WARU KALTIM PLANTATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3612/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT WARU KALTIM PLANTATION, beralamat di Jalan PuloAyang Raya Blok OR1, KIP, Jatinegara, Jakarta Timur, yangdiwakili oleh Tri Novita Rimawati, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa David StevenMacquairie, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokatpada Kantor Danny Darussalam Tax Center (DDTC),beralamat

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT WARU KALTIM PLANTATION;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M.

KALTIM BATUMANUNGGAL tersebut ;

KALTIM BATUMANUNGGALVSBUPATI KUTAI KARTANEGARA, DK

KALTIM BATUMANUNGGAL, dalam hal ini diwakili oleh SAMBUDITRIKADIBUSANA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT.Kaltim Batu Manunggal, alamat kantor di Jalan Imam Bonjol, Nomor : 17B, Samarinda, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkanAkta Notaris Nomor : 45, tanggal 6 Agustus 1993 tentang PerseroanTerbatas Kaltim Batumanunggal, sebagaimana Perubahan Akta NotarisNomor : 22, tanggal 10 Nopember 2009 ;Selanjutnya memberikan kuasa kepada :1. Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum ;2.

Kaltim Batumanunggal Suratini juga ditembuskan kepada (bukti P11); Gubernur Kaltim. Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Prov Kaltim.Koramil Muara Jawa.Kapolsek Muara Jawa.Lurah Teluk Dalam. PT.

Kaltim Batumanunggal.Fakta hukum ini dibenarkan oleh saksi Imron, mantan KepalaDinas Pertambangan dan Energy Kutai Kartanegara Tahun 2005;1.8.Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat telah melaporkanhasil Eksplorasinya dan memohon peningkatan perizinannya menjadi KPEksploitasi sebelum berakhirnya KP Eksplorasinya. Namun padakenyataannya Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Tergugat belumjuga mengeluarkan keputusan apakah menerima atau menolakHalaman 15 dari 30 halaman.

Kaltim Batumanunggal atau Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Penggugat memperoleh SK Eksplorasi. Pada halberdasarkan Bukti P3, Bukti P4, Bukti P13 terbukti secara sah danmenyakinkan PT.

Kaltim Batumanunggal (Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Penggugat) telah memenuhi syarat dan sesuai denganprosedur dalam memperoleh SK Eksplorasi;Bahwa Judex Facti juga tidak mempertimbangkan dalampertimbangan hukumnya secara adil dan seimbang mengenai PT.Kaltim Batumanunggal atau Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat telan memenuhi syarat dan prosedur mengajukanpermohonan peningkatan dari KP.

KALTIM PRIMA COAL (PT.KPC)

Kalimantan Timuratau Kantor Pusat di Bakrie Tower 15" Floor,Kompleks Rasuna Epicentrum Jakarta, yang diwakilioleh Saptari Hoedaja dalam kapasitas sebagaiPresiden Direktur PT Kaltim Prima Coal, yangmemberikan kuasa kepada Adri Kurnia, S.H., M.H.

Bahwa gugatan Para Penggugat telah keliru dengan mengajukangugatan kepada PT Kaltim Prima Coal sebagai Tergugat yangdialamatkan kepada PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) di M1 BuildingMine Site, Swarga Bara, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, ProvinsiKalimantan Timur;Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.G/2020/PN Sgt.C. Bahwa alamat Tergugat yang benar adalah di Bakrie Tower 15" Floor,Kompleks Rasuna Epicentrum Jakarta, bukan sebagaimana ParaPenggugat dalilkan dalam gugatannya;D.

Fotokopi Surat Kesepakatan antara Jumul dengan PT Kaltim Prima Coaltertanggal 9 Juni 2011, diberi tanda T8;10.Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Reg: SKMHT/KECSANGATTA UATARA/VII/2011 tertanggal 14 Juli 2011,diberi tanda T9;11.Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah antaraJamaluddin kepada PT Kaltim Prima Coal tertanggal 31 Desember 2010beserta alas haknya, diberi tanda T10;12.FotoKopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah antaraSulaiman kepada

PT Kaltim Prima Coal tertanggal 6 Januari 2011 besertaalas haknya, diberi tanda T11;Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Padt.G/2020/PN Sot.13.Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah antara H.Agus kepada PT Kaltim Prima Coal tertanggal 6 Januari 2011 beserta alashaknya, diberi tanda T12;14.

Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Garapan antara H Aguskepada PT Kaltim Prima Coal tertanggal 25 November 2010 beserta alashaknya, diberi tanda T13;15.Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah antaraHasanuddin kepada PT Kaltim Prima Coal tertanggal 16 Februari 2011beserta alas haknya, diberi tanda T14;16.Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah antara Hj.Timurah kepada PT Kaltim Prima Coal tertanggal 25 Oktober 2011 besertaalas haknya, diberi tanda T15

MUHAMMAD KASIM, M.SiLawanPT KALTIM DIAMOND COAL

WARU KALTIM PLANTATION;

./2016, tanggal 17 Juni 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WARU KALTIM PLANTATION, beralamat di Jalan PuloAyang Raya Blok OR1, Kawasan Industri Pulo Gadung,Jakarta Timur, diwakili oleh Kresno Eko Saputro, jabatanDirektur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT69433/PP/M.XB/16/2016, tanggal 23 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP531/WPJ.20/2014tanggal 30 Mei 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2011 Nomor 00069/207/11/007/13 tanggal 12 April 2013, atasnama: PT Waru Kaltim

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP531/WPJ.20/2014 tanggal 30 Mei 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011Nomor 00069/207/1 1/007/13 tanggal 12 April 2013, atas nama: PTWaru Kaltim Plantation, NPWP 01.326.076.5007.000, adalah telahsesuai dengan ketentuan' peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

WARU KALTIM PLANTATION

2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1375/PJ/2018, tanggal 9 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WARU KALTIM

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00223/NKEB/WP4J.20/2017 tanggal 1 Februari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor 00937/107/14/007/15tanggal 26 November 2015 atas nama PT Waru Kaltim Plantation,NPWP 01.326.076.5007.000, beralamat di Jalan Puloayang RayaHalaman 3 dari 8 halaman

WARU KALTIM PLANTATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3611/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT WARU KALTIM PLANTATION, beralamat di Jalan PuloAyang Raya Blok OR1, KIP, Jatinegara, Jakarta Timur, yangdiwakili oleh Tri Novita Rimawati, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa David StevenMacquairie, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,Advokat pada Kantor Danny Darussalam Tax Center(DDTC), beralamat

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put006537.16/2018/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 20 November 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00249/KEB/WPJ.20/2018tanggal 09 Mei 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakApril 2015 Nomor 00243/207/15/007/17 tanggal 26 April 2017, atas nama PTWaru Kaltim

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT WARU KALTIM PLANTATION;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ALAM KALTIM LESTARI, tersebut;

PT ALAM KALTIM LESTARI VS NAFSAHU LAODE NDIGO

PUTUSANNomor 215 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT ALAM KALTIM LESTARI, diwakili oleh Lo Siaw Woon(Direktur), berkedudukan di Jalan Dermaga Kelurahan KarangMumus, Nomor 34, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal inidiwakili oleh kuasanya, Suriani, S.H., Advokat dan KonsultanHukum, berkantor di Jalan Markusin I,

Karamnya kapal tongkang tersebut terjadi oleh karenakelalaian yang dilakukan nahkoda menggunakan pandu yang ditentukannahkoda sendiri (Tergugat ) bukan pandu dari perusahaan pelayaran PTAlam Kaltim Lestari (Penggugat ) padahal pandu yang mengoperasikankapal pada kondisi tertentu wajib ditunjuk dari perusahaan yangbersangkutan, dari kesemuanya itu pekerjaan yang seharusnya dilarangoleh pihak perusahaan untuk beroperasi oleh karena kondisi air sungaisangat berkurang (Sungai dalam kondisi dangkal) namun

melalui Pengadilan Hubungan Industrial dengan mengacupada Perjanjian Kerja Laut yang telah ditandatangani oleh kedua belahpihak dan dokumen lainya dengan adanya pasal tersebut di atas jelaslahyang terkandung dalam makna pasal tersebut di atas adalah penyelesaianhubungan industrial mengacu pada PKL terakhir sehingga dalam hal iniHal. 4 dari 17 hal.Put.Nomor 215 K/Pdt.SusPHI/2017PKL pada tanggal 30 Juli 2009 adalah acuan dalam Pemutusan HubunganKerja (PHK) dan masa kerja/hubungan kerja antara PT Alam Kaltim

wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungyang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PTALAM KALTIM

Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi PT KALTIM PRIMA COAL (PT KPC) untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 123/PDT/2016/PT SMR. tanggal 11 November 2016 juncto Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 38/Pdt.G/2015/PN Sgt. tanggal 20 Juli 2016 tersebut;

PT KALTIM PRIMA COAL (PT KPC) VS ROMI PERMADI

20 Juni2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang padapokoknya menerangkan Pemohon Kasasi bermaksud untuk mencabutpermohonan kasasinya yang telah diajukan pada tanggal 19 Desember 2016sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor38/Pdt.G/2015/PN Sgt. terhadap putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor123/PDT/2016/PT SMR. tanggal 11 November 2016 juncto putusan PengadilanNegeri Sangatta Nomor 38/Pdt.G/2015/PN Sgt. tanggal 20 Juli 2016 dalamperkara antara:PT KALTIM

Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi PT KALTIM PRIMACOAL (PT KPC) untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukanterhadap putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 123/PDT/2016/PTSMR. tanggal 11 November 2016 juncto Putusan Pengadilan NegeriSangatta Nomor 38/Pdt.G/2015/PN Sgt. tanggal 20 Juli 2016 tersebut;2. Memerintahkan Panitera) Mahkamah Agung RI untuk mencoretpermohonan kasasi Register Nomor 1921 K/Pdt/2017 tersebut dari bukuregister perkara kasasi perdata;3.

KIE (KALTIM INDUSTRIAL ESTATE)

DSM KALTIM MELAMINE

DSM KALTIM MELAMINE, tempat kedudukan Gedung Tetra PakLantai 2, Jl.

DSM Kaltim Melamine, NPWP: 01.500.087.0725.000, Alamat : Kompleks PT Pupuk Kaltim Bontang, Kalimantan Timur,sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Juli 2007 yang lebih dibayaradalah sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp. 35.856.528.387,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp. 1.412.627.958,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Rp. 18.716.854.402,00 Dikurangi : retur penjualan Rp. 0,00 Jumlah Rp. 55.986.010.747,00Pajak Keluaran Rp. 1.871.685.440,00Dikurangi : PPN atas retur

DSM Kaltim Melamine, NPWP:01.500.087.0725.000, Alamat : Kompleks PT Pupuk Kaltim Bontang,Kalimantan Timur, dengan Perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilaiyang masih harus dibayar menjadi sebagaimana perhitungan diatas,adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan

KALTIM PARNA INDUSTRI

./2012, tanggal 22 Maret 2012;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KALTIM PARNA INDUSTRI, beralamat di MenaraImperium Lantai 26, Metropolitan Kuningan Superblok, JalanH.R.

banding tanggal 3 Februari 2010;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.35163/PP/M.X1I/16/2011, tanggal 23 November 2011, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1031/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 24 September 2009, tentangkeberatan atas SKPLB PPN Masa Pajak Desember 2007 Nomor00325/407/07/052/09 tanggal 27 Januari 2009 atas nama: PT Kaltim

VS PT KALTIM PRIMA COAL

Sudirman Nomor 8 DesaSangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten KutaiTimur, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 Desember 2017;Para Pemohon Kasasi;LawanPT KALTIM PRIMA COAL, berkedudukan Swarga BaraSangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur,diwakili oleh Saptari Hoedaja/Presiden Direktur, berkantor diBakrie Tower, Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum, JalanH.R.

Sims Jaya Kaltim
Tergugat:
1.PT. Kaltim Kariangau Terminal
2.PT. Puninar Sarana Abadi

Pemohon:
Achmad AR AMJ
Termohon:
POLDA KALTIM

NIKODEMUS TONAPA vs KOPERASI KARYAWAN KALTIM PRIMA COOL (K3PC)

Wahid Hasyim RT. 07 No. 31,Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12Agustus 2011;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat ;MELAWAN :KOPERASI KARYAWAN KALTIM PRIMA COOL(K3PC), berkedudukan di Jalan Dr.

Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi Kasasidahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalildalil :1Bahwa Penggugat (Nikodemus Tonapa) mulai bekerja di Koprasi KaryawanKaltim Prima Cool (K3PC) tanggal 28 Oktober 2002 dengan Jabatan General Hand,dengan upah terakhir Rp 1.818.000,00 ;Bahwa Perusahaan Tergugat merupakan Perusahaan Supply Tenaga Kerja di PT.Kaltim Prima Cool dimana Penggugat diterima Karyawan Kaltim

Kaltim Prima Coal ;Bahwa Penggugat pada bulan Januari 2011 Penggugat merasa kurang sehat dimanaPenggugat sering izin untuk tidak masuk kerja puncaknya pada bulan April 2011dimana Penggugat pada saat bekerja mengalami muntahmuntah dan akhirnyaPenggugat minta izin kepada atasan Penggugat untuk pulang oleh karena sakit ;Bahwa dengan sakitsakitnya Penggugat dan sering izin/tidak masuk kerjaPerusahan akhimya melakukan Pemeriksaan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga)kali yang dilakukan di Kelinik SOS Sangatta

KPCdimana Penggugat ditempatkan bekerja, Penggugat dinyatakan telah berpurapurasakit memberikan pernyataan palsu/berbohong dan Penggugat dikembalikan kepadaKaryawan Kaltim Prima Cool (K3PC) pada tanggal 26 Juli 2011;Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 Penggugat menerima Surat Pemberitahuan darikantor Karyawan Kaltim Prima Cool (K3PC) dimana Penggugat di Putus HubunganKerja (PHK) oleh karena Penggugat telah dikembalikan oleh PT.

2011 Pengugat dan Tergugat dipanggil untuk melakukan mediasiterhadap Permasalahan Penggugat dan Tergugat yang diperantarai oleh mediatorPHI dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sangatta namun tidak ada titik temu danmeminta agar Penggugat dan Tergugat diminta untuk berunding lagi di kantorTergugat pada tanggal 26 September 2011 namun tidak membuahkan kesepakatandimana Tergugat tetap tidak mau memberikan Pesangon Terhadap Penggugat oleh10111213karena Tergugat beranggapan Bahwa Perusahan Karyawan Kaltim

KALTIM PRIMA COAL

KALTIM PRIMA COAL, berkedudukan di Jalan Dr.Soetomo S.II Mine Office PT. KPC Swarga Bara Sangatta diwakilioleh Presiden Direktur Saptari Hoedaja, dalam hal ini memberikuasa subsitusi kepada ADRI KURNIA, S.H., ACI Arb, dan kawankawan, Para Karyawan PT. KALTIM PRIMA COAL memilihdomisili hukum di M1 Building, Mine Site, PT.

Kaltim Prima Coal,Sanggatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, berdasarkan SuratKuasa Substitusi tanggal 22 Januari 2014;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding juga Terbanding;Dan:1. ABDUL RAHIM, bertempat tinggal di Jalan Datuk Macan RT. 03Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten KutaiTimur;2. SYAIFUL BAHRI, bertempat tinggal Jalan Mulawarman RT.18RW.06 Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon, KabupatenKutai Timur;Hal. 3 dari 22 hal.Putusan Nomor 1143 K/Pdt/20143.

Kaltim Prima Coal (PT.

sengketa melainkan tanah di lokasi lain;1.6 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan adanya kedudukan/kemampuan sosialekonomi yang tidak seimbang antara Para Pemohon Kasasi yang nota beneadalah Para Petani kecil yang pengetahuan dan kondisi ekonominyaterbatas yang hanya mengandalkan sumber nafkah dari hasil tanamanHal. 16 dari 22 hal.Putusan Nomor 1143 k/Pdt/2014tanah objek sengketa disatu pihak dibandingkan dengan TermohonKasasi/Tergugat PT Kaltim

MUHAMMAD SALEH, DKK VS PT DAYA KALTIM BAHAGIA

Mewajibkan Pihak Perusahaan PT Daya Kaltim Bahagia (Tergugat)membayar uang pesangon dan hakhak lainnya kepada Sdr. Sugianto(Penggugat II) dan Sdr. Usman (Penggugat Ill) sesuai dengan rinciansebagai berikut:a. Sdr.

Mewajibkan Pihak Perusahaan PT Daya Kaltim Bahagia (Tergugat) untukmembayar kekurangan upah Sdr. Sugianto (Penggugat Il) dan Sadr.Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 614 K/Pdt.SusPHI/2017Usman (Penggugat Ill) sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut:a.

Mewajibkan Pihak Perusahaan PT Daya Kaltim Bahagia (Tergugat)membayar uang pesangon dan hakhak lainnya kepada Sdr. H.M.

Bahwa gugatan Para Penggugat tanggal 28 April 2016 tersebut adalahgugatan yang premature, dengan alasan hukumnya sebagai berikut:3.13.2Bahwa Penggugat dengan jabatan Direktur Utama bagian dari DewanDireksi dalam pemberhentiannya belum ada persetujuan dari DewanKomisaris PT Daya Kaltim Bahagia dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT Daya Kaltim Bahagia sesuai Pasal 105 ayat (1)Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang menyebutkan: anggota direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktuberdasarkan

Daya Kaltim Bahagia sesuai dengan Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga PT Daya Kaltim Bahagia yaitu Akta Pendirian PT DayaKaltim Bahagia Nomor 10 tanggal 3 Desember 1988, maka gugatanPenggugat adalah gugatan yang prematur atau gugatan yang diajukanterlampau dini;3.4 Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tanggal 28 April 2016tersebut menurut hukum tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);4.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ARAFAT JAYA KALTIM tersebut;

PT ARAFAT JAYA KALTIM VS 1. ABDUL KARIM, DKK

PUTUSANNomor 25 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT ARAFAT JAYA KALTIM, yang diwakili oleh DirekturHadratul Hairiyah, berkedudukan di Jalan Wahab Syahrani(Poros Pendidikan Bukit Pelangi), RT. 038 RW. 007,Kantor/Workshop PT AJK, Kelurahan Teluk Lingga,Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,Kalimantan Timur, dalam

Kerugian Immateriil: Secara immateriil, Penggugat Rekonvensi sangatdirugikan, dimana akibat tidakan Tergugat Rekonvensi mogok kerjatidak sah, performa/prestasi dari Para Tergugat Rekonvensi dalamkurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sangat buruk, sehingga namabaik Penggugat Rekonvensi tercemar di Perusahaan PT Kaltim PrimaCoal yang kesemuannya tersebut tidak dapat diukur dengan uangsecara pasti tetapi ditaksi tidak kurang dari = Ro300.000.000,00;Jumlah seluruhnya sebesar Rp419.210.000,00 (empat ratus

diri karena kemangkiran tidak tujuh hari berturutturut dantidak dipanggil secara patut dan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 168Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 6 KepmenakertransNomor 232/Men/2003;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PT ARAFAT JAYA KALTIM

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SAWIT KALTIM LESTARI (PT SKL) tersebut;

PT SAWIT KALTIM LESTARI (PT SKL), VS LAURENSIUS NITTI,