a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, sertapenghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangankhusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan prinsip penghargaan atasdasar prestasiPasal 14 Ayat (1) huruf a berbunyi :Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Guru berhak memperolehpenghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosialPasal 35 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosenberbunyi:Ayat (1): Beban kerja Guru mencakup

meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, sertapenghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangankhusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan prinsip penghargaan atasdasar prestasiPasal 14 Ayat (1) huruf a berbunyi1:Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Guru berhak ;Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminankesejahteraan sosialPasal 35 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosenberbunyi :Ayat (1): Beban kerja Guru mencakup

tersebut, untuk memenuhi sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 35 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen, dan PP Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru, dimana diatur pada Bab IVtentang Beban Kerja Guru, karena kegiatan tersebut telah dibayarkan/masuk kedalam penghasilan/gaji yang diterima setiap bulannya dengan kewajibannyamengajar dan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Bab IV tentang BebanKerja Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guruberbunyi :1 Beban kerja Guru mencakup

No. 949 K/Pid.Sus/201236Pasal 14 Ayat (1) huruf a berbunyi1:"Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Guru berhak; Memperolehpenghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraansosial"Pasal 35 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosenberbunyi:Ayat (1): " Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakanpembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan",Ayat (2) : " Beban

empat puluh) jam tatap muka dalam (satu) minggu ";Pasal 35 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,dan PP Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru, dimana diatur pada Bab IVtentang Beban Kerja Guru, karena kegiatan tersebut telah dibayarkan/masukke dalam penghasilan/gaji yang diterimanya setiap bulan dengankewajibannya mengajar dan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Bab IVtentang Beban Kerja Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2008tentang Guru berbunyi:1 Beban kerja Guru mencakup

ABN berdasarkan pembayaransecara borongan yang didalam pembayaran tersebut telah mencakup hakhakkaryawan PT.ABN antara lain : 1. Upah kerja ;2. Uang makan ;3. Jamsostek ;4. Penghargaan masa kerja/pesangon ;. Gaji ke13 ;. Tunjangan Hari Raya ;567. Bantuan cuti ;8. Peralatan pelindung diri pada saat bekerja ;9. Pakain kerja ;10.Tunjangan Shife ; Bahwa kerjasama PT. ABN dan PT.Krakatau Steel sejak tahun 2001sampai dengan tahun 2010, yang pada tahun 2001 PT.

ABN dan PT.KS, yang mencakup hakhak karyawan PT.

ABN berdasarkan pembayaransecara borongan yang didalam pembayaran tersebut telah mencakup hakhakkaryawan PT.ABN antara lain : 1. Upah kerja ; 22222 n nn nnn nnn nnn nn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn2.

Bahwa menurut Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yangberbunyi apabila Semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatwarisan hanya anak, ayah,iobu janda atau duda Pasal 174 ayat (2)menyebutkan katakata anak akan tetapi tidak diperjelas dengan anaklakilaki atau perempuan, sehingga makna anak dalam Pasal 174 ayat (2)tersebut mencakup anak lakilaki maupun anak perempuan, hal tersebutdidukung oleh Yurisfrudensi Mahkamah Agung;9.

Bahwa disamping itu menurut lbnu Abbas seorang Ahli Tafsirmenterjemahkan katakata WALAD pada AlQuran Surat Annisa ayat 176yaitu WALAD yang artinya anak mencakup anak lakilaki atau anakperempuan;13. Bahwa apabila Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam danYurisfrudensi Mahkamah Agung serta pendapat Ulama lbnu Abbastersebut diatas dihubungkan dengan ahli waris dari almarhum ABDULRAHMAN SH MH maka secara hukum ahli waris dari almarhum ABDULRAHMAN SH MH adalah sebagai berikut :a.

menurut hubungandarah dan hubungan perkawinan, sehingga ibunya, dan dua oranganaknya, menjadi ahli waris karena hubungan darah, sementara istermenjadi ahli waris karena hubungan perkawinan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa Apabila semua ahliwaris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu,janda dan duda;Menimbang, bahwa pengertian kata anak pada Pasal 174 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah mencakup

No. 581/Pdt.G/2021/PA.PlhMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik danmemiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwaPenggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat danTergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mencakup kumulasi gugatan, selainperceraian sebagai pokok perkara, Penggugat juga menuntut hak asuh anak(hadhanah), dan nafkah anak;Menimbang, bahwa kumulasi

Sternberg, dalam artikel yangberjudul A Triangular Theory of Love, diterbitkan dalam Psychological Review,American Psychological Association, Inc, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 135,komponen cinta mencakup kedekatan (intimacy), hasrat (passion), dankomitmen (commitment). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaanHal. 9 dari 15 Put. No. 581/Pdt.G/2021/PA.Plhkedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatandalam hubungan cinta.

Arco;Menimbang, bahwa dalam menentukan besar nafkah anak, majelis hakimmenilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuaidengan kepatutan dan keadilan;Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AnakPenggugat dan Tergugat, perempuan, umur 8 tahun, sehingga kebutuhan hidupminimal bagi anak tersebut mencakup makanan, Susu, vitamin, dan pakaian;Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugatsebagai karyawan di PT.

Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian"bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen,Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak oranglain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang"(Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanopa kewenangan"(HazewinkelSuringa);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atasyang diperoleh dari keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa

Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian"bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen,Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak oranglain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang"(Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan"(HazewinkelSuringa);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atasyang diperoleh dari keterangan saksisaksi, keterangan Para

dalam bentuk tanamanterlebih dahulu ; UNSUR ke2 : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotikagolongan I bukan tanaman); Menimbang, bahwa unsur Menguasai dalam MvT ialah menempatkan sesuatubenda dalam kekuasaannya sehingga seperti memiliki benda tersebut (zich toeeigenen).Perlu ditekankan yang dimaksud oleh pembuat undangundang adalah zich toeeigenen yangmelawan hukum (wederrechtelijk). tidak hanya cara penguasaanya seperti arti zichtoeeigenen seperti dalam Pasal 372 KUHP tetapi juga mencakup

Perkataan secara tidak sah sudah mencakup pengertian bertentangan denganhukum objektif, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum,14juga mencakup pengertian bertentangan dengan hak orang lain (Noyon), serta mencakuppengertian tanpa hak yang ada pada diri seseorang (Hoge Raad), dan mencakup jugapengertian tanpa kewenangan (HazewinkelSuringa) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksi maupun keteranganterdakwa, dihubungkan dengan unsur ini menurut UU Nomor 35 Tahun 2009

lainberbunyi sebagai berikut :Halaman 14 Alinea ke2 dan 3 :"Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, Majelis berpendapatbahwa Terbanding telah melakukan koreksi objek PPh Pasal 21 berdasarkanperiode April 2005 sampai dengan Maret 2006 untuk penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2005(Januari sampai dengan Desember 2005) Nomor 00055/201/06/052/08 tanggal11 April 2008 penerbitan SKPKB PPh Pasal 21 Nomor 00055/201/06/052/08tanggal 11 April 2008 mencakup

mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilanpajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan olehDirektur Jenderal Pajak.Bahwa keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) berdasarkan Surat Keberatan Nomor 02/VI/200B/UCI/TAXtanggal 9 Juli 200B bukan atas tidak terpenuhinya ketentuan formal SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak2005 Nomor 00055/201/06/052/08 tanggal 11 April 2008 sehingga menjadibatal demi hukum karena mencakup

alasan yang pada intinyaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapatmembuktikan dalildalilnya.Bahwa alasan banding sebagaimana Surat Banding Nomor 03/ VI/2009/UCI/Tax tanggal 1 Juni 2009 juga bukan atas tidak terpenuhinya ketentuanformal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21Tahun Pajak 2005 Nomor 00055/ 201/06/052/08 tanggal 11 April 2008sehingga menjadi batal demi hukum karena merupakan akumulasi dariperiode April 2005 sampai dengan Maret 2006 yang juga mencakup

Seandainya pun terbukti pada persidanganbahwa mencakup pula koreksi objek PPh Pasal 21 di Karawang padaSKPKB PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2005 Nomor 00055/201/ 06/052/08tanggal 11 April 2008, hal tersebut jelas tidak menjadikanSKPKB PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2005 Nomor 00055/201/ 06/052/08tanggal 11 April 2008 menjadi batal demi hukum karena jelas dan nyatanyata SKPKB PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2005 Nomor 00055/201/06/052/08Halaman 17 dari 41 halaman.

dalam hal banding hanya memeriksadan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lainoleh peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) berdasarkan Surat Keberatan Nomor 02/VI/2008/UCI/TAXtanggal 9 Juli 2008 bukan atas tidak terpenuhinya ketentuan formal SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak2005 Nomor 00055/201/06/052/08 tanggal 11 April 2008 sehingga menjadibatal demi hukum karena mencakup

Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ;ATAUSUBSIDAIRMohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Ill dan IVmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Eksepsi Tergugat III:1.Surat Kuasa tidak mencakup kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap PTBatu Alam Makmur ;Bahwa pada Surat Kuasa yang menjadi dasar dalam mengajukan gugatan,tidak disebutkan PT Batu Alam Makmur sebagai pihak yang digugat.

Karena Surat Kuasa tersebut tidak mencakup Kuasauntuk mengajukan gugatan terhadap PT Batu Alam Makmur, maka gugatanterhadap PT Batu Alam Makmur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;. Eksepsi Error in PersonaPenggugat mendalilkan bahwa gugatannya adalah sehubungan dengan JualBeli (secara melawan hukum, quad non) atas tanah seluas + 45.000 m?

Eksepsi onrechtmatige of ongegrond (gugatan tidak berdasar hukum) ;Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan.Penggugat bahkan tidak dapat menyebutkan dan menguraikan adanyadasar hukum atau ketentuan perundangundangan yang mendasarigugatannya ;Eksepsi Tergugat IV:1.Surat Kuasa tidak mencakup kuasa untuk mengajukan gugatan TerhadapTergugat IV ;Bahwa pada Surat Kuasa yang menjadi dasar dalam mengajukan gugatan,tidak disebutkan Tergugat IV sebagai Pihak yang digugat.

Karena Surat Kuasa tersebut tidak mencakup kuasa untukmengajukan gugatan terhadap Tergugat IV, maka gugatan terhadapTergugat IV haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;2. Gugatan terhadap Tergugat IV Salah Pihak (Error in Persona) ;a. Tergugat IV tidak memiliki keterkaitan dengan jual beli atas objekGugatan.Bahwa Penggugat telah melakukan kekeliruan dengan menarik TergugatIV sebagai Tergugat dalam gugatan a quo.

No. 2149 K/Pdt/2011tersebut disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaandalam tingkat banding. Hal ini sangat logis dan berdasar, sesuai denganmaksud serta prinsip tentang suatu surat kuasa khusus, yang dikenal dalamhukum acara perdata di Indonesia.

Namun demikian, menurut pasal 47 UU No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum dewasa atau belumpernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selamamereka tidak dicabut dan kekuasaannya yang mencakup segala perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan.

Kriteria terhadap orang tua yang pantasmendapatkan hak untuk memelihara dan mendidik anakanaknya haruslah didasarkanpada pertimbangan yang matang mencakup penilaian terhadap pemenuhan kebutuhanbaik fisik, mental, spiritual maupun sosial anak agar tujuan tumouh kembang anak secaraoptimal serta pemeliharaan dan pendidikan sematamata untuk kepentingan anak dapattercapai ;Menimbang, bahwa sesuai dengan buktbukti yang diajukan oleh Penggugat,setelan Tergugat pergi, anak Penggugat dan Tergugat tinggal

Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak sependapat denganbesaran biaya kebutuhan seharihari bagi anak Penggugat dan Tergugat sebagaimanadalam surat gugatannya, sehingga akan dihitung tersendiri yang mencakup biayabiayaumum yang selanjutnya ditetapkan ditanggung berdua oleh Penggugat dan Tergugatsebagai konsekuensi bahwa Penggugat ikut menanggung segala biaya pemeliharaan danpendidikan anaknya yang mencakup biayabiaya sebagai berikut :1. Pendidikan Rp. 500.000,2.

Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian"bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen,Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak oranglain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanoa hak yang ada pada diri seseorang"(Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan"(HazewinkelSuringa);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yangdiperoleh dari keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa

Trix Indonesiadan lebih khusus mencakup :e Desain dan produk percobaan, Infomnasi tehnik dalam bentuk gambar,petunjuk produksi serta standar kualitas.e Bantuan tehnik, serta pemecahan masalah jika terjadi masalah dalamproduksi.Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 538 B/PK/PJK/2016Pemohon Banding melakukan pembayaran royalty kepada Trix Co.,Ltd padatahun 2008 yang didasarkan atas perjanjian "Agmement On Royalty for LocallyProcured Accessories" antara PT. Trix Indonesia dan Trix Co.,Ltd.

Knowhow mencakup proses rahasia atau informasi rahasia atau formulalainnya terkait dengan industri, perdagangan, atau sains yangtidak tercakup dalam paten.Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPhKnowhow (royalti) yaitu informasi yang belum diungkapkansecara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnyapengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.

,Ltd dalamhal pengadaan mesin, setting instalasi mesin, pedomanpemakaian mesin serta pedoman mutu produksi yang akandigunakan di PT Trix Indonesia dalam memproduksi barang.Trix Co.Ltd memberikan pengetahuan teknis dan keterampilanterkait dengan produksi yang mencakup: Desain dan produk percobaan, Informasi tehnik dalam bentukgambar, petunjuk produksi, serta standar kualitas.

tidakmempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yangsebanding dengan menerapkan Analisis Kesebandingan danmenerapkan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat kedalam transaksi.Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 538 B/PK/PJK/2016Ketentuan di atas sejalan dengan OECD TP Guidelines yangmenyebutkan bahwa untuk menguji nilai Kewajaran royalti perludilakukan tahapan pengujian berupa eksistensi dari royalti, adanyamanfaat atas royalti, dan kewajaran nilai royalti.Pembuktian eksistensi IP mencakup

Perkataan"secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan denganhukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe,dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hakorang lain", serta mencakup pengertian "tanoa hak yang ada pada diriHalaman 13 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kspseseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpakewenangan";Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebutdi atas yang diperoleh dari keterangan saksisaksi

Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian"bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons,Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian"bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertianHal 13 dari 19Hal Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Kbu"tanpoa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup jugapengertian "tanpa kewenangan" (HazewinkelSuringa) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas yang

TERGUGAT tersebut adalah objeksengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 87UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi sebagaiberikut : Dengan berlakunya UndangUndang ini, KeputusanTata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun2009 harus dimaknai sebagai : a. penetapan tertulis yang juga mencakup

SMEA(Persiapan) Negeri Luas Tanah 2.851 M2 Dengan CaraPemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik DaerahTanggal 15 Agustus 2016. 0s0n enone nce noeDengan demikian berdasarkan halhal tersebut di atas, makaPengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untukmemeriksa, mengadili, dan memutus gugatan penggugat aquo yang mana PTUN Palembang memiliki Wilayah YuridiksiPengadilan Tata Usaha Negara yang mencakup KabupatenBelitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. lll.

yang datang menghadap di persidangan;Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Para Penggugatdan Tergugat untuk menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan nomor1289/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 6 Oktober 2016, dan berdasarkan laporanmediator tanggal 13 Oktober 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapaikesepakatan;Bahwa terhadap gugatan waris Para Penggugat, selain mengajukanjawaban terhadap pokok perkara, Tergugat juga mengajukan eksepsisebagaimana terdapat dalam jawaban Tergugat, yang mencakup

putusan ini maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam EksepsiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalahsebagaimana di atas;Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menempuhproses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadapgugatan waris Para Penggugat, sebagaimana terdapat dalam jawabanTergugat, yang mencakup

Kelurahan Pradah Kali Kendal, KecamatanDukuh Pakis, Surabaya dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Hariyanto;Sebelah Timur : Jalan;Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Tomi;Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik Subi;Adalah milik Penggugat;Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat menerbitkanSertifikat Hak Milik Nomor 3126 Kelurahan Pradah Kalikendal GambarSituasi tanggal 24 Maret 2003, Surat Ukur Nomor 1830 atas nama:Andy Soedirman yang juga mencakup

Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat menerbitkanSertifikat Hak Milik Nomor 3126 Kelurahan Pradah Kalikendal GambarSituasi tanggal 24 Maret 2003 Surat Ukur Nomor 1830 atas nama: AndySoedirman yang juga mencakup/meliputi objek sengketa merupakanperbuatan melawan hukum;4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3126 Kelurahan PradahKalikendal gambar situasi tanggal 24 Maret 2003 Surat Ukur NomorHalaman 5 dari 9 hal. Put.

diserahkan kepada keluarga Luther Ruru atas jerih payahnya menjaga danmengamankan tanah tersebut secara turun temurun sampai sekarang.Artinya keberadaan sertipikat di atas lokasi Tongkonan Lepe telah dikoreksioleh keluarga besar pemilik tanah Tongkonan Lepe, karena mengandungcacat hukum (mencakup lokasi tanah milik orang lain);11.

Muane dan Ne Sago Baine (Ne Patu) dengan batasbatas: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ne Sago Baine alias LaiPatu (Yulius Rupang cs) dan milik NeSago Muane (Duma Tandirapak Cs); Sebelah Timur berbatasan tanah milik Jimmy Linorante dan MendioLinorante; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tongkonan Lepe danTongkonan Pakandean Api; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ahli waris Ne Sago Baine(Bati Ne Sago dari Tongkonan Ranteallo);Menyatakan lokasi tanah Tongkonan Lepe mencakup

adalah keturunanatau ahli waris yang sah dari Ne Suri, Ne Dulang dan Ne Lai Messuka,sebagai saudara kandung NeSago Muane;Menyatakan Penggugat (Konvensi/Luther Ruru) dan MargarethaPangarungan tidak berhak atas tanah objek sengketa yang diliputiTongkonan Lepe;Menyatakan menurut hukum, sah dan berharga sita jaminan yangdiletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale di atas tanah objek sengketaseluas + 25 are (2.500 m);Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 576 Tahun 1995., atas nama YakubBuru yang meliputi/mencakup

Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014 Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bokin dan rumah Toni atautanah Tongkonan Lepe; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat Konvensi; Sebelah Barat berbatasan dengan rintisan jalan;Menyatakan lokasi tanah Tongkonan Lepe mencakup objek sengketadikuasai/dimiliki Para Tergugat Konvensi , Il, Ill, dan IV/Tergugat IntervensiIll, IV, V, dan VI secara turun temurun;Menyatakan Para Penggugat Konvensi (Tergugat Intervensi dan TergugatIntervensi Il)/Luther Ruru dan

Margaretha Pangarungan tidak berhak atastanah objek sengketa yang diliputi Tongkonan Lepe;Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 576 Tahun 1995., atas nama JacobRuru yang meliputi/mencakup tanah seluas + 25 are tersebut mengandungcacat hukum dan tidak mengikat;Menyatakan bahwa objek sengketa yang luasnya + 25 are yang dihuni dandikuasai oleh Para Tergugat Konvensi , Il, Ill, dan /Tergugat Intervensi ll,IV, V dan VI adalah sah dan tidak melawan hukum;Menyatakan menurut hukum segala suratsurat yang

ABIDIN (Tergugat IV) telah menggunakanSertifikat Hak milik (SHM) Nomor 433/kelurahan Jatiwangi/1994, yangdi dalamnya mencakup pula tanah Objek Sengketa yang telah lebihdahulu dibeli labur oleh H. M. NUR. AHMAD (suami Penggugat I/ayahPenggugat II) dari almarnhum H. M. AMIN DARUSMAN (Suami Tergugatlll) dan telah pula dikuasai secara Nyata oleh H. M. NUR.

AHMAD(suami Penggugat I/ayah Penggugat Il) maupun para Penggugatmenggunakan SHM Nomor 433/kelurahan Jatiwangi/1994, yang didalamnya mencakup pula tanah Objek Sengketa yang telah dibeli laburdan secara Nyata telah dikuasai oleh H. M. NUR.

ABIDIN (Tergugat IV) yang menjadikan Sertifikat tanah (SHM)Halaman 10 dari 26 hal.Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN.RbiNomor : 433/kelurahan Jatiwangi/1994, yang mencakup pula tanah ObjekSengketa, sebagai agunan pinjaman kredit pada Tergugat V (Bank NTBCabang Bima) tanpa sepengetahuan H. M. NUR. AHMAD (suamiPenggugat I/ayah Penggugat II) maupun para Penggugat, merupakanPerbuatan melawan Hukum.5.

ABIDIN (Tergugat IV) telahmenggunakan = Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 433/kelurahanJatiwangi/1994, yang di dalamnya mencakup pula tanah Objek Sengketayang telah lebih dahulu dibeli labur oleh H. M. NUR. AHMAD (suamiPenggugat I/ayah Penggugat II) dari almarhum H. M. AMIN DARUSMAN(Suami Tergugat Ill) dan telah pula dikuasai secara Nyata oleh H. M.

AHMAD (suami Penggugat I/ayah Penggugat II)maupun para Penggugat menggunakan SHM Nomor 433/kelurahanJatiwangi/1994, yang di dalamnya mencakup pula tanah Objek Sengketayang telah dibeli labur dan secara Nyata telah dikuasai oleh H. M.

Bondowoso, Pemohon banyak berfikir dan menimbang, bahwa pernikahan ini terasabegitu kurang keberkahan di dalamnya dinilai dari beberapa segi yaitu; spiritual,emosional, sosial, intelektual, dan finansial yang tidak bertambah kualitas baiknya.Selain itu Pemohon juga merasakan tidak tumbuhnya perasaan sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga yang telah kami bina selama kurang lebih 4 tahun ini.7 Bahwa Kemudian perihal anakanak kami, Pemohon menimbang tentangkebutuhankebutuhannya, diantaranya:a Yang mencakup

tentang biayabiaya (biaya hidup, biaya pendidikan, dan lainsebagainya), Pemohon masih belum memiliki penghasilan yang cukup untuk10mengirim baik barang maupun uang berhubung jauhnya jarak terlebih lagiPemohon khawatir apa yang Pemohon kirimkan kurang tepat guna;Yang mencakup tentang kondisi lingkungan, Pemohon menimbang apabila tetaptinggal di lingkungan tempat tinggal saat ini, dikhawatirkan terkontaminasi dengankultur negatif yang ada, di mana Pemohon tidak dapat mengontrol dan mengawasi;Yang

mencakup tentang pendidikan, Pemohon menimbang bahwa Pemohon inginmemberikan hak pendidikan yang baik sejak usia dininya kepada anakanak,mengingat kualitas pendidikan bagi anak usia dini di lokasi setempat tempat tinggalTermohon kurang terjamin untuk pengembangan minat dan bakat, pembentukanmental dan pertumbuhan secara umum;sehingga Pemohon menimbang bahwa anakanak akan tetap lebih baik tinggalbersama Pemohon dan menjadi tanggung jawab penuh dalam hal keselamatanmental dan karakter juga pendidikan