Menetapkan, wali nikah Pemohon nama (XXX) adalah adlal;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

;Bahwa berdasarkan dalildalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukanpermohonan penetapan wali adlal, agar Pemohon bisa melangsungkanpernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai walihakim;Bahwa untuk lebih memperjelas alasan wali pemohon tidak memberikanrestu / tidak bersedia mejadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut, kiranyaPengadilan Agama Tuban memanggil orangtua / wali nikah pemohon;Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini.

karena sudah saling cinta mencintai, sudah samasama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurutsyara' (Agama) maupun peraturan perundangundangan dan beranibertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga; Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidakhadirnya wali nikah tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehinggadengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkanbahwa wali nikah tersebut telah enggan (adlal

) menjadi wali dalam pernikahanPemohon dengan calon suaminya; Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi walinikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antaraPemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmenurut Majelis telah memenuhi syaratsyarat perkawinan sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan dan hukum syara' serta tidak ada laranganuntuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapatdipertimbangkan

dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA KecamatanSinggahan, Kabupaten Tuban tersebut harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuanpasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1)Peraturan Menteri Agama No. 2 tahunl987, maka yang menjadi Wali NikahPemohon adalah Wali Hakim;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqihdalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :ELnXpU

Menetapkan, wali nikah Pemohon nama (XXX) adalah adlal;3.

Septi Ria Darmayanti binti Budi Santoso, umur 24 tahun, agama Islam,pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Bandungrejo RT.002 RW. 002 Desa Bandungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon~ karena saksi adalahsaudara Pemohon;halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1832/Pdt.P/2020/PA.Kab.MlgBahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama Yudi Sarjono Bin Budi Santoso;Bahwa saksi

Slamet bin Misman, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawanswasta, tempat kediaman di Dusun Sonotengah RT. 064 RW. 013 DesaSonotengah Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalahsaudara Pemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama Yudi Sarjono Bin Budi Santoso;Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanhalaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1832/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlgpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikandidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang paling tinggihalaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1832/Pdt.P

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullan

O05 DesaSumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakaksepupu Pemohon;halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0320/Pdt.P/2022/PA.Kab.MIgBahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama Paimin bin Ngadiono;Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama Paimin binNgadiono;Bahwa saksi mengetahui

Abas bin Hatot, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaanwiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bonangan RT.001 RW. 005 DesaSumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakaksepupu Pemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama Paimin bin Ngadiono;Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikandidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

dapat ditemukan melalui hasil ijtinad atau pemahaman fikihatau peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa :(1)Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasabtidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempattinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullan

Menetapkan, wali nikah Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon (NAMA PEMOHON) dengan calon suaminya, bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah adlal;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000 ,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

mengajukanpermohonan penetapan adlalnya wali, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahandengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara iniBerdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan AgamaTuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi :1,2.Mengabulkan permohonan Pemohon;Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama saudara (XXX) adalah adlal

(agama)maupun peraturan perundangundangan yang berlaku; berani bertanggungjawab dansanggup melaksanakan kewajiban kewajiban berumah tangga; Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tersebut tidak hadir di persidangan, dan tidak pulamenyuruh orang orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah; dan tidak hadirnya walinikah tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidakhadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan tersebut, menunjukkan bahwa walinikah Pemohon telah enggan (adlal

) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengancalon suaminya;Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikahdalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calonsuaminya berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhisyaratsyarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan danhukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonanPemohon tersebut dapat dipertimbangkan

dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUAKecamatan Kabupaten Tuban tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan MenteriAgama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim; yangdalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tuban, karenanyaPengadilan menunjuk dan menetapkan untuk bertindak sebagai

Menetapkan, wali nikah Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon (NAMAPEMOHON) dengan calon suaminya, bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHONadalah adlal;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000 ,(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Tuban, Tuban pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1430 H., oleh kami Drs. MAME SADAFALsebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama SAFI'I Bin SAPALI adalah Adlal;

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon (SITI VUSIDA Binti SAFI'I) dengan calon suaminya (HADI EKO PURNOMO Bin MATRAWI);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar

PENETAPANNomor 0584/Pdt.P/2016/PA.Kab.MlgZN zee ht 2seis DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkaraPermohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :NANI VUSIDAH Binti SAFI'l, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik,tempat tinggal di Dusun Robyong RT. 2 RW. 10 DesaPakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagai"Pemohon",Pengadilan Agama

MigBahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan wali adlal atasrencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama hadi EkoPurnomo;Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebut mendapatkanhalangan dari wali nikah Pemohon bernama Safi!

Atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan wali adlal;Menimbang bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, perkara ini adalahpermohonan wali adlal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan absolut pengadilan agama;Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon disidang, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar waliPemohon adalah wali yang adlal ?

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitumpermohonan Pemohon nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa walinikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa apabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari walinasab kepada wali hakim (pemerintah), sebagaimana hadits Rasulullah SAW., yangberbuny/i :pSLalllezs sirishslell sisi cubesArtinya : Bila telah

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama SAFI'l Bin SAPALI adalah Adlal;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan PakisKabupaten Malang sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon (SITI VUSIDABinti SAFI'l) dengan calon suaminya (HADI EKO PURNOMO Bin MATRAWI);4.

Menyatakan wali nikah Pemohon adalah adlal ;

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon sebagai Wali Hakim dalam pernikahan antara Pemohon ( Ratu Amalia Prajakusuma binti Raden Usman Iman Prajakusuma ) dengan seorang laki - laki bernama Raden Usman Iman Prajakusuman ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah sejumlah Rp. 331.000,- ( Tiga ratus tiga puluh satu ribi rupiah ) ;

Bahwa berdasarkan dalildalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukanpermohonan penetapan wali adlal, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahandengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;7.

Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama RADEN USMAN IMANPRAJAKUSUMAN adalah adlal;3.

karena sudah saling cinta mencintai, sudah samasamaberpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara(agama) maupun peraturan perundangundangan dan berani bertanggungjawab untukmelaksanakan kewajiban berumah tangQa;Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya walinikah tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnyawali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa wali nikah tersebuttelah enggan (adlal

) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikahdalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohondengan calon suaminya berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas menurut Majelistelah memenuhi syaratsyarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan dan hukum syara serta tidak ada larangan untuk melakukanperkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan

dan karenanyapenolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon tersebut harusdikesampingkan); 222 ono nn nnn nnn nnn nnn nn nen nnn nn ncn nn ncn cn nce ensMenimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuanpasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1)Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohonadalah Wali Hakim; 222 nn nnn nnn nnn n nnn nce n ee enn nn nnn nen e neeMenimbang, bahwa Majelis

Menyatakan wali nasab Pemohon bernama WALI ADLAL adalah wali adhal.3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI PEMOHON, dengan wali Hakim ;4. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON ;5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp. 466.000.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

PENETAPANNomor xxxx/Pdt.P/2017/PA.PoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkarapermohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempattinggal di Kabupaten Ponorogo, sebagai Pemohon ;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelan mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksinya dipersidangan

Bahwa saat ini ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia dan yangseharusnya bertindak sebagai wali adalah kakak kandung Pemohonbernama WALI ADLAL, umru 38 tahun, agama Islam, pekerjaanKaryawan PLN, alamat di Kabupaten Ponorogo ;. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suamiPemohon, telah samasama mengetahui hubungan cinta kasih antaraPemohon dengan calon suami Pemohon tersebut.

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama WALI ADLAL adalah waliadlal;4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan SukorejoKabupaten Ponorogo berhak menikahkan Pemohon dengan calon suamiPemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON sebagai WaliHakim;5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;6.

/Pw.01/VIII/2014 tertanggal 06 Agustus 2017, telah bermeterai cukup,setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.3);Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, pemohon mengajukansaksi saksi sebagai berikut :i:SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggaldi Kabupaten Ponorogo;Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan wali Pemohon yaitu kakakPemohon yang bernama WALI ADLAL

Menyatakan wali nasab Pemohon bernama WALI ADLAL adalah waliadhal.3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untukmelangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI PEMOHON, denganwali Hakim ;4. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanSukorejo, Kabupaten Ponorogo sebagai wali hakim dalam pernikahanPemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMIPEMOHON ;5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp. 466.000.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon ALI MUSTOFA bin IRVAN adalah adlal;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.434.500,- (empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama ALI MUSTOFA Bin IRVANadalah wali adlal;4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malangberhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon ROSIIRWANTO Bin KUSNAN sebagai Wali Hakim;halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor .........5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;6.

MULYADI bin IMAM TARAM, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaanburuh tani, tempat kediaman di Dusun Polaman RT.008 RW.014 KelurahanDampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;2.Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pamancalon suami Pemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama ROSI IRWANTO Bin KUSNAN ;Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali nikahn

Atas dasar itu, Pemohonmengajukan permohonan wali adlal, karena itu permohonan Pemohon tersebutdiindikasikan didasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor .........(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelan ada putusan pengadilan Agama tentang walltersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukumyang baku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya walitelah diberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alihsebagai pertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang palingtinggi

Pasal 23 Ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada wallhakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullah

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikandidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang paling tinggiadalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk

Keputusan KetuaMahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku IIyang pada pokoknya mensyaratkan bahwa Pengadilan Agama dapatmengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengarkan waliatau keluarga dekatnya calon mempelai wanita;Menimbang, bahwa dari ketentuanketentuan tersebut terdapat beberapaunsur yang harus dipenuhi untuk menentukan kead/alan wali nikah Pemohon :Calon suami Pemohon telah meminta atau meminang Pemohon kepadawali Pemohon;Wali nikah Pemohon adlal (enggan

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihakim (pemerintah), sebagaimana kandungan hadits Rasulullan

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon (Agus Setyono bin AgusSoedarman) adalah adlal;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp.739.000, (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1443 Hijriyah, olehkami Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon AYAH PEMOHON adalah adlal;3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, untuk menikahkan Pemohon PEMOHON dengan CALON SUAMI PEMOHON, sebagai Wali Hakim ;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

P ENETAPANNomor 0138/Pdt.P/2015/PA.Amb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara pada tingkat pertama dantelah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adlal yang diajukan olehPEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal semula di Kabupaten Semarang, dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, ,sebagai Pemohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Setelah medengarkan

Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama AYAH PEMOHON adalah wali adlal;3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Barat, KabupatenSemarang, berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon CALONSUAMI PEMOHONsebagai Wali Hakim;4.

) sehingga mohon ditetapkan sebagai wali adlal;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan sehingaberdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenangmengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 Pemohon beragama Islam danberdomisili di wilayah Kabupaten Semarang, yang menjadi yurisdiksi

Sedangkan kedua calonmempelai hadir atau adanya bukti tentang keadlolannya karena ia membangkan ataubersembunyi (tidak mau hadir) ;Juga hadist Nabi dari Aisyah RA Riwayat al Arbaah kecuali Nasai yangdisahkan oleh Ibnu Awanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim yang artinya ;ALtiny@ 2 occcecceees Maka apabila terjadi perselisihan (wali tidak ada atau adlal) maka hakimsebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (Subulusalam III halaman 118) ;Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam

Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon AYAH PEMOHON adalah adlal;3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Barat, KabupatenSemarang, untuk menikahkan Pemohon PEMOHON dengan CALON SUAMIPEMOHON, sebagai Wali Hakim ;4.

PENETAPANNomor 0050/Pdt.P/2015/PA.Bbs.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN AGAMA Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama dalam perkara permohonan penetapan wali adlal memberikanpenetapan atas perkara yang diajukan oleh :Pemohon,umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.02RW. 03 Desa Randusari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes,sebagai"Pemohon" ; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah

oleh hukum syara' maupunperaturan perundangundangan karenanya Pemohon merasa keberatan sebabhubungan pemohon dengan calon suami tersebut sudah sedemikian erat yang takmungkin dapat dipisahkan, telah samasama bertekad bulat akan melangsungkanpernikahan, sekaligus untuk menghindarkan pemohon dengan calon suami dariperbuatan yang melanggar hukum syara maupun peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa berdasarkan dalildalil dan alasan tersebut di atas pemohon mengajukanpermohonan penetapan wali adlal

, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahandengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkarainiBerdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi :MENGADILIMengabulkan permohonan Pemohon;Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama Abdul Mukyi bin Kasmidadalah adlal;3.

karena sudah saling cinta mencintai, sudah samasamaberpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurutsyara' (agama) maupun peraturan perundangundangan dan berani bertanggungjawabuntuk melaksanakan kewajiban berumah tangga; Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnyawali nikah tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidakhadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa wali nikahtersebut telah enggan (adlal

dankarenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Losari tersebut harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuanpasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1)Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohonadalah Wali Hakim;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqihdalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang Artinya: Pemerintah mengurusrakyatnya

Bahwa berdasarkan dalildalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukanpermohonan penetapan wali adlal, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahandengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;7.

Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama Selamet alias Slamet binDarno adalah adlal; 272222 nn nnn none nnn nnn nnn ence cence3.

karena sudah saling cinta mencintai, sudah samasamaberpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara(agama) maupun peraturan perundangundangan dan berani bertanggungjawab untukmelaksanakan kewajiban berumah tangQa;Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya walinikah tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnyawali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa wali nikah tersebuttelah enggan (adlal

) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikahdalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohondengan calon suaminya berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas menurut Majelistelah memenuhi syaratsyarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan dan hukum syara serta tidak ada larangan untuk melakukanperkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan

dan karenanyapenolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon tersebut harusdikesampingkan); 2n nnn nn nnn nn nnn nnn nn nen nnn nn enn nnn ncn nnnMenimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuanpasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1)Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohonadalah Wali Hakim; 222 n nnn nnn nnn n en nn nnn ncn nne enn nn nnn nnn n neeMenimbang, bahwa Majelis

Kastin binti Podo, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat kediaman di Dusun Rekesan RT.038 RW. 006 Desa KedokKecamatan Turen Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibuPemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama Tata bin Ence;Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama Tata bin Ence;halaman

KH Agus Salim RT.32 RW. 02Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalahtetangga Pemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama Tata bin Ence;Bahwa saksi mengetahui jika rencana pernikahan tersebutmendapatkan halangan dari wali nikah Pemohon bernama Tata bin Ence;Bahwa saksi mengetahui jika calon suami Pemohon sudah sekalimelamar dan meminta kepada wali

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikandidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang paling tinggiadalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada walihalaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0557/Pdt.P/2021

Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Sulis adalah wali adlal;4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis KabupatenMalang adalah wali hakim yang berhak menikahkan Pemohon dengan calonsuami Pemohon M. Husein Bin Paito sebagai Wali Hakim;5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;6.

Agus Priono bin Ngadi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruhharian lepas, tempat kediaman di Dusun Boro Bunut RT.002 RW.008 DesaBunut Wetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pamanPemohon;Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonanwali adlal atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suamiPemohon bernama M.

Atas dasar itu, Pemohon mengajukanpermohonan wali adlal, Karena itu permohonan Pemohon tersebut diindikasikandidasarkan pada ketentuan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohondi persidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalahapakah benar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

atau enggan;(2)Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang walitersebut.Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yangbaku tentang batas adlalnya wali, namun kriteria tentang adlalnya wali telahdiberikan oleh pakar hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alin sebagaipertimbangan dalam perkara ini bahwa antara lain adlal yang paling tinggiadalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitumpermohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapatdikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0436/Pdt.P/2021/PA.Kab.MlgMenimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakanapabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab

Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Adlal;3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Calon Suami dengan wali hakim;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

PENETAPANNomor 0256/Padt.P/2016/PA.TADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapanperkara permohonan Wali Adlal yang diajukan oleh:Pemohon, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan .., pekerjaan .., tempat tinggaldi Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon

;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 2Undangundang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Pasal 49 ayat 1 dan 2Undangundang Nomor 3 tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk dalam lingkup kewenanganPengadilan Agama, dan oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adlal

ternyata wali Pemohontidak hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan patut oleh JurusitaHalaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 0256/Pdt.P/2016/PA.TAPengganti Pengadilan Agama Tulungagung untuk hadir pada persidanganperkara ini, dan tidak hadirnya wali Pemohon tersebut tidak ternyata disebabkanoleh suatu halangan yang sah, dengan demikian dapat dijadikan petunjuk bahwapaman Pemohon yang bernama Paman Pemohon selaku wali nikah Pemohonadalah enggan atau menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon (adlal

car SsArtinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya adlal, walaupundengan paksa, atau enggan mengawnkannya,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telahmemperoleh kesimpulan bahwa Paman Pemohon yang bertindak sebagai waliHalaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 0256/Pdt.P/2016/PA.TAdalam pernikahan Pemohon adalah adlal, dan oleh karenanya pernikahan antaraPemohon (Pemohon) dengan calon suaminya (Calon Suami) dapat dilaksanakandengan Wali Hakim;Menimbang, bahwa

Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Adlal;3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk melangsungkan pernikahandengan calon suaminya bernama Calon Suami dengan wali hakim;4.

HADI WANDOWO adalah adlal;

3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri untuk melaksanakan perkawinan Pemohon (SYANTI KUMALA DEWI, S.Pd binti Drs.NUR IMAN SUBYANTO) dengan seorang laki-laki yang bernama AGNI OKTA SETIA BUDI bin MULYONO ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

PENETAPANNomor 0110/Pdt.P/2016/PA.Kadr.aeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adlal yang diajukan oleh :PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempatkediaman di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah

para saksi bersumpah sesuai agamanya, lalumemberikan keterangan secara terpisah dan sendirisendiri yang padapokoknya bahwa : Saksi adalah ayah kandung calon suami Pemohon, sedangkan saksi IIadalah adik ipar calon suami Pemohon ; Pemohon bermaksud untuk menikah dengan lakilaki pilihannya sendiribernama CALON SUAMI PEMOHON , namun wali nikah Pemohon yangbernama WALI NIKAH PEMOHON tidak mau menjadi wali sehinggapernikahan tersebut ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri,dengan alasan wali Adlal

Pasal23 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, maka wali nikah Pemohon tersebut dapatdinyatakan sebagai Wali Adlal dalam rencana pernikahan Pemohon dengancalon suaminya ;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapatahli figin dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya Sesuai dengan kemashlahatan ;Dan dalildalil syar yang tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IIIhalaman 319 sebagai berikut :eSlall goa 05585 9!

Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.KdrPemohon telah adlal (enggan) untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahanyang akan dilakukan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan alasanyang dinilai tidak berdasar hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon cukupberalasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan wali nikah Pemohonadalah adlal dan memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah setempat untukmelaksanakan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya (Pasal 2 ayat (1)dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor

Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama WALI NIKAHPEMOHON adalah adlal ;3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Kota Kediri untuk melaksanakan perkawinan Pemohon(PEMOHON , S.Pd binti WALI NIKAH PEMOHON) dengan seorang lakilaki yang bernama CALON SUAMI PEMOHON ;4.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama Raflin Efendi bin Palin adalah adlal;

3. Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon berhak menikahkan Pemohon (Fitra Ningsih binti Raflin Efendi) dengan calon suami Pemohon (Turnida bin Casita) sebagai wali hakim;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- ( Tiga ratus tiga puluh satu ribu

Bahwa berdasarkan dalildalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukanpermohonan penetapan wali adlal, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahandengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;7.

Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama Raflin Efendi bin Palinadalah adlal; 22 nono n n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ce ence nnn3.

karena sudah saling cinta mencintai, sudah samasamaberpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara(agama) maupun peraturan perundangundangan dan berani bertanggungjawab untukmelaksanakan kewajiban berumah tangQa;Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya walinikah tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnyawali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa wali nikah tersebuttelah enggan (adlal

) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikahdalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohondengan calon suaminya berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas menurut Majelistelah memenuhi syaratsyarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan dan hukum syara serta tidak ada larangan untuk melakukanperkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan

dan karenanyapenolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon tersebut harusdikesampingkan); 222 ono nn nnn nnn nnn nnn nn nen nnn nn ncn nn ncn cn nce ensMenimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuanpasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1)Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohonadalah Wali Hakim; 222 nn nnn nnn nnn n nnn nce n ee enn nn nnn nen e neeMenimbang, bahwa Majelis

PENETAPANNomor : 0109/Pdt.P/2014/PA.NgjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara permohonan Wali adlal yang diajukan oleh:XXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,tempat kediaman di Dusun Kenep RT.02 RW. 06 DesaKenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk,sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang

berkaitan dengan perkara ini;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Calon Suami serta para saksidimuka sidang;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal21 Oktober 2014 yang telah mengajukan permohonan Wali Adlal yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor : 0109/Pdt.P/2014/PA.Ngj dengan dalildalil sebagai berikut:1.

muka sidang dan MajelisHakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkanniatnya hendak melangsungkan pernikahan tanpa persetujuan wali nikahnya,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXselaku wali Pemohon tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilannya dibacakandi muka sidang dan ketidakhadiran Wali Pemohon tersebut tanpa ada alasanyang sah;Menimbang, bahwa perkara permohonan wali adlal

bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yangdidukung keterangan para saksi, Pemohon adalah calon mempelaiperempuan yang telah cukup umur untuk menikah, yang hendak menikahdengan calon mempelai lakilaki yang cukup dewasa yang bernama XXXX,sementara ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah, makaPemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang dibenarkan sebagai subyekhukum;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalahmohon agar wali nikah Pemohon yang bernama XXXX dinyatakan sebagaiwali adlal

No. 0109/Pdt.P/2014/PA.Ngj.Wali Hakim dan ketentuan pasal 2 angka (1) Peraturan MenteriAgama nomor30 tahun 2005 dijelaskan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akanmenikah, yang ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau walinasabnya tidak memenuhi syarat, atau mauquf, atau berhalangan, atau adlal,maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon, bernama SUWARJI BIN NUR BARIMAN adalah adlal;
3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon NURIS SA'ADAH BINTI SUWARJI dengan calon suami bernama SUTRISNO BIN SUKRI;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu

PENETAPANNomor 409/Padt.P/2019/PA.TbnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkarapermohonan Wali Adlal, yang diajukan oleh :NURIS SA'ADAH BINTI SUWARJI, umur 31 tahun, agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggaldi Dusun Bedrek, RT.03, RW. 04, Desa Selogabus, KecamatanParengan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon; Pengadilan Agama tersebut; Setelah

Menetapkan wali nikah Pemohon, bernama (SUWARJI BIN NURBARIMAN) adalah adlal;3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan(Parengan, Kabupaten Tuban) Kabupaten Tuban, selaku PegawaiPencatat Nikah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon NURISSA'ADAH BINTI SUWARJI dengan calon suami bernama (SUTRISNOBIN SUKRI);4.

Antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada laranganhukum untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurutperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban akan tetapiditolak karena walinya Adlal;Menimbang, bahwa Pemohon benarbenar berkehendak untuk menikahdengan calon suami Pemohon itu, tetapi pernikahan dimaksud tidak dapatdilangsungkan karena walinya tidak bersedia bertindak sebagai

S15Artinya :Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah)yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orangyang tak ada wali baginya (HR.Ahmad, Abu Daud dan Turmuzi);Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah Adlal (enggan),maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo.

Menetapkan wali nikah Pemohon, bernama SUWARJI BINNUR BARIMAN adalah adlal;3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, selaku Pegawai PencatatNikah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon NURISSA'ADAH BINTI SUWARJI dengan calon suami bernama SUTRISNOBIN SUKRI;4.

Menyatakan bahwa wali Pemohon (Pemohon) adalah adlal/enggan;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Pemohon) dengan calon suaminya bernama 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

PENETAPANNomor: 0427/Pdt.P/2015/PA.Kab.MlgBISMILLAHIRROHMANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaiberikut, dalam perkara wali adlal yang diajukan oleh :Pemohon umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan SD, tempat tinggal di JalanKabupaten Malang, sebagai "Pemohon'",Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal

orang lain;Bahwa saksi sudah berusaha maksimal untuk membantu Pemohon melakukanpendekatan kepada wali Pemohon, namun tidak berhasil;Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan danmenyatakan dapat menerima;Saksi Il: , umur 50 tahun, agama slam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman diKabupaten Malang, saksi selaku tetangga Pemohon, di depan sidang memberikanketerangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan wali adlal

Atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan wali adlal;Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dipersidangan, maka rumusan pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakahbenar wali Pemohon adalah wali yang adlal ?

Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi HukumIslam, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapatdikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makapetitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dapat dikabulkan denganmenyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adlal;Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan nomor 3 Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang bahwa apabila wali itu adlal maka wali tersebut berpindah dariwali nasab kepada wali hakim (pemerintah

Menyatakan bahwa wali Pemohon (Pemohon) adalah adlal/enggan;3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah KecamatanPakis Kabupaten Malang sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon(Pemohon) dengan calon suaminya bernama4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 391.000, (tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 26 Mei2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1436., oleh kami Drs.