Ditemukan 397 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 923/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 8 April 2020 — PT KAWEDAR WOOD INDUSTRY VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
14242 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MugiaUtama, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi tanggal 21 Agustus 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111144.18/2013/PP/M.XVA
    138.435.440.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 12.000.000NJOP untuk penghitungan PBB (NJOP NJOPTKP) 138.423.440.000Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (NJOP PBB x 40%) 55.369.376.000PBS terutang (NJKP x 0,5%) 276.846.880Denda administrasi Pasal 10 UU PBB sebesar 25% 0Jumlah pajak yang masih harus dibayar 276.846.880 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Mei 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111144.18/2013/PP/M.XVA
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111144.18/2013/PP/M.XVA Tahun2019 tanggal 1 April 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111144.18/2013/PP/M.XVA Tahun 2019 tanggal 1 April 2019, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundanganundangan perpajakan yang berlaku;3.
Register : 12-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1246 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 April 2020 — BUT KRISENERGY (TANJUNG ARU) BV sekarang BUT KRISENERGY BALA-BALAKANG BV VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
14541 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3086/PJ/2019, tanggal 11 Juli 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT096956.18/2014/PP/M.XVA
    Bumi dan Bangunan PemohonBanding dapat dihitung kembali sesuai dengan perhitungan di bawah ini : Luas (M2) Objek Pajak BumiNJOP PER M2 RpTotal NJOP sebagai Dasar RPengenaan PBB P NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) Rp NJOP Untuk penghitungan PBB Rp ;Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (40%) Rp ;PBB yang terhutang (0,5%) Rp Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT096956.18/2014/PP/M.XVA
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Put096956.18/2014/PP/M.XVA yang diucapkan tanggal 25 Februari 2019Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1246/B/PK/Pjk/2020yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding);2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put096956.18/2014/PP/M.XVA yang diucapkan tanggal 25 Februari 2019,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
Putus : 08-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS SHIRISH LAXMISHANKAR TRIVEDI
457169 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 445/B/PK/Pjk/2020108701.14/2010/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 21 Januari 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding berharap Majelis Hakimdapat menerima banding Pemohon Banding dan membatalkan KeputusanTerbanding Nomor KEP01207/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 26 Agustus 2016sehingga perhitungan besarnya PPh OP Tahun Pajak 2010 seharusnyaadalah sebagai berikut:
    Mohonkiranya Majelis Yang Terhormat dapat menerima dan mengabulkanpermohonan banding ini dengan seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Juni 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT108701.14/2010/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 21 Januari 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01207
    berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 23 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT108701.14/2010/PP/M.XVATahun 2018 tanggal 21 Januari 2019 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT108701.14/2010/PP/M.XVA
Register : 21-09-2020 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4716 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PUTRA INDOTROPICAL;
6943 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;LawanPT PUTRA INDOTROPICAL, beralamat di Jalan M.THaryono, Nomor 23A, Parit Tokaya, Pontianak, KalimantanBarat, yang diwakili oleh Budi Haryoko, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put62941/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 4716/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put62941/PP/M.XVA/16/2015, tanggal 3 Agustus 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP69/WPJ.13/2014, tanggal18 Februari 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakApril 2011 Nomor 00024/207/11/701/13
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put62941/PP/M.XVA/16/2015,tanggal 3 Agustus 2015, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put62941/PP/M.XVA/16/2015, tanggal 3 Agustus 2015, karena putusanpengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1778/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG
20339 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG, beralamatdi Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar, Pekanbaru,Kota Pekanbaru, Riau;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT102132.12/2011/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 1778/B/PK/Pjk/2019tanggal 08 Januari 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23, Masa PajakAgustus 2011 Nomor 00033/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atasnama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 1 Juli 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT102132.12/2011/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 21 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT102132.12/2011/PP/M.XVA Tahun 2018 tanggal 21 Mei 2018, terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri :3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 08-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1021/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SUTRAKABEL INTIMANDIRI
12633 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jalan RayaBogor KM. 49 Roda Pembangunan Nomor 5, RT 002 RW 05Cimandala, Sukaraja, Kabupaten Bogor16710, yang diwakilioleh Johan Famday, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006130.99/2018/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 1021/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 28 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006130.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 1 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Pengugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP00992/NKEB/WPJ.22/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006130.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019 tanggal 1 April 2019, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE;
5928 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 96/B/PK/Pjk/2021Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006913.99/2019/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 16 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat
    (Tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilanratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 15 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006913.99/2019/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 16 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor S3303/WPJ.04/KP.11/2019, tanggal
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006913.99/2019/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 16 Desember 2019, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 686/B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT DELTAPACK INDUSTRI
3014 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT DELTAPACK INDUSTRI, beralamat di Kawasan BIIE C77,Sukadami, Bekasi, diwakili oleh Johannes Zaminda Jali selakuDirektur Utama;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.60384/PP/M.XVA
    Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00796/207/10/431/12tertanggal 24 September 2012 Masa Pajak Februari 2010;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.60384/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP1632/WPJ.22/BD.06/ 2013 tanggal 11 November2013 tentang Keberatan Atas
    Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.60384/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 23 Maret 2015, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 21 April 2015, kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : SKU2495/PJ./2015 tanggal 07 Juli 2015, diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 Juli 2015, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak
    Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.60384/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 23 Maret 2015, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktaHalaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 686/B/PK/PJK/2017fakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakanyang
    Oleh karena itu, PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.60384/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 23Maret 2015 harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.60384/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP1632/WPJ.22/BD.06/ 2013 tanggal 11 November2013 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Februari 2010
Putus : 17-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT KIMBERLY-CLARK INDONESIA
10329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ParmanPalmerah, Jakarta Barat:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115625.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 04 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali
    Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 946.111.2473 Kredit PPN 10.289.148.5324 PPN yang kurang/(lebih) dibayar (9.343.037.285)5 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 9.374.649.6326 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 31.612.3477 Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP 31.612.3478 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 63.224.694 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115625.16/2014/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Nomor PUT115625.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 4 Februari 2019, terkaitsengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.
Register : 24-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4178 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — SORINI AGRO ASIA CORPORINDO, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
8425 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4178/B/PK/Pjk/2020002223.15/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 November 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapatditerima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;3.
    Putusan Nomor 4178/B/PK/Pjk/2020Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, PemohonBanding memohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 31 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002223.15/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 November 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap
    Kembaliyang diterima tanggal 26 Februari 2020, yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002223.15/2018/PP/M.XVATahun 2019, tanggal 11 November 2019, yang dimohonkan olehPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untukseluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002223.15/2018/PP/M.XVA
Putus : 08-04-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1006/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PRM. DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG
3323 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1006/B/PK/Pjk/2019Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT102123.12/2011/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 21 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:a.
    dalam butir 1 huruf a merupakan penghasilanyang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untukmemberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baikdengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebuthanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yangtelah disepakati;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 1 Juli 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, NomorPUT102123.12/2011/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put102123.12/2011/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 21 Mei 2018, terkait sengketa aquo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 25-11-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4849/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 25 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SENTANA ADIDAYA PRATAMA
424106 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali;LawanPT SENTANA ADIDAYA PRATAMA, beralamat di GedungB & G Tower Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10 Kesawan,Medan Barat, Medan, Sumatera Utara;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put0055657.16/2018/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 4849 B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put0055657.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 19 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00350/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 19April 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa PajakSeptember 2014 Nomor 00021/207/14/092
    berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 2 Desember 2019, yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005657.16/2018/PP/M.XVATahun 2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005657.16/2018/PP/M.XVA
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1220 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JEIL JTI
9539 Berkekuatan Hukum Tetap
  • B4/2B4/3, Kotasari, Grogol, Kota CilegonBanten42436, yang diwakili oleh Yung Mo Yang, jabatanDirektur;Termohon Peninjauan Kembali Kedua;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117664.99/2015/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 April 2018, yang telahberkekuatan
    KEP01092/NKEB/WPuJ.08/2017 tanggal28 September 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak sehingga Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor00844/107/15/417/16 tanggal 11 Agustus 2016 untuk masa pajak Januari2015 dapat dibatalkan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 14 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117664.99/2015/PP/M.XVA
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1116/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT AXIS TELEKOM INDONESIA
1816 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ide Anak Agung Gde Agung,Lot E47, Nomor 1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta12950, diwakili oleh Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT097029.16/2012/PP/M.XVA Tahun
    Putusan Nomor 1116/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 08 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT097029.16/2012/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2405/WPJ.07/2015, tanggal 15 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.097029.16/2012/PP/ M.XVA Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018,terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2405/WPJ.07/2015, tanggal 15 Juli 2015,Halaman 4 dari 9 halaman.
Putus : 09-03-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 887 B/PK/PJK/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — PT. KIMBERLY-CLARK INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
11529 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2652/PJ/2019, tanggal 31 Mei 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put115557.16/2014/PP/M.XVA
    Keluaran yang harus dipungut sendiri 1.860.072.5793 Kredit PPN 5.162.368.1964 PPN yang kurang/(lebih) dibayar (3.302.295.6117)5 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 3.333.907 .9646 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 31.612.3477 Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP 31.612.3478 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 63.224 694 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put115557.16/2014/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 887/B/PK/Pjk/2020C.115557.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 4 Februari 2019,karena dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku, dan yang telah mengabaikan faktafakta hukumyang terjadi dan dokumendokumen pendukung yang disampaikan;Dan dengan mengadili sendiri:Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi a quo terhadapKoreksi DPP Penyerahan sebesar Rp.223.553.042 dan koreksi PajakMasukanFaktur
Putus : 08-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1132/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT AXIS TELEKOM INDONESIA
3621 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DR Ide Anak Agung Gde Agung, Lot E47 Nomor1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta 12950), yang diwakilioleh Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT097032.16/2012/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 1132/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT097032.16/2012/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2333/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT097032.16/2012/PP/M.XVA Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.
Register : 13-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 820 B/PK/PJK/2019
Tanggal 21 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SUBUR ABADI PLANTATIONS
4417 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 820/B/PK/Pjk/2019PUT111909.99/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon keadilan dengan mengajukan Gugatanterhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP00347/NKEB/WPJ.20/2017Tanggal 08 Maret 2017 Perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena PermohonanKedua Wajib Pajak;Bahwa dengan
    PembatalanFaktur Pajak, maka Penggugat mengusulkan kepada Majelis HakimPengadilan Pajak agar Surat Keputusan Tergugat NomorKEP00347/NKEB/WPJ.20/2017 Tanggal O08 Maret 2017, perihalPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Kedua Wajib Pajak, dapatdibatalkan demi hukum;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 10 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111909.99/2013/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111909.99/2013/PP/M.XVA Tahun 2018 tanggal 30 April 2018 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri3.1. Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 820/B/PK/Pjk/20193.2.
Putus : 24-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2194/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 24 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DARMEX BIOFUELS
30191 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali;LawanPT DARMEX BIOFUELS, beralamat di Jalan Raya BekasiKM. 27, RT 004/002, Kaliabang Tengah, Kota Bekasi, yangdiwakili oleh Hi Heriyadi, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83577/PP/M.XVA
    PPN yang masih harus dibayar Rp 1.685.520,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 14 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT83577/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP1288/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 12 Agustus2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put83577/PP/M.XVA/16/2017 tanggal15 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83577/PP/M.XVA/16/2017 tanggal 15 Mei 2017 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1115/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AXIS TELEKOM INDONESIA
2118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DR Ide Anak Agung Gde Agung, LotE47 Nomor 1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta 12950),yang diwakili oleh Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT097027.16/2012/PP/M.XVA
    Jumlah(atb+ct+dt+e+f) 54.237.724umlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g) 108.475.448 o> S/F 2/9 Menimbang, bhwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT097027.16/2012/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2365/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.097027.16/2012/PP/M.XVA Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Register : 11-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1839 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT. TECHNIP INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
16046 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU4190/PJ/2019, tanggal 30 September 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT008912.99/2018/PP/M.XVA
    Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP02461/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 Oktober 2018 dan menghapuskan sanksi administrasidalam Surat Tagihan Pajak Nomor 00280/107/15/058/17 tanggal7 November 2017:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 7 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT008912.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak gugatan Penggugat
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008912.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019 terbatas pada putusanputusan yang mempertahankan koreksikoreksi Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat);Dengan Mengadili Sendiri:3. Mengabulkan permohonan gugatan dari Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) untuk seluruhnya;4.