Ditemukan 215 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasau pasla paskal
Penelusuran terkait : Korupsi pasal 3 Korupsi Pasal 3 Pasal 3 korupsi Korupsi pasal 3
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-08-2023 — Putus : 10-01-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 10 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Dwi Novianto, S.H.
2.Rumanty Fitriana Sagala, S.H.
3.Yudhi Wijaya Putra, S.H.
4.Aron Wilfrid Maruli Tua Siahaan, S.H.
Terdakwa:
GUL BAKHRI SIREGAR, S.IP., M.Si
61 — 30
  • Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
  • Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
  • Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 1/Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 21 Februari 2019 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Cq. DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI , dkk melawan KETUT JANTUK, dkk
81 — 37
  • serta telahmenjual beiikan kawasan hutan , yang jelasjelas melanggar ketentuansebagaimana diatur didalam Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No. 12 TahunHalaman 22 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang PajakBumi dan Bangunan, yang dikatagorikan sebagai sebuah kejahatan, dapatdipidana sebanyak banyaknya 2 Tahun Penjara dan denda sebanyakbanyaknya 5 kali Tahun Pajak Terhutang Jo UU No : 31 Tahun 1999tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi
    Pasal (3) menyebutkan :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasif menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana denganpidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikitRp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 31 Januari 2018 — ISKANDAR W. GOROTOMOLE
95 — 50
  • :SE003/A/JA/02010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana PerkaraTindak Pidana Korupsi, Poin Il untuk Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 UU TipikorNo.20 Tahun 2001........
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-01-2015 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 27 April 2015 — UNANG JUARSAH
68 — 13
  • Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 sebagaiman telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan atasUndangundang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999sebagaiman telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangSUBSIDAIRNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi; Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 31 Januari 2018 — ABUBAKAR ADAM ST, Alias BAKAR
91 — 46
  • :SE003/A/JA/02010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana PerkaraTindak Pidana Korupsi, Poin Il untuk Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 UU TipikorNo.20 Tahun 2001........
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 04-07-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg
Tanggal 9 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
FILPAN FAJAR DERMAWAN LAIA, SH., MH
Terdakwa:
IRWAN, S.Ag Bin MUCHTAR
127 — 25
  • Dengan demikian, kata kedudukan dalamperumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakanuntuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupunjabatan fungsional;2.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Maret 2017 — - JAMIAT (Terdakwa) - MOCH. RIZA WISNU. W, SH., MH (JPU)
67 — 48
  • Dengan demikian, kata kedudukan dalam perumusanketentuan tentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakan untuk pelakutindak pidana korupsi sebagai berikut:1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupunjabatan fungsional;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-05-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 14 Mei 2014 — dr. NAZMIL FUAD HARAHAP, M., Kes
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam putusan Judex Juris dinyatakanterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2002, sehubungan dengan adanya penyalahgunaan kewenangandalam penggunaandana APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004, dengan caraTerdakwa mengambil dan mencairkan dana APBD TA 2004 khusus di UnitPelaksana Teknis, berdasarkan bukti memo yang disampaikan oleh H.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 25-02-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN PALU Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ILMIAWAN TIBE HAFID, S.H.
Terdakwa:
SAKDAR PIYEKE
77 — 25
  • Menyatakan Terdakwa SAKDAR PIYEKE telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Pasal 3 Jo. Pasal18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindakpidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undangundang Nomor20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Maret 2017 — - JUNAIDI, S.Sos (Terdakwa) - MOCH. RIZA WISNU W, SH., MH (JPU)
98 — 51
  • Dengan demikian, kata kedudukan dalam perumusan ketentuantentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindakpidana korupsi sebagai berikut:1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupunjabatan fungsional;2. Pelaku tindak pidana korupsi perseorangan swasta (yang bukanpegawai negeri) yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;Hal 159 dari 197 Putusan Nomor 28/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Maret 2017 — - ABD. SAMAD (Terdakwa) - MOCH. RIZA WISNU. W, SH., MH (JPU)
108 — 21
  • Dengan demikian, kata kedudukan dalamperumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakanuntuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupunjabatan fungsional;2.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 02-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.SRI RUKMINI SETYANINGSIH, SH
2.INDRIASARI SIKAPANG, SH
3.PEARLIN RELIANTA,S.H
4.DONY DWI WIJAYANTO, SH
Terdakwa:
EDNAND APRIA DANTHUS Bin EDWARD NALA Alm.
164 — 33
  • Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 UndangUndang RINomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidanapencucian uang, Undangundang Nomor8s Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 28 Februari 2017 — SYARIFFUDIN Bin Alm JUMAT SA'BAN (Terdakwa)
94 — 36
  • Dengan demikian, kata kedudukan dalamperumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakanuntuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupunjabatan fungsional;2.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum: 1.ANDI MUJAHIDAH AMAL, SH 2.YUSRIANA AKIB, SH., MH. Terdakwa: FERIAL, SE Alias VELA BIN RANI
107 — 30
  • mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan meringankan ;HALHAL YANG MEMBERATKAN : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yangsedang gencargencarnya dalam pemberantasan tindak pidanakorupsi ;HALHAL YANG MERINGANKAN : Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang No.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangundangNo. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    , Pasal 3 joPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENGADILI1.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Tipikor/2015/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2015 — JUMALI, S.H. Bin SUTAR
325 — 123
  • /tidakada hasil pekerjaan/jasa yang dibayar dengan uang Negara tersebut ; Bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perpres No. 70 Tahun 2012adalah merupakan tempat atau letak sifat melawan hukumnya perbuatandalam hal pembuatan dan pelaksanaan kotrak pengadaan barang/jasapemerintah, yang apabila menimbulkan kerugian keuangan Negara masukpada tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) UUTPK, dan jika pelanggarantersebut dilakukan dengan menyalahgunakan keweanangan dapat jugamasuk pada tindak pidana korupsi
    Pasal 3 UUTPK ; Bahwa kekurangan pekerjaan yang diterima oleh pemerintah daerah/Negaramerupakan indikator adanya kerugian keuangan Negara.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-04-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 65/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 2 April 2015 — SUTAN NAHOT SIBURIAN, S.Si. anak dari EFENDI MONANG SIBURIAN
59 — 21
  • /tidak ada hasil pekerjaan/jasa yang dibayardengan uang Negara tersebut ;e Bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perpres No. 70 Tahun2012 adalah merupakan tempat atau letak sifat melawan hukumnyaperbuatan dalam hal pembuatan dan pelaksanaan kotrak pengadaanbarang/jasa pemerintah, yang apabila menimbulkan kerugiankeuangan Negara masuk pada tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1)UUTPK, dan jika pelanggaran tersebut dilakukan denganmenyalahgunakan keweanangan dapat juga masuk pada tindakpidana korupsi
    Pasal 3 UUTPK ;e Bahwa kekurangan pekerjaan yang diterima oleh pemerintah daerah/Negara merupakan indikator adanya kerugian keuangan Negara.Sedangkan kerugian keuangan Negara merupakan indicator dariadanya tindak pidana korupsi, terutama terjadinya tindak pidanakorupsi Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UUTPK ;Menimbang, atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatankarena tidak melakukan Korupsi dan pekerjaan tersebut sudah selesai ;SAIFOE EL UNAS, ST.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Mei 2016 — H. IDIT MUJIJAT TULKIN, SE., M.SI.
94 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang tidak berkompeten dan tidak memilikilandasan hukum untuk melakukan perhitungan kerugian negara yang dilakukanAsosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) selain Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RI No. 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    , Pasal 3 UndangUndang No. 15 Tahun2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara,Pasal 6 ayat (1) UndangUndang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan PemeriksaKeuangan (BPk) dan Pasal 52 Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005 adalah tidaksah atau cacat hukum dan tersebut tidak sesuai dengan penggarisan UndangUndang tersebut di atas;Dari fakta yuridis tersebut, maka unsur dapat merugikan Negara atauperekonomian Negara tidak terbukti menurut hukum, oleh karena salah satuunsur dari dakwaan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 04/Pid .Sus/2014/P. Tpikor.YK
Tanggal 5 Juni 2014 — SARDJIJANA Bin (Alm) MARDIWIYONO
58 — 13
  • pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana nantidisebutkan dalam amar putusan dipandang telah tepat, layak dan adil dan tidakbertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ; Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dyatuhipidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;Halaman 204 dari 214 Putusan Nomor : 04/Pid.Sus/2014/P.Tpkor YkMengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    , Pasal 3 jo.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 04-09-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 132/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 4 September 2012 —
63 — 18
  • Ketentuan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atauperekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanyatindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukandengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa terjadinya kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara secarafaktual, bukan merupakan syarat mutlak untuk terjadinya tindak pidana korupsi
    pasal 3 secarasempurna, melainkan akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 28 Februari 2017 — SAID MOHD DAMRIE, SKM., MPH (Terdakwa)
86 — 18
  • Dengan demikian, kata kedudukan dalamperumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakanuntuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupunjabatan fungsional;2.