Ditemukan 172 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menukar manager manajer menakut menkes menaser menater m.naser menakar menager manaker menake
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 04-04-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 22-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 16 Juli 2013 — BAMBANG SOLIYANTO, SE.AK; AHMAD BASIT ALHADIPURO, DRS.; CHAIRIL ANWAR EL DAUD, SE; DEDI RUSTANDI; DIDIH SETIADI, DKK; L A W A N; PT. DIRGANTARA INDONESIA PERSERO), SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN IPTN DAN SALAH SATU BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN);
96 — 14
  • ;Bahwa menurut Ahli, Peraturan Dana Pensiun, adalah landasan hukum untukmemberi dana pensiun ;Bahwa menurut Ahli, Peraturan Dana Pensiun, dibuat atau ditetapkan oleh PendiriDana Pensiun, yang menetapkan AD adalah pemberi kerja tapi harus dapatpengesahan dari Menteri Keuangan ;Bahwa menurut Ahli, Peraturan Dana Pensiun tersebut syarat agar bisa diberlakukanharus ada pengesahan Menteri keuangan, diatur dalam KMK 227, dan tidak.......87dan tidak terkait dengan instansi lain, tidak perlu pengesahan Menaker
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 15-02-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Ptk.
Tanggal 15 Februari 2018 — MARULLAH,dkk lawan PT. STEADFAST MARINE
148 — 46
  • manadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demihukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu ;Bahwa selain dari pada itu tindakan Tergugat yang bertentangan danmelanggar hukum adalah memindahkan para pekerja kesub kontraktor ataumemperkerjakan para pekerja kepada perusahan lain harus lah memenuhiunsurunsur yang tergantung didalam Permenaker Nomor : 19 tahun 2012tentang syaratsyarat penyerahan sebagaian pelaksanaan pekerjaan kepadaperusahaan lain dan surat edaran Menaker
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-02-2014 — Upload : 25-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 28 Februari 2014 — PT. GLOSTER FURNITURE VS 1. FRENGKI HARIYANTO, DKK
67 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SE07/MEN/1990 Tahun1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah(SE Menaker No. 7/1990).Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik agar memberikanputusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa merupakan kewenangan dan hak Penggugat Rekonpensi untukmelakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuankeuangan dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-06-2015 — Upload : 06-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 4 Juni 2015 — PT GLOSTER FURNITURE VS FRENGKI HARIYANTO, DKK
69 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 38 PK/Pdt.SusPHI/2015Nomor SE07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang PengelompokanKomponen Upah dan Pendapatan Non Upah (SE Menaker Nomor7/1990);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensimohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresikagar memberikan putusan sebagai berikut:12..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — IR. SAID IQBAL, M.E., DKK VS PRESIDEN RI;
104 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kasubbag AdvokasiHukum, Biro Hukum;Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor B.154/MENAKER/SJHK/V/2017 tanggal 22 Mei 2017;JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan SultanHasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnyamemberi kuasa dengan hak substitusi kepada:1) JOHANIS TANAK, S.H., M.Hum;2) ROROGO ZEGA, S.H., M.H;3) HERMON DEKRISTO, S.H., M.H;4) RINI KUSUMASTUTI, S.H., M.H;Halaman 8 dari 134 halaman.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 19-12-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 30-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
Fery Hasny
Tergugat:
PT. KING JIM INDONESIA
72 — 14
  • PenyelenggaraanKetenagakerjaan, yaitu berupa tambahan upah minimum sebesar 5 %dari UMK Kabupaten Pasuruan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1Januari 2013 ;Bahwa, pada perundingan bipartit tanggal 10 Januari 2013, Tergugatmenyampaikan keterangan bahwa PERDA tersebut sanganmemberatkan dan Tergugat belum bisa melaksanakan sampai denganbatas waktu mendapat jawaban dari Surat Rekomendasi yang dikirimkanoleh Persatuan Pengusaha Jepang PIER, pada tanggal 10 Desember2012, kepada Bupati, MENDAGRI dan MENAKER
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-02-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — 1. YONAS MAMBRASAR, DKK VS PT. HENRISON IRIANA
134 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artinya setiaphari ada kerja lembur 2 jam pada hari kerja biasa (= 3,5 Jam) dan harikerja pendek ( sabtu) 3 jam (= 5,5 Jam) sedangkan hari Minggu atauhari libur resmi ada 10 jam (=21Jam) atau (= 29 jam); jika tanggalmerah jatuh pada hari sabtu, sesuai dengan rumus perhitungan Lemburyang tertuang dalam Peraturan Menaker Nomor PER72/MEN/84.Bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 2. 3 dan4 di atas jelasjelas telah melanggar: Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Pasal 11 TentangPerlindungan
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata Khusus PHI
Putus : 16-06-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan PN MANOKWARI Nomor 2/PHI.G/2014/PN.MKW
Tanggal 16 Juni 2014 — - ARNI SUKARNI, DKK MELAWAN - PT. HENRISON IRIANA
282 — 2497
  • Dan untuk UMR tahun 1994 saat itu sudah adapenangguhan sesuai Keputusan Menaker No.32/M/BW/1995 tanggal 15 Maret1995.e Bahwa setahu saksi atas tuntutan para pekerja yang demo tersebut dariperusahaan PT.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 25-11-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN BENGKULU Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 17 Februari 2022 — Penuntut Umum:
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
ABDUL AZIZ, S.H. BIN INDRAN
131 — 71
  • BengkuluTengah sebelum pengajuan ke Kemenaker RI Penetapan Menaker RI tentang persetujuan besaran anggaran untukkegiatan Padat Karya Infrastruktur Jalan Lingkungan Desa danKegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri (TKM)=" Membuka rekening untuk pencairan anggaran untuk kegiatan PadatKarya Infrastruktur Jalan.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 25-11-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 17 Februari 2022 — Penuntut Umum:
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
MASDAR HELMI, S.Sos., M.M. Bin RUSLI JERIAN
143 — 68
  • BengkuluTengah sebelum pengajuan ke Kemenaker RI Penetapan Menaker RI tentang persetujuan besaran anggaran untukkegiatan Padat Karya Infrastruktur Jalan Lingkungan Desa danKegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri (TKM)=" Membuka rekening untuk pencairan anggaran untuk kegiatan PadatKarya Infrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan KegiatanPembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri (TKM)= Proses pencairan anggaran untuk kegiatan Padat Karya InfrastrukturJalan Lingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 25-11-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 17 Februari 2022 — Penuntut Umum:
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
MASDAR HELMI, S.Sos., M.M. Bin RUSLI JERIAN
139 — 84
  • BengkuluTengah sebelum pengajuan ke Kemenaker RI Penetapan Menaker RI tentang persetujuan besaran anggaran untukkegiatan Padat Karya Infrastruktur Jalan Lingkungan Desa danKegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri (TKM)=" Membuka rekening untuk pencairan anggaran untuk kegiatan PadatKarya Infrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan KegiatanPembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri (TKM)= Proses pencairan anggaran untuk kegiatan Padat Karya InfrastrukturJalan Lingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 25-11-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN BENGKULU Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 17 Februari 2022 — Penuntut Umum:
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
ABDUL AZIZ, S.H. BIN INDRAN
138 — 68
  • BengkuluTengah sebelum pengajuan ke Kemenaker RI Penetapan Menaker RI tentang persetujuan besaran anggaran untukkegiatan Padat Karya Infrastruktur Jalan Lingkungan Desa danKegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri (TKM)=" Membuka rekening untuk pencairan anggaran untuk kegiatan PadatKarya Infrastruktur Jalan.