Ditemukan 1714 data
103 — 29
Penetapan Pengadilan Negeri Blora No. 29/Pdt.P/1997/PN.Bla, Diberi tandabukti P6 ;7. Fotocopy Koran Berita Duka Kematian Ny. Gowinda, Diberi bukti P7 ;8. FotoFoto Perbaikan dan Perawatan Rumah di Jl. Imam Bonjol 84Surabaya, Diberi tanda bukti P8 ;9. Fotocopy Segala macam Pengeluaran yang digunakan untuk perbaikan danperawatan rumah serta iuran di Jalan. Imam Bonjol No. 84 Surabaya, Diberitanda bukti P9 ;10. Foto Kuburan Ny. Caroline Gowinda dan Kwik Ngo Siang, Diberi tanda buktiP10;11.
129 — 43
Perdata).Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada TERGUGATHalaman 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Blamelalui Pengadilan Negeri Ngawi dengan perkara No.17/Pdt/2015/PN.Ngw.Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan perkara No.17/Pdt/2015/PN.Ngw tanggal 12 Agustus 2015, dimana dalam suratgugatannya tersebut baik pihak Penggugat, Tergugat maupun isigugatan sama dengan perkara yang saat ini diajukan kembali olehPenggugat melalui Pengadilan Negeri Blora dengan perkara No.11/Pdt.G/2016/PN.Bla
Gugatan Nebis in IdemBahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Tergugatmelalui Pengadilan Negeri Ngawi dengan perkara No.17/Pdt/2015/PN.Ngw tanggal 12 Agustus 2015 yang baik pihak maupun isigugatan adalah sama dengan perkara yang saat Ini diajukan kembali olehPenggugat melalui Pengadilan Negeri Blora dengan perkara No.11/Pdt.G/2016/PN.Bla tanggal 15 Februari 2016, untuk selanjutnya dalamperkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Ngw tersebut, Penggugat telahmengajukan permohonan pencabutan melalui Pengadilan
56 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak ada upaya hukum lagisehingga tidak mungkin berubah dan harus menjadi patokan ;Novum ini sekaligus memenuhi Pasal 263 huruf b yang berbunyi :Adanya dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatutelah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasanputusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu denganyang lain ;Novum 2 yaitu Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 181 K/Pid.Sus/2008 (bukti PK2.a) Jo putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor :33/Pid.B/2007/PN.Bla
92 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor :33/ Pid.B / 2007 / PN.Bla., atas nama H. M. Warsit, S.Pd., SH., MM.,(NOVUM PK 3 b) ;Majelis Hakim :Ketua Majelis : Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., D.E.A ;Anggota : Made Tara, SH., ;Anggota : Prof. Dr. H. Muchsin, SH., ;Bahwa dalam perkara tersebut Terdakwa H. M. Warsit, S.Pd., SH.
274 — 253
Bahwa selain itu, yurispridensiyurispridensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia, terkait ne bis in idem, secara berulangmenegaskan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, SEMA No.3/2002, serta doktrin di atas, yakni sebagai berikut:a)Putusan Mahkamah Agung No. 1040 K/Pdt/2010 tanggal 30September 2010, yang menyatakan sebagai berikut:Bahva terlepas dari alasan kasasi, Judex Facti salahmenerapkan hukum, bahwa obyek perkara telah menjadiperkara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkaraNo.37/Pdt.G/1998/PN.Bla
68 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Pengadilan NegeriBlora Nomor : 33/Pid.B/2007/PN.Bla atas nama HM. Warsit, SPd., S.H.,M.M. (Bukti Peninjauan Kembali 3 b).Bahwa dalam perkara tersebut Terdakwa HM. Warsit, SPd, S.H., M.M. binSoekarno selaku Ketua DPRD Blora telah mengadakan rapatrapatpenyusunan rancangan dan pembahasan RAPBD yang salah satunyamenganggarkan Dana Purna Bhakti, akan tetapi dalam perkara tersebutMahkamah Agung RI jo. Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa HM.
Hanggonotomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Siswandi
111 — 28
atasdasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sahdan cacat hukum pula.4) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 510 K/Pid/1988 tanggal 28 April 1988, yang menyatakantuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.5) Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor:03 Pid/2002/PTY tertanggal 07 Maret 2002,menyatakan penuntutan yang dilakukan olehpenuntut umum tidak dapat diterima karenadidasarkan pada penyidikan yang tidak syah,yaitu melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP;6) Putusan Pengadilan Negeri Blora, No:11/Pid.B/2003/PN.Bla
71 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sekretaris Komisi dan Ketua Panitia RumahTangga DPRD Kota Surakarta Periode Tahun 19992004 sebagaimanaPasal 62 (1) Tata Tertib DPRD Kota Surakarta Tahun 19992004 masingmasing mempunyai kewenangan yang lebih strategis dalam dakwaanyang didakwakan dibanding kedudukan para Pemohon PeninjauanKembali/para Terpidana.Bahwa selain ditemukanya keadaan sebagaimana dimaksud di atasjuga ada temuan lain yakni putusan Mahkamah Agung RI No. 181K/PID.SUS/2008 jo putusan Pengadilan Negeri Blora No.33/Pid.B/2007/PN.Bla
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
melihat gambaran secara umum atau global, dengandemikian Tergugat telah ingkar janji;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlumempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwaterdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari PemohonKasasi PI BERDIKARI MANDALA PRATAMA dan membatalkan PutusanPengadilan Tinggi Semarang Nomor 405/Pdt/2012/PT SMG, tanggal 29 Januari2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor04/Pdt.G/2012/PN.Bla
91 — 15
A.10 Kota Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 021/SK.L/IAS/V/2017, tanggal 15 Mei 2017 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada hari Senin tanggal15 Mei 2017 dengan Nomor register : 82/SK/Pid/2017/PN.Bla;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 88/Pid.Sus/2017/PNBla, tanggal 4 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Bla, tanggal 4 Mei2017 tentang penetapan hari
RONY ARMES TORISIA BIN ARMAN
Termohon:
1.Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Kota Bandung
2.Kordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri sipil.
3.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
87 — 27
.; Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor11/Pid.B/2003/PN.Bla tanggal 13 Februari 2003PETITUM:Berdasarkan halhal tersebut diatas dan menunjuk Pasal 1 butir 10 jo.Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KitabUndang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan PerundangUndangan yang berkaitan dengan proses Praperadilan ini, Pemohonmemohon kepada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa danmemutus permohonan Praperadilan ini mengabulkan permohonanPemohon, dan menjatuhkan putusan sebagai
100 — 54
tersangka/terdakwa tidak terpenuhi seperti halnya penyidiktidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan,tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima;e Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 03 Pid / 2002 /PTY,tertanggal 07 Maret 2002, menyatakan penuntutan yang dilakukan olehpenuntut umum tidak dapat diterima karena didasarkan pada penyidikanyang tidak syah, yaitu melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP;e Putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor : 11 / Pid.B / 2003 /PN.Bla
DENDY LUKMAJATI
Tergugat:
SANCOKO
Turut Tergugat:
1.TITIN
2.BPN
Intervensi:
1.DAMIN
2.SITI SYAROFAH
137 — 40
Yyk;42.Bahwa Para Penggugat Intervensismempunyai hak atas tanah ObyekSengketa dalam Gugatan Pokok yaitu surat gugatan tertanggal 11 November2020 Perdata Nomor :043/Pdt.G/2020/PN.Bla.
163 — 41
Setelah memperhatikan alat alat bukti yang diajukanoleh para pihak dipersidangan.TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa pihak Penggugat berdasarkan suratgugatannya tertanggal 11 Januari 2011 yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bloratertanggal 11 Januari 2011 dengan Register Nomor02/Pdt.G/2011/PN.Bla, telah menggugat kepada Tergugatdengan dasar sebagai berikut1. Bahwa PENGGUGAT (i.c. PT.