Ditemukan 215 data
1.Dwi Novianto, S.H.
2.Rumanty Fitriana Sagala, S.H.
3.Yudhi Wijaya Putra, S.H.
4.Aron Wilfrid Maruli Tua Siahaan, S.H.
Terdakwa:
GUL BAKHRI SIREGAR, S.IP., M.Si
61 — 30
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
81 — 37
serta telahmenjual beiikan kawasan hutan , yang jelasjelas melanggar ketentuansebagaimana diatur didalam Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No. 12 TahunHalaman 22 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPS1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang PajakBumi dan Bangunan, yang dikatagorikan sebagai sebuah kejahatan, dapatdipidana sebanyak banyaknya 2 Tahun Penjara dan denda sebanyakbanyaknya 5 kali Tahun Pajak Terhutang Jo UU No : 31 Tahun 1999tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal (3) menyebutkan :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasif menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana denganpidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikitRp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00
95 — 50
:SE003/A/JA/02010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana PerkaraTindak Pidana Korupsi, Poin Il untuk Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 UU TipikorNo.20 Tahun 2001........
68 — 13
Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 sebagaiman telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan atasUndangundang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999sebagaiman telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangSUBSIDAIRNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi; Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan
91 — 46
:SE003/A/JA/02010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana PerkaraTindak Pidana Korupsi, Poin Il untuk Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 UU TipikorNo.20 Tahun 2001........
FILPAN FAJAR DERMAWAN LAIA, SH., MH
Terdakwa:
IRWAN, S.Ag Bin MUCHTAR
127 — 25
Dengan demikian, kata kedudukan dalamperumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakanuntuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupunjabatan fungsional;2.
67 — 48
Dengan demikian, kata kedudukan dalam perumusanketentuan tentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakan untuk pelakutindak pidana korupsi sebagai berikut:1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupunjabatan fungsional;2.
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam putusan Judex Juris dinyatakanterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2002, sehubungan dengan adanya penyalahgunaan kewenangandalam penggunaandana APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004, dengan caraTerdakwa mengambil dan mencairkan dana APBD TA 2004 khusus di UnitPelaksana Teknis, berdasarkan bukti memo yang disampaikan oleh H.
ILMIAWAN TIBE HAFID, S.H.
Terdakwa:
SAKDAR PIYEKE
77 — 25
Menyatakan Terdakwa SAKDAR PIYEKE telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Pasal 3 Jo. Pasal18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindakpidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undangundang Nomor20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2.
98 — 51
Dengan demikian, kata kedudukan dalam perumusan ketentuantentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindakpidana korupsi sebagai berikut:1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupunjabatan fungsional;2. Pelaku tindak pidana korupsi perseorangan swasta (yang bukanpegawai negeri) yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;Hal 159 dari 197 Putusan Nomor 28/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN.
108 — 21
Dengan demikian, kata kedudukan dalamperumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakanuntuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupunjabatan fungsional;2.
1.SRI RUKMINI SETYANINGSIH, SH
2.INDRIASARI SIKAPANG, SH
3.PEARLIN RELIANTA,S.H
4.DONY DWI WIJAYANTO, SH
Terdakwa:
EDNAND APRIA DANTHUS Bin EDWARD NALA Alm.
164 — 33
Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 UndangUndang RINomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidanapencucian uang, Undangundang Nomor8s Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.
94 — 36
Dengan demikian, kata kedudukan dalamperumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakanuntuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupunjabatan fungsional;2.
107 — 30
mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan meringankan ;HALHAL YANG MEMBERATKAN : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yangsedang gencargencarnya dalam pemberantasan tindak pidanakorupsi ;HALHAL YANG MERINGANKAN : Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang No.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangundangNo. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
, Pasal 3 joPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENGADILI1.
325 — 123
/tidakada hasil pekerjaan/jasa yang dibayar dengan uang Negara tersebut ; Bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perpres No. 70 Tahun 2012adalah merupakan tempat atau letak sifat melawan hukumnya perbuatandalam hal pembuatan dan pelaksanaan kotrak pengadaan barang/jasapemerintah, yang apabila menimbulkan kerugian keuangan Negara masukpada tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) UUTPK, dan jika pelanggarantersebut dilakukan dengan menyalahgunakan keweanangan dapat jugamasuk pada tindak pidana korupsi
Pasal 3 UUTPK ; Bahwa kekurangan pekerjaan yang diterima oleh pemerintah daerah/Negaramerupakan indikator adanya kerugian keuangan Negara.
59 — 21
/tidak ada hasil pekerjaan/jasa yang dibayardengan uang Negara tersebut ;e Bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perpres No. 70 Tahun2012 adalah merupakan tempat atau letak sifat melawan hukumnyaperbuatan dalam hal pembuatan dan pelaksanaan kotrak pengadaanbarang/jasa pemerintah, yang apabila menimbulkan kerugiankeuangan Negara masuk pada tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1)UUTPK, dan jika pelanggaran tersebut dilakukan denganmenyalahgunakan keweanangan dapat juga masuk pada tindakpidana korupsi
Pasal 3 UUTPK ;e Bahwa kekurangan pekerjaan yang diterima oleh pemerintah daerah/Negara merupakan indikator adanya kerugian keuangan Negara.Sedangkan kerugian keuangan Negara merupakan indicator dariadanya tindak pidana korupsi, terutama terjadinya tindak pidanakorupsi Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UUTPK ;Menimbang, atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatankarena tidak melakukan Korupsi dan pekerjaan tersebut sudah selesai ;SAIFOE EL UNAS, ST.
94 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang tidak berkompeten dan tidak memilikilandasan hukum untuk melakukan perhitungan kerugian negara yang dilakukanAsosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) selain Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RI No. 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi
, Pasal 3 UndangUndang No. 15 Tahun2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara,Pasal 6 ayat (1) UndangUndang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan PemeriksaKeuangan (BPk) dan Pasal 52 Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005 adalah tidaksah atau cacat hukum dan tersebut tidak sesuai dengan penggarisan UndangUndang tersebut di atas;Dari fakta yuridis tersebut, maka unsur dapat merugikan Negara atauperekonomian Negara tidak terbukti menurut hukum, oleh karena salah satuunsur dari dakwaan
58 — 13
pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana nantidisebutkan dalam amar putusan dipandang telah tepat, layak dan adil dan tidakbertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ; Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dyatuhipidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;Halaman 204 dari 214 Putusan Nomor : 04/Pid.Sus/2014/P.Tpkor YkMengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
, Pasal 3 jo.
63 — 18
Ketentuan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atauperekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanyatindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukandengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa terjadinya kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara secarafaktual, bukan merupakan syarat mutlak untuk terjadinya tindak pidana korupsi
pasal 3 secarasempurna, melainkan akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut.
86 — 18
Dengan demikian, kata kedudukan dalamperumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi Pasal 3 dipergunakanuntuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupunjabatan fungsional;2.