Padahal menurut perundangan agrarian diatursegala hal yang bermaksud membebankan atau mengalihkan hak atastanah harus dibuat dihadapan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).Bahkan lebih aneh lagi dalam 3 (tiga) akta perjanjian kredit tersebut samasekali tidak ditandatangani oleh Tari Pak Kastik, Komsatun maupun Rumi.Untuk itu agar lebih jelasnya status hukum perjanjian kredit dimaksud darisisi hukum, maka Tergugat sudah mengajukan gugatan ke PengadilanNegeri Bojonegoro terhadap PT.

Bila NEGARA KESEPAKATAN ini tidak berPANCASILA, BERBEDABEDA SAMA RAKUS (kenyataannya GILA, PEMBUNUH danPENJILAT), SEGERA WUJUDKAN PANCASILA DALAM TEMPOYANG SESINGKATSINGKATNYA#Revolusi agrarian, kembalikan hakhak masyarakat Adat#dan lainlainkeinginan RAKYAT yang tidak mau ber PANCASILA (silahkanditambahkan)Yang terposting tanggal 11 April 2016;1 (satu) lembar gambar tulisan yang bertuliskan :PANCAGILA NKRI1. KEUANGAN YANG MAHA KUASA2. KORUPSI YANG ADIL DAN MERATA3.

Bila NEGARA KESEPAKATAN ini tidak berPANCASILA, BERBEDABEDA SAMA RAKUS (kenyataannya GILA, PEMBUNUH danPENJILAT), SEGERA WUJUDKAN PANCASILA DALAM TEMPOYANG SESINGKATSINGKATNYA#Revolusi agrarian, kembalikan hakhak masyarakat Adat#dan lainlainkeinginan RAKYAT yang tidak mau ber PANCASILA (silahkanditambahkan)Yang terposting tanggal 11 April 2016;e 1 (satu) lembar gambar tulisan yang bertuliskan :PANCAGILA NKRIKEUANGAN YANG MAHA KUASAKORUPSI YANG ADIL DAN MERATAPERSATUAN MAFIA HUKUM INDONESIAKEKUASAAN

Hal ini bertolak pada kekhususan hak guna usahamenurut undangundang agrarian Nomor 5 tahun 1960 Pasal 31 yangmenyebutkan bahwa hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah,sehingga pemerintah daerah Kab.

Bahwa pemilikan dan penguasaan tanah oleh Penggugat telahberlangsung selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sehinggaberdasarkan hukum agrarian/nukum pertanahan, statuskepemilikan tanah Penggugat tersebut jelas sudah mempunyaikekuatan hukum yang kuat dan mengikat, apalagi pengusaantanah oleh Penggugat meneruskan penguasaan oleh pemilik asalDrs.Mastuki dan/atau isterinya yang telah memiliki danmenguasai tanah tersebut sejak tahun 1970 sehingga total lamapemilikan dan pengusaan lebih dari 40 (empat

Bahwa adanya larangan pemilikan tanahpertanian secara absente ini juga diatur dalam Undangundang Pokok Agraria bahkanhal ini menjelma menjadi Asas dalam Pertanahan Nasional;Menimbang, bahwa dalam perkembangannya absente ini dipandang sebagaibentuk pencampakan atau penelantaran hak atas tanah, sehingga guna mengembalikansemangat Agrarian Reform dan tujuan mendistribusikan tanah kepada masyarakatpetani agar petani indonesia tidak lagi menjadi buruh penggarap yang dimana menjadiobjek eksploitasi dari

;Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim sangat meyakini bahwa sudah barangtentu Tindakan Pengawasan Pemerintah Desa dalam hal menjaga tanahnya secarahukum perlulah diapresiasi sebab yang mengetahui pun memahami kebutuhanjuga arah pembangunan desa sebagaimana apa yang diamanatkan dari konsepLandreform dan Agrarian Reformhanyalah Pemerintah Desa yang bersangkutan;Halaman 54 dari 64Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MIMenimbang, bahwa pandangan Majelis Hakim ini pun sesuai dengan KeputusanKepala

Khususnya mengenai pemberianhak atas tanah kepada warga negara adalah sematamata merupakan bagian dari janjinegara untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negarademi mewujudkan Negara Indonesia sebagai Negara Agraris sesuai Asasasas danKetentuanketentuan Pokok Landreform sebagaiamana disitir dari PenyataanPerserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bahwa defects in agrarian structure, and inparticular system of land tenure, prevent a rise in the standard of living of smallfarmers and

Untuk menentukan pihak yang berkedudukan sebagaipenerima/pemegang hak atas tanah dalam akta jual beli sepenuhnya merupakan hakdan wewenang untuk ikut campur ataupun menentukan terhadap hak PENGGUGAT yang bersifat privasi tersebut.Oleh karena itulah Letter Of Agreement tanggal 04 juli2006 tidak menentukan mengenai pihak yang akan menjadi pemegang hak atas tanah.Sesungguhnya berbagai cara dapat dilakukan oleh PENGGUGAT agar dapatdilaksanakan pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT sesua dengan ketentuan agrarian

Penggugat tidak menjelaskan secara rincimengenai tanah yang dihibahkan itu bagian dari tanah yangmempunyai surat atau tidak mempunyai' surat, sehinggamengakibatkan Gugatan Penggugat kabur dan sudah sepatutnyaGugatan Penggugat tidak diterima (No)Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mrt Hakim Ketua 2.3: Bahwa tanah yang telah dijual dan dihibahkan olehPenggugat kepada Pihak Ketiga / Pihak lain, apakah tanah yangtelah diterbitkan izin atau surat oleh kepala agrarian daerahMerangin

Menolak untuk menyatakan satu bidang tanah seluas + 57,2Hektar yang terletak di KM.10 Desa Sungai Alai, Kecamatan TeboTengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan rincian tanah adalahsebagai berikut : + 22 Hektar yang telah ditanami pohon karettelahditerbitkan izin atau surat oleh kepala agrarian daerah MeranginMuara Bungo dengan surat Nomor : 18/978/AGR/1965 tanggal 10Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mrt Hakim Ketua Desember 1965 sedangkan sisanya lagi seluas +

Bupati Kepala DaerahKabupaten Dompu Kepala Sub Direktorat Agrarian KabupatenDompu ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Nomor Nr. 13 / 1973yang dibuat pada tanggal 21 Mei Tahun 1973, yang menjelaskantanah milik Bapak Suwarno Atmojo seluas 35, 400 M* di Desa BaraSo Ompu Kula Tonda dengan uraian batas := Sebelah Utara : Tegalan Amen Ismail#" Sebelah Timur : Tegalan Saleh Musa dan Ibrahim Ismail" Sebelah Selatan: Tegalan A.

bertuan karena masihbersifat hutan rimba, nanti setelah dibagikan tanah Dotu tersebutbarulah di rombak oleh masingmasing ahli waris, dan yang diberikan /dibagikan kepada CALASINA BOJOH (cucu dari PAULUS RUMAMPUk)atau isteri dari LEMUEL MANTIRI barulah di bongkar hutannya olehLEMUEL MANTIRI itulah sebabnya tercatat dalam register LEMUELMANTIRI sebagai Pemakai padahal LEMUEL MANTIRI lah yangHalaman 17 dari 25 Halaman Putusan No. 67/P DT/2020/PT MNDmerombak secara fakta hukum sehingga menurut hukum agrarian

.,2.000,3.000.4000. dan 4500berikut seluruh opersil Pakoewan dan De Groot; Bahwa selanjutnya menurut Penggugat para Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5tersebut diatas telah melanggar Undangundang No.5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar Pokokpokok agrarian Pasal 20: Hak milik adalah hak turuntemurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah danPasal 6: Hak milik dapat beralin dan dialinkan kepada pihak lain sertaPermen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.2 Tahun 2015: Hak milikdapat beralih

atas nama Perusahaan Listrik Negara, yang diterbitkan olehKantor Agrarian Kabupaten Sampang sekarang Kantor PertahananKabupaten Sampang (Turut Tergugat), tanggal 29 Oktober 1974dinyatakan tidak sah dan batal menurut hukum ;Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan perbuatan melawanhukum kepada Penggugat, maka secara hukum Penggugat berhakuntuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang diderita selamaini, karena tidak bisa menguasai secara fisik obyek sengketa maupuntidak bisa memanfaatkan tanah

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agrarian/kepala Badanpertanahan nasional No.2 tahun 1999 tentang izin lokasi: Pasal 8 ayat (4) Pemegang izin lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanah yangditunjuk dalam izin lokasi sebelum tanah tersebut dibebaskannya. Haknyauntuk menguasai dan menggunakan tanah itu tidak timbul dari izin lokasimelainkan dari pembebasan tanah olehnya dan atau pemberian hak atastanah tersebut dari Negara.5.

Solok seluas 17750 M2.Bahwa dalam BAP Penyidik dan Berita Acara Sidang tidak ada ditemukanpengalihan hak atas tanah bekas Erfpacht Verfonding No. 172 tersebut belum adadibebani hak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHP bahwa yang ada adalahpemberian hak atas Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2)UUPA berdasarkan peraturan Menteri Negara Agrarian / Kepala BPN No. 09 Tahun1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Tanah Atas Tanah Negaradan Pengelolaan dan Pemeneg Agrarian

,
11.Pemerintah RI Cq Kementerian Agrarian dan Tata Ruang RI Cq Kakanwil ATR Prov. Sumatera Barat Cq Kantor ATR, Jalan Ujung Gurun, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang

No. 132/Pdt/2015/PT.Dpsdapat dilaksanakan pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT sesua denganketentuan agrarian, sebagaimana banyak dilakukan oleh orang asing yangtinggal di Bali. Bahkan PENGGUGAT dapat merubah kewarganegaraannyamenjadi WNI apabila PENGGUGAT menginginkannya; 14.

usaha pertanian akan diberikan hakbaru kepada rakyat yang mendudukinya;Pasal 5 berbunyi : Tanahtanah perkampungan bekas HGB danhak pakai asal konversi hak barat yang telahmenjadi perkampungan atau diduduki rakyat,akan diberikan prioritas kepada rakyat yangmendudukinya, setelah dipenuhinyapersyaratanpersyaratan yang menyangkutkepentingan bekas pemegang hak tanah;Perlu dijelaskan disini bahwa yang dimaksud konversi hak baratadalah perubahan hak barat menjadi hakhak yang diatur dalamUndangUndang Pokok Agrarian

sengketa sebelum diterbitkan surat ukur telahmempunyai Peta lembar 7 ini berarti bahwa tanah objek sengketa terletakpada lembar 7, berarti ada lembar 1; 2; dan 7; serta bisa mempunyailembar 8 dan seterusnya dan Tergugat hanya mengutip dari peta lembar 7,tidak mengadakan pengukuran pemetaan, dan tanah objek sengketa telahmempunyai Nomor Pendaftar 232 ini berarti telah dilakukan penyelidikanriwayat tanah dilaksanakan pengukuran dan ditetapkan batasnya sertatelah dipetakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agrarian

Sesuai denagn pasal 16 ayat 1 UU Nomor 5 tahun 1960tentang peraturan dasar pokok pokok agrarian dengan jenis hak hak atastanah Antara lain : hak milik dibuktikan dengan sertifikatHalaman 17 dari 54 Putusan Perdata Nomor 172/Pdt.G/2019/PN.

Lamat;Bahwa Gede Artha tugas jadi Polisi di Gianyar;Bahwa Ketika itu tidak ada persetujuan dari Gede Artha;Bahwa Nyoman Lamat dan Nyoman Sumantra adalah orang yang sama;Bahwa saksi tidak tahu suami Tergugat I, Nyoman Lamat pada tahun 1965diberikan tanah oleh Mbah Dauh;Bahwa Pada saat itu saya sebagai Kepala Dusun ada Pipil yang menjadidasar atas nama Mbah Dauh;Bahwa saksi cuma melihat pipil pemberian Mbah Dauh;Bahwa Saksi mengetahui darimana objek sengketa merupakan warisan daririwayat tanah dari agrarian

Jauhsebelum berlakunya UU PTUN, Mahkamah Agung bahkan telahmenyatakan bahwa pemeriksaan perkara semacam ini termasuk dalamwewenang admininistratif, bukan wewenang Pengadilan.Mahkamah Agung RI dalam Putusan No 3838/K/SIP/1971 tanggal 3November 1971 menentukan sebagai berikut : Wenyatakan batal suratbukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agrarian secara sah, tidaktermasuk wewenang Pengadilan, tetapi sematamata wewenangadministrasi Selanjutnya pula dalam Putusan No.716K/SIP/1973 tanggal 5 November1973

Usman dengan gambar situasi No. 429/1981 tanggal29 Juli 1981, yang mana berdasarkan ketentuan hukum dan perundangundangan terutama dibidang pertanahan/ agrarian, Sertifikat Hak Milikadalah bukti kepemilikan atas tanah yang tertinggi dan terkuat berikutdasardasar bukti dari Para Tergugat I, II, dan III yaitu : Bahwa sejak diperolehnya hak milik atas tanah/objek perkara a quo,Para Tergugat telah melakukan pembayaran pajak bumi danbangunan secara taat dan teratur; Bahwa pada tahun 2002, Para Tergugat

Usman dengan gambar situasi No. 429/1981 tanggal 29Juli 1981, yang mana berdasarkan ketentuan hukum dan perundangundangan terutama dibidang pertanahan/ agrarian, Sertifikat Hak Milikadalah bukti kepemilikan atas tanah yang tertinggi dan terkuat berikutdasardasar bukti dari Para Tergugat I, II, dan III yaitu :Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/PN Pbra) Bahwa sejak diperolehnya hak milik atas tanah/objek perkara a quo,Para Tergugat telah melakukan pembayaran pajak bumi danbangunan secara

Halaman 69 dari 87Menimbang, bahwa surat bukti P.9 dan P.10 adalah surat pemberitahuanperkembangan hasil penyidikan dari Kepala Kepolisian Sektor Insana kepadapenggugat HENDRIKUS YOSEPH LOUIS masingmasing tanggal 30 Oktober2013 dan tanggal 19 Desember 2013, dimana dalam surat tersebut dijelaskantentang hambatan proses penyelidikan atas laporan penggugat, lebih lanjutberdasarkan pemeriksaan saksisaksi dan saksi ahli yang menerangkan bahwasurat keputusan kepala inspeksi agrarian propinsi NTT Nomor

program landreform tersebut;Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut tidaklahmengetahui secara pasti luas objek tanah sengketa sebagimana dalam dalilgugata penggugat, saksisaksi juga hanya mendengar tentang programlandreform namun apa yang menjadi kewajiban dan ketentuan dalamlandreform tersebut tidaklah diketahui oleh saksi, hal mana keterangan saksitersebut tidaklah mendukung pembuktian dalam dalil gugatan penggugat;Menimbang, bahwa saksi Leonardus Saka pernah menjabat sebagaikepala Agrarian

atas nama penggugat sebagaimanadisebutkan dalam SK landreform tahun 1969 adalah milik pengggugat,sehingga Kutipan surat keputusan kepala inspeksi agrarian propinsi NTTPutusan Nomor : 2/PDT.G/2015/PN Kefa.

Bahwa karena Surat jualbeli ada sebelum UndangUndang pokok Agrariamaka sesuai ketentuan Pasal 21 UU pokok agrarian statusnya sama denganSertifikat Hak Milik;Berdasarkan dalildalll tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim Pengadilan pada Pengadilan Negeri Selayar yangHalaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sirmemeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusansebagai berikut:Dalam Eksepsi :1.