SUNYOTO, SH ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok nyaadalah sebagai berikut; e Bahwa saksi adalah Penggugat Prinsipal perkara No. 87/G/2014/PTUNMDN ;e Bahwa saksi adalah Sekretaris Baperjakat dibidang administrasi kependidikanyang diangkat oleh Rektor pada tahun 2014 yaitu dari bulan Januari 2014 s/dDesember 2014 ; Bahwa selama tahun kapasitas saksi sebagai Sekretraris Baperjakattidak pernah ikut dan tidak pernah dilibatkan rapat Baperjakat dan saksimengatakan ia tidak dilibatkan

Namun berdasarkan permohonan pihakPenggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (Vide Berita Acara Sidang tanggal 25Maret 2015) agar pertanyaan dan jawaban terhadap saksi I merujuk (di adopsi) padapertanyaan dan jawaban yang telah diajukan pada pemeriksaan perkara sebelumnya,yakni perkara Nomor i 87/G/2014/PTUNMDN ;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pihak Penggugat, Tergugat danTergugat II Intervensi tersebut diatas, dan setelah Majelis Hakimmenelusuri Berita Acara Sidang perkara Nomor : 87

/G/2014/PTUNMDN, MajelisHakim menyatakan bahwa keterangan yang sudah disampaikan oleh saksi I dalampersidangan perkara Nomor : 87/G/2014/PTUNMDN dapat menjadi bukti pengetahuanHakim dalam perkara Nomor : 86/G/2014/PTUNMDN, sebagaimana diatur dalamPasal 100 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara.

ARMANSYAH GINTING, M,ENG, Berdasarkan Berita AcaraSidang perkara Nomor : 87/G/2014/PTUNMDN memberikanketerangan sebagai berikut; e Bahwa saksi adalah pembantu Rektor II dan juga sebagai Ketua Baperjakat die Bahwa saksi pernah membaca SK Baperjakat tentang pengangkatannya sebagaiKetua Baperjakat yang masa berlakunya tahun yaitu mulai 1 Januari 2014 s/d31 Desember 2014 ; e Bahwa saksi mengatakan tugas pokok Baperjakat adalah mengevaluasi,memberi masukan, rekomendasi kepada Rektor tentang pertimbanganpertimbangan

Menghukum Tergugat untuk membayar beaya perkara;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 87/G/2015/PHISby, tanggal 30 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangandengan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangHalaman 33 dari 45 hal. Put.

perkara inisebesar Rp301.000,00 (terbilang tiga ratus satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaTergugat pada tanggal 30 November 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugatmelalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2015,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor72/Kas/2015/PHI Sby, juncto Nomor 87

/G/2015/PHI Sby. yang dibuat olehPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan WHubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada ParaPenggugat pada tanggal 29 Desember 2015, kemudian Para Penggugatmengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan

Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan PengadilanHubungan Industrial Nomor 87/G/2015/PHI Sby. tanggal 30 November 2015yang dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti yang menyatakansebagaimana pada halaman 5354 sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 15 ayat (1) PermenakertransNomor 7 Tahun 20113 mengatur: Pengusaha dilarang membayar upah lebihrendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.Sehingga

Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan Pengadilan HubunganIndustrial 87/G/2015/PHI Sby, tanggal 30 November 2015 yang dalampertimbangan hukumnya Judex Facti yang menyatakan sebagaimana padahalaman 54 sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk periode II (kedua) dari bulan Januari sampai denganbulan Juni 2015 berdasarkan bukti P2.a berupa slip gaji Para Penggugat tahun2015 sebesar Rp88.000,00/hari x 25 = Rp2.200.000,00/ bulan, sedangkanuntuk bukti T7 berupa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor

Penggugat tetap bertekat untuk bercerai dengan Tergugat sementara Tergugatmasih menginginkan kembali rukun dalam rumah tangganya.Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, maka Ketua Majelis menjelaskantentang kewajiban menempuh dan prosedurnya untuk itu kedua belah pihak diharuskan memilih mediator, di antara yang tersedia.Bahwa kedua belah pihak sepakat memilih Jamaluddin, S.Ag,.SE.MH. untukmenjadi mediator dalam perkara ini dan selanjutnya Ketua Majelis membuat penetapanmediator, dengan penetapan Nomor 87

/G/Pdt.G/2013/PA.Sj. bertanggal 27 Mei 2013.

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa SK pemberhentian Penggugat telah lampau waktu 90 hari,Dengan demikian, demi hukum mohon kiranya Yang Mulia KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dapat menolak gugatanPenggugat , Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenangMemeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a aquo;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 87

/G/2014/PTUNJKT,tanggal 21 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:MENGADILIDALAM PENUNDAANMenolak Permohonan Penundaan yang Diajukan Para Penggugat;DALAM EKSEPSIMenyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijkeverklaara);Halaman 34 dari 40 halaman.

telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor346/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 27 Januari 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 18 Februari 2015, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015, diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 24 Februari 2015, sebagaimana ternyata dalam AktaPermohonan Kasasi Nomor 87

/G/2014/PTUNJKT., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

ZainudinAlamon, SK Rektor UTA Nomor 013/SKREK/SM/III/2013 tanggal 15 Maret2013, gugatan diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 2 Mei 2014, jadisetelah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun, gugatan baru diajukan denganRegister Nomor 87/G/2014/PTUN JKT, seharusnya Judex Facti PengadilanTata Usaha Negara Jakarta mengabulkan eksepsi yang diajukan olehTergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi bahwa gugatan yang telah daluwarsadan dinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 38 dari 40 halaman.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 87/G/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Desember 2003 yang amarnya sebagai berikut : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.202.500, (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Penggugat

PERTIMAH ROSMAYA:Dengan perkara No. 87 / G / 2011 / PTUNBDG Jo.PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTAdengan perkara No 171 /B/ 2012 / PT.TUN.JKT.PIHAK BENI SANJAYA sebagai pembeli dari PARAPENGGUGAT karena merasa tidak puas atas putusanPENGADILAN TATA USAHA BANDUNG dengan perkararegister No. 87 / G / 2011 / PTUNBDG Jo.

PERTIMAH ROSMAYA;Dengan perkara No. 87 / G / 2011 / PTUNBDG Jo.PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA denganperkara No 171 /B/ 2012 / PT.TUN.JKT;6.2. PIHAK BENI SANJAYA sebagai pembeli dari PARA PENGGUGATkarena merasa tidak puas atas putusan PENGADILAN TATAUSAHA BANDUNG dengan perkara register No. 87 / G / 2011 /PTUNBDG Jo. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA dengan perkara No 171/B/2012/PT.TUN.JKT, makaPutusan.No.35/Pdt//2019/PT.Bdg.

PIHAK BENI SANJAYA / PENGGUGAT;Melawan:PIHAK LUBNAH SAID dan PIHAK NINA SULTANAHsebagai pembeli dari Rd.PERTIMAH ROSMAYA:;Dengan perkara No. 87 / G / 2011 / PTUNBDG Jo.PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA dengan perkara No 171 /B/ 2012 /PT.TUN.JKT;8.2.

PERTIMAH ROSMAYA;Dengan perkara No. 87 / G / 2011 / PTUNBDG Jo.PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTAdengan perkara No 171 /B/ 2012 / PT.TUN.JKT;PIHAK BENI SANJAYA sebagai pembeli dari PARAPENGGUGAT karena merasa tidak puas atas putusanPENGADILAN TATA USAHA BANDUNG dengan perkararegister No. 87 / G / 2011 / PTUNBDG Jo.

/ G/ 2011/PTUNBDG, tanggal 1 Mei 2012 , bukti T20 berupa putusan PengadilanPutusan.No.35/Pdt//2019/PT.Bdg.

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang dalam perkara register Nomor : 87/G/2010/PHI.SMG. tanggal11 Januari 2011 jo. Nomor : 87/G/2010/PHI.SMG. tanggal 23 Februari2011 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia perkararegister Nomor : 434K/Pdt.Sus/2011 tanggal 28 Juli 2011 jo. PutusanPeninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia perkararegister Nomor : 124PK/Pdt.SusPHI/2013 tanggal 23 Januari 2014; c.

karena dalil gugatannya kacau dan kaburbahkan kontradiktif ;Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudahsepatutnya dan sepantasnya dinyatakan kabur (ObscuurLibels), dan apabila Penggugat tidak dapat membuktikandalilnya tersebut, maka sudah sepatutnya dan sepantasnyagugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak dan atausetidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan MHubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telahmenjatuhkan putusan, yaitu) putusan No.87

/G/2010/PHI.Sby.

Bahwa peraturan perusahaan tentang Dana Pensiun yang telah dibuat danditetapkan secara sepihak oleh TERGUGAT, sesuai pendapat Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandungyang tertuang dalam Putusan Nomor : 26/G/2011/PHI/PN.BDG tertanggal 02Agustus 2011, dan Putusan Nomor : 125/G/2011/PHI/PN.BDG tertanggal 17April 2012, dan Nomor : 87/G/2012/PHI/PN.BDGtertanggal 18 Maret 2013, dinyatakan tidak berlaku bagi PARA PENGGUGAT, karena sangat jelas telah melanggar dan

Dirgantara Indonesia (Persero),yang disebabkan acuan penghitungan manfaat pensiun yang tidak sesuaidengan gaji pokok ;PP 25 : Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKlas TABandung, Nomor : 26/G/2011/PHI/PN.BDG ;PP 26 : Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKlas TABandung, Nomor : 125/G/2011/PHI/PN.BDG ;PP 27 : Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKlas ITABandung, Nomor : 87/G/2012/PHI/PN.BDG.

/G/2012/PHI.Bdg, bedaPenggugat, sebelumnya ada No. 125/G/2011, dan ada pula No. 26/G/2010/PHI.Bdg.

Bdg, tanggal 06 Mei 2013, terhadap Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, Nomor : 87/G/2012/PHI/PN.Bdg, tanggal 18 Maret 2013 ;21.T21 : Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 76 tahun 1992, tentangDana Pensiun Pemberi Kerja ;22.T22.a : Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor : 510/KMK.06/ 2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja ;T 22.b : Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2005 tentang Perubahan

/G/2011/PHI/PN.BDG,PP28 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 075 K/PDT.SUS/2007...........100075 K/PDT.SUS/2007, PP29 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 852 K/PDT.SUS/2007, karena dalam perkara ini rumusan pensiunnya berdasarkan lampiran SuratKeputusan Direksi PT.

No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16Desember 1970, menyatakan : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatankurang jelasBahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Indusirial padaPengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 87/G/2012/PHLPN.Bdg., tanggal 18 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut :Hal. 47 dari 75 hal. Put No. 361 K/Pdt.SusPHI/2013Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.Dalam Pokok Perkara1.

Put No. 361 K/Pdt.SusPHI/2013" Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan kurangjelas"Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka Putusan PengadilanHubungan Industrial Bandung Nomor 87/G/2012/PHVPN.Bdg. tidaklah dapatdipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan.

Put No. 361 K/Pdt.SusPHI/2013Bahwa, putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 87/G/2012/PHVYPN.BDG. adalah merupakan putusan yang ceroboh dan memihak padapara Penggugat/Para Termohon Kasasi ;Keberpihakan putusan Pengadilan WHubungan Industrial Bandung tersebutnampak jelas dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya dimana MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung hanya mengakomodir danmempertimbangkan dalildalil gugatan dan alatalat bukti serta saksisaksi yangdiajukan Para Penggugat

Put No. 361 K/Pdt.SusPHI/2013pada Pengadilan Negeri Klas A Bandung Nomor 87/G/2012/PHI.PN.Bdg.

UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.DIRGANTARA INDONESIA (Persero), tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Klas A Bandung Nomor 87

Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu. putusan No.87/G/2008/PHI. SBY. tanggal 13 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut :DALAM KONVENSI :e DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 211K/Pdt.

No. 336K/PDT.SUS/2011apa yang diisyaratkan oleh Pasal 82 UU No. 2 Tahun2004 tidak diindahkan dan dilewatkan oleh ParaPenggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut PengadilanHubungan' Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telahmengambil putusan, yaitu) putusannya No. 87/G/2008/PHI.Mdn.tanggal 10 November 2008 yang amarnya sebagai berikutDALAM EKSEPSI : Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukanoleh Tergugat tersebut ;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapatditerima

Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku atau apabilaMajelis hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadiladilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 87/G/2014/PHI.Sby., tanggal 26 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Tergugat benar telah melakukan kesalahan dan/ataupelanggaran yang bersifat prinsip dan fatal

Adhi Suwanto pemilik tanah sertipikat Hak Milik Nomor 01081/Kel.Triwung kidul;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 87/G/2016/PTUNSBY. tanggal 27 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam sauperusahaan.Dimana gugatan Penggugat dalam surat gugatan nomor : 87/G/PHV/2010tertanggal 22 September 2010 perihal gugatannya adalah mengenaimasalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masuk dalam kategoripasal 2 sub c dalam Undang undang nomor : 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.2.

Bahwa oleh karena itu gugatan Nomor : 87 / G / 2010 /PHLSMG yangdiajukan oleh Para Penggugat semestinya tidak dapat diterima dan/ atauditolak, ka rena PHK Penggugat telah diakui dan/ atau diterima olehPenggugat sendiri sebagaimana tertuang dalam RISALAH PERUNDINGAN Hal. 138 dari 164 hal. Put. No.434 K/Pdt.sus/20011BIPARTIT TANGGAL 13 JULI 2010 ANGKA 9 POINT a.

Bahwa karena gugatan Penggugat terdapat adanya perselisihan haksebagaimana dalil Tergugat angka 2, 3 dan 4 diatas dimana gugatan nomor :87/G/2010/PHLSMG adalah mengenai perselisihan Pemutusan HubunganKerja (PHK) dan pemberian TKT berdasarkan pasal 28 ayat (3) PKB PT.Industri Sandang Nusantara (Persero) yang merupakan perselisihan Hak,maka gugatan Penggugat adalah kabur (Obsscur Libel) karena tidak jelasapakah gugatan perselishan PHK ataukah perselisihan Hak, maka wajibHal. 139 dari 164 hal.

No.434 K/Pdt.sus/20011Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak dan/ atau tidakmenerima gugatan Penggugat Nomor : 87/G/2010/PHLSMG.7. Bahwa gugatan Penggugat Nomor : 87 / G/ 2010 / PHILSMG diajukanmendasarkan pada Surat Keputusan Skorsing untuk Pemutusan HubunganKerja (PHK) yang menjadi perselisihan gugatan ini adalah Surat KeputusanNomor : 183 / SK G/ 2010 dan Surat Keputusan Nomor 142 / SK G/2010.

/G/2010/PHVPN.SMG, yang amarnya berbunyisebagai berikut :DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1.

Putusan Nomor 162 PK/TUN/2016Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 87/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 21 Oktober 2014 adalah sebagaiberikut:DALAM PENUNDAAN Menolak Permohonan Penundaan yang Diajukan Para Penggugat;DALAM EKSEPSI Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijkeverklaard);DALAM POKOK SENGKETA1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;2.

Nomor 307K/TUN/2015, tanggal 10 Agustus 2015, diberitahukan kepada PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat pada tanggal 20 November 2015, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan perantaraankuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/SKK/LKBHUTA4S/Lit/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 18 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanPeninjauan Kembali Nomor 87

/G/2014/PTUNJKT yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tersebut pada tanggal 18 Mei 2016;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Mei2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban MemoriPeninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara

Salinan PUTUSANNomor: 0359/Pdt.G/2016/PA.Bjmz Ate *SENSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:Ema Ratna Furi Binti Didik Suryadi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaanKaryawan di PT.Darma Puta Kalimantan Sejati (PPKS),pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan PramukaKomplek Satelit Permai RT.019 No.87 G, Kelurahan

Dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakantanah perkara adalah tanah terlantar terobantahkan dengan adanya alas hakSHGB yang dimiliki oleh PT.TIMAH (Persero) Tbk.Permasalahan kapasitas PARA PENGGUGAT ini telah diperiksa dandiputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dalamperkara Nomor 87/G/2016/PTUN.BDG dimana dalam Amarnya MajelisHakim PTUN Bandung mengabulkan Eksepsi dari KEPALA DISTAKOKOTA BEKASI dengan menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidakdapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) karena

Terima Surat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T. 13;Foto kopi sesuai dengan foto kopinya Peraturan Daerah Kota Bekasi No.15 tahun 2012 tentang Restribusi Izin mendirikan bangunan, selanjutnyapada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda T 14;Foto kopi sesuai dengan Salinannya Putusan Pengadilan Negeri BekasiNomor: 446/Pdt.G/2016/PN.Bks. tanggal 20 Februari 2017, selanjutnyapada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda T. 15;Foto kopi dan foto kopi Putusan Nomor : 87

/G/2016/PTUNBDG tanggal22 Desember 2016, selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberitanda T. 16;Asli dari foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor :LP/146/K/II/2017/SPKT/Restro Bekasi Kota, tanggal 03 Februari 2017,selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda T. 17;Foto kopi sesuai dengan Aslinya Surat PT.

Fotocopi sesuai dengan Aslinya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN ) Bandung Nomor: 87/G/2016/PTUN.BDG. tanggal 22122016;selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II 1 ;2. Fotocopi sesuai dengan fotocopi, Surat dari Tergugat ditujukan kepadaWalikota Bekasi No. 995/Tbk/UM0500/16S5.3.5 tanggal 20 Mei 2016,Perihal : Bantuan Pengosongan Lahan; selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda T.Il 2 ;3. Fotocopi sesuai dengan fotocopi, Plt.

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang Perkara Register Nomor 87/G/2010/PHI.SMG tanggal 23Februari 2011 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara RegisterNomor 434 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 28 Juli 2011 jo Putusan PeninjauanKembali (PK) Perkara Register Nomor 124 PK/Pdt.SusPHI/2013 tanggal23 Januari 2014;c.

atas Uang Pengganti CutiBesar sesuai Yurisprudensi Hukum Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Register Nomor82/G/2010/PHI.SBY tanggal 27 Oktober 2010 jo Putusan Kasasi MahkamahAgung RI Perkara Register Nomor 263 K/Pdt.Sus/2011 tanggal28 Juli 2011 jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RIPerkara Register Nomor 14 PK/Pdt.SusPHI/2013 tanggal 20 Juni 2014,Putusan Pengadilan WHubungan Indusirial pada Pengadilan NegeriSemarang Perkara Register Nomor 87

Nomor 767 K/Pdt.SusPHI/2015pada Surabaya Perkara Nomor82/G/2010/PHI.SBY tanggal 27 Oktober 2010 jo Putusan Kasasi Mahkamah263 K/Pdt.Sus/20112011 jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI PerkaraRegister Nomor 14 PK/Pdt.SusPHI/2013 tanggal 20 Juni 2014, PutusanSemarangPengadilan Negeri RegisterAgung RI Perkara Register Nomor tanggal 28 JuliPengadilan Hubungan IndustrialPerkara Register Nomor 87/G/2010/PHI.SMG tanggal 23 Februari 2011 joPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Register Nomor

PerjanjianBersama dan telah didaftarkan dan/atau dicatatkan dan/atau disyahkan olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dansesuai Yurisprudensi Hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Surabaya Perkara Nomor82/G/2010/PHI.SBY tanggal 27 Oktober 2010 jo Putusan Kasasi Mahkamah263 K/Pdt.Sus/201 12011 jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI PerkaraRegister Nomor 14 PK/Pdt.SusPHI/2013 tanggal 20 Juni 2014, PutusanPengadilan HubunganPerkara Register Nomor 87

/G/2010/PHI.SMG tanggal 23 Februari 2011 jo Putusan KasasiMahkamah Agung RI Perkara Register Nomor 434 K/Pdt.Sus/2011tanggal 28 Juli 2011 jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) PerkaraRegister Nomor 124 PK/Pdt.SusPHI/2013 tanggal 23 Januari 2014 danPutusan Pengadilan HubunganPutusan Pengadilan Hubungan pada Pengadilan NegeriSurabaya Perkara Register NomorPerkara Register Nomor 14tanggalIndustrial pada Pengadilan NegeriHal. 101 dari 138 hal.