Ditemukan 2693 data
72 — 27
Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat dari perkawinan yangdilangsungkan menurut agama Buddha di hadapan pemuka agamaBuddha bernama Pandita Bou Kawal Bosman pada hari Rabu tanggal22 Maret 2017 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor001/SKN/YSBB/III/2017 (Surat Keterangan Nikah terlampir LampiranIl) dan telah dicatatkan perkawinannya pada kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil kota Batam dengan kutipan aktaperkawinan bernomor 2171KW300320170014 tertanggal 30 Maret2017 (Kutipan Akta Perkawinan
di atas, Penggugatmemohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan NegeriBatam yang memeriksa dan mengadili perkara a aquo dapat memutusdengan amar putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;(2) Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan yang sahantara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurutagama Buddha di hadapan pemuka agama Buddha bernamaPandita Bou Kawal Bosman pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017sesual dengan Surat Keterangan Nikah Nomor001
Terbanding/Terdakwa : dr. Raditya Bagus Eka Putra
89 — 45
sah.2) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor001/01/1/2013 tanggal 2 Januari 2013 yangdikeluarkan KUA Sawahlunto.3) 1 (Satu) lembar foto copy KartuKeluargaHal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 62K/PMTI/BDG/AL/V1I/2019Membaca1.Nomor KK 3519111408130004.4) 12 (dua belas) lembar foto copy struk transfer.5) 4 (empat) lembar foto copy RujukanKesehatan BPJS a.n.
Menetapkan barang bukti berupa suratsurat :1) 1 (Satu) lembar Surat Pengaduan oleh Sdri. dr.Shinta Triadma selaku isteri sah.2) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor001/01/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 yangdikeluarkan KUA Sawahlunto.3) 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga NomorHal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 62K/PMTI/BDG/AL/V1I/2019MenimbangMenimbangKK 3519111408130004.4) 12 (dua belas) lembar foto copy Struk Transfer.5) 4 (empat) lembar foto copy RujukanKesehatan BPJS a.n.
Terbanding/Penuntut Umum : MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH
43 — 19
dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/MESSPEMDA/XII/2010 tentang Jual Beli Mess PemdaKabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/A/XII/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab Kepulauan Anambas di TanjungpinangT.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/ASRAMAMHS/A/XII/2010 tentang Jual Beli AsramaMahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang
T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/B/XII/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab.
Kepulauan Anambas di TanjungpinangT.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/ASRAMAMHS/B/XII/2010 tentang Jual Beli AsramaMahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Tanah dan Bangunan Nomor : 003/PH/MESSPEMDA/XI/2010tanggal 15 Desember 2010 An. Drs.
25 — 13
Bahwa pada hari Ahad tanggal 27 Oktober 2002, Pemohon denganTermohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Selayar, 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA MURPropinsi Sulawesi Selatan sebagaimana ternyata dalam Buku Nikah Nomor001/01/1V2003 tanggal 2 November 2002; .
77 — 36
/X1/2010 Perinal Kesepakatan Musyawarah JualBeli Mess Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/MESSPEMDA/X1V2010 tentang Jual Beli Mess PemdaKabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/A/X1/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab Kepulauan Anambas di TanjungpinangT.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi
yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/ASRAMAMHS/A/X1V/2010 tentang Jual Beli AsramaMahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/B/X1/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab.
TPG23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.a0:1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/MESSPEMDA/X1V2010 tentang Jual Beli Mess PemdaKabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/A/X1/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab Kepulauan Anambas di TanjungpinangT.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/ASRAMAMHS/A/X1V/2010 tentang
Jual Beli AsramaMahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/B/X1/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab.
yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/ASRAMAMHS/A/X1/2010 tentang Jual Beli AsramaMahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/B/X1/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahHalaman 130 dari 134 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
02.414.853.8033.000, beralamat di JalanBandengan Selatan C, RT 001/005 Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Oktober 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 9 Januari 2019;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan PemohonPeninjauan Kembali tertanggal O09 Januari 2019 Nomor001
12 — 8
Hamid Kayoleng (Pemohon lI) padatanggal 30 Agustus 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor001/078/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batudaa Pantai,Kabupaten Gorontalo pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suamidan dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang bernama :a. Riska Amelia Binti Amrin R lloponub. Najilla A. loponu Binti Amrin R lloponu& Vadilla A. lloponu Binti Amrin R lloponud. Ilham R. lloponu Bin Amrin R lloponue. M.
SWAMITRA KSU BAHTERA AGUNG
Tergugat:
1.KAWITI
2.GITO SUWARNO
40 — 10
berikut dalamperkara Gugatan Sederhana antara para pihak: KSU SWAMITRA BAHTERA AGUNG BOYOLALI yang berkedudukan di JlPandanaran Nomor 339 Banaran Kecamatan Boyolali, KabupatenBoyolali. selanjutnya disebut S@Dagal..............ccceeeee PENGGUGATdalam hal ini telah memberikan kuasa kepada HENRY PRASETYO, selakuManager KSU SWAMITRA BAHTERA AGUNG BOYOLALI yang berkantor di JIPandanaran Nomor 339 Banaran Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolalibertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Nomor001
22 — 5
Asli Surat Keterangan Tidak Mampu nomor001/SKTM/RT.02/RW.01/SBR/VI/2019, yang dikeluarkan oleh KetuaRT 02 Rw.01. Kelurahan Sabaru Kecamatan Sebangau KotaPalangkaraya, yang diketahui oleh Lurah Sabaru KecamatanSebangau Kota Palangkaraya, Surat bukti tersebut telah bermateraicukup, diberi tanda P4.Bahwa selain dari surat bukti tersebut Penggugat jugamengajukan saksi saksinya, sebagai berikut :1.
;tao oS ol pe WE Je slagll, ~~Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orangyang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti)dikemukakan PenggugatMenimbang, bahwa majelis telah berupaya untukmemberikan nasehat pada Penggugat agarmengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upayatersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatanPenggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan pulabukti surat berupa Surat Keterangan Tidak mampu nomor001
11 — 0
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangtelah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalijambe,Kabupaten Sragen pada tanggal 17 Juni 2014 sebagaimana tercantumHal. 1 dari 5 hal. pen. 0167/Pdt.G/2019/PA.Srdalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor001/Kua.11/14.05/PW.01/01/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, tertanggal O8 Januari2019 dalam status jejaka dan perawan sebagaimana
92 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
beralamat sesuai keputusan diJalan Lintas Timur Palembang Jambi, Simpang Blok B2Srigunung, dan beralamat korespondensi di MNC TowerLantai 19, Jalan Kebon Sirih Nomor 1719, Kebon Sirih,Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Arsal Ismail,jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RiaTrianingsin, kewarganegaraan' Indonesia, jabatanFinance & Accounting Supervisor, beralamat di Jalan RawaSilam II RT 012 RW 003, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001
PERUMDA BPR Bank Magelang Kantor Cabang Blabak Kabupaten Magelang.
Tergugat:
1.Sudarmanto
2.Isharyati Rahayu
23 — 8
Yani, Mungkid, KabupatenMagelang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor001/BM/UM/IV/2021 Tanggal 17 Mel 2021, Untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;LAWANSUDARMANTO, Pegawai Negeri Sipil, Lahir di Magelang 16071961,beralamat, di Dusun Sadegan, RTOO1 / RW0O08, DesaSumberarum, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang,untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;ISHARYATI RAHAYU, Mengurus Rumah Tangga, Lahir di Magelang 14101966, beralamat di Dusun Sadegan, RTOO1 / RWO08, DesaSumberarum, Kecamatan Tempuran
Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Utara
Tergugat:
PT. SIRATA-RATA ALAS TONGA
Turut Tergugat:
Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Utara
7 — 10
Menyatakan dalam hukum Surat Tergugat dengan Nomor001/SRT/BU/VI/2021, Perihal : Pembatalan Rekomendasi, tertangal 23 Juni2021, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;5. Memerintahkan Tergugat untuk memperkerjakan kembali tenagakerja bongkar muat yang tergabung dalam Federasi Serikat PekerjaTransport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(F.SPTI K. SPSI) Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan SuratNomor : 01/SRT/V/2016, Tertanggal 13 Mei 2016;6.
Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersamatanggal 15 Juli 2021 antara Penggugat dengan Turut Tergugat, maka dalilgugatan Penggugat pada poin 15 yang memohon agar surat Nomor001/SRT/BU/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 perihal PembatalanRekomendasi yang dikeluarkan Tergugat tidak sah dan tidak memilikikekuatan hukum mengikat, menjadi tidak relevan sebab berdasarkan suratkesepakatan bersama tersebut, maka permasalahan kegiatan bongkar muatTBS di PMKS milik Tergugat telah dilakukan penyelesaian
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2, Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat pembatalanrekomendasi yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor001/SRT/BU/VI/2021, tertanggal 23 Juli 2021 yang ditujukan kepadaPenggugat;2.
Tergugat telah membatalkan Surat NomorO01/SRT/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016, melalui surat Nomor001/SRT/BU/V1/2021, Perihal : Pembatalan Rekomendasi, tertanggal 23Juni 2021 surat tersebut ditujukan kepada Drs. H.
Penggugat), rekomendasi dimaksud adalah berupapemberian ijin yang tidak mengikat kepada kedua belah pihak;Menimbang, bahwa oleh karena pemberian ijin bongkar muat kepadaPenggugat tidak menentukan batasbatas hak dan kewajiban hukumPenggugat maupun Tergugat serta tidak mengikat bagi Penggugat danTergugat, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Nomor001/SRT/BU/V1I/2021, Perihal : Pembatalan Rekomendasi, tertangal 23 JuniHalaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Rap2021
154 — 46
TEUNGKU ADI (DPO) dan dari setiap paketnya yangterjual Anak TERDAKWA mendapatkan bayaran sebesar Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah) namun Anak TERDAKWA tidak memiliki ijin daripihak berwenang, selanjutnya Anak TERDAKWA beserta barang buktilangsung di bawa ke Polres Bireuen untuk proses hukum lebih lanjut.Halaman 4 dari 19 HalamanPutusan Nomor :02/Pid.SusAnak/2017/PN.BirBahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor001/SP.60060/2017 tanggal 9 Januari 2017 yang dibuat danditandatangani oleh pimpinan
TEUNGKU ADI (DPO) dan dari setiap paketnya yangterjual Anak TERDAKWA mendapatkan bayaran sebesar Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah) namun Anak TERDAKWA tidak memiliki ijin daripihak berwenang, selanjutnya Anak TERDAKWA beserta barang buktilangsung di bawa ke Polres Bireuen untuk proses hukum lebih lanjut.Bahwaberdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor001/SP.60060/2017 tanggal 9 Januari 2017 yang dibuat danditandatangani oleh pimpinan PT.
TEUNGKU ADI (DPO) berupa uang yang akan diberikan perpaketnya sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukantindak pidana narkotika jenis sabu tersebut.Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor001/SP.60060/2017 tanggal 9 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatanganioleh pimpinan PT.
Rd. HASAN BASRI, S., S.H.,Msi
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
288 — 131
Rd Hasan Basri,S,SH,M.SiSeharusnya : terhadap substansi pertama keputusan a quoyakni pencabutan keputusan Gubernur Jambi Nomor001/KEPGUB/BKD4.1/2017 tentang pemberhentian denganhormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipildengan hak pensiun a.n.
Bahwa karena adanya cacat formal dan substansial dalamKeputusan Objek Gugatan, maka Keputusan Gubernur JambiTentang pencabutan keputusan Gubernur Jambi Nomor001/KEPGUB/BKD4.1/2017 tentang pemberhentian denganhormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri SipilHalaman 47 dari 104 HalamanPutusan Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.JBI.dengan hak pensiun a.n.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur JambiNomor : 673/KEP.GUB/BKD4.2/2019 Tahun 2019 tanggal 28 Mei2019 tentang pencabutan keputusan Gubernur Jambi Nomor001/KEPGUB/BKD4.1/2017 tentang pemberhentian dengan hormatHalaman 58 dari 104 HalamanPutusan Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.JBI.atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negri Sipil dengan hakpensiun an.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur JambiNomor : 673/KEP.GUB/BKD4.2/2019 Tahun 2019 tanggal 28 Mei2019 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor001/KEPGUB/BKD4.1/2017 tentang pemberhentian dengan hormatatas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hakpensiun an. Rd Hasan Basri,S,SH,M.Si dan penetapanpemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan..
(fotokopi dari fotokopi);Keberatan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor673/KEP.GUB/BKD4.2/2019 Tahun 2019 tanggal 28 Mei 2019tentang pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor001/KEPGUB/BKD4.1/2017 tentang pemberhentian denganhormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipildengan hak pensiun a.n.
95 — 40
Kesepakatan MusyawarahJual Beli Mess Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas diTanjungpinang T.A 2010;23.1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/MESSPEMDA/X1V/2010 tentang Jual Beli Mess PemdaKabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;24.1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/A/X1/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab Kepulauan Anambas diTanjungpinang T.A 2010;25.1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir
Berita Acara Nomor001/BAJB/ASRAMAMHS/A/X1V/2010 tentang Jual Beli AsramaMahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A2010;26.1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/B/X1/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab.
fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/ASRAMAMHS/A/X1V/2010 tentang Jual Beli AsramaMahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;Halaman 97 dari 131 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.TPG26.27.28.Zo.30.31.32.33.34.35.36.37.38.1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/B/X1/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab.
/X1V/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Mess Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas diTanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/MESSPEMDA/X1/2010 tentang Jual Beli Mess PemdaKabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/A/X1/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab Kepulauan Anambas diTanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi
yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/ASRAMAMHS/A/X1/2010 tentang Jual Beli AsramaMahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/B/X1/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahHalaman 128 dari 131 Putusan Nomor 24/Pid.
59 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2015, Penggugat dipanggil oleh DireksiTergugat, dan mendapat Surat Pemutusan WHubungan Kerja Nomor001/PT.MPM/PHK/VIII/2015 yang menyatakan bahwa pada 1 Agustus 2015,Penggugat diberhentikan secara sepihak;.
Bahwa adapun alasan tuntutan Penggugat atas pengembalian gaji dankomisi serta tuntutan immateriil disebabkan Tergugat telah melanggarkesepakatan yang termuat pada Pasal 3 vide Surat Perjanjian Kerja Nomor001/SDMU/IV/2013, yaitu:Pasal 3Kewajiban kewajiban. Pihak Kedua wajib membuat rencana kerja dan laporan hasil kerja danmenjalankan tugas sesuai Job Description (JD) dan Standard OperatingProcedures (SOP) yang telah ditetapkan;.
20 — 5
Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai denganketentuan yang berlaku;SUBSIDERApabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadirmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidakpula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor001 7/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 31 Januari 2019, tanggal 7 Februari 2019 dantanggal 20 Februari 2019, yang telah dibacakan
H. Hariani bin Jafri
Termohon:
Siti Aisyah binti Syukri
17 — 11
Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikahdi Amuntai pada tanggal 14 Nopember 2006, yang tercatat pada KantorUrusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Amuntai, PropinsiKalimantan Selatan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor001/DUP/SP/1/2017 tanggal 30 Januari 2017;Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Botg.2.
13 — 7
sering meminta Pemohon agar Pemohon memberikan ijinkepada Termohon untuk bekerja, namun Pemohon tetap melarangTermohon untuk bekerjaBahwa dengan kejadian tersebut di atas, pada bulan September 2016,Termohon tibatiba meminta ijin kepada Pemohon untuk mengunjungiorang tua Termohon yang berada di Jawa, namun sejak kepergianTermohon, Termohon tidak pernah pulang dan mengirim kabar sehinggatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah RepublikIndonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor001