Nugra Karsera adalahpajak Penghasilan (PPh) wajib pajak badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22,PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2),PPh Pasal 19 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);Halaman 111 dari 163 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL Bahwa berdasarkan data Approwe, PT. Nugra Karsera telah dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 20 Desember 2006; Bahwa PT.

Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP) kewajiban perpajakan PT.CHANDRA PRIMA PERSADAadalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 15,PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 19 dan PajakPertambahan Nilai (PPN). Bahwa berdasarkan data dari aplikasi SIDJP diketahui bahwaKLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) PT.CHANDRA PRIMA PERSADAadalah 46100 yaitu Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee)atau Kontrak.

Hal tersebut dapat dilakukan olehTerbanding seperti halnya apabila terdapat data perpajakan lain sepertijasa yang terutang PPh Pasal 26, maka pasti terutang PPN PemanfaatanJasa Dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN), sehingga dalam menerbitkanSKP dengan cara verifikasi seperti penelitian SKP a quo, maka tidak harustata caranya sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Menteri KeuanganNomor : 146/PMK.03/2012 tanggal 10 September 2012, tetapi karenaHalaman 123 dari 159 halaman.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.09435/PP/M.VI/12/2006 yangtidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali, yangdiperoleh dari website Omni Sukses Utama, yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (Bukti PK18b):pahwa Terbanding menyatakan untuk pembayaran biaya royalty feekepada ABC Jepang yang oleh Terbanding didistribusikan kepada BUTIndonesia dari ABC Jepang, sehingga pengenaan pajaknya dilakukanmelalui mekanisme PPh Pasal 23 sehingga menimbulkan koreksi negatifuntuk PPh Pasal 26 atas

Status saat ini Saksi tidak tahu, namun Saksi lihatdi Sistem Informasi DJP, sejak tahun 2013 tidak lagi menyampaikan SPTMasa PPN atau tidak lapor.Kewajiban perpajakan CV BELLA USAHA MANDIRI yang terdaftar saatini pada KPP Pratama Semarang Barat adalah PPh pasal 25 dan PPhPasal 29, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 26,dan PPN.Halaman 41 dari 150 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2018/PN.Smg Bahwa Sesuai berkas yang ada, dokumen yang disampaikan ke KPPSemarang Barat saat pendaftaran CV

Rp523.649.453,00 tidak dapat dipertahankan;Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 09435/PP/M.V1/12/2006 yang tidakmempertahankan koreksi Pemohon PK, yang diperoleh dari website OmniSukses Utama, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (BuktiPK18b):pahwa Terbanding menyatakan untuk pembayaran biaya royalty feekepada ABC Jepang yang oleh Terbanding didistribusikan kepada BUTIndonesia dari ABC Jepang, sehingga pengenaan pajaknya dilakukanmelalui mekanisme PPh Pasal 23 sehingga menimbulkan koreksi negatifuntuk PPh

Pasal 26 atas objek yang sama;Bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan dalam persidangan,diketahui Terbanding tidak dapat memberikan bukti bahwa adanya BUTdari ABC Jepang karena fungsi dari kantor perwakilan ABC Jepang hanyamemberikan informasi mengenai produk yang dihasilkan oleh ABCJepang dan tidak mencari penghasilan di Indonesia;Halaman 107 dari 194 halaman Putusan Nomor 1500/B/PK/PJK/2017Cc.Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 46469/PP/M.IV/15/2013 yangdalam pertimbangan hukum yang tercantum

Membayar Pajak yang terutang; sebagai Wajib Pajak terdaftarkewajiban pajak :PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPhPasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29 sedangkansebagai Pengusaha Kena Pajak kewajiban Pajak Pertambahan Nilai;4.

TANDO JAYA adalah PPh Pasal 25, PPhPasal 29, PPh Pasal 21, PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPhPasal 19, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 serta untuk kewajibanPPN berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(SPPKP) nomor: PEM139/WPJ.23/KP.0603/2006 tanggal 05 Juli2006,menurut administrasi yang ada di KPP PRATAMA SLEMANdata pelaporan CV.

dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, sertaTata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak, yangberbunyi :(1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilanharus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelahMasa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.(5) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor palinglama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajakberakhir.(6) PPh Pasal 23 dan PPh

Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPhharus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelahMasa Pajak berakhir.(10) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hariyang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barangyang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, denganmenggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan danditandatangani oleh bendahara.(14) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan olehBendahara Pemerintah atau instansi

dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, sertaTata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak, yangberbunyi :(1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harusdisetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajakberakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.(5) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lamatanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.(6) PPh Pasal 23 dan PPh

Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harusdisetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajakberakhir.(10)PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yangsama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yangdibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakanSurat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.(14)PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh BendaharaPemerintah atau instansi

Dalam hal ini, mengingat Termohon PeninjauanKembali merupakan suatu) perusahaan Belanda yangindependen, bukan merupakan kantor cabang atau kantorperwakilan, maka Pasal 5 dari Surat Edaran Dirjen Pajak tersebutsama sekali tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini;Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang Terhormat, yangmenikmati kKeuntungan dari fasilitas P3B (in casu penguranganpajak PPh, Pasal 26 dari UU PPh, dari 20% menjadi 10%) adalahterbatas pada pihakpihak yang melakukan transaksi, knususnyapihak

Royal Industries Indonesia meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPhPasal 25/29, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat(2) ;Bahwa PT. Royal Industries Indonesia berdasarkan Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP) bergerak dalam bidang usaha MinyakGoreng, Kelapa Sawit, namun berdasarkan keterangan dari Direktur dankaryawan PT.

Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran danPelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan PenundaanPembayaran Pajak, yang berbunyi:(1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilanharus disetor paling lama tanggal 10 (Sepuluh) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh MenteriKeuangan.(5) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor palinglama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajakberakhir.(6) PPh Pasal 23 dan PPh

Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPhharus disetor paling lama tanggal 10 (Sepuluh) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir.(10) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hariyang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barangyang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, denganmenggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan danditandatangani oleh bendahara.(14) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan olehBendahara Pemerintah atau instansi

dengan tujuan untukmendapatkan fasilitas pengurangan pajak (menghindari pajakberganda) tidak melanggar ketentuan hukum dan perundangundangan Indonesia, karena selama perusahaan tersebutmemiliki status hukum yang sah (adanya akta pendirian yang sahdan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh otoritas pajaksetempat/Belanda), maka perusahaan tersebut berhak untukmenikmati fasilitas yang diberikan dalam P3B tersebut;Bahwa yang menikmati keuntungan dari faslitas P3B (in casupengurangan Pajak PPh

, Pasal 26 dari UU PPh, dari 20% menjadi10%) adalah terbatas pada pihakpihak yang melakukantransaksi, knususnya pihak perusahaan yang didirikan di NegaraBelanda ( yaitu TERMOHON KASASI /PENGGUGAT).

, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran danPelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan PenundaanPembayaran Pajak, yang berbunyi :(1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilanharus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh MenteriKeuangan.(5) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor palinglama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelan Masa Pajakberakhir.(6) PPh Pasal 23 dan PPh

Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPhharus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir.(10) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hariyang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barangyang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, denganmenggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan danditandatangani oleh bendahara.(14) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan olehBendahara Pemerintah atau instansi

pemeriksaan all taxes dibentuk Tim Pemeriksa Gabungan yangterdiri dari Seksi PPh Badan dan Seksi PPN berdasarkan Surat PerintahPemeriksaan Pajak Nomor PRIN201/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 22Juni 2005, dengan susunan Tim Pemeriksa terdiri dari:e Supervisor : Anggun Apriyanto; Ketua Tim : Sarah Lallo; Anggota Tim : Herly Isdiharsono;e Anggota : Farid Agus Mubarok;Tugastugas Tim Pemeriksa Gabungan pada pokoknya melakukanPemeriksaan Khusus untuk seluruh pajak (al/ taxes) yang meliputi PPhBadan, PPh Pasal 21, PPh

Pasal 26, PPN/PPnBM dan Kredit Pajak;Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengumpulandata pajak PT.

all taxes dibentuk Tim Pemeriksa Gabungan yangterdiri dari Seksi PPh Badan dan Seksi PPN berdasarkan Surat PerintahPemeriksaan Pajak Nomor PRIN201/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 22Juni 2005, dengan susunan Tim Pemeriksa terdiri dari:e Supervisor : Anggun Apriyanto;e Ketua Tim : Sarah Lallo;e Anggota Tim : Herly Isdiharsono;e Anggota : Farid Agus Mubarok;Tugastugas Tim Pemeriksa Gabungan pada pokoknya melakukanPemeriksaan Khusus untuk seluruh pajak (al/ taxes) yang meliputi PPhBadan, PPh Pasal 21, PPh

Pasal 26, PPN/PPnBM dan Kredit Pajak;Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengumpulandata pajak PT.

all taxes dibentuk Tim Pemeriksa Gabungan yangterdiri dari Seksi PPh Badan dan Seksi PPN berdasarkan Surat PerintahPemeriksaan Pajak Nomor : PRIN201/ WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 22 Juni2005, dengan susunan Tim Pemeriksa terdiri dari :e Supervisor : ANGGUN APRIYANTOe Ketua Tim : SARAH LALLOe Anggota Tim : HERLY ISDIHARSONOe Anggota : FARID AGUS MUBAROKTugastugas Tim Pemeriksa Gabungan pada pokoknya melakukanPemeriksaan Khusus untuk seluruh pajak (a// taxes) yang meliputi PPh Badan,PPh Pasal 21, PPh

Pasal 26, PPN/ PPnBM dan Kredit Pajak ;Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengumpulan datapajak PT.