Ditemukan 187 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nasional national naisonal naisional nasionalis nasionan nasionak nasiona nasionam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3340 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Maret 2017 — SRI HERAWATI ARIFIN VS MENTERIENERGIDANSUMBERDAYAMINERAL (ESDM) RI dahulu MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI RI cq PT . PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAKDANGASBUMINEGARA(PT . PERTAMINA), DKK
536 — 809 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kaputeta Dajadan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionai sebagaipihak dalam gugatan a quo.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 23-05-2017 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 286/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST.
Tanggal 22 Mei 2018 — YAYASAN PERUMAHAN PEGAWAI X NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR BANK INDONESIA (BI), Cs.
115 — 123
  • Nomor : 527/1998 tanggal 16 Februari1998 ;Fotocopy dari copy Keputusan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 341/HM/BPN/98Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Bank IndonesiaAtas Tanah di Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta tanggal 20 Oktober 1998 ;Asli UndangUndang No. 23 Tahun 1999 Tentang BankIndonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat KeputusanMenteri Agraria/ Kepala badan pertanahan nasionai
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-11-2012 — Upload : 04-12-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 158 /Pid.B/2012/PN.Kdr
Tanggal 8 Nopember 2012 — TUKILAH BINTI TAMSIR
56 — 18
  • Saksi ahli WIWIK WIDIANTO : Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Kantor Badan Pertanahan NasionalKota Kediri sejk tahun 2009 sampai dengan sekarang dan saksi sekarang menjabatsebagai Kasubsi Peralihan Pembebasan Hak, Pembenahan Hak dan PPAT ;e Bahwa yang menjadi tugas clan tanggung jawab saudara sebagai Kasubsi PeralihanPembebasan Hak, Pembebenanan Hak dan PPAT, di Kantor Pertanahan Nasionai KoiaKediri, yaitu :e Mengoreksi berkas peralihan.e Mengoreksi pembebanan hak tanggungan.e Mengajukan berkas
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-03-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 197/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 30 Mei 2018 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PELIT
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : Direktur Utama Pusat Pengelolah Komplek Gelora Bungkarno
Terbanding/Tergugat III : Menteri Pemuda dan Olahraga RI
Terbanding/Tergugat IV : Menteri Sekretaris Negara RI
Terbanding/Tergugat V : Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat RI
Terbanding/Tergugat VI : Menteri Keuangan RI
46 — 31
  • Bahwa dengan demikian perbuatan merelokasi lapangantenis menjadi lapangan baseball bukanlah termasuktindakan =pengalihfungsian dan/atau peniadaanprasarana olahraga sebagaimana diatur dalam Pasal67 ayat (7) UU No. 3 Tahun 2005 Tentang SistemKeolahragaan Nasionai, oleh karena itu dalildalilPenggugat yang menyetakan Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum adalah tidakberalas hukum dan tidak berdasarhukum sehingga haruslah ditolak.2) HARUS ADA KESALAHANa.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-07-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Sda
Tanggal 9 Juli 2015 — Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur M E L A W A N PT. Indonesia AirAsia
520 — 501
  • yang diterima oleh Kapal Basarnas danKapal Geosurvey tidak terbantahkan dan sudah menjadi pengetahuan publik/masyarakat nasionai maupun internasional (fakta notoir / notoire feiten) sehinggaberfungsinya ELT maupun ULB tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya.5. Mantan Hakim agung dan seorang ahli hukum, M. Yahya Harahap, S.H., dalambukunya'menyatakan:"'b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-12-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1215 K/Pdt/2014
Tanggal 2 Desember 2014 — LANY TJAHJADI melawan PT. DUTA PERTIWI Tbk, dkk
79 — 463 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 112 Tahun 2000, Pasal 2 huruf b, bisaterlewati begitu saja, padahal penjualan dan pembelian tanah danbangunan in casu harus melaiui Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaiTergugat III dan Badan Pertanahan Nasionai sebagai Tergugat IV;14. Bahwa tanpa adanya konspirasi yang kuat antara Tergugat dan Ildengan Tergugat Ill, Tergugat IV serta Tergugat V, maka syaratsyaratsebagaimana diatur undangundang dan peraturan sebagaimanatersebut di atas, tidak munakin bisa terlewati begitu saja;15.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
189 — 90
  • Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Selatan.Bahwa seharusnya Penggugat dalam gugatannya juga mengikutkan KepalaKantor Pertanahan Kota Makassar, sebab Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasionai Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 04/Pbt/BPN73/2017 tanggal 03 Juli 2017 didahului dengan usul pembatalan dan KepalaKantor Pertanahan Kota Makassar terlebih lagi datadata sertipikat hak miliktersebut berada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;Untuk itu sangat beralasan
    Asindoindah Griyatama;Bahwa mengingat surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasionai Provinsi Sulawesi selatan No. 5705200253.012008 tanggal 03 Januari 2008 selain membatalkan sertipikat HGBNo.2149/Panaikang juga turut membatalkan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 2394/Kel.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 21-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 795 K/PID.SUS/2010
Tanggal 21 Februari 2011 —
64 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Iso International ;Berdasarkan Hasil Audit Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan DKI Jakarta atasDugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Block Grant padaDirektorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan InformalDepartemen Pendidikan Nasionai Tahun Anggaran 2006 NomorLap 12545/PW09/5/2008 tanggal 18 Desember 2008menyatakanMerek seluruh komputer yang diadakan untuk kepentingan286 SKB (286 set) adalah Hewlett Packard (HP).Hal. 23 dari 95 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1803 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — 1. HINDUN SHOLICHAH; 2. MOCH. SHODIKUN; 3. MOCHAMMAD SA’I VS 1. LISA SUNDORO HOSEA, 2. PT INDO PERKASA USAHATAMA dan 1. KODAM V BRAWIJAYA Cq DANREM 084 BASKARA JAYA, 2. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) KANWIL JAWA TIMUR CQ. BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAl), 3. HENDRY J GUNAWAN
89 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BPN(BADAN PERTANAHAN NASIONAI) Sidoarjo, dalam hal inimemberi kuasa kepada Lukman Medya Alamsyah, S.H., M.Si.dan kawankawan, Kepala Seksi Sengketa, Konfilk dan Perkara,berkantor di Jalan Jaksa Agung R. Suprapto, Nomor 7, Sidoarjo,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2015;3.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 11-11-2019 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 189/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 20 April 2020 — Penggugat:
USMAN LEBEHARIA bin YAHYA LEBEHARIA
Tergugat:
1.SALEH LEBEHARIA
2.HALIMA LEBEHARIA
178 — 240
  • IDRIS KIAT ; Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Paparu milik AWALYNARALY sekarang dikuasai oleh keluarga LISAHOLET ; Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Dati Welahakilah milik WAHIDITALIMA yang sekarang diwarisi oleh Ahli warisnya keluarga MASAWOY ;Bahwa terhadap Hak dan Kepemtlikan tanah / Dusun Dati Waijlahan tersebut,oleh Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasionai Kota Ambonsebagai Lembaga Pemerintah yang secara Teknis dan mempunyaikewenangan menerbitkan Gambar Situasi Induk Dusun
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 08-11-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 563/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 11 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : Tuan HENRY HIDJAJA ,CS
Terbanding/Tergugat I : PT. JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR
Terbanding/Tergugat II : PT. BANDUNG ASRI MANDIRI PRIMA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
178 — 89
  • Bahwa Tata cara Permohonan dan Pemberian Hak Pengelolaan (HPL)diatur dalam Pasal 70 Perarturan Menteri Agraria/Kepala Badanpertanahan Nasionai No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara PemberianDan Pembatalan Hak Atas Tanah Dan Pengelolaan.4. Bahwa Pemberian Hak atas tanah dibagian tanah Hak Pengelolaanberdasarkan PP No.40 Tahun 1996 menyatakan bahwa diatas HakPengelolaan (HPL) dapat diberikan atau dibebankan dengan Hak HakAtas Tanah yaitu Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.5.
Pengadilan PN MUARA BUNGO Perdata Tanah
Putus : 12-05-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Mab
Tanggal 12 Mei 2014 — - H. SYAMSUDIN IBRAHIM - M.AMIN BIN ALM. HASAN - ABDUL WAHAB BIN ALM. RAMLI - A.KHOIRI BIN K.H OEMAR ZAINUDIN - ASDOR BIN HASYIM - INDRA - NURZAHRA - LEDIATY SEMBIRING - AGUSTIAR - SARMIN - LILIS SURYANI, Sip - JHON KENEDY - TONl, SE BIN ALM HENDRA - MASRI Amd. BIN AHMAD JAMIN - ULIL AMRI BIN ILYAS - AGUS PUJI SANTOSO BIN KADIMIN HADIPRANOTO - WINDU NATA, SH BIN ABUN SANI - KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUNGO - KEPALA KELURAHAN PASIR PUTIH KECAMATAN BUNGO sekarang KEC.RIMBO TENGAH KABUPATEN BUNGO - CAMAT KEC.MUARA BUNGO KABUPATEN BUNGO - CAMAT KEC. BUNGO DANI KABUPATEN BUNGO - WENDI JOHAN,SH.Mkn - SUPRAYITNO, SH
47 — 11
  • Jalan tersebut merupakan jalan milikpemerintah pusat atau jalan nasionai Jadi tidak mungkin ada sengketa tapaibatas tanah antara Ahli Waris M. Zen dengan Penggugat. Fakta dilapanganyang memungkinkan terjadinya sengketa tapal batas tahun 1998 adaiahantara Pengugat dengan Pemerintah Pusat Republik Indonesia selakupemilik tanah yang diperuntukan untuk jalan tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 22-12-2015 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1562 K/PID/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — SARDJIO bin SARIMO
239 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • luran Pembangunan Daerah Jakarta, tanggal 9 Januari1976, yang ditandatangani oleh Kepala IPEDA Wilayah untuk DKIJakarta, ASMADI;Fotokopi legalisir Surat dari Departemen Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Pajak Wilayah VI Jakarta Raya Khusus Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor : S.412/WPJ.06/KB.0403/1992 tanggal 16 Desember 1992, yang ditandatangani olehKepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Ir.SILO MARBUN;Fotokopi Legalisir Surat Badan Pertanahan Nasionai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-10-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 849 K/PID.SUS/2014
Tanggal 7 Oktober 2014 — Drg. Anita Syafrida, M.Kes Binti Zakaria
53 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau setidaktidaknya negara telahdirugikan sejumlah itu, sesuai keterangan Ahli Muhammad Yakub yang didengarketerangannya dibawah sumpah sebagai Ahli di persidangan dan juga terhadapperhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsibaik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim yang didukung alatalat bukti yangkuat, serta Hakim memperoleh keyakinan, maka Hakim dapat menetapkanbesaran kerugian Negara, walaupun bukan dari pemeriksaan oieh BPK/BPKPselaku auditor, sesuai hasii Rapat Kerja Nasionai
Pengadilan PN LAHAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-03-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN LAHAT Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lht
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat:
ISKANDAR
Tergugat:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII
Turut Tergugat:
1.BUPATI EMPAT LAWANG
2.BUPATI LAHAT
3.DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG
4.DPRD KABUPATEN LAHAT
174 — 95
  • angka (6) jo. (7)dan (8) adalah tidak benar karena merupakan kewenangan sepenuhnyapada saat itu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Lahat danTergugat sedangkan Turut Terguat tidak terlibat dalam proses tersebutyang disebabkan Pemerintah Daerah Empat Lawang belum terbentukyang masih menyatu dengan Pemerintah Daerah Lahat;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka (9) adalahtidak benar karena ketentuan pasal 3 UUPA No. 5 tahun 1960 danPeraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionai
Pengadilan PN PARE PARE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-08-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PN PARE PARE Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Pre
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat: 1.H. Baharuddin. S 2.Yunida lawan Tergugat: 1.KSP Sahabat Mitra Sejati 2.dr. Suryana Nawing 3.Notaris PPAT Lanny, SH 4.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Parepare 5.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Parepare
236 — 769
  • Bahwa gugatan Penggugat yang mengakibatkan Kepala Kantor PertanahanKota Parepare dijadikan Tergugat V dalam Perkara ini, sangat tidakmempunyai dasar hukum dan sangatlah patut untuk dikesampingkan denganalasan sebagai berikut:"Bahwa Pengadilan Negeri Parepare tidak berwenang mengadili permasalahanyang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasionai Cq.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 26-02-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/PDT.SUS.PHI/2015/PHI/PN.BDG
Tanggal 22 Juni 2015 — SAEPULOH; SARTONO; JONI SUGANDA; FATHUL BAHRI; ECIN SETIAWAN, DKK; L A W A N; PT. DHARMESTA SWASTI MANDIRI;
148 — 56
  • Bahwa sampai saat ini FPBJ masih ada, dan menjalankan kegiatannyasebagai organisasi pekerja baik di tingkat perusahaan maupun di tingkatyang iebih tinggi: level nasionai Jika pun FPBJ sudah tidak ada LAGI,dan mengganti nama menjadi FPBI, maka FAKTANYA baik untuk PTPFPBJ maupun PTPFPBI PT DHARMESTA SWASTI MANDIRI belumpernah ada penjelasan yang terang benderang mengenai siapa sajakaryawan PT DSM yang menjadi anggota FPBJ atau FPBI?
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Pilkada
Register : 08-07-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 12-09-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 22/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 27 Agustus 2013 — 1. DPC Partai PDIP Kab. Seruyan Prov. Kalteng 2. DPC Partai Demokrat Kab. Seruyan Prov. Kalteng melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
145 — 197
  • ., yang diusul oleh ParaPenggugat bersamasama dengan Partai Hanura, Partai KebangkitanBangsa, Partai Amanat Nasionai, Partai Gerindra, dan Partai PersatuanPembangunan, tidak dirugikan, demikian pula Tergugat Il Intervensi,karena jika salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 ataukedua Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak akanterselenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Seruyan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-09-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 663/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 31 Maret 2020 — PENGGUGAT NANCY ANDRIANI boru NAPITUPULU, SH, MH =LAWAN= TERGUGAT 1. NYONYA RENTY boru DOLOKSARIBU 2. PT. BANK MAY BANK INDONESIA, Tbk 3. MIMIN RUSLI, SH 4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MEDAN =DAN= TURUT TERGUGAT 1. KANTOR PELAYAYAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA MEDAN
319 — 106
  • Hak Milik nomor : 1657 Pub Brayan Darat Il, seluas 312 M2 danberikutBangunan Rumah yang berdiri diatasnya yang teriletak dan setempatdikenal dengan Komplek Wartawan, jalan Karikatur No.29, Desa/Kelurahan Pulo Brayan Darat Il, Kecamatan Medan Timur, KotaMedan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan dafamSertifikat Hak Milik (GHM) nomor 1657/Pulo Brayan Darat Il yangditerbitkan oleh Badan Pertanahan Nasionai Kantor PertanahanKotamadya Medan (Tergugat IV), tanggal 20 Desember 1991, terdaftaratas
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 24-05-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 2/PID.TPK/2019/PT SMR
Tanggal 26 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
143 — 71
  • penjatuhan pemidanaan terhadap Terdakwabukanlah sebagai sarana untuk membalas dendam, namun tentunya Majelis Hakimharus mempertimbangkan tujuan pemidanaan adaian untuk menimbulkan efekjera terhadap Terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukankejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berpikir Kembali untuk melakukankejanatan yang serupa, karena sebagaimana kita ketahui bahwa semakinmeningkatnya Tindak Pidana Korupsi telah membawa bencana tidak hanya terhadapkehidupan perekonomian Nasionai