Asli Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeuluetanggal 11 September 2017 acara Rapat Penyerahan KUA PPASRKPKP tahun anggaran 2017 sekaligus Pembahasan Tingkat BadanAnggaran (Banggar);b. Asli Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeuluetanggal 12 September 2017 acara Rapat Penyerahan KUA PPASRKPKP tahun anggaran 2017 sekaligus Pembahasan Tingkat BadanAnggaran (Banggar);c.

Asli Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeuluetanggal 11 September 2017 acara Rapat Penyerahan KUA PPASRKPKP tahun anggaran 2017 sekaligus Pembahasan TingkatBadan Anggaran (Banggar)b. Asli Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeuluetanggal 12 September 2017 acara Rapat Penyerahan KUA PPASRKPKP tahun anggaran 2017 sekaligus Pembahasan TingkatBadan Anggaran (Banggar)c.

Asli Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeuluetanggal 11 September 2017 acara Rapat Penyerahan KUA PPASRKPKP tahun anggaran 2017 sekaligus Pembahasan Tingkat BadanAnggaran (Banggar);f. Asli Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeuluetanggal 12 September 2017 acara Rapat Penyerahan KUA PPASRKPKP tahun anggaran 2017 sekaligus Pembahasan Tingkat BadanAnggaran (Banggar);g.

Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri memberikan jawabanmelalui surat Nomor 979/4112/KEUDA tanggal 22 September 2017 yang menyatakanKementerian Dalam Negeri belum dapat memberikan pertimbangan pinjaman daerahkarena Pemerintah Kabupaten Lamteng belum melengkapi persyaratan berupadokumen Persetujuaan DPRD, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 dan LaporanKeuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016;Bahwa menindaklanjuti permohonan Bupati Lamteng, pada bulan September2017 Badan Anggaran (Banggar) DPRD

Hasil rapattersebut adalah Banggar DPRD Lamteng dan TAPD sepakat jika mengenai pinjamandaerah sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) tersebut akandibicarakan pada saat pembahasan Ketentuan Umum Anggaran dan Prioritas PlafonAnggaran Sementara (KUA dan PPAS) serta akan dimasukan dalam RencanaAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lamteng untuk TahunAnggaran (TA) 2018;Pada tanggal 25 Oktober 2017 bertempat di hotel Sheraton Bandara SoekarnoHatta Mustafa bersama Madani

mengenai hasilpembahasan pinjaman daerah antara Banggar dengan TAPD;Bahwa setiap pembahasan di DPRD dari perencanaan sampai denganpembahasan diserahkan kepada Wakil Ketua karena dari tahun pertama sampaitahun ketiga Saksi sebagai Ketua DPRD kurang difungsikan; Halaman 57 dari 346 Putusan Nomor 37/Pid.Sus TPK/2018/PN.Jkt.PstBahwa Saksi mengetahui mengenai surat Nomor O06 Tahun 2017 tentangPersetujuan Rencana Pinjaman Daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT.Sarana Multi Infrastruktur (PT.

Penyerahan kedua sebesar Rp195 Juta dibagiRp1i50 Juta untuk Tim Banggar sedangkan Rp45 Juta dibagi bertiga untuk saksi,Zainudin dan Raden Zugiri;Bahwa uang Rpi50 Juta untuk Banggar diserahkan kepada Zainudinkemudian dibagi untuk anggota Banggar sebesar Rp75 Juta sisanya Rp75 Jutadibagi di kantor DPC PDIP Lampung Tengah, Saksi mendapat Rp10 Juta sisanyadibagibagi untuk Raden Zugiri, Zainudin, Saksi Rusliyanto dan Indrajaya selakuKetua Fraksi Demokrat DPRD Lampung Tengah;Bahwa permintaan uang untuk

) DPRD Lampung Tengah yaitu berjumlah 25 orang AnggotaDPRD Kabupaten Lampung Tengah ditambah 1 orang Sekretaris DPRD sebagaiSekretaris Banggar bukan Anggota yaitu Saksi sendiri sebagai perangkat;Bahwa selain Banggar DPRD, yang hadir pada rapat pembahasan di KUAPPAS itu ialah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten LampungTengah dari pihak Eksekutif yang antara lain dihadiri oleh, yaitu:Bahwa dihadiri oleh Adi Erlansyah selaku Sekda Pemerintah KabupatenLampung Tengah, Saksi Madani selaku Kepala

Eddy Junaedi, M.Pdsebagai Pengguna Anggaran (PA)/SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untuk dibahas dalamrapat Panitia Khusus (Pansus) dan Badan Legislasi (Banleg) maupun BadanAnggaran (Banggar)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi,setelah disetujui kota tujuan untuk dikunjungi, maka Ketua Panitia Khusus(Pansus) dan Ketua Badan Legislasi (Banleg) maupun Ketua Badan Anggaran(Banggar) mengintruksikan kepada pendamping untuk mencari lokasi yangsudah memiliki materi

Eddy Junaedi, M.Pd sebagai Pengguna Anggaran (PA)/SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untuk dibahas dalam rapatPanitia Khusus (Pansus) dan Badan Legislasi (Banleg) maupun Badan Anggaran(Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, setelah disetujui kotatujuan untuk dikunjungi, maka Ketua Panitia Khusus (Pansus) dan Ketua Badan Legislasi(Banleg) maupun Ketua Badan Anggaran (Banggar) mengintruksikan kepadapendamping untuk mencari lokasi yang sudah memiliki materi

Indramayu, yang dibahas adalah struktur APBD dariPendapatan, Belanja dan Pembiayaan;Bahwa pembahasan di Banggar tidak secara detail membahas bantuanbantuan untuk Kab/Kota;Bahwa Bantuan Keuangan Provinsi masuk dalam struktur APBD namuntidak secara detail membahas berapa besarnya bantuan keuangan setiapKab / Kota;Bahwa Terdakwa pernah ikut Rapat Banggar;Bahwa tidak ada peran khusus Terdakwa sebagai anggota Banggar yangmembahas Bantuan Keuangan Provinsi;Bahwa koordinasi antara DPRD dengan pihak eksekutif

Jawa Baratterkait dengan Banprov dalam perkara ini dimana Pimpinan dan Anggotanyaselalu hadir dalam rapat tersebut, termasuk Terdakwa sendiri ikut hadirdalam kapasitasnya sebagai Anggota Banggar dan seingat Saksi, Saksi adasekitar 5 (lima) kali mengikuti rapat tersebut;Bahwa peran Terdakwa dalam Rapat Banggar tersebut, Terdakwa ikutdalam pembahasan Banprov tersebut;Bahwa atas pelaksanaan Rapat Banggar tersebut, ada dibuatkan NotulensiRapat yang dibuat oleh Pihak dari DPRD namun tidak ditembuskan

YUKE MAULIANI SEPTINA, bahwauser id itu banyak dipergunakan bukan oleh Anggota Dewan tapi olehPendampingnya;Bahwa untuk penentuan skala prioritas ada dalam forum Musrenbang;Bahwa benar Saksi pernah ikut dalam forum Rapat Banggar di DPRD Prop.Jawa Barat terkait pembahasan Banprov dalam perkara ini, namun tidakselalu hadir. Saat rapat pembahasan tersebut, Terdakwa ikut juga hadirdalam kapasitasnya sebagai Anggota Banggar dimana Saksi lupa apakahTerdakwa ada menyuarakan usulan kegiatan di Kab.

CARSA ES tidak ada membawa apaapa danSaksi juga tidak ada menerima apaapa dari yang bersangkutan; Bahwa benar saat Saksi ketika masuk pertama menjadi Anggota Dewantahun 2014, Pokokpokok Pikiran tersebut sudah ada terlebih dahulu; Bahwa benar Saksi pernah ikut Rapat Banggar membahas Banprov dalamperkara ini dimana Terdakwa juga hadir mengikuti rapat tersebut dalamkapasitasnya sebagai Anggota Banggar dimana setahu Saksi dalam rapattersebut tidak ada penekanan dari Terdakwa agar menggolkan proyekBanprov

Kemudian dilakukanpembahasan antara Komisi dan Banggar di DPRD Jawa Barat dengan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat.

2010 tanggal 8 Desember 2010 Hal Permintaan reviewoleh aparat pengawas BPKP atas peggunaan Dana Sarana ProvinsiPapua Barat Tahun Anggaran 2008 ;4 (empat) lembar copy disahkan Surat Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Nomor S631/K/D4/2011 tanggal 31 Mei 2011 Hal:Hasil Reviu Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana (DSP) ProvinsiPapua Barat Tahun Anggaran 2008 ;1 (satu) lembar copy disahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S416/MK.07/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal Jadwal pertemuan MenteriKeuangan dan Banggar

tanggal 8 Desember 2010 Hal: Permintaan reviewoleh aparat pengawas BPKP atas peggunaan Dana Sarana ProvinsiPapua Barat Tahun Anggaran 2008 ;4 (empat) lembar copy disahkan Surat Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Nomor S631/K/D4/2011 tanggal 31Mei 2011 Hal: Hasil Reviu Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana(DSP) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 ;1 (satu) lembar copy disahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S416/MK.07/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal: Jadwal pertemuan MenteriKeuangan dan Banggar

2010 tanggal 8 Desember 2010 hal Permintaan review olehaparat pengawas BPKP atas peggunaan Dana Sarana Provinsi PapuaBarat Tahun Anggaran 2008 ;4 (empat) lembar copy disahkan Surat Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Nomor S631/K/D4/2011 tanggal 31 Mei 2011 HalHasil Reviu Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana (DSP) ProvinsiPapua Barat Tahun Anggaran 2008 ;1 (satu) lembar copy disahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S416/MK.07/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal Jadwal pertemuan MenteriKeuangan dan Banggar

Lampung Tengah;Bahwa saksi tidak kenal dengan SIMON SUSILO dan BUDI WINARTO aliasAW;Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat didepan Penyidik KPK;Bahwa jabatan saksi sebagai Wakil Ketua DPRD;Bahwa terkait dengan Badan Anggaran (Banggar), koordinasinya langsungdi bawah Ketua DPRD;Bahwa Saksi juga sebagai anggota Banggar;Bahwa saksi pernah diminta oleh eksekutif menandatangani SuratPengantar sebagai pendampingan surat Bupati bahwa Bupati inginmengajukan pinjaman ke PT.

SMI terrealisasi baru akan diberikan;Bahwa saksi tidak ingat berapa bagian ketua fraksi dan anggota, tapi bagiansaksi tidak sesuai dengan yang seharusnya, harusnya saksi mendapatkanRp.60 juta karena saksi juga termasuk anggota Banggar dan Banmus, saksimenanyakan hal tersebut ke ketua fraksi namun tidak mendapat jawabanyang jelas;Bahwa saksi tidak ikut penyetoran uang jon untuk mendapatkan proyek dansaksi tidak tahu juga kalau anggota DPRD lainnya ada yang setor uang ijon;Bahwa terkait permintaan

uang untukdibagi 6 fraksi adalah saksi;Bahwa yang menulis jumlah uang adalah masingmasing fraksi;Bahwa bagian masingmasinganggota DPRD tidak sama, namun berdasarperan, ada yang jadi anggota Banggar atau Banmus, ada yang jadi anggotabiasa;Bahwa Saksi tidak tahu ada permintaan untuk ketuaketua partal;Hal.64 dari hal.168 Putusan Nomor 83/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST.16.Bahwa saksi pernah bertemu dengan NATALIS SINAGA dan ZAINUDDIN,ZAINUDDIN menanyakan untuk apa uang itu, saat itu tidak adapembicaraan

uang untuk ketua partai.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihnatkan dalampersidangan yaitu: BB No. 244, BB No. 245, BB No. 274, BB No. 275;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;Saksi RADEN ZUGIRI;Bahwa pekerjaan saksi Anggota DPRD Ketua Komisi III Fraksi PDIP;Bahwa saksi tidak kenal dengan Simon Susilo dan Budi Winarto alias Awi;Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan Penyidik KPK;Bahwa jabatan saksi adalah sebagai anggota Banggar DPRD LampungTengah;

SMI dimasukkan dalam struktur RAPBD 2018;Bahwa awalnya saat mengajukan pinjaman eksekutif dan legislatif setuju,ternyata dalam sidang paripurna pengantar Nota Keuangan ada yang tidaksetuju, kKemudian saksi meninggalkan ruang sidang atau walk out;Bahwa Saksi tidak tahu dalam rapat Banggar ada penolakan;Bahwa biasanya kalau saksi sudah hadir dalam rapat paripurna,semuasudah setuju;Bahwa saksi mendengar ada permintaan uang dari anggota DPRD untukpembahasan pinjaman PT.

JONI AMDANI maupun Kepala Bidang Bina Marga Sadr.NUR ISTIQLAL dalam membahas ataupun menyusun RKA yang telahdibahas dalam rapat TAPD dengan Banggar DPRD Kota Dumaitersebut.

(Saksi menghadirkan 2 (dua) dokumen RKA Bidang BinaMarga tahun anggaran 2014 pertama tanggal 7 Februari 2014 dankedua 17 April 2014 ke hadapan Penyidik);Bahwa selain itu setelah saksi cek dari rekapitulasi aspirasi sejumlah anggota DPRD Kota Dumai kepada Dinas Pekerjaan Umum TahunAnggaran 2014 setelah rapat antara TAPD dengan Banggar DPRDtersebut memang tidak ada aspirasi untuk pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung tersebut;Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses penginputan kegiatan JalanTeluk Pauh

Setelah ada pembahasan di Banggar tersebut makaRKA tanggal 23 Januari 2014 direvisi karena ada penambahankegiatan dan penambahan anggaran sehubungan aspirasi daribeberapa anggota DPRD sesuai dengan rekapitulasi daftar aspirasiHalaman 57 dari 205 halaman Putusan Nomor 82/Pid.SusTPK/2015/PN. Porprogram/kegiatan Tahun Anggaran 2014 tersebut.

Walikotamenyampaikan RAPBD kepada DPRD untuk dilakukan pembahasanRAPBD antara TAPD dengan Tim Banggar DPRD. Setelahpembahasan TAPDBanggar DPRD Kota Dumai, Kepala SKPDmenyusun kembali RKA berdasarkan hasil pembahasan tersebut laludikirim ke Kepala Daerah diinput melalui Sistem Informasi ManajemenDaerah (SIMDA) SKDP masingmasing pada PPKDBUD, kemudianditetapbkan DPASKPD.

Ditandatangani RKASKPD tanggal 7 Februari 2014 yaitu hasilpembahasan dengan Banggar DPRD Kota Dumai, dengan nilaianggaran berubah menjadi sejumlah Rp. 142.599.770.406, (seratusempat puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuhratus tujuh puluh ribu empat ratus enam rupiah); dan3.

JONI AMDANI maupun Kepala Bidang Bina Marga Sadr.NUR ISTIQLAL dalam membahas ataupun menyusun RKA yang telahdibahas dalam rapat TAPD dengan Banggar DPRD Kota Dumaitersebut.

(Saksi menghadirkan 2 (dua) dokumen RKA Bidang BinaMarga tahun anggaran 2014 pertama tanggal 7 Februari 2014 dankedua 17 April 2014 ke hadapan Penyidik);Bahwa selain itu setelah saksi cek dari rekapitulasi aspirasi sejumlah anggota DPRD Kota Dumai kepada Dinas Pekerjaan Umum TahunAnggaran 2014 setelah rapat antara TAPD dengan Banggar DPRDtersebut memang tidak ada aspirasi untuk pembangunan Jalan TelukPauh Ujung tersebut; Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses penginputan kegiatan JalanTeluk Pauh

Setelah ada pembahasan di Banggar tersebut makaRKA tanggal 23 Januari 2014 direvisi karena ada penambahankegiatan dan penambahan anggaran sehubungan aspirasi daribeberapa anggota DPRD sesuai dengan rekapitulasi daftar aspirasiprogram/kegiatan Tahun Anggaran 2014 tersebut.

Walikotamenyampaikan RAPBD kepada DPRD untuk dilakukan pembahasanRAPBD antara TAPD dengan Tim Banggar DPRD. Setelahpembahasan TAPDBanggar DPRD Kota Dumai, Kepala SKPDmenyusun kembali RKA berdasarkan hasil pembahasan tersebut laludikirim ke Kepala Daerah diinput melalui Sistem Informasi ManajemenDaerah (SIMDA) SKDP masingmasing pada PPKDBUD, kemudianditetapbkan DPASKPD.

Ditandatangani RKASKPD tanggal 7 Februari 2014 yaituhasilpembahasan dengan Banggar DPRD Kota Dumai, dengan nilaianggaran berubah menjadi sejumlah Rp. 142.599.770.406, (seratusempat puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuhratus tujuh puluh ribu empat ratus enam rupiah); dan.

);Setelah dibahas KUAPPAS, disepakati dalam bentuk NotaKesepakatan KUA dan PPAS;Disampaikan Raperda APBD atau Raperda APBD Perubahan;Dibahas oleh tim Anggaran dan Banggar dengan menghadirkan SKPD(anggaran bisa kurang, tetap ataupun tambah);Terjadi Kesepakatan tentang penetapan alokasi anggaran tiap SKPD;Setelah selesai semua ditetapkan Raperda APBD disetujui olehDewan;10Disampaikan Raperda tersebut kepada Gubernur Jatim untukdilakukan evaluasi;11 Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang hasil Evaluasi

;12 Setelah evaluasi disahkan dalam bentuk Perda APBD oleh Walikota;13 Dibuat Perwali tentang penjabaran APBD kemudian diterbitkanDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masingmasing SKPD;14 Pelaksanaan kegiatan masingmasing SKPD sesuai DPA.e Bahwa saksi adalah sekretaris Banggar di kegiatan pencairandan roadshow anggaran Rp. 156.000.000, (seratus lima puluhenma juta rupiah) menjadi Rp. 3.700.000.000, (tiga milyartujuh ratus juta rupiah) pernah dirapatkan di dewan dalam rapatperubahan APBD tanggal 14

Disetujui Banggar karena SKPD ybs mampumempertahankan argumennya tentang penggunaan anggaran tsb.

SYAMSUL BAKRI;Bahwa pada tahun 2009 sampai 2014 saksi menjabat KetuaBANGGAR;Bahwa saksi menjadi anggota Ketua Tim BANGGAR DPRDKota Batu 20092014 berdasarkan Keputusan Ketua DPRDKota Batu Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan keempatKeputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Nomor25 tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Anggaran tanggal11 Juni 2014;Bahwa tugastugas Banggar adalah :Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pokok pikiran DPRDkepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan

Setelah hasil Musrenbang selesaidisampaikan ke DPRD lewat Rapat Paripurna bersamaWalikota, setelah itu Diadakan Rapat Paripurna DPRD/sebagaiKetua Banggar, selanjutnya DPRD membahas dengan TimAnggaran sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BadanMusyawarah (Banmus). Setelah pembahasan selesai Banggardan Tim Anggaran sudah sepakat langsung dijadwalkan melaluirapat Badan Musyawarah, untuk penetapan anggaran tersebutmelalui Rapat Paripurna DPRD bersama Walikota.

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Pimpinan Bagian Anggaran(BANGGAR) adalah menyampaikan pokok pokok pikiran DPRD dalamrancangan pelaksanaan Anggara Pendapatan dan Belanja DaerahHalaman 87 dari 202 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.

didalam bentuk KUA PPAS(Kebijakan Umum Anggaran) prioritas plapon anggaran sementaraBahwa setelah KUA PPAS tersebut sampai dibanggar yang diberikanoleh TAPD maka Banggar melakukan verifikasi terhadap kegiatan yangada didalan KUA PPAS bersama TAPD dan mendapat kesepakatananggaran TAPD dengan banggar maka hasil kesepakatan anggaran dariTAPD dengan banggar maka hasil kesepakatan tersebut dituangkankedalam nota kesepakat yang ditanda tangani oleh kepala daerahdengan pimpinan DPRD, kemudian komisi membahas

RKA yangdiajukan oleh SKPD bersama SKPD, setelah ada kesepakatan antarTAPD dengan banggar maka disahkan APBD dalam bentuk rapatparipurna untuk pengesahan APBD tahun anggaran tersebut menjadiAPBD.Bahwa SK dan peraturan Bupati dan Perda tidak ada yang mengaturBBM pada pemerintah Daerah Kab.

Anambas serta mempersiapkan segalasesuatu dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanjadaerah dan secara teknis dalam melaksanakan tugasnya TAPD dibantuoleh Tim Tehnis Anggaran Pemerintah Daerah.Bahwa langkah awalnya memperhatikan dan mempertimbangkan asumsipendapatan terhadap pendapatan daerah yang antara lain terdiri daridana perimbangan pusat, bantuan keuangan pemerintah provinsi, PADdan setelah mendapatkan total jumlah asumsi pendapatan TAPD rapatdengan banggar untuk mendapat persetujuan

Setelah pembahasan perkomisi, dilakukan rapatfinalisasi antara TAPD dengan BANGGAR terhadap RKA yang sudahdibahas sebagai bahan untuk penetapan RAPBD yang akan ditetapkanpada rapat Paripurna DPRD. Setelah itu RAPBD dibawa ke Provinsiuntuk dievaluasi guna mendapatkan pengesahan dari Gubernur, setelahmendapatkan hasil evalusi dari Pemerintah Provinsi kemudian TAPD danHalaman 106 dari 202 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.

, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan bagipimpinan dan anggota banggar pada Januari 2016 selakuanggota DPRD DKI Jakarta.BB No. 182 s/d No. 185 dikembalikan kepada M.

Jadi di DKI ini prosesnya ada banggar melalui Komisi Dkemudian dibawa ke banggar besar usulan tersebut, didalam banggarbesar tersebut programprogram itu sudah tercover secara menyeluruh,jadi usulanusulan untuk tahun 2015 itu sudah tercover secaramenyeluruh. Jadi saksi sendiri tidak hapal betul karena saksi baru padawaktu itu.

Sanusi sebagaiAnggota Banggar;SK Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 47 tahun 2013 Tanggal 6Desember 2013 yang menjelaskan bahwa H. M. Sanusi sebagaiAnggota Banggar;SK Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2015 Tanggal 1April 2015 yang menjelaskan bahwa H. M. Sanusi sebagai AnggotaBanggar;SK Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 29 tahun 2015 Tanggal 30September 2015 yang menjelaskan bahwa H. M.

Sanusi sebagaiAnggota Banggar;SK Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 43 tahun 2015 Tanggal 30September 2015 yang menjelaskan bahwa H. M. Sanusi sebagaiAnggota Banggar;SK. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2009 tanggal 17September 2009 yang menjelaskan bahwa Ir. H.

intensif, tunjangan bagipimpinan dan anggota banggar pada Januari 2016 selakuanggota DPRD DKI Jakarta.BB No. 182 s/d No. 185 dikembalikan kepada M.

Eddy Junaedi, M.Pd sebagai PenggunaAnggaran (PA)/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Cimahi, untuk dibahas dalam rapat Panitia Khusus(Pansus) dan Badan Legislasi (Banleg) maupun Badan Anggaran(Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaCimahi, setelah disetujui kota tujuan untuk dikunjungi, maka KetuaPanitia Khusus (Pansus) dan Ketua Badan Legislasi (Banleg)maupun Ketua Badan Anggaran (Banggar) mengintruksikankepada pendamping untuk mencari lokasi yang sudah memilikimateri

Eddy Junaedi, M.Pd sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi,untuk dibahas dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) dan BadanLegislasi (Banleg) maupun Badan Anggaran (Banggar) DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, setelah disetujuikota tujuan untuk dikunjungi, maka Ketua Panitia Knusus (Pansus)dan Ketua Badan Legislasi (Banleg) maupun Ketua Badan Anggaran(Banggar) mengintruksikan kepada pendamping untuk mencarilokasi yang sudah memiliki materi

Banggar oleh Titan Travele Bahwa benar apabila terjadi polemik diantara travel maka pimpinandalam hal Drs. H. Ade Irawan, Msi yang menentukan pihak ketiga/travel dalampelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Cimahi Tahun 2011.e Bahwa benar Setahu saksi, Drs. H.

Banggar oleh Titan Travele Bahwa benar saksi tidak pernahmembawa travel untukmemfasilitasi perjalanan dinas DPRD Kota Cimahi Tahun 2011, saksi kenal dengantravel setelah mereka memfasilitasi perjalanan dinas di DPRD Kota Cimahi Tahun2011.e Bahwa benar yang menentukan pihak ketiga/travel dalampelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Cimahi Tahun 2011 yaitu saksiDrs. H. Ade lrawan, Msi.e Bahwa benar Setahu saksi, Drs. H.

Pernah dalam 2 (dua) kesempatanSaksi menerima langsung dari Pak ADE (Ketua Dewan), seingatSaksi perjalanandinas Banggar ke Semarang namun yang satunya lagi saksi lupa.e Bahwa benar sebelum pelaksanaan perjalanan dinas Saksi dikontakoleh PPTK untuk menginformasikan tentang adanya perjalanana dinas yang akandifasilitasi oleh PT TITAN MEGA PRAMESTIE.

hanya anggaranPokok kegiatan saja contoh Belanja Dana Bansos yang dilihat hanyabesarannya saja mengenai peruntukannya tidak dibahas secaraterperinci oleh Komisi Ill;Bahwa benar acuan maupun pedoman dari Komisi Ill dalammelakukan Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2011adalah: APBD awal; Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS Perubahan yang telahdisepakati antara Bupati dan DPRD yang kesepakatan tersebutsebelumnya telah dibahas di Banggar

DPRD dengan Tim TAPD danseluruh SKPD seKabupaten Sijunjung;Bahwa Seingat saksi anggota Banggar DPRD yang hadir dalam RapatPembahasan KUPA & PPASP TA 2011 adalah :1.

Belanja Tidak Langsung;Belanja Bantuan Sosial termasuk dalam Belanja Tidak Langsungdan terdapat di dalam dokumen DPA PPKD;Bahwa Seingat saksi pejabat PPKD pada TA 2011 PPKD padaPemerintahan Kabupaten Sijunjung adalah Kepala DPKD KabupatenSijunjung yaitu Hasmizon, SE MSi;Bahwa Seingat saksi dana Bantuan Sosial dikelola di Dinas DPKDKabupaten Sijunjung;Bahwa seingat saksi dalam Rapat Pembahasan KUPA & PPAS P TA2011 antara Banggar DPRD dengan SKPD BKD, tidak ada dibahastemuan BPK tentang Bantuan untuk

Untuk legislatifnyaada Banggar (Badan Anggaran).

tercantum di dalamnya;Bahwa usulan rancangan dari masingmasing SKPD disampaikan olehKepala SKPD;Bahwa SKPD setelah diverifikasi oleh KPD disahkan oleh BPKD selakuPejabat Keuangan Daerah;Bahwa Pelaksana Tugas bisa sebagai Pengguna Anggaran berdasarkanSurat Keputusan dari Gubernur;Bahwa Pelaksana Tugas dalam Perkara ini adalah sebagai penggunaanggaran;Bahwa untuk pencairan dana harus berdasarkan pada PermendagriNomor 13 Tahun 2006;Bahwa usulan rancangan DPA telah diverifikasi dan diformulasikan olehtim Banggar

Menimbang, bahwa dengan mencermati eksistensi Objek Sengketa 1dan Objek Sengketa 2, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya ObjekSengketa 1 dan Objek Sengketa 2 a quo merupakan bagian dari kebijakanpublik pengelolaan keuangan daerah (APBD) Provinsi Banten yang meliputiperencanaan, pelaksanaan,penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,dan pengawasannya yang telah melewati proses pembahasan dan persetujuanbersama oleh Pemerintah Daerah (Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD)dan DPRD Provinsi Banten (Tim Banggar

JONI AMDANI maupun Kepala Bidang Bina Marga Sadr.NUR ISTIQLAL dalam membahas ataupun menyusun RKA yang telahdibahas dalam rapat TAPD dengan Banggar DPRD Kota Dumaitersebut.

(Saksi menghadirkan 2 (dua) dokumen RKA Bidang BinaMarga tahun anggaran 2014 pertama tanggal 7 Februari 2014 dankedua 17 April 2014 ke hadapan Penyidik);Bahwa selain itu setelah saksi cek dari rekapitulasi aspirasi sejumlah anggota DPRD Kota Dumai kepada Dinas Pekerjaan Umum TahunAnggaran 2014 setelah rapat antara TAPD dengan Banggar DPRDtersebut memang tidak ada aspirasi untuk pembangunan Jalan TelukPauh Ujung tersebut; Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses penginputan kegiatan JalanTeluk Pauh

Setelah ada pembahasan di Banggar tersebut makaRKA tanggal 23 Januari 2014 direvisi karena ada penambahankegiatan dan penambahan anggaran sehubungan aspirasi daribeberapa anggota DPRD sesuai dengan rekapitulasi daftar aspirasiprogram/kegiatan Tahun Anggaran 2014 tersebut.

Walikotamenyampaikan RAPBD kepada DPRD untuk dilakukan pembahasanRAPBD antara TAPD dengan Tim Banggar DPRD. Setelahpembahasan TAPDBanggar DPRD Kota Dumai, Kepala SKPDmenyusun kembali RKA berdasarkan hasil pembahasan tersebut laludikirim ke Kepala Daerah diinput melalui Sistem Informasi ManajemenDaerah (SIMDA) SKDP masingmasing pada PPKDBUD, kemudianditetapbkan DPASKPD.

Ditandatangani RKASKPD tanggal 7 Februari 2014 yaitu hasilpembahasan dengan Banggar DPRD Kota Dumai, dengan nilaiHalaman 169 dari 217 halaman Putusan Nomor 85/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbranggaran berubah menjadi sejumlah Rp. 142.599.770.406, (seratusempat puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuhratus tujuh puluh ribu empat ratus enam rupiah); dan3.

Asli Daftar Hadir DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tanggal 11 September 2017 acaraRapat Penyerahan KUA PPAS RKPKP tahun anggaran 2017 sekaligusPembahasan Tingkat Badan Anggaran (Banggar) b. Asli Daftar Hadir DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tanggal 12 September 2017 acaraRapat Penyerahan KUA PPAS RKPKP tahun anggaran 2017 sekaligusPembahasan Tingkat Badan Anggaran (Banggar) c.

) berdasarkanKeputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/287/2016 tanggal 27 Juni 2016tentang Pengangkatan Jabatan Saksi selaku Sekretaris DPRK Simeuluedan Saksi juga selaku Sekretaris Badan Anggaran (Banggar DPRKSimeulue) berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Simeulue Nomor 07 tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017 tentangPerubahan Penetapan Alat Kelengkapan DPRK Simeulue Priode 20142019;Bahwa Tim Badan Anggaran DPRK Simeulue ada melakukan PembahasanTingkat Badan Anggaran (Banggar) tentang

Asli Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeuluetanggal 11 September 2017 acara Rapat Penyerahan KUA PPAS RKPKP tahun anggaran 2017 sekaligus Pembahasan Tingkat Badan Anggaran(Banggar)b. Asli Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeuluetanggal 12 September 2017 acara Rapat Penyerahan KUA PPAS RKPKP tahun anggaran 2017 sekaligus Pembahasan Tingkat Badan Anggaran(Banggar)c.

Asli 1 (satu) examplar Notulensi tanggal 11 September 2017tentang Rapat Penyerahan KUA PPAS T.A 2017 sekaligus Pembahsantingkat Banggar.358. Asli 1 (satu) examplar Notulensi tanggal 19 September 2017tentang Rapat Pembahasan RAPBKP 2017 lintas komisi dengan DinasPekerjaan Umum.359. Absensi / Daftar Hadir :a.

Asli Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeuluetanggal 11 September 2017 acara Rapat Penyerahan KUA PPAS RKPKP tahun anggaran 2017 sekaligus PembahasanTingkat Badan Anggaran (Banggar)b. Asli Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeuluetanggal 12 September 2017 acara Rapat Penyerahan KUA PPAS RKPKP tahun anggaran 2017 sekaligus PembahasanTingkat Badan Anggaran (Banggar)c.

tanggal 09 Mei 2018,yang dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang telahmerencanakan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umumyang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat DaerahKabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum didalam Dokumen KUAPPAS (Kebijakan umum AnggaranPrioritas Plapon Anggaran Sementara)Tahun Anggaran 2015 yang kemudian pembahasan rencana tersebutdilakukan bersamasama serta dibahas pada rapat Banggar

Bahwa di dalam Dokumen KUAPPAS tahun Anggaran 2015 tidak adadaftar maupun pembahasan rapat di Banggar DPRD KabupatenKepahiang dan/atau kesimpulan pengadaan tanah untuk PembangunanGedung Tourist Information Center(TIC).

Bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang telahmerencanakan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umumyang dilaksanakan oleh Bagian pemerintahan Sekretariat DaerahKabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum didalam Dokumen KUAHalaman 13 dari 54 hal Put No 2 /Pid.SusTPK/2019/PT BGLPPAS (Kebijakan umum AnggaranPrioritas Plapon Anggaran Sementara)Tahun Anggaran 2015 yang kemudian pembahasan rencana tersebutbersamasama dibahas pada rapat Banggar (Badan Anggaran) DPRDKabupaten

Pasal 12, tentang Penganggaran :1)2)3)4)))6)7)8)1)2)3)Menghimpun usulan BOP dari Dinas Pendidikan ProvinsiDKI Jakarta;Menyusun rekapitulasi usulan hibah BOP dan Bantuandari Lembaga / organisasi lainnya;Dibahas bersama Tim TAPD menjadi RKA PPKD;Dibahas di Banggar dan menjadi RAPBD;Disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untukdievaluasi;Setelan dievaluasi, kemudian dibuatkan PeraturanDaerah dan dimasukkan dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA);Kemudian dibuatkan Surat Keputusan Gubernur tentangPenetapan

2011, tentang Tata CaraPemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,prosedur penganggaran dan pencairan dana Biaya OperasionalPendidikan (BOP) untuk sekolah swasta diatur sebagai berikut :Pasal 12, tentang Penganggaran :1) Menghimpun usulan BOP dari Dinas Pendidikan ProvinsiDKI Jakarta;2) Menyusun rekapitulasi usulan hiban BOP dan Bantuandari Lembaga / organisasi lainnya;3) Dibahas bersama Tim TAPD menjadi RKA PPKD;4) Dibahas di Banggar

Eddy Junaedi, M.Pd sebagai PenggunaAnggaran (PA)/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Cimahi, untuk dibahas dalam rapat Panitia Knusus (Pansus) danBadan Legislasi (Banleg) maupun Badan Anggaran (Banggar) DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, setelah disetujui kotatujuan untuk dikunjungi, maka Ketua Panitia Khusus (Pansus) danKetua Badan Legislasi (Banleg) maupun Ketua Badan Anggaran(Banggar) mengintruksikan kepada pendamping untuk mencari lokasiyang sudah memiliki materi

DPRD Kota Cimahi, Perihal Permasalahandihadapi dalam memfasilitasi kunjungan kerja DPRD, No.Surat : 175/57/Setwan.503) 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Kepada KetuaDPRD Kota Cimahi, dari Sekretaris DPRD Kota Cimahi,tanggal 12 April 2012, Noor: 175/57/Setwan, hal:Permasalahan yang dihadapi dalam menmfasilitasikunjungan kerja DPRD beserta lampirannya.504) 1 (satu) lembar fotokopi kartu disposisi dari : KabagPersidangan, Risalah Rapat dan Perundangundangan,perihal: Permohonan penugasan pendamping banggar

Surat : 175/57/Setwan.514) 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Kepada Ketua DPRDKota Cimahi, dari Sekretaris DPRD Kota Cimahi, tanggal 12April 2012, Noor: 175/57/Setwan, hal: Permasalahan yangdihadapi dalam memfasilitasi kunjungan kerja DPRD besertalampirannya.515) 1 (satu) lembar fotokopi kartu disposisi dari : KabagPersidangan, Risalah Rapat dan Perundangundangan, perihal:Permohonan penugasan pendamping banggar, tanggal surat02 Agustus 2011, Nomor surat: 175/ .ND/Setwan/VIII/2011.516) 1 (satu)

Nomor:S652/MK.07/2010 tanggal 8 Desember 2010 Hal: Permintaanreview oleh aparat pengawas BPKP atas peggunaan Dana SaranaProvinsi Papua Barat TA. 2008;4 (empat) lembar copy di sahkan Surat Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Nomor: S631/K/D4/2011 tanggal 31Mei 2011 Hal: Hasil Reviu Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana(DSP) Provinsi Papua Barat TA. 2008;1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor:S416 / MK.07/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal: Jadwal pertemuanMenteri Keuangan dan Banggar