DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PD AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TK II GIANYAR,

berupa :g. air bersih yang dialirkan melalui pipa olehPerusahaan Air Minum' sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 1 huruf g ;dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai ;.

Perusahaan air minum yang semata matamelakukan penyerahan Barang Kena PajakTertentu. yang bersifat strategis sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g ; atautidak diwajibkan melaporkan usahanya untukdikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ;.

Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar,NPWP : 01.413.292.2 903.000, alamat : Jl.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURABAYA, dkk vs 1.ALIJAH, dkk

PUTUSANNo. 1259 K/Pdt/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1.2.PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURABAYA,berkedudukan di JI. Prof. Dr. Mustopo No.2 Surabaya ;ABDUL LATIF, bertempat tinggal di Jalan Kalianyar Kulon IXNo.20 Surabaya ;Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs.

Harus dilakukan melalui jalur hukum, tidak dibenarkan bertindakmain hakim sendiri, yang merupakan perbuatan melawan hukum ; Bahwa karena itu obyek sengketa seluas + 28 M2 harus dikembalikankepada Penggugat dengan tidak menutup kemungkinan untuk diajukangugatan oleh Tergugat dikemudian hari ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM SURABAYA dan ABDUL LATIF tersebut harus ditolakdengan perbaikan amar putusan

PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM SURABAYA, dan 2. ABDUL LATIF tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.521/Pdt/2006/PT.Sby. tanggal 24 Mei 2006 yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Surabaya No 277/Pdt.G/2005/PN.SBY. tanggal 25 Januari2006 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :Dalam Konpensi :Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat ;Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;Hal. 14 dari 16 hal. Put.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SURABAYA VS PT. BUKIT BARISAN TRACO

PUTUSANNO 53 PK/Pdt/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara :PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTASURABAYA, berkedudukan di Jalan Mayjen Prof Dr.Moestopo No. 2 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasakepada NAJAB KHAN, SH, Advokat berkantor di Jl.

telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.1379 K/Pdt/2007 tanggal 10 Maret 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut ;Bahwa pada tanggal 13 Maret 1995 telah ditandatangani surat perjanjian(kontrak) antara Penggugat dan Tergugat, atas Proyek SurabayaUrban Development Project Water Supply Sector (SUDP LOAN OECF)Perusahaan Daerah Air Minum

SE178/A/21/1298, tanggal 31 DesemberC Addendum X ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak No :BA.A/08/402.7.01/1995 tanggal13 Maret 1995 ... dst (P6)Bahwa pada tanggal 17 Mei 2001 ditandatangani Berita AcaraHasil Evaluasi Perhitungan Eskalasi Pekerjaan Proyek Paket 6.2BCProyek SUDP OECF Loan IP400 Jaringan Distribusi Perusahaan DaerahAir Minum Kota Surabaya No. : BA.D/01/402.07.01/2001 oleh TimNegosiasi Harga untuk eskalasi Kontrak Pekerjaan dan PengadaanBarang/Jasa yang terjadi dalam pelaksanaan

oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2004 di Pengadilan NegeriSurabaya;e Bahwa oleh karena alasanalasan Peninjauan Kembali tersebut dapatdibenarkan maka alasan Peninjauan Kembali untuk selain danselebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PERUSAHAAN DAERAHAIR MINUM

adalah pihakyang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatperadilan dan dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

MUHAMMAD AQSHA, S.E VS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOA KOTA KENDARI

., dankawankawan, Para Advokat berkantor di Jalan Wulele Nomor3, RT 05, RW 02, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan WuaWua, Kota kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018;Pemohon Kasasi;LawanPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOA KOTAKENDARI, berkedudukan di Jalan R.

R I Z A L D I ; PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BIMA tersebut;

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BIMA VS 1. IRWAN GUNAWAN, DKK

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA VS HANNY LAYANTARA

PUTUSANNomor 1352 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SURYASEMBADA KOTA SURABAYA, berkedudukan di JalanMayjen Prof. Dr. Moestopo Nomor 02, Surabaya, yangdiwakili oleh Ir. Mujiaman selaku Direktur Utama PDAM,Ir. Dody Soedarjono selaku Direktur Operasi PDAM, danIr.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM (PDAM) SURYA SEMBADA KOTASURABAYA, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr.

AIR MINUM KOTA PONTIANAK, dan Pemohon Kasasi II : 1. HARDIANSYAH, 2. RIDWAN, 3. FEDDY SONATHA, 4. MUHAMMAD GURUH VACHRUDDIN TRONA, 5. WIWIN HADINATA, 6. HERDIANSYAH, S. EI, 7. MUKHLIS, 8. EKO JUNIARDI, 9. ADI BUDIAWAN, 10. DANCE FRANS, 11. ZULFIKRI, 12. R. DEDE DARMAWAN, 13. ADHI CHANDRA, 14. ARIF SAMPURNO, 15. HERRY SEPTA YANTO, 16. EKO SETIAWAN, 17. SAHMADI EFENDI SE, 18. MARDIANSYAH, 19. ARIES APRIADI, 20. YAZIMIN, 21. SY. SALEH ALQADRI, 22. ALFIAN YAMRI, 23.

KOPERASI KARYAWAN TIRTA DHARMA PD.AIR MINUM KOTA PONTIANAK VS 1. HARDIANSYAH, DKK

Martadinata Komplek RukoMartadinata Indah Blok D5, Kecamatan Pontianak Barat, KotaPontianak Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2014,Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II dahulu ParaPenggugat;danPEMERINTAH KOTA PONTIANAK PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA KOTAPONTIANAK beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 430Pontianak, Kalimantan Barat, Turut Termohon Kasasi dahuluTergugat I;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat

gugatan terhadapPemohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi dahuluTergugat I di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pontianak pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa pada mula awalnya Para Penggugat telah bekerja dengan Tergugat I padatahun 2005 dengan Surat Nomor 57/UM/XI739/2005 tanggal 28 November 2005Perihal Panggilan Pembaca Meter PDAM Kota Pontianak yang dinyatakan lulusdengan Koperasi Pemerintah Kota Pontianak Perusahaan Daerah Air Minum

Tirta Khatulistiwa berkewajiban untukmemperkerjakan kembali pekerja sebanyak 31 orang namun pihak perusahaanDaerah Air Minum Tirta Khatulistiwa menolak Anjuran mediator Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Plt Direktur Utama Afandi, ST menyuratiKetua Koperasi Karyawan Tirta Dharma dengan Surat Nomor 542/UM/XII46/2013Perihal : Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama;Bahwa Para Penggugat telah bekerja dengan perusahaan Daerah Air MinumPemerintah

Air Minum Tirta Khatulistiwa;Dalam perjanjian kedua belah pihak tersebut dalam Pasal 4 mengenai JangkaWaktu Pelaksanaan disebutkan Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember2013;Selanjutnya dalam Pasal 12 diatur masalah lainlain pada poin;1.

Air Minum TirtaKhatulistiwa, dan Pihak Kedua menjamin bahwa pekerjaannya selama kontrakini berjalan juga tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai pegawai tetap padaPerusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa;3. Status Pihak Kedua adalah sebagai penyedia jasa yang selama Pihak Pertamamasih membutuhkan jasa Pihak Kedua dan Pihak Kedua sanggupmelaksanakan Pekerjaan tersebut dengan baik dan jujur sebagai mitra PD. AirMinum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak;134.

Menyatakan perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ngw antara Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I sebagai Penggugat dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi sebagai Tergugat selesai dengan jalan damai;

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penggugat:
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
Tergugat:
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI dahulu adalah PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN NGAWI

Penggugat:
Nanang Suheri
Tergugat:
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTASARI BINJAI

Tergugat:
PERUMDA AIR MINUM KABUPATEN SUMEDANG

PERSEROAN KOMANDITER (CV) MADISON JAYA VS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SILAU PIASA

Cokroaminoto No. 189 Kisaran,Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sekarang beralamat diJalan Pangeran Diponegoro No. 289 Kisaran, KabupatenAsahan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 April 2008;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;melawan:PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SILAUPIASA, beralamat di Kisaran, Jalan Panglima Polem No. 82Kisaran, Kabupaten Asahan Sumatera Utara, dalam hal inidiwakili oleh kuasa : MAHMUDDIN SITORUS,SH. Advokatyang beralamat di JI.

dalamperkara a quo sebagai Tergugat, adalah merupakan Badan Usaha MilikDaerah (BUMD) Kabupaten Asahan ;Bahwa dalam menjalankan/melaksanakan seluruh programPDAM Tirta Silau Piasa Kabupaten Asahan diangkatlah seorangDirektur sebagai pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Asahan ;Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Bupati Asahan Nomor4 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan DaerahAir Minurn Kabupaten Asahan, dengan tegas dinyatakan :Perusahaan Daerah Air Minum

EKO TJIPTARTONO melawan PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS, dkk

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS ; Beralamat di jalan Prof. Dr. Suharso No. 52 Purwokerto ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2013memberikan kuasa kepada UNTUNG WARYONO, SH, HARRY PRADITO,SH. Advokat yang beralamat di Jl. Riyanto Gg. Kenikir, kelurahan Sumampir,Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas ; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugatl ;2.

a.n.Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Banyumas, yangterletak di Gunung Tugel, Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas ;Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan pada buktbuktiautentik sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 180 HIR, maka dapatkiranya dijatunkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu Uitvoerbaar bij Voorraad J, meskipun ada upaya hukum Verzet,Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Padahal terhadap tanahtersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas telah menerbitkansertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 00268 seluas +/ 6.672,80 m2 a.n.Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas(selanjunya disebut sebagai Sertipikat HGU). BerdasarkanSertipikat HGU tersebut di atas, maka Tanah tersebut saat ini secarasah menjadi milik Negara Republik Indonesia dan dipergunakan olehPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas.

Bahwa posita 20 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, karenaPENGGUGAT tidak pernah mengajukan pembatalan terhadapsertipikat Hak Guna Usaha No, 00268 seluas +/ 6.672,80 m2 a.n.Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas. Karena itu PENGGUGAT tidak dapat mengajukan gugatan agarterhadap tanah tersebut diletakan sita jaminan ;19.

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2010 Tergugat Ill melakukanpenandatangan Akta Jual Beli tanah sebagai Kuasa dari Penggugatdengan Tergugat (Perusahaan Daerah Air Minum KabupatenBanyumas) sebagaimana AKTA JUAL BELI No. 715/2010 ;Bahwa terhadap proses penandatanganan Akta Jual Beli a quo dapatTergugat Ill sampaikan bahwa proses penandatanganan akta a quo,Tergugat Ill di tandatangani oleh staf Kantor Notaris PRIAN RISTIARTO,SH. (Tergugat Il) untuk menandatangani Akta Jual Beli antara Ir.

MULYADI, Dkk vs DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BENGKALIS

., adalahAdvokatPengacara, kewarganegaraan Indonesia,beralamat kantor pada LAW OFFICE RAHMATZAINI & PARTNERS, di Jalan Jenderal Sudirman(Sudirman Bussiness Center) Blok B.1, Pekanbaru,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19Agustus 2013, selanjutnya disebut PARAPENGGUGAT/PEMBANDING;Melawan....ME LAWANDIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)KABUPATEN BENGKALITS, berkedudukan di JalanH.R.

JOINERRI KAHAR; 1.PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PDAM JAYA)

Rasuna Said, Kuningan,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi;Lawan:PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS' IBUKOTAJAKARTA (PDAM JAYA), berkedudukan dan berkantor di Jl.Penjernihan II, Blok C 56, Pejompongan, Jakarta Pusat, dalam halini memberikan kuasa kepada DIDIK DARMANTO,S.H.

Notaris/PPAT di Jakarta;g Tanah Hak Milik No. 1317/Semanan, seluas 2.076 M2(dua ribu tujuh puluh enam meter persegi)tertulis atas nama Firdaus, SE yang diperoleh Penggugatberdasarkan Akta Jual Beli, tanggal 8 Januari 1996 No.10, dibuat oleh dan dihadapan Haji MoscaRusdy, SH, Notaris/PPAT di Jakartasekarang tanah Hak Milik No. 3245/Semanan.3 Bahwa Tergugat adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yangdidirikan berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalambidang usaha pemenuhan air minum

dan menyelesaikanpengukuran kembali, sehingga diperolehnya suatu gambar situasi/surat ukurtersendiri atas tanah tersebut, yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang dan selanjutnyamengurus dan menyelesaikan permohonan serta pendaftaran hak atas tanahtanah tersebut kepada instansi yang berwenang, sehingga diperolehnyasertipikat tersendiri sebagai pengganti dari tanahtanah yang dilepaskanhaknya tersebut dari instansi yang berwenang yang tertulis/terdaftar atasnama pihak Kedua (Perusahaan Daerah Air Minum

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 388tahun 1995 , tertanggal 19 April 1995;diberi tanda P6 (copy dari copy);7 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 716tahun 1996 , tertanggal 30 April 1996; diberi tanda P7 (copy dari copy);8 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 738tahun 1997 , tertanggal 20 Mei 1997; diberi tanda P8 (copy dari copy);9 Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 tentang PerusahaanDaerah Air Minum

(sesuai asli);Kop Surat Perusahaan Daerah Air Minum, PAM JAYA, Jl. Penjernihan II PejomponganJakarta Pusat; diberi tanda T25. (sesuai dengan asl).Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan tahun 2014 no.31.74.020.001.020.0631.0 atas namaFirdaus S.E/ PDAM objek JI. Kresek Raya, Rt.010 Rw.08 Duri Kosambi,Cengkareng, Jakarta Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelayanan Pajak DaerahCengkareng, pada tanggal 03 Februari 2014. diberi tanda T26.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) Kota Makassar, tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks., tanggal 9 Oktober 2018, sehingga amarnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) Kota Makassar, VS 1. HERFINA NITA MANSYUR, DKK

PUTUSANNomor 133 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) Kota Makassar,diwakili oleh Ir. H. Hris Yasin Limpo, M.M., selaku Direktur Utama,berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 3 KotaMakassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.

Menolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan di dalamperselisihan hubungan industrial dari Penggugat (Herfiana NitaMansyur, S.E, dan kawankawan) terhadap Tergugat (PerusahaanDaerah Air Minum Kota Makassar) tidak dapat diterima;2.

Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Judex Facti telah menyatakan putushubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat maka MahkamahAgung RI memperbaiki terhadap pertimbangan Judex Facti tentang upahproses bahwa Para Penggugat tidak berhak atas upah proses;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUMDA AIR MINUM TIRTA LIMUTU KABUPATEN GORONTALO tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

PERUMDA AIR MINUM TIRTA LIMUTU KABUPATEN GORONTALO lawan MOHAMAD RIFQI ABDUL GAFUR, S.H.

KELOMPOK KERJA (POKJA) SATKER PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM STRATEGIS DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Dan PERUMAHAN RAKYA,dkk.

Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor:225/StrategisAM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT.Tashida Sejahtera Perkasa, yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja)Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis DirektoratPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat. (Selanjutnya disebut Obyek SengketaTergugat I).2.

Tashida Sejahtera Perkasa yangditerbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja PengembanganSistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat PengembanganSistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat adalah Objek Sengketa yang tidak sah.Terhadap dalildalil Gugatan Penggugat tersebut, akan Tergugat tanggapi sebagai berikut: C.

Satuan Kerja : Pengembangan Air Minum Strategise. Kelompok Kerja : Satker Pengembangan Sistem PenyediaanAir =Minum Strategis DirektoratPengembangan Sistem Penyediaan AirMinum Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyatf. Sumber Dana : APBNg. Tahun Anggaran : 2017 2018h. HPS : Rp. 32.000.000.000, (termasuk PPN 10%)i. Masa Pelaksanaan : 375 hari kalenderj. Metode Pemilihnan +: Pelelangan Umum Pascakualifikasik. Metode Penyampaian : Metode satu sampul.

Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor225/StrategisAM/Pokja/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama PT.Tashida Sejahtera Perkasa yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja)Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum StrategisDirektorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut sebagaiObjek Sengketa Tergugat ); danb.

No : 795/SB/POA/VWV2017, tanggal 25 Juli2017 yang ditujukan Pokja Satker PengembanganSistem Penyediaan Air Minum Strategis ; (Sesuaidengan asli) ;Pengumuman Pemenang Urutan 1 PI.

ASEP HIDAYAT VS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA (PAM JAYA),

Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta ("PAM Jaya") yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah DKIJakarta Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DaerahKhusus Ibukota Jakarta, berkantor pusat di Jalan Penjernihan IH, Pejompongan,Jakarta 10210;Bahwa Perusahaan Penggugat telah memiliki Peraturan KepegawaianPerusahaan Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota DKI JakartaHal. 1 dari 24 hal.

PAM Lyonnaise Jaya kepada Perusahaan Air Minum DKIJakarta (dahulu Penggugat) sebagai pemilik Karyawan, secara hukum administrasikepegawaian harusnya yang digunakan sebagai syarat formil gugatannya adalah risalahtripartit antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan Perusahaan Air Minum DKIJakarta (dahulu Penggugat) sebagai pemilik Karyawan, bukan menggunakan risalahtripartit dengan PT.

PAM Lyonnaise Jaya mitrakerjasama Perusahaan Air Minum DKI Jakarta (Termohon Kasasi), dengan alasanmangkir 16 hari kerja, surat tanpa tembusan kepada Perusahaan Air Minum DKIJakarta (Termohon Kasasi) sebagai pemilik kartawan, vide bukti T.8, lampiranXI.a dan Lampiran XIII.a (Lampiran 10, Lampiran 5 dan Lampiran 6);3.

PAM Lyonnaise Jaya kepadaPerusahaan Air Minum DKI Jakarta sebagai pemilik karyawan, akan tetapimendapatkan gaji dari PT.

PAMLyonnaise Jaya kepada Perusahaan Air Minum DKI Jakarta sebagai pemilikHal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt.SusPHI/2013karyawan, seharusnya Bipartit dan Tripartit yang dilakukan adalah antaraPemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan Perusahaan Air Minum DKI Jakarta(Termohon Kasasi) supaya gugatan tersebut memenuhi syarat formil (Lampiran 7dan Lampiran 8);5.

Penggugat:
Kaimuddin
Tergugat:
PERUMDA Air Minum Tirta Eremerasa Kabupaten Bantaeng