Asas demi kepentingan hukum yang menitik beratkan kepada pembelaanyang ancamannya berkaitan dengan tubuh, nyawa, harta benda dankehormatan;Menimbang, bahwa dalam The Theory of necessary defense dari GeorgeP Fletcher yang ditulis dalam bukunya yakni Rethinking of Criminal Law yangmerupakan gagasan refolusioner dalam asasasas dan ajaran hukum pidana,menyebut bahwa teori tersebut memuat pula tentang pembelaan diri dankehormatan pribadi atau orang lain dengan catatan pembelaan tersebut dapatdilakukan

terdakwadinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanatersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkanHalaman 37 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbmperbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal denganperbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balasdendam kepada para terdakwa, akan tetapi lebin mengedepankan aspek sosialsebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan para terdakwa(Social defense

dinyatakan secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu para terdakwaharus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuaidan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepadapara terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindunganPutusan No : 244/Pid.B/2014/PN Pbm. hal 35 dari 39hal36terhadap masyarakat dari perbuatan para terdakwa (Social defense

dapatmenghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakansecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut olehkarena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harusdijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telahdilakukannya ;Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendamkepada terdakwa, akan tetapi lebin mengedepankan aspek sosial sebagaiperlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (Social defense

menghilangkan unsurkesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwaharusmempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dansetimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepadaterdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadapmasyarakat dari perbuatan terdakwa (Social defense

menemukansuatu alasan dalam diri maupun perbuatan para Terdakwa baik berupaalasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapatmenghapuskan perbuatan pidana atas kesalahan para Terdakwa makaberdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi hukumanyang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balasdendam kepada para Terdakwa, akan tetapi lebin mengedepankan aspeksosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbutan paraTerdakwa (Social defense

dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana tersebut oleh karena itu. para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpaldengan perbuatan yang telah dilakukannya ;Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN SimMenimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balasdendam kepada para terdakwa, akan tetapi lebin mengedepankan aspek sosialsebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan para terdakwa(Social defense

unsurkesalahan para terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu para terdakwaharus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuaidan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepadapara terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindunganterhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (Social defense

ZAFIRAHtersebut, dengan kronologis sebagai berikut : Pada tanggal 24November 2012, Konsulat Jenderal RI di Ho Chi Minh City (KJRIHCMC) menerima surat dari Defense Military Provinsi Ba RiaVung TauNo. 1931/BCHBPMT yang memberitahukan tentang ditangkapnya 11(sebelas) orang WNI yang diduga melakukan pelanggaran wilayahterritorial Vietnam, yang menerangkan bahwa pada 22 November 2012,Polisi Perairan Vietnam menemukan dan menangkap Kapal SEAHORSE pada posisi 40 mil dari Vung Tau dimana di dalamnya terdapat11

ZAFIRAH, adalah milik EA MarineService Sdn., Bhd., alamat Medan Nusa Perintis 5 No.14 A Taman22Nusa Perintis 2, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia, telp.+6075321266;Bahwa Berdasarkan Defense Military Provinsi Ba RiaVung TauNo.1931/BCHBPMT tanggal 24 November 2012 tertera 11 (sebelas)orang ABK WNI yang diduga sebagai pelaku perompakan Kapal MT.ZAFIRAH tersebut, yaitu :(a) RACHMAD KURNIAWAN;b) WAHID SUTRISNO;c) USKAT ALZAMI:d) UDIN ALIe) MARZUKI:;f) SAFIRI:g) ARMAN ARDA;h) HASBULLAH;HIKMAWAN;TAMAT

(dua) buah nivea men extra white darka spot minimizer- 3 (tiga) buah vaseline men anti acne fash wash- 3 (tiga) buah garnier men acno fight wasabi- 4 (empat) buah buah garnier men power white whitening scrub- 3 (tiga) buah marina uv white lotion handbody- 3 (tiga) buah nivea men acne control brightening facial foam- 2 (dua) buah ponds men white boost fcw scrub- 2 (dua) buah ponds men acne control brghtening facial wash- 3 (tiga) buah ponds men polution out- 3 (tiga) buah biore men acne defense

Equality before the law atau asas persamaan di depan hukum dalam artitidak ada diskriminasi yang bersifat negatif di muka hukum; dan3. presumption of innocence dalam arti asas praduga tidak bersalah.Untuk mengetahui ada tidaknya due process of law dalam SPP menurutTobias dan Petersen, setidaktidaknya harus terdapat enam unsur penting didalamnya yaitu: notice, hearing, counsel, defense, evidence, dan fair andimpartial court.1.

Kalausampai ada hakim yang melarang sehingga tidak diberi bantuan hukumartinya ia dirampas haknya terhadap due process of law. yang seringmenjadi masalah tawar menawar pemberian hak biasanya masalah hakbantuan hukum ini, sedang masalah hak defense biasanya tidak karenamerupakan hak yang tidak bisa ditawartawar..

Defense (hak bela diri terdakwa)Hak pembelaan diri selain dapat untuk melakukan penyangkalan yangberguna untuk membela diri terdakwa, juga berguna untuk membuka tabiruntuk membuka sisi lain dari peristiwa itu (the right of discloser) yangsebelumnya mungkin belum diketahui. Yang menjadi masalah hak ini seringtidak sepenuhnya dihargai pihak jaksa. Bagaimana jika hak tersebut diakuitetapi dalam pelaksanaannya tidak sempurna?

dapatmenghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakansecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut olehkarena itu para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya danharus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telahdilakukannya ;Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendamkepada terdakwa, akan tetapi lebin mengedepankan aspek sosial sebagaiperlindungan terhadap masyarakat dari perobuatan para terdakwa (Social defense

, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalamperkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepadaterdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadapmasyarakat dari perbuatan terdakwa (Social defense

Karena dalam prinsip rekam medis ada good record good defense,bad record bad defense, no record no defense.

menghilangkan unsurkesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwaharusmempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dansetimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;4445Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepadaterdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadapmasyarakat dari perbuatan terdakwa (Social defense

tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhalyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenardan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepadaterdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadapmasyarakat dari perbuatan terdakwa (Social defense

Ketentuan ini diakui dan dipraktekkan dalam bisnis intern ational,termasuk di Indonesia;Pasal2 The United States Uniform Commercial Code mengatursebagai berikut:(201) A contract for the sale of goods for the price of $500 or more is notenforceable by way of action or defense unless there is some recordsufficient to indicate that a contract for sale has been made between theparties and signed by the party against which enforcement is sought orby the party's authorized agent or broker.

Sebagai perbandingan,bahwa perkara di Indonesia yang menggunakan defense dengan vexatiousproceeding adalah putusan Pengadilan Negeri BengkalisNo.05/PDT.G/2003/PN.BKS).

No. 234 PK/Pid.Sus/2018hasil terjemahan print out dari fax tertanggal 25 Agustus2004;1 (satu) lembar print out surat tertanggal 27 Agustus 2004dari Willy Sebastian kepada Miltos Papachristos perihalLead Defense dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan print outsurat tertanggal 27 Agustus 2004;1 (satu) lembar print out email tertanggal 10 September2004 dari David Turner kepada Paul Jennings perihal Visitto Singapore and Indonesia dan 3 (tiga) lembar terjemahanprint out email tertanggal 10 September 2004

A defense that place the defendant at relevant time ofcrime in a different therefrom as to render it impossible for him to be a the guiltyparty. (Henry Campbell Black, Blacks Law Dictionary, ST. Paul Minn, WestPublishing, 1991, halaman 46) berdasarkan Rationae tempus delicta ante pactumjam 21.30 wib tidak pernah menerima pesan melalui HP Saksi Muhamad Saleh aliasAleh bin Holdi karena pesan Mansyah 150 bos dan dijawab ok quod nondikirimkan pada 22.10 wib.