Ditemukan 1744 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : wenangâ wenang winangan winangun wilangan winongan winangon wejangan wedangan
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 07-11-2012 — Putus : 21-01-2013 — Upload : 06-03-2013
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 50-K/PM.III-14/AD/XI/2012
Tanggal 21 Januari 2013 — Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata
101 — 29
  • Bahwa pada hakekatnya tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa adalah kesewenang wenangan Terdakwa sebagaianggota militer dengan jabatan Perwira Polisi Militer telahmenyalahgunakan wewenang untuk mempengaruhi bawahannyaagar mengikuti keinginannya , hal ini tentunya tidak pantasdilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Perwira Polisi Militersebagai penegak Hukum yang seharusnya sebagai contoh dantauladan bagi masyarakat.Menimbang :MenimbangMenimbangMenimbangMenimbang3.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 13-08-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Son
Tanggal 29 Agustus 2018 — Pemohon:
Ny. Hanna Engge Magrith Mayor
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resort Sorong
65 — 19
  • Apalagi, tindakan PEMOHON dengansengaja menyimpan dokumen negara yang bukan milik pribadi PEMOHONsesungguhnya merupakan perbuatan PEMOHON yang tidak dibenarkan ataumenyalahi aturan hukum, terlepas dari ada atau tidak adanya serah terimaJabatan seperti yang didalikan PEMOHON a quo;Bahwa dalil posita PEMOHON a quo pada angka romawi II huruf E dan Fberkaitan dengan "Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakanTindakan Kesewenang wenangan dan bertentangan Asas KepastianHukum dan Penyitaan yang salah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 09-11-2016 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 14 Juni 2017 — Dr. BARON HARUM (RAYMOND) S ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, dkk
156 — 69
  • Seharusnya, dalam haliniseharusnya Para Tergugat menunggu adanya keputusanlembaga peradilan berwenang terkait dengan permasalahantanah Hak Guna Bangunan No. 742/ Kebon Melati atas namaHenny Teguh;5) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan; Penjelasan Pasal10 ayat (1) huruf e Undangundang No. 30 Tahun 2014menjelaskanasas tidak menyalahgunakan ke wenangan adalahasas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau PejabatPemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untukkepentingan pribadi atau kepentingan yang
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 04-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 Oktober 2019 — Pemohon:
SUTEJA SETIAWAN
Termohon:
BEA DAN CUKAI
208 — 118
  • LK05/KPU.01/BD.0907/IMP/2019, tanggal 11 September 2019 jo SPTPO7/KPU.01/2019 tanggal 11 September 2019 dan SPTP08/KPU.01/2019, tanggal 12 September 2019, merupakan tindakankesewenang wenangan dari Termohon;B.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 28-03-2018 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 144/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 28 Maret 2018 — * Perdata - KARVAN W. MOGALANA X ENDAH Binti H. TOHIR, Dkk
91 — 54
  • bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut paraPenggugat telah menanggapi sebagaimana tersebut dalam repliknya demikianpula para Tergugat atas replik para Penggugat telah menangggapiHalaman 46 dari 78 PUTUSAN No. 144/Pdt.G/2017/PN CbiForm01/SOP/15.4/2017sebagaimana tersebut dalam Dupliknya, reflik dan Duplik tersebut semuanyasecara lengkap termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Hukum Tergu gatVil telah mengajukan Eksepsi mengenai ketidak wenangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/TUN/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk VS Ir. INDAR ATMANTO, DKK
348 — 226 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang tidak berwenang(bevoegdheidsgebreken), dimana ketidak wenangan ini berupa : BPKP tidak berwenang melakukan audit kerugian negara,dimana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf u Kepres 31Tahun 1983 tentang Pembentukan BPKP telah dicabut denganKepres No. 42 Tahun 2001; Halaman 46 dari 172 halaman.
    Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang tidak berwenang(bevoegdheidsgebreken), dimana ketidak wenangan ini berupa : BPKP tidak berwenang melakukan audit kerugian negara,dimana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf u Kepres 31Tahun 1983 tentang Pembentukan BPKP telah dicabut denganKepres No. 42 Tahun 2001; BPKP hanya memperoleh kewenangan melakukan auditinvestigatif berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 yang hanyamerupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintahdalam kaitannya dengan pengawasan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 04-11-2010 — Putus : 19-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 38/G/2010/PTUN-SMD
Tanggal 19 April 2011 — -PT. SAWIT MURNI SEJAHTERA -BUPATI KUTAI BARAT
96 — 47
  • Bertentangan Dengan Asas Tertib PenyelenggaraanNegara ; eee Bahwa terbitnya Surat Keputusan TergugatNo.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 justrumemperlihatkan tindakan kesewenang wenangan Tergugat dalammenjalankan tertib penyelenggaraan negara. Sebagaimana telahdiuraikan sebelumnya, Tergugat justru menerbitkan SuratKeputusan yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan yang telahditerbitkan sebelumnya73.
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 20-11-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 143 /Pid.B/2014/PN.Nnk
Tanggal 20 Nopember 2014 — Ir. H. JAYADI RUSMAN Bin RUSMAN
74 — 50
  • Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapiseharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh MajelisHakim;Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara denganpelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat beratnya atasnama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembalikesewenang wenangan penguasa melalui proses peradilan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-06-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 K/Pid. Sus/2013
Tanggal 26 Juni 2013 — Z. IS ISKANDAR, SH. bin MOCH. ISKHAK DAN KAWAN-KAWAN
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UU No. 20 Tahun 2001);2 Wenangan Pengelolaan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD adalahMerupakan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan selaku Kepala Satuan KerjaPerangkat Daerah pada DPRD.Bahwa Judex Facti telah menvonis bersalah kepada para Pemohon Kasasi/paraPembanding/para Terdakwa yakni bersalah melakukan tindak pidana korupsi, denganpertimbangan hukum antara lain melanggar Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun2000 maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002;Bahwa dalam PP No. 105 Tahun 2000
Pengadilan PN PEMALANG Perdata
Register : 12-01-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN PEMALANG Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pml
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
1.SUDINAR
2.TASWADI
3.AGUS DIRMANTO, S.Pd.
Tergugat:
1.MUH. MUGNI
2.SULISTYOWATI
Turut Tergugat:
1.MUNIAH
2.PPATS Kecamatan Taman
3.KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PEMALANG
108 — 24
  • , mengadung perbedaan yurisdiksi lingkungan Peradilan,antara lain: Pengadilan Umum, Pengadilan Agama serta Pengadilan Tata UsahaNegara maupun perkara diatur dalam KUHPidana, dalil argumentasi yanghendak disampaikan pada posita dan petitum harus jelas perkara apa yangHalaman 16 dari 78 Putusan Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pmlhendak dimintakan putusan oleh Pengadilan sebab titik singgung perbedaandasar hukum dalam membuat surat gugatan telah diatur oleh hukum sehinggatidak menimbulkan kesewenang wenangan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 126/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
YANYAN WAHDANIMAR
Tergugat:
1.WALI KOTA BANDUNG
2.KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
163 — 106
  • Halaman 34 dari 97 Halaman Putusan Perkara No.126 /G/2018/PTUNBDGC.Bahwa Penggugat telah keliru dalam posita gugatannya mendalilkanTergugat telah dengan penuh sewenang wenangan dan cacat hukumkarena menerbitkan Objek Sengketa , hal mana Penggugatmendasarkan kepada Peraturan Menteri agraria/kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 Tentang PelimpahanKewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Pada Pasal 1 angka 12yang menyebutkan Pembatalan keputusan pemberian hak adalahpembatalan keputusan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-10-2016 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 13-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 401/Pdt.G/2016/PN Bdg ;
Tanggal 20 Juli 2017 — IMA CHIDMAWATI,DKK LAWAN SOEWARGI NATADIKARA,DKK
89 — 47
  • ., sebagaimana tersebut di atas Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II, Tergugat III dalam jawabannyamengajukan Eksepsi mengenai ketidak wenangan Pengadilan Negeri Band ung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini:Menimbang, bahwa tujuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri prosespemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, denganmenjatuhkan putusan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaara):Menimbang, bahwa untuk mengenai kewenangan mengadili
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-02-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 40/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
MAYESTIKA SATRIA MANGGALIH
Tergugat:
KEPALA DESA BAYE KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI
Tergugat II Intervensi:
SAMSUL HADI
138 — 67
  • Mendagri serta Perbup, yangberkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diwilayah Kabupaten Kediri;Halaman 55 dari 101 hal.Putusan 40/G/2018/PTUN SBYBahwa pengertian sekurang kurangnya dua orang dari nilai tertinggi adalahdiambil dari hasil verivikasi atau tes yang diadakan panitia karena yangdibutuhkan satu, maka yang diajukan adalah dua, jika yang dibutuhkan 5maka yang harus diajukan adalah 10, tidak boleh semua yang waktu tes itudiajukan, itu namanya abuse of power (kKeSewenang wenangan
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-02-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN SAMPIT Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Spt
Tanggal 23 Mei 2017 — JURIATI Melawan KOPERASI ANUGERAH BA'AMPAH
121 — 12
  • karena kesewenangwenangan atau memanfaatkan posisi lemahatau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yangdiatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih kearah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian,dan hal tersebut telah terbukti bahwa lou BARLIAN Binti LESA ditulis juga BERLIANatau LIAN LESA membuat suatu perjanjian dalam keadaan sakit serta usia yangsudah tua yakni 73 Tahun dan Penggugat karena kesewanang wenangan
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Wanprestasi
Register : 16-09-2011 — Putus : 13-04-2011 — Upload : 16-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 73 / Pdt.G / 2010 / PN.Ska
Tanggal 13 April 2011 — SUNARJO DHARMANTO VS WIMPI KURNIAWAN ATMAJA, DKK
92 — 34
  • Penggugat dibuat secara komulatif ; Gugatan Penggugat tidak cermat dan keliru ; Gugatan Penggugat tidak singkron antara judul gugatandan isi gugatan ; Gugatan Penggugat adalah bukan gugatan perbuatanmelawan hukum melainkan adalah gugatan wanprestasiantara Tergugat dengan Penggugat ;Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikaneksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII danTergugat VIII tersebut diatas, bukanlah eksepsi mengenaiketidak wenangan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 17-07-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 167/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 19 Desember 2018 — PT. SERTIFIKASI KOMPETENSI MANDIRI : MANAJER UNIT SERTIFIKASI PADA UNIT SERTIFIKASI PT. PLN (PERSERO) PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (CORPORATE UNIVERSITY),
220 — 101
  • keberatan terhadap pengertian keadaan mendesak yangdinyatakan dalam Dalil Penggugat butir VII.2, yang menyebutkan : bahwaPenggugat telah nyata nyata mengalami kerugian antara lain, tidakmendapat keuntungan, telah mengeluarkan biaya biaya yang timbul daripelelangan tersebut dan yang paling penting bahwa apabila masihdilanjutkan proses lelang dan melaksanakan pekerjaan jasa sertifikasitersebut, maka telah melegitimasi proses dan pelaksanaan pengadaanbarang dan jasa secara melawan hukum dengan kesewenang wenangan
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum Pencurian
Register : 09-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN WAINGAPU Nomor 141/PID.B/2014/PN.WGP
Tanggal 23 Februari 2015 — - MARTEN DIKI LANGI RATU Alias MARTEN
49 — 19
  • Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajibanLembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula padasaat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negaradengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akanmelahirkan kembali kesewenang wenangan penguasa melalui prosesperadilan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidanayang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 06-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Februari 2016 — Pra Peradilan - JOHANNIS VITYN, Dkk melawan KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA PUSAT
261 — 64
  • . ;14.Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon Ill, IV dan V bertindak sebagaipihak ketiga yang berkepentingan dalam rangka Penegakan Hukum yangadil bagi seluruh warga negara akibat kesewenang wenangan aparatpenegak hukum;15.Bahwa Polres Jakarta Pusat telah melakukan diskriminasi dalam menanganiLP, hal ini terbukti 23 LP warga yang dibuat sejak Januari 2014 hingga Juli2015, namun hingga saat ini belum ada 1 pun LP warga yang ditanganisebagaimana mestinya, sementara itu LP dari pihak Pengelola (PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 05-12-2008 — Putus : 02-03-2010 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 416/PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Maret 2010 — PT. METRO BATAVIA >< SABRE Inc.
496 — 198
  • Lembaga Pengadilan di Indonesia tidak berwenang untuk mengadili danmemutuskan Gugatan Penggugat : uraian lengkap tentang dasardasarmau pun alasan alasan hukum tentang ketidak wenangan secaraabsolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quoE.1.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-09-2012 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 394/PDT/G/2012/PN.BDG.,
Tanggal 5 Maret 2015 — YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM) Lawan ARIE ACHMAD, Cs
72 — 19
  • sesuai denganpenjelasan pasal pasal 3 ayat (1) Undangundang No. 37 tahun 2004 tentangKepailitan dan Pemmdaan Kewajiban Pembayaran Hutang , Majelis Hakimberpendapat bahwa Peradilan Umum in casu Pengadilan NegeriKelas.LA.Bandung secara absolut tidaklah berwenang mengadili perkara ini.Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan NegeriKelas.L.A.Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini, makapemeriksaan perkara ini harus dihentikan,Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I , tentangketidak wenangan