Ditemukan 1401 data
67 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada CamatKecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung untuk mencabut objeksengketa berupa Surat Keputusan Camat Rancaekek KabupatenBandung, Nomor 141.1/Kep.34/XI/2017 tentang Pengangkatan KepalaDesa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung,Masa Bakti Tahun 20172023, tertanggal 17 November 2017, yangditandatangani oleh Camat Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandungatas nama Bupati Bandung;4.
Menyatakan sah Keputusan Camat Rancaekek Kulon, KabupatenBandung Nomor 141.1/Kep.34/XI/2017 tentang Pengangkatan KepalaDesa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung,masa Bakti Tahun 20172023 tertanggal 17 November 2017, yangditandatangani oleh Camat Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandungatas nama Bupati Bandung;4.
Widhiarso Dwi Nugroho, S.H.
Terdakwa:
FARID KHAMIDI, S.Hut. bin MUZAKI alm
153 — 46
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Kepala Desa Brunorejo Nomor 141.1/14/2020 tentang Sewa Menyewa, Retribusi Pasar Rakyat Desa, Desa Brunorejo Tahun 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Brunorejo Nomor 141.1/07/ 2020 tentang Pengangkatan Pengurus Pasar Rakyat Desa Brunorejo, Desa Brunorejo Kecamatan Bruno.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa (Model A.5) beserta lampiran.
dan BPDDesa Brunorejo.23) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Desa Brunorejo Nomor 7Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BrunorejoTahun 2020.24) 1 (satu) lembar Asli Peraturan Desa Brunorejo Nomor 4 Tahun 2020tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BrunorejoTahun 2020.25) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Desa Brunorejo Nomor 04tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Desa.26) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Kepala Desa BrunorejoNomor 141.1
/14/2020 tentang Sewa Menyewa, Retribusi Pasar RakyatDesa, Desa Brunorejo Tahun 2020.27) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa BrunorejoNomor 141.1/07/ 2020 tentang Pengangkatan Pengurus Pasar RakyatDesa Brunorejo, Desa Brunorejo Kecamatan Bruno.28) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah KasDesa (Model A.5) beserta lampiran.29) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati PurworejoNomor: 160.18/155/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan
Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah);> Besaran parkir Pasar Rakyat Desa Brunorejo periode Januari s/d Juni2020 sebesar Rp. 400.000, perbulan;> Besaran parkir Pasar Rakyat Desa Brunorejo periode Juli s/d Desember2020 sebesar Rp. 1.300.000, perbulan;> Besaran Retribusi Karcis sebesar Rp. 600.000, perbulan;> Besaran Retribusi Toilet/Kamar mandi sebesar Rp. 75.000, perbulan.Bahwa kemudian sebagai pelaksanaan pengelolaan pasar, terdakwa selakuKepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Brunorejo Nomor:141.1
SAKSI MAGHFIROHDibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di dalamBerita Acara Pemeriksaan sudah benar;Halaman 31 dari 104 halaman, Putusan Nomor 86/Pid.SusTPK/2020/PN SmgBahwa, saksi adalah istri dari Terdakwa dan saksi juga pengelola pasar yangdiangkat oleh Terdakwa dengan Surat Keputusan Kepala Desa BrunorejoNomor: 141.1/07/2020 Tentang Pengangkatan Pengurus Pasar Rakyat DesaBrunorejo tanggal 1 Januari
Bahwa para pedagang pasar rakyat Brunorejo membayar sewa dasarnyaadalah Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 tanggal 17 Juni 2019 danmengenai nominalnya diatur di dalam Peraturan Kepala Desa Nomor : 141.1/ 14/2020 yaitu sebagai berikut : Untuk pedagang yang menempati Los sewanya sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) per tahun, jumlah ada 180 unit. Untuk pedagang yang menempati di lantai bawah sewanya sebesarRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun, jumlah ada 11 unit.
HASANUDDIN
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
178 — 137
Diangkat menjadi perangkat desa, berdasarkan:KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON KECAMATAN GEBANGKABUPATEN CIREBON NOMOR: 141.1/011Kpts/Des/GK/I/2013,Tanggal 18 Januari 2013 TENTANG PENGANGKATAN SDR..HASANUDDIN SEBAGAI KEPALA URUSAN KESEJAHTERAANRAKYAT. Dan Lampiran 1 Keputusan Kuwu Gebang KulonKecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Nomor: 141.1/011Kpts/Des/GE/I/2013, Tanggal 18 Januari 2013 Tentang PengangkatanPerangkat Desa.2.
Sebagaimana:KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.1/KEP.006.SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020 TENTANG ALIH TUGASJABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATANGEBANG.
Bahwa objek sengketa tata usaha negara:KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR:141.1/KEP.006.SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020 TENTANG ALIH TUGASJABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATANGEBANG.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Nomor:141.1/Kep.006.Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang AlihTugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon; 3. MewajibkanTergugat mencabut Keputusan Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020,tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat DesaGebang Kulon kecamatan Gebang; 4. Mewajibkan Tergugat untukmerehabilitas! hak dan kedudukan harkat martabat Para Penggugatdalam jabatan semula sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku; 5.
Megabulkan permohon penundaanKeputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020,tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat DesaGebang Kulon Kecamatan Gebang. 2.
37 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Objek Sengketa;Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati CirebonNomor 141.1/Kep.596BPMPD/2015 tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilinan Kuwu Serentak di KabupatenCirebon Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang tercantum Nomor12 atas nama Dodi;B. Tenggang Waktu;1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo ke PengadilanTata Usaha Negara Bandung masih dalam tenggang waktu 90 hariHalaman 2 dari 31 halaman.
Bahwa, dengan berdasarkan objek sengketa gugatan perkara a quoSurat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep. 596BPMPD/2015tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil PemilihanKuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tahun 2015 tertanggal 29Desember 2015 berikut lampiran Surat Keputusan Bupati Cirebontersebut tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilin HasilPemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 yangtercantum poin 12 atas nama Dodi maka Bupati Cirebon ditarik sebagaipihak
Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.596BPMPD/2015 tentang Pengesahan dan Penetapan Kuwu Terpilih HasilPemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015, tertanggal 29Desember 2015 yang tercantum Nomor Urut 12 atas nama Dodi;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati CirebonNomor 141.1/Kep.596BPMPD/2015 tentang Pengesahan dan PenetapanKuwu Terpilih Hasil Pemilinan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun2015, tertanggal 29 Desember 2015 yang tercantum Nomor Urut 12 atasnama Dodi;4. Memerintahkan Tergugat (Bupati Cirebon) untuk memperoses ulangMohammad Affandi (Penggugat) sebagai Kuwu terpilin di KabupatenCirebon Tahun 2015 sesuai dengan prosedur peraturan perundangundangan yang berlaku;5.
Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis HakimTingkat Banding pada halaman 14 baris 14 pada putusannya yangmenyebutkan adalah sebagai berikut:Menimbang, bahwaberdasarkan uraian di atas, maka Majelis HakimTingkat Banding menilai tindakan Bupati Cirebon/Tergugat/Pembandingmenerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati CirebonNomor : 141.1/Kep.596.BPMD/2015. Dalam lampiran Nomor Urut 12Halaman 27 dari 31 halaman.
DODYPEBRIAMANJAYA WARUWU
Tergugat:
KEPALA DESA OLADANO
101 — 42
Keputusan Kuwu Kertamulya Kecamatan BongasKabupaten Indramayu Nomor: 141.1/32/SK/DS.2007/III/2018,tanggal 13 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat DesaDesa Kertamulya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu atasnama Sudrajat selaku Sekretaris Desa Kertamulya, selanjutnyadisebut sebagai Objek sengketa II;1.1.3.
Keputusan Kuwu Kertamulya Kecamatan Bongas KabupatenIndramayu Nomor: 141.1/28/SK/Ds.2007/IIl/2018 tanggal 12 Maret2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa KertamulyaKecamatan Bongas Kabupaten Indramayu yang ditujukan kepadaSuwandi Hadi Saputra selaku Sekretaris Desa;i.
Keputusan Kuwu Kertamulya Kecamatan Bongas KabupatenIndramayu Nomor: 141.1/32/SK/Ds.2007/IIl/2018 tanggal 13 Maret2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa KertamulyaKecamatan Bongas Kabupaten Indramayu atas nama Sudrajatselaku Sekretaris Desa Kertamulya;3. Mewayibkan Tergugat untuk mencabuti.
Keputusan Kuwu Kertamulya Kecamatan Bongas KabupatenIndramayu Nomor: 141.1/28/SK/Ds.2007/IIl/2018 tanggal 12 Maret2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa KertamulyaKecamatan Bongas Kabupaten Indramayu yang ditujukan kepadaSuwandi Hadi Saputra selaku Sekretaris Desa;Halaman 22 Putusan Nomor : 259/G/2019/PTUNMDN.i.
Keputusan Kuwu Kertamulya Kecamatan Bongas KabupatenIndramayu Nomor: 141.1/32/SK/Ds.2007/III/2018 tanggal 13 Maret2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa KertamulyaKecamatan Bongas Kabupaten Indramayu atas nama Sudrajatselaku Sekretaris Desa Kertamulya;4. Memerintahkan kepada Tergugat !
76 — 25
DALAM PENUNDAAN : """ 277" Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan KepitsaBupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.534 DPMD/201?" TentangPemberhentian Sdr. Asep Sumpena Dari Jabatan Kepala f Desa Sukatani DanPengarokatan Penjabat Kepala Desa Sukatani tanggal 5 Juni 2017 yangoaditichonkan PONQQUGAL S+seseenee cece GP ocecense sn trmaneeaeesemmaenaMenyatakan Batal Keputusan Bupa Pumakart Nomor : 141.1/Kep.534DPMD/2017 Tentang Pemberhhtian Sdr.
CASUDI
Tergugat:
BUPATI CIREBON
Intervensi:
Kasmad
224 — 392
---------------------------------
- Menyatakan batal Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep,734-DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan Lampiran Khusus Nomor 159 atas nama Kasmad tanggal lahir Cirebon, 16 Desember 1967 disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala;---------------------------------------
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan
Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep,734-DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 dan Lampiran Khusus Nomor 159 atas nama Kasmad tanggal lahir Cirebon, 16 Desember 1967 disahkan sebagai Kuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala;-------------------
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 707.000,00- (tujuh ratus tujuh
mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketadan saksi para pihak dalam persidangan ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa Penggugat didalam surat Gugatannya tertanggal 9 Januari 2020,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, padatanggal 9 Januari 2020, dengan register perkara Nomor : 4/G/2020/PTUN.BDGdan telah diperbaiki tanggal 12 Februari 2020, telah mengemukakan dalildalilgugatannya sebagai berikut ; Adapun Yang Menjadi Obyek Sengketa: Keputusan Bupati Cirebon No. 141.1
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Cirebon No.141.1/ Kep, 734DPMD/2019, tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kuwu Terpilih HasilPemilinan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon, tertanggal 13 Desember 2019dan Lampiran Khusus No.159 atas nama Kasmad tanggal lahir Cirebon 16121967, Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, disahkan sebagaiKuwu Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala ;3.
Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Cirebon No.141.1/Kep, 734DPMD/2019, tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kuwu Terpilih HasilPemilinan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon, tertanggal 13 Desember 2019Hal. 10 dari 104 hal Putusan Nomor.4/G/2020/PTUN.BDG4.dan Lampiran Khusus No.159 atas nama Kasmad tanggal lahir Cirebon 16121967, Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, disahkan sebagaiKuwu Suranenggala Kulon Kecamatan Suranenggala ; Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang
Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di KabupatenCirebon Tahun 2019 dan lampiran khusus Nomor 159 atas nama Kasmad,tanggal lahir Cirebon 16 Desember 1967, disahkan sebagai KuwuSuranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon ; 3.
(Sesuai dengan foto copynya) ;Foto copy Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.467BPMPD/2012 November 2012Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilinan Kuwutanggal 21 tentangWindujaya Kecamatan Sedong, Kuwu Suranenggala KulonKecamatan Suranenggala dan Kuwu Panguragan Lor KecamatanPanguragan Kabupaten Cirebon Tahun 2012.
57 — 29
Foto copy SK Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 141.1/SK.134.A-PEMDES/1996 tanggal 15 Oktober 1996 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan PLH Kepala Kelurahan pada Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan di lingkungan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang ; ------------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada Pemerintahan Kota Tangerang melalui Pejabat Dinas Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah
ASNIN selaku PLH.Kepala Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang berdasarkanSurat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor :141.1/SK.134.APEMDES/1996 tanggal 15 Oktober 1996 tentangPemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan PLH Kepala Kelurahanpada Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan di lingkunganpemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Tangerang, dalam kurun waktuantara bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaktidaknya
Korupsi berdasarkan SuratKeputusan Mahkamah agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Serang, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yangdilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikute Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TingkatIl Tangerang Nomor : 141.1
022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Serang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat + merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagaie Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IlTangerang Nomor : 141.1
64 — 25
(Camat Bayat) Nomor: 141.1/250/VIIV09 tanggal 27 Agustus2009, dialokasikan dana SPP (Simpan Pinjam) untuk 14 Desatotal Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) yaitu:a. Desa Krikilan sebesar Rp. 28.000.000..Desa Krakitan sebesar Rp. 55.000.000..Desa Tegalrejo sebesar Rp. 9.500.000..Desa Ngerangan sebesar Rp. 31.000.000,Desa Wiro sebesar Rp. 47.500.000,.Desa Jotangan sebesar Rp. 30.000.000,~o a9 5Desa Banyuripan sebesar Rp. 50.000.000..= @Desa Tawangrejo sebesar Rp. 47.500.000,i.
(Camat Bayat) Nomor: 141.1/85/II/2011 tanggal 11 Maret2011, dialokasikan dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan)untuk 13 Desa total Rp. 715.000.000, (tujuh ratus lima belasjuta rupiah) yaitu:a. Desa Ngerangan sebesar Rp. 40.000.000..Desa Krakitan sebesar Rp. 70.000.000..Desa Wiro sebesar Rp. 80.000.000..Desa Kebon sebesar Rp. 60.000.000,Desa Tawangrejo sebesar Rp. 60.000.000,Desa Talang sebesar Rp. 85.500.000,Desa Krikilan sebesar Rp. 100.000.000,.Desa Paseban sebesar Rp. 25.000.000.i.
Desa Jontangan sebesar Rp. 30.000.000,929 5 z SPC yang ditandatangani oleh EDY PURNOMO, SE (CamatBayat) Nomor: 141.1/6/I/2013 tanggal 14 Pebruari 2013,dialokasikan dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) untuk 12Hal. 8 Put. No. 15/Pid SusTPK /2017 /PT.SMG.Desa total Rp. 715.000.000, (tujuh ratus lima belas jutarupiah) yaitu:a. Desa Ngerangan sebesar Rp. 50.000.000..b.
(Camat Bayat) Nomor: 141.1/356/XV/2011 tanggal 09Nopember 2011, dialokasikan dana SPP (Simpan PinjamPerempuan) untuk 7 Desa total Rp. 121.000.000, (seratus duapuluh satu juta rupiah) yaitu:a. Desa Krakitan sebesar Rp. 23.000.000,.b.
Desa Jontangan sebesar Rp. 30.000.000,929 5 p=eSPC yang ditandatangani oleh EDY PURNOMO, SE (CamatBayat) Nomor: 141.1/6/IV2013 tanggal 14 Pebruari 2013,dialokasikan dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) untuk 12Desa total Rp. 715.000.000, (tujuh ratus lima belas jutarupiah) yaitu:a. Desa Ngerangan sebesar Rp. 50.000.000..Hal. 25 Put.
Terbanding/Terdakwa : IR. SOEMINO EKO SAPUTRO, MM
108 — 67
Syamsuri Hadi selaku Kepala Desa Setia AsihKecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat KeputusanBupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271Pem/2001 tentang Pengesahanpengangkatan Kepala Desa Setia Asin Kecamatan Tarumajaya Hasil PemilihanKepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001, antara bulan Septembertahun 2004 sampai dengan Desember 2014 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, bertempat diKantor DesaSetia Asih, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi,
Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati BekasiNomor. 141.1/Kep.271Pem/2001 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan TarumajayaKabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001tanggal 3 Agustus 2001;2. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bekasi Bekasi No. 141.1/Kep.179Pemdes/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatanpenjabat (Pj.
Syamsuri Hadi KCP Bulevar HijauHalaman 32 dari 50 Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg45. 1 (Satu) bendel memori serah terima jabatan Kepala Desa SetiaAsih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;46. 2 (dua ) lembar petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa HasilPemilihan Kepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan DiKabupaten Bekasi Tahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007;47. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes
Menetapkan barang bukti berupa1. 1(satu) lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor.141.1/Kep.271Pem/2001 tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi HasilPemilinan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001;2. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bekasi Bekasi No. 141.1/Kep.179Pemdes/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan penjabat (Pj.Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi tanggal 20Oktober 2006.3. 1 (satu) bendel scan
Syamsuri Hadi KCP Bulevar Hijau1 (Satu) bendel memori serah terima jabatan Kepala Desa Setia AsihKecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil PemilihanKepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan Di Kabupaten BekasiTahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007;1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil PemilihanKepala Desa Tahap
107 — 79
WAHYUIRAWAN telah mendapat Surat Keputusan dari Tergugat(Bupati Bogor), yaitu) sesuai Surat KEPUTUSAN BUPATIBOGOR Nomor : 141.1/155/Kpts/Huk/2007 Tanggal 26Maret 2007 TENTANG : PENGESAHAN PEMBERHENTIAN SDR.H.
Bahwa karena Keputusan yang gikeluarkan Tergugat tidak berlandaskan alas hak yang sah, maka sudahsepatutnya Tergugat mencabut SuratKeputusan Nomor : 141.1/155/Kpts/Huk/2007 Tanggal26 Maret 2007 TENTANG : PENGESAHAN PEMBERHENTIANSDR. H. ENCEP SUBANDI SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESACIBENING KECAMATAN PAMIJAHAN DAN PENGANGKATAN SDR.WAHYU IRAWAN SEBAGAI KEPALA DESA CIBENING KECAMATANPAMIJAHAN MASA BAKTI 2007 2013.24.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN BUPAT1BOGOR Nomor : 141.1/155/Kpts/Huk/2007 Tanggal 26 Maret2007 TENTANG : PENGESAHAN PEMBERHENTIAN SDR. H. ENCEPSUBANDI SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA CIBENING KECAMATANPAMIJAHAN DAN PENGANGKATAN SDR. WAHYU IRAWAN SEBAGAIKEPALA DESA CIBENING KECAMATAN PAMIJAHAN MASA BAKTI 2007 2013.3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut penerbitanSurat KEPUTUSAN Nomor : 141.1/155/Kpts/Huk/2007 Tanggal 26Maret 2007 TENTANG : PENGESAHAN PEMBERHENTIAN SDR.
Menyatakan sah dan berlaku = menurut hukum Keputusan BupatiBogor Nomor : 141.1/155/Kpts/Huk/2007 tanggal 26 Maret 2007tentang Pengesahan Pemberhentian Saudara H. Encep Subandisebagai Penjabat Kepala Desa Cibening Kecamatan PamijahanKabupaten Bogor dan Pengangkatan Saudara Wahyu Irawan sebagaiKepala Desa Kepala Desa Cibening Kecamatan Pamijahan, MasaBakti 20072013;3.
P : Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor1 141.1/155/Kpts/Huk/2007 tentang PengesahanPemberhentian Sdr. H. ENCEP SUBANDI sebagai PenjabatKepala Desa Cibening Kecamatan Pamijahan danPengangkatan Sdr. WAHYU IRAWAN sebagai Kepala DesaCibening Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun 2007 2013, tanggal 26 Maret 2007 (Foto copy dari FotoCOpy) 37 rrr rr rrr rrr rrr rrr rrr rere creer2.
131 — 63
DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telahmengajukan Gugatan tertanggal 13 Juli 2015, didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Serang pada tanggal hari itu juga, dengan Register PerkaraNomor : 21/G/2015/PTUNSRG, Gugatan mana telah diperbaiki secara formal padatanggal 12 Agustus 2015, dalam Gugatannya telah mengemukakan alasanalasansebagai berikut:TENTANG OBYEK GUGATAN;Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati TangerangNomor : 141.1
Tanda Penduduk (KTP) dan identitaskependudukan dari pejabat yang berwenang dan tata tertib yang disepaktioleh para calon kepala desa; Bahwa Proses Penetapan DPS,Proses Penetapan DPT, Proses PenetapanTempat TPS, Proses Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bojong, ProsesPenanganan aduan yang dilakukan Para Penggugat ditangani tidak baik ,Proses Penetapan Surat Keputusan Bupati Nomor Surat : 141.1/Kep.342Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa BojongKecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
/Kep.342Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa BojongKecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama ANDI YANA, S.Sostertanggal 9 Juli 2015 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata UsahaNegara sehingga bukanlah obyek sengketa Pengadilan Tata UsahaBahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat halaman 2 tentangKeputusan Tergugat merugikan Para Penggugat;Bahwa Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342Huk/2015tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala
P1 Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.342Huk/2015 tentang Pengesahandan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang,tertanggal Juli 2015 (fotokopi sesuai asli);2.) P2 Buku Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong KecamatanCikupa Kabupaten Tangerang Wilayah Pemilihan: 01 (Satu) Tahun 2015 (fotokopisesuai fotokopi);3.
T12Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342Huk/2015 TePengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kal Tangerang Tanggal 9 Juli 2015 (fotokopi sesuai 15. T13 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat PemungutanDalam Pemilihan Kepala Desa Bojong Tahun 2015 (fotokopi sesuai asli); 16.
27 — 6
Suwardi ;- 2 (dua) lembar foto copy SK Bupati Serang No: 141.1/Kep.415-HUK/2008 ttg pengesahan dan pelantikan Kades Wanayasa Kec. Pontang Kab. Serang An. Romli yang ditandatangani Bupati Serang A.Taufik Nuriman ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
SUWARDI. 2 (dua) lembar foto copy SK Bupati Serang No: 141.1/Kep.415HUK/2008, tentang pengesahan dan pelantikan Kades Wanayasa Kec.PontangKab. Serang An. Romli yang ditandatangani Bupati Serang A.TAUFIKNURIMAN. Tetap terlampir dalam berkas perkara.4.
Pontang Kab.Serang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.415Huk/2008 tanggal 11 Juni 2008, yang mengetahui saksi H. SUWARD1Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Srg.membeli tanah empang milik Drs. H. Abdul Majid bin Musa melalui saksi H.Sanusi bin H. Aswari yang berlokasi di Desa Wanayasa Kec. Pontang Kab.Serang, kemudian terdakwa mendatangi H. Sanusi bin H. Aswari danmenayakan apakah saksi H.
Serang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.415Huk/2008 tanggal 11 Juni 2008, yang mengetahui saksi H. Suwardimembeli tanah empang milik Drs. H. Abdul Majid bin Musa melalui saksi H.Sanusi bin H. Aswari yang berlokasi di Desa Wanayasa Kec. Pontang Kab.Serang, kemudian terdakwa mendatangi H. Sanusi bin H. Aswari danmenayakan apakah saksi H. Suwardi mau dibuatkan Akte Jual Beli (AJB)nya,bila mau terdakwa sanggup untuk mengurus pembuatan AJBnya. Selanjutnyasaksi H.
Suwardi ; 2 (dua) lembar foto copy SK Bupati Serang No: 141.1/Kep.415HUK/2008 ttg pengesahan dan pelantikan Kades Wanayasa Kec. Pontang Kab.Serang An. Romli yang ditandatangani Bupati Serang A.Taufik Nuriman ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;6.
79 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagaitindakan menghalanghalangi perlindungan masyarakat dengandikeluarkannya Keputusan BUPATI KLATEN Nomor : 141.1/236/2013tanggal 29 April 2013, karena ada tindakan kecurangankecurangan yangdilakukan oleh Panitia Pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa (videposita Nomor : 16, 17, 18, 21. 23. 28);Bahwa dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan Pasal 27 ayat (1) huruf dUndangUndang Nomor : 32 Tahun 2004 jo.
Bertentangan dengan asasasas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB);Bahwa berdasarkan fakta yang kami uraikan di atas, maka Penggugatberpendapat tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang Pengesahan KeputusanBadan Permusyawaratan Desa Senden Kecamatan Ngawen KabupatenKlaten Nomor : 04 Tahun 2013, tentang Penetapan Saudara Triyono CalonKepala Desa Terpilin menjadi Kepala Desa Senden Kecamatan NgawenHalaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 469 K
/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang Pengesahan KeputusanBadan Permusyawaratan Desa Senden, Kecamatan Ngawen, KabupatenKlaten Nomor : 04 Tahun 2013, tentang Penetapan Saudara Triyono CalonKepala Desa Terpilin menjadi Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen,Kabupaten Klaten;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Klaten Nomor :141.1/236/2013 tanggal 29 April 2013, tentang Pengesahan KeputusanBadan Permusyawaratan Desa Senden, Kecamatan Ngawen, KabupatenKlaten Nomor : 04 Tahun 2013
Menyatakan Batal Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati KlatenNomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang PengesahanKeputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Senden, KecamatanNgawen Kabupaten Klaten Nomor 04 Tahun 2013 tentang PenetapanSaudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilin menjadi Kepala Desa Senden,Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati KlatenNomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang PengesahanKeputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Senden, KecamatanNgawen Kabupaten Klaten Nomor 04 Tahun 2013 tentang PenetapanSaudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilin menjadi Kepala Desa Senden,Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;4.
YUYUNG INDRA CAHYA
Tergugat:
BUPATI Kabupaten Bandung
Intervensi:
ENANG SODIKIN
170 — 123
DALAM POKOK SENGKETA;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Camat Rancaekek Kabupaten Bandung Nomor: 141.1/Kep.34/XI/2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Masa Bakti Tahun 20172023, tertanggal 17 November 2017, yang ditandatangani oleh Camat Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atas nama Bupati Bandung;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Camat
Rancaekek Kabupaten Bandung Nomor: 141.1/Kep.34/XI/2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Masa Bakti Tahun 20172023, tertanggal 17 November 2017, yang ditandatangani oleh Camat Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atas nama Bupati Bandung;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten
Menyatakan Batal atau Tidak Sah : Obyek sengketa berupa SuratKeputusan Camat Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Nomor:141.1/Kep.34/XI/2017, tentang Pengangkatan Kepala Desa RancaekekKulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Masa Bakti Tahun2017 2023, tertanggal 17 Nopember. 2017 yang ditandatangani olehCamat Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atas nama BupatiBandung; 3.
Nomor : 141.1/Kep.34/XI/2017 tanggal 17 November 2017yang dikeluarkan oleh Camat Rancaekek Kabupaten Bandung adalah sah; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seusai hukum:;Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliktertanggal 12 Februari 2018. Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telahmengajukan Duplik tertanggal 20 Februari 2018.
Bukti T46dan Desa Kabupaten Bandung Nomor: 141.1/1561DPMD/2017, tanggal 6 November 2017, Sifat: Penting,Perihal Penyelesaian Permasalahan Pilkades RancaekekKulon ditujukan kepada Camat Rancaekek (Sesuai denganfotokopi);Fotokopi Surat Undangan Sekretaris Daerah KabupatenBandung Nomor: 141.1/2342DPMD/2017, tanggal 8November 2017, Sifat: Penting, Lampiran: 1 (Satu) Berkas, Perihal: Pilkades Serentak Tahun 2017 (Sesuai dengan asli);Fotokopi Berita Acara Mediasi sengketa PilkadesRancaekek Kulon Tahun
Menyatakan batal Keputusan Camat Rancaekek Kabupaten BandungNomor: 141.1/Kep.34/XI/2017 tentang Pengangkatan Kepala DesaRancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, MasaBakti Tahun 20172023, tertanggal 17 November 2017, yangditandatangani oleh Camat Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atas nama Bupati Bandung;3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Camat RancaekekKabupaten Bandung Nomor: 141.1/Kep.34/X1/2017 tentang PengangkatanKepala Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek KabupatenBandung, Masa Bakti Tahun 20172023, tertanggal 17 November 2017,yang ditandatangani oleh Camat Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atas nama Bupati Bandung;4.
YUHANI, Amd.Kep.
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
135 — 65
Sebagaimana:Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/KEP.006.SEKRET/2020,Tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat DesaGebang Kulon Kecamatan Gebang.
Maka, pada tanggal 27 Agustus 2020, Pengadilan TataUsaha Negara Bandung membatalkan:Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/KEP.006.SEKRET/2020,Tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat DesaGebang Kulon Kecamatan Gebang. Dan Lampiran Keputusan Kuwu GebangKulon Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 TentangAlin Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang;21.
Bahwa objek sengketa tata usaha negara:Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/KEP.006.SEKRET/2020,Tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alin Tugas Jabatan Perangkat DesaGebang Kulon Kecamatan Gebang.
Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2.Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas JabatanPerangkat Desa Gebang Kulon; 3. Mewajibkan Tergugat mencabutKeputusan Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon kecamatanGebang; 4.
Megabulkanpermohon penundaan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor:141.1/Kep.006.Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih TugasJabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. 2.Mewajibkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut administrasipelaksanaan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas JabatanPerangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang selama permeriksaansengketa tata usaha Negara ini berjalan sampai adanya putusan hukumyang
47 — 29
bantuan keuangan kepada pemerintah Desa tahun 2011 senilai Rp. 100.000.000,- dari Bendahara Desa Tangkisan Pos ke Bendahara Panitia Desa berkembang diterima oleh SATIMIN tertanggal 24 Mei 2011.6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng jenis SIMPEDA nomor rekening 3-138-01051-1 atas nama Pemerintah Desa Tangkisan Pos Jogonalan Klaten.7. 1 (satu) lembar surat bukti pengeluaran No. 54 dari Bendahara Desa Tangkisan Pos senilai Rp. 100.000.000,-8. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1
Proposal bantuan keuangan Desa kepada Gubernur Jawa Tengah No. 141.1/03/III/2011 tanggal 03 Maret 2011 yang ditandatangani Kepala Desa Tangkisan, BPD, dan menyetujui Camat Jogonalan dan Bapermas Kab. Klaten.16. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa tanggal 03 Maret 2011.17. Berita Acara pencairan bantuan keuangan kepada pemerintah desa (Desa berkembang) tahun 2011, tanggal 07 April 2011.18. Permohonan pencairan dana tanggal 10 Maret 2011.19.
BKK Wedi Klaten Cabang Jogonalan.Proposal bantuan keuangan Desa kepada Gubernur Jawa Tengah No.141.1/03/III/2011 tanggal O03 Maret 2011 yang ditandatanganiKepala Desa Tangkisan, BPD, dan menyetujui Camat Jogonalan danBapermas Kab.
Klaten periodetahun 2007 s/d 2013 sesuai dasar Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor:141.1/1193/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Penetapan PengangkatanKepala Desa Tangkisan Pos Jogonalan Kab.
Klaten periode tahun 2007 s/d 2013 sesuai dasar SuratKeputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1/1193/2007 tanggal 11Mei 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala DesaTangkisan Pos Jogonalan Kab.
Jogonalan Kab.Klaten periode tahun 2007 s/d 2013 sesuai dasar SuratKeputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1/1193/2007 tanggal 11Mei 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala DesaTangkisan Pos Jogonalan Kab.
149 — 68
Kabupaten Bekasi Nomor 2Tahun 2018 tanggal 22 Juli 2018 tentang Penetapan Nomor UrutCalon Kepala Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa Satria Mekar(bukti sesuai dengan fotocopy);Fotocopy Surat tertanggal 30 Juli 2018 Perihal: LamaranPermohonan menjadi Calon Kepala Desa (satu bundel) atasnama Apendi ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan KepalaDesa Satria Mekar (bukti sesuai dengan fotocopy);Fotocopy Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala DesaDesa Satria Mekar Kecamatan Tambun Utara Tahun 2018Nomor 141.1
/02/VVPan.Pilkades/DsSM/2018, tanggal 30 Juni2018 (bukti sesuai dengan asli) ;Fotocopy Surat Keputusan Tim Seleksi Independen Bakal CalonKepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018, tanggal 15 Juli2018 (bukti sesuai dengan asli) ;Fotocopy surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Satria MekarNomor: 141.1/SU/015/VI/Pan.Pilkades/DsSM/2018 tanggal 16Juli 2018, Perihal: Konfirmasi Klarifikasi dan Keberatan atas surattanggal 15 Juli 2018 ditujukan kepada Kepala DPMD Kab.
Bekasi(bukti sesuai dengan asli) ; Fotocopy Tanda Terima tertanggal 20 Juli 2018, Perihal : BerkasKuasa Hukum Balon (bukti sesuai dengan asli) ;Fotocopy Surat Permohonan No. 1/SP/N/KTS/2018 tanggal 20Juli 2018, Hal: Surat Permohonan Penghentian PelaksanaanPilkades Desa Satria Mekar (bukti sesuai dengan fotocopy) ;Fotocopy surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Satria MekarNomor: 141.1/019/PPKDSM/2018, tanggal 20 Juli 2018, Perihal:Tanggapan Panitia Pemilihan Kepala Desa terhadap SuratPermohonan Penghentian
(bukti sesuaidengan asli); 22222 nnn nnn nnn nee rene nn one =Fotocopy Tanda Terima Desa Satria Mekar Kecamatan TambunUtara Nomor : 141.1/STR/ NNWPPKDSM/2018, tanggal 03Agustus 2018. (bukti sesuai dengan asli);Fotocopy Surat Keputusan No. 01/TSI.Bekasi/2018, tanggal 15Juli 2018.
(bukti sesuai dengan fotocopy);Fotocopy Tanda Terima Desa Satria Mekar Kecamatan TambunUtara Nomor : 141.1/STR/ /VIVPPKDSM/2018, tanggal 20 Juli2018 (bukti sesuai dengan asli) ; Fotocopy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa SatriaMekar Nomor : 019/SP/BPDSM/IV/2018 tanggal 07 April 2018,tentang Pembentukan Panitia Kepala Desa Satria Mekar (buktisesuai dengan fotocopy);Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor:141.1/Kep.283BPMPD tanggal 28 September 2012 tentangPengesahan Pengangkatan
9 — 1
Bahwa suami Pemohon yang bernama Radi bin Ngat telah meninggal duniakarena sakit pada tanggal 09 September 1999 yang sesuai dengan SuratKeterangan Kematian dari Kepala Desa Tritunggal Kecamatan BabatKabupaten Lamongan Nomor : 141.1/04/413.311.20/2017 tanggal 05Desember 2017;4.
Fotokopi Surat Kematian An Radi dari kepala desa Tritunggal KecamatanBabat Kabupaten Lamongan No :141.1/04/413.311.20/2017 tertanggal 05Desember 2017, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya danternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi parafdan tanggal serta diberi tanda (P.3);Penetapan Nomor 0230/Padt.P/2017/PA.Lmg. halaman 3 dari 10 halaman4.
Fotokopi Surat Keterangan biodata nama Muyasaroh binti Darmo danMubaidah binti Dermo (satu orang yang sama) dari Kepala desa TritunggalKecamatan Babat Kabupaten Lamongan nomor 141.1/045/413.311/20/2017tanggal 22 Nopember 2017 dan alat bukti tersebut telah dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelisdiberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.4);5.
44 — 9
Nomor39/G/2016/PTUNBDG tanggal 21 Juni 2016; sag Ay SS RicBerkas perkara Nomor 39/G/2016/PTUNBDG tersebut beserta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan perkara ini; aE SETENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalamputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 39/G/2016/PTUNBDG tanggal 21 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILIMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ~AMenyatakan batal Surat Keputusan Kuwu Luwungkencana No. 141.1
DIDI SUPRIYADI;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KuwuLuwungkencana No. 141.1/13/KptsKuwu//2016. tanggal 27 Januari2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Luwungkencana,Hal 2 dari 7 hal. Put. No 253/B/2016/PT.TUN.JKTKecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr. DIDI4.