Ditemukan 1901 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-11-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 117/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. Tanggal 8 April 2015 — Ir. Hj. JUDY KURNIASIH
65 — 18
65 — 18
; Bahwa pilihan itu ada 2 pejabat dapat mengambil bebas tapi ada pilihan; Bahwa mengenai hal tersebut merupakan anggaran bagaimana situasi secarafaktual boleh mengambil pilihan lain; Bahwa dilihat dari peristiwa tersebut harus diselesaikan dulu administrasi; Bahwa Proyek baru 80% dilaporkan 100% harus dilihat dari pemanfaatannya; Bahwa yang mengeluarkan uang itu harus mampu mempertanggung jawabkanbagaimana uang itu dikeluarkan; Bahwa akibat yang timbul adalah salah administrasi; Bahwa kalau ada suap
Putus : 10-06-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 160/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 10 Juni 2014 — Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm)
60 — 10
60 — 10
Korupsi dengan keuangan negara ada 2 pasal ;Suap menyuap ada 12 pasal ;. Penggelapan dalam jabatan ada 5 pasal ;234. Pemerasan ada 3 pasal ;5. Kecurangan perbuatan ada 6 pasal ;6. Pengadaan barang dan jasa pasal ;7.
Putus : 29-01-2014 — Upload : 22-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 29 Januari 2014 — ALI SAFIâÃÂÃÂI VS PT. HEXINDO ADIPERKASA, Tbk
73 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cara jaringan tersebut jelas tidak bisa tersentuh olehpemantauan maupun penyadapan KPK meskipun mereka para penegak hukumtersebut mendapatkan pendapatan bulanan ataupun pendapatan lain dari keanggotaangroup tersebut khususnya untuk anggota utama (yang semuanya non Jepang), danbisa jadi group jaringan tersebut lebih anti suap namun mereka mendapatkanmanfaat dalam bentuk lain maupun mendapatkan uang dari keanggotaan tersebut.Bagi kita yang hanya mementingkan diri sendiri hal ini tentunya bukanlah suatuyang
Putus : 29-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 29 April 2014 — HANDIR ;
HARIYANTO
73 — 17
73 — 17
korupsi selama jasa konstruksiada kejahatan tidak tunduk tindak pidana korupsi tidak bisa dikatakaan tindak pidanakorupsi;Bahwa batasan dari penyalahgunaan sesuaiasas legalitas dalam ranah tipikor yaitu :o Tindak pidana korupsi ada 30 jenis perbuatan dibagi 7 jenis :Korupsi yang mengakibatkan kerugian NegaraSuap menyuap ada 12 pasal;Penggelapan disektor public ada 5 pasal;Pemerasan ada 3 pasal;Perbuatan curang 6 pasalPengadaan barang dan jasa pasal;IN DW FF YNGratifikasi 1 pasal; Inti tipikor ada suap
Putus : 28-05-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 28 Mei 2015 — ENDANG SUTRIANI BINTI BADENI
KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
97 — 17
97 — 17
Saksi SURYONO PANE, SH : - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; - Bahwa saksi mengerti, diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi pelapor sehubungan dengan perkara dugaan korupsi pemberi dan penerima suap pada saat proses Pemilu Legislatif tanggal 09 april 2014 dan saksi menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kab. Pasuruan ; - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Panwaslu sejak tahun 2000 sampai dengan bulan Desember tahun 2014.
- Yang dilaporkan telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi selaku Pemberi suap adalah saksi Hj. Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo selaku Caleg nomor urut 8 dari Partai Gerindra dapil II Jatim, sedangkan yang di laporkan sebagai penerima suap adalah 13 PPK yaitu terdakwa Endang Sutriani Binti ( PPK Kec. Winongan Kab. Pasuruan) dan sdr. Moch. Tauchid (PPK Kec. Prigen Kab. Pasuruan), Sdr. Imam Taufik (PPK Kec. Purwosari Kab. Pasuruan), Akhmad Khumaedi (PPK Kec. Gempol Kab.
- Bahwa yang dilaporkan telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi selaku Pemberi suap adalah saksi Hj. Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo selaku Caleg nomor urut 8 dari Partai Gerindra dapil II Jatim, sedangkan yang di laporkan sebagai penerima suap adalah 13 PPK yaitu Sdr. Moch. Tauchid (PPK Kec. Prigen Kab. Pasuruan), sdr. Imam Taufik (PPK Kec. Purwosari Kab. Pasuruan), Akhmad Khumaedi (PPK Kec. Gempol Kab. Pasuruan), sdr. Lutfillah, (PPK Kec. Lekok Kab. Pasuruan), Sdr.
- Bahwa yang diduga telah menerima suap dari saksi Hj. Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo antara lain Mohammad Tauhid (PPK Prigen non aktif), Suhudi Rohmad, SE (PPK Wonorejo), Imam Taufik (PPK Purwosari), Eko Widiyanto, S.Pd (PPK Sukorejo), Ahmad Humaidi (PPK Gempol) Sujarwanto A.Md (PPK Bangil), Lutfllah A.Md, SPd (PPK Lekok), Ansori Huzaimi (PPK Kraton) Edi Riyanto (PPK Pohjentrek), Mustaim JS (PPK Gondang Wetan), Endang Sutriani (PPK Winongan), M.
- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan terkait adanya dugaan 12 PPK yang diduga menerima suap dari saksi Hj.
Putus : 29-04-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 29 April 2014 — HANDIR, DKK.
88 — 19
88 — 19
Gratifikasi 1 pasal;e Inti tipikor ada suap menyuap kerugian ini konteks pidana keperdataan terkait barang danjasa , dimana sering yang terlibat barang dan jasa dan penyelenggaraan lelang dan dilihatfakta yang ada spefikasi bangunan harusnya sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;e Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelismengaitkan pada fakta dipersidangan;2. Prof. DR.
Register : 21-01-2013 — Putus : 10-06-2013 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 6/PID.SUS/TPK/2013/PN.BKL Tanggal 10 Juni 2013 — NAZARMAN LIATIEN
91 — 41
91 — 41
dima puluh) kotak beserta isi alat pertukangan.15. 1500 (seribu limaratus) lembar tikar Plastik.16. 300 (tiga ratus) Kotak P3K.17. 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) buah Popok Bayi Kecil18. 1620 (seribu enam ratus dua puluh) pak pempes bayi standar.19. 250 (duaratus lima puluh) Pak Odol Besar.20. 250 (duaratus lima puluh) Pak Sikat Gigi.21. 250 (duaratus lima puluh) Pak Sabun Mandi.Barang bukti dalam perkara ini yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara lain yaituperkara Gratifikasi dan atau Suap
Putus : 10-06-2014 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 161/Pid.Sus/2013/PN/Tipikor/Smg Tanggal 10 Juni 2014 — SITI ROMELAH,S.Ag binti JEMARI
80 — 16
80 — 16
Suap menyuap ada 12 pasal ;.
Register : 19-04-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI Tanggal 14 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : M. RONI SH.
Terbanding/Terdakwa : Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH., MH
4620 — 7035
Terbanding/Terdakwa : Dr. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH., MH
4620 — 7035
Jika pun benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan Penuntut Umum, yakni telah bersamasama dengan JokoSoegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya melakukan pemufakatan jahatmenerima suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Jo 13 UndangUdang Tindak Pidana Korupsi.
Putus : 10-06-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 161/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 10 Juni 2014 — SITI ROMELAH,S.Ag binti JEMARI
75 — 15
75 — 15
Suap menyuap ada 12 pasal ;3. Penggelapan dalam jabatan ada 5 pasal ;4. Pemerasan ada 3 pasal ;5. Kecurangan perbuatan ada 6 pasal ;6. Pengadaan barang dan jasa 1 pasal ;7.
Putus : 24-02-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Tanggal 24 Februari 2015 — SUSANTO WEDI, SE. MM
424 — 627
424 — 627
perusahaan tersebut.Bahwa khusus untuk PT BPD Jateng yang digunakan adalah SK Direksi Nomor: 0071/HT.01.01/2003 Tanggal 4 maret 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa PT BankPembangunan Daerah Jawa Tengah.Bahwa cara ahli melakukan review atas pengadaan CBS PT BPD Jateng adalah denganmempelajari seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengadaan CBS tersebut.Bahwa dalam suatu proses/kegiatan pelelangan bisa terjadi tindak pidana apabila dalamproses/kegiatan lelang pengadaan tersebut terdapat unsurunsur: Suap
Putus : 27-07-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn Tanggal 27 Juli 2017 — - IRWAN PULUNGAN,S.Sos
104 — 75
104 — 75
Bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan sistem pelelanganmerupakan ranah hukum perdata administrasi negara dan kontrak yangHalaman 391.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 14/Pid.SusTP K/2017/PN.Mdn.ditandatangani merupakan ranah hukum perdata sehingga perbuatanmelawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa tidak dapat ditarik kepadaranah Tipikor sepanjang tidak terjadinya markup, fiktif, menerima suap,gratifikasi dan melakukan korupsi.5.
Bank Sumut dan tidak adapersoalan maka Direksi beserta bawahannya dalam melaksanakan operasionalBank tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum apalagiHukum pidana kecuali Hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham ) yangmengusulkan / melaporkan bahwa Direksi dan bawahannya dalam pengadaansewa Mobil tahun 2013 telah melakukan tindak pidana karena adanya mark up,fiktif dan menerima suap ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, makamenurut Hakim Keua majelis unsur secara
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1648 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 17 Nopember 2014 — H.M. RUSLI ZAINAL
242 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
242 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepadaTerdakwa adalah dimotifasi oleh pihak yang menyatakan bersediamembantu Terdakwa untuk dana Pembangunan sarana dan prasaranapenyelenggaran PON dimaksud dengan imbalan sejumlah uang; Bahwa Terdakwa tidak ternyata memperoleh atau tidak menikmatiuntuk diri sendiri dari tindak pidana yang dilakukan;Dari pertimbangan hal yang memberatkan maupun yang meringankantersebut tidak satupun terkait dengan dakwaan Kesatu seolaholahperbuatan yang didakwakan hanya dakwaan Kedua dan Ketiga yaituterkait dengan suap
ADHI KARYA dan rekanantersebut adalah bentuk tindak pidana suap pasif (suap penerima) terlepasdari untuk apa uang tersebut diterima, terlebih dalam perkara a quoTerdakwa menerima untuk kepentingan pribadinya sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
kehidupanbermasyarakat dan berNegara;Bahwa tindak pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa terkaitdengan pengesahan BKT IUPHHKHT menurut Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyaidampak yang cukup luas tidak hanya karena menimbulkan kerugiankeuangan Negara yang cukup besar tetapi juga terkait dengan kelestarianhutan, yang tentu saja akan berdampak pada sosial ekonomi masyarakatkhususnya masyarakat Provinsi Riau;Di samping itu terkait dengan dakwaan tindak pidana suap
kekurangan dana PON bersumberdari APBN;Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut didasarkan padakekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian oleh karena judex factihanya merujuk kepada faktafakta berdasarkan surat tuntutan ansich,yang oleh Penuntut Umum diambil sepotongsepotong pada bagian faktafakta yang memperkuat tuntutan atau dakwaannya saja, sedangkanterhadap faktahukum selain dan selebihnya yang juga terungkap dipersidangan tidak dipertimbangkan;Fakta lain yang dimaksud adalah tentang hubungan suap
Register : 06-02-2015 — Putus : 29-05-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pgp. Tanggal 29 Mei 2015 — YUDISTIRA ARIA WICAKSANA, S.Psi Als YUDIS
113 — 25
113 — 25
yangbertanggungjawab;Bahwa sifat melawan hukum harus pada orang yang punyakewenangan;Bahwa pihak swasta pada perbuatan materiil bukan hukum administrasi ;Bahwa jika ada Pegawai Negeri meminta uang kepada pihak yangberhubungan dengan jabatan tidak bisa dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3UndangUndang Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UndangUndang Tindak PidanaKorupsi orang yang memberi sesuatu harus aktif sampai pada tujuan ;Bahwa ada UndangUndang Nomor 11 tahun 1980 tentang TindakPidana Suap
Register : 17-12-2013 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2013/PN.SMG Tanggal 29 April 2014 — HARIYANTO Bin GIARTO
95 — 17
95 — 17
Gratifikasi 1 pasal;o Inti tipikor ada suap menyuap kerugian ini konteks pidana keperdataanterkait barang dan jasa , dimana sering yang terlibat barang dan jasadan penyelenggaraan lelang dan dilihat fakta yang ada spefikasibangunan harusnya sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelis mengaitkan pada faktadipersidangan;2. Prof. DR.
Register : 29-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT TJK Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : WAWAN YUNARWANTO SH MH
Terbanding/Terdakwa : ZAINUDIN HASAN
585 — 1244
Terbanding/Terdakwa : ZAINUDIN HASAN
585 — 1244
dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sahmenurut hukum.Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya sebesar Rp7.162.500.000,00 (tujuh miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) haruslah dianggap suap
Register : 17-04-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb Tanggal 3 September 2014 — Drs. IDHAM KHOLID, M.E. Bin IBROHIM LAKAF
89 — 25
89 — 25
pembayaran untuk pengadaan barang danjasa tetapi barang atau jasanya tidak ada atau kurang walaupun dokumensecara administratip lengkap;Kedua:terdapat pengadaan barang dengan hargayang tidak wajar karena jauh diatas harga pasar, sehingga dapat merugikankeuangan Negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atauharga yang wajar.Korupsi didalam proses pengadaan barang dan jasa inilahyang paling banyak terjadi Indonesia.Sering kali proses pengadaan barang danjasa diikuti dengan adanya suap
Register : 13-06-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg Tanggal 25 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH
Terdakwa:
SLAMET Bin PAWIRO DIRANU
86 — 16
Siswanto, SH
Terdakwa:
SLAMET Bin PAWIRO DIRANU
86 — 16
Sedangkan terhadapbentukbentuk tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam pasalpasal berikutnya, tidak memerlukan unsur atau syarat dapatmerugikan keuangan atau perekonomian negara, seperti Suap dangratifikasi, misalnya Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 12B UUNomor 20 Tahun 2001 yang mengubah UU Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Bahwa Pungli dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,dirumuskan dalam Pasal 12 huruf e, yakni : Dipidana dengan pidanapenjara seumur
Putus : 17-03-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 143/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG Tanggal 17 Maret 2014 — Drs. H. MOH TOHIRIN Bin MARMO MOH. AMIN
139 — 166
139 — 166
(Satu Milyar Rupiah) selambatlambatnya 30 hari sejak putusan hakimditetapkan;Telah mendengar pula pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa terkaitdengan dakwaan pembangunan Kios, dimana terdakwa menyatakan bahwa dariseluruh alat bukti, keterangan saksisaksi, suratsurat, petunjuk dan pemeriksaanterdakwa, tidak terbukti saya menerima hadiah ( Suap) atau janji yang terkaitdengan jabaran terdakwa dalam melayani pedagang yang mempunyai kewajibanmembayar pengembalian kerugian daerah (Kasus listrik di pasar
Putus : 15-10-2014 — Upload : 17-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1217 K/PID.SUS/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 — YULIUS WESA WOLEKA
68 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suatukerugian negara akan dinilai tindak pidana dalam pengadaan barangdan jasa jika ada unsur penipuan, ada unsur suap dan ada unsurpaksaan ke pihak lain;Pada halaman 173 : (Kerugian Total Loss).Metode ini biasanya digunakan untuk menghitung kerugian keuangannegara, atas penerimaan yang tidak disetor (sebagian atau seluruhnya),pengeluaran yang tidak didasarkan pada peraturan perundangundangan, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai spesifikasidan tidak dapat dimanfaatkan;Kerugian total ini juga