancap.Bahwa desain yang dipakai dalam proyek pemasangan IPA dikecamatan Juai adalah desain PT Lepen kencana Utama.Keterangan ahli MISPANSYAH, SH.MH Bin ABDUL MUISBahwa keahlian ahli dalam bidang hukum pidana.Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsiberdasarkan Undang Undang No. 31 tahun 1999 adalah :Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukumatau menerima suap