Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor219/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Desember 2015 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8/G/2015/PTUN.KPG. tanggal 9 September 2015; .

Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini; 222 en nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nee neTENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkaraseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8/G/2015/PTUN.KPG, tertanggal 9 September 2015 yang amarnya berbunyisebagai berikut: = == 9222222 nnn nn nanaMENGADILIDALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Hal. 3 Putusan No. 219/B/2015/PT.TUN.SBYDALAM

adalah prematur, belum waktunya dengan alasansebagai berikut: 22 2 02 nn nnn nnn nan ne nn ee neeBahwa dalam BAB XV Ketentuan Penutup Pasal 139 Undang Undang Nomor 5tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan pada saat undangundang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yangmerupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 8 tahun 1974tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor8

perkara yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding besarnyaditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan danbersangkutan dengan perkara Ini; 0 nnn noe nnn nee nen neMENGADILI Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor8

;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe,tanggal 3 Maret 2017, Nomor 8/Pdt.P/2017/PNLsm, tentang Penunjukan Hakimuntuk menyidangkan perkara permohonan ini ;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yang berkenaandengan perkara permohonan ini ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya tanggal 28Pebruari 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLhokseumawe pada tanggal 3 Maret 2017 di bawah Register Nomor8

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mencatatdalam register perkara perdata terhadap Register perkara Nomor8/Padt.P/2017/PNLsm atas pencabutan tersebut ;3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp.169.000,(seratu enam puluh sembilan ribu rupiah ) ;Demikianlah dibuat Berita Acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan PeniteraPengganti ;PANITERA PENGGANTI, HAKIM TERSEBUT,HERMINA SILABAN,SH. MUKHTARI, SH,MH.

., juncto Nomor8/Pdt.G/1997/PN Krw., tertanggal 17 Desember 2014:. Keberatankeberatan atas terbitnya Penetapan KetuaPengadilan Negeri Karawang yaitu. Penetapan Nomor16/Pen.Pdt/2014/PN Krw., juncto Nomor 8/Pdt.G/1997/PN Krw.

Arief Nuryanta, S.H., M.H., sebagaiHakim Ketua; Damenta Alexander, S.H., M.Hum. sebagai HakimAnggota; dan Febrian Ali, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota Yangdidampingi oleh Para Jurusita, Petugas/Juru Ukur Kantor PertanahanKabupaten Karawang, dan Aparat Desa setempat untuk melihatobjek sengketa/objek eksekusi tentang letak dan batasbatas yangpasti terhadap tanah sengketa/objek eksekusi dalam perkara perdataNomor 8/Pdt.G/1997/PN Krw;Isi Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN.Krw juncto Nomor8/Pdt.G/1997

Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125 PK/Pdt/2002tanggal 20 Desember 2004 dalam perkara perdata gugatan Nomor8/Pdt.G/1997/PN.Krw tidak mempunyai nilai eksekutorial (nonexecutable);5.

Nomor1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 juncto Putusan Mahkamah AgungR.. dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraht van gewisde)sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Nomor 13/Pen.Pdt/2014/PNKrw., juncto Nomor 8/Pdt.G/1997/PN Krw., tanggal 9 Desember 2014,Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN Kwg., juncto Nomor8/Pdt.G/1997/PN Krw., tanggal 22 Desember 2014 dan Penetapan Nomor9/Pen.Pdt/2015/PN Kwg., juncto Nomor 8/Pdt.G/

/Pdt.G/1997/PN.Krw tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasaruntuk melaksanakan eksekusi:Menyatakan Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN.Krw juncto Nomor8/Pdt.G/1997/PN.Krw. tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasaruntuk melaksanakan eksekusi:Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I.

7206051002920001, tempat dan tanggal lahir (umur)Bahomoahi, 10 Februari 1992 (29 tahun), agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediamandi KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESITENGAH, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2022telah mengajukan gugatan perceraian (Cerai Gugat), yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor8

Syarif, SHI, yang akan membantupara pihak dalam proses mediasi perkara a quo;Bahwa, pada persidangan selanjutnya, Penggugat tidak pernah lagidatang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lainsebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Surat panggilan (relaas) Nomor8/Pdt.G/2022/PA.Buk yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengansah dan patut, pada tanggal 09 Februari 2022, dan ketidakhadiran Penggugattersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan

yang sahmenurut hukum;Bahwa, pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah lagi datangdan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagaikuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor8/Pdt.G/2022/PA.Buk yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengansah dan patut, pada tanggal 09 Februari 2022, dan ketidakhadiran Tergugattersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sahmenurut hukum;Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Juru Sita PengadilanNegeri Batang telah memberitahukan secara sah kepada kepadaPembanding/Turut Tergugat dan kepada Turut Terbanding/Tergugat masingmasing dengan Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Btg,tanggal 3 Oktober 2019 dan Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor8/Pdt.G/2019/PN.Btg, tanggal 3 Oktober 2019 telah diberitahukan isi putusanPengadilan Negeri Batang Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Btg.

TriIndiar Putranta, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Batang yang menerangkanbahwa Kuasa Hukum Pembanding/Turut Tergugat telah menyatakanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor8/Pdt.G/2019/PN.Btg., tanggal 2 Oktober 2019, dan Akta permohonan bandingtersebut telah diberitahukan secara sah oleh Juru Sita Pengadilan NegeriBatang dan bantuan Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang masingmasingkepada Turut Terbanding/Tergugat dengan Relaas Pemberitahuan PernyataanBanding Nomor

memori banding Pembanding/TurutTergugat tersebut, maka Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontramemori banding tertanggal 7 Nopember 2019 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Batang pada tanggal 11 Nopember 2019, dan kontra memoribanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut sertaseksama kepada Turut Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Batang pada tanggal 12 Oktober 2019 dengan RelaasPemberitahuan dan Penyerahan Kontra) Memori Banding Nomor8

Dengan demikian eksepsi ada atau tidak,hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila ada alasanobjektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugattermasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi JawaTengah berpendpat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang Nomor8/Pdt.G/2019/PN Btg tanggal 2 Oktober 2019 tidak dapat dipertahan lagi danharus

biaya perkara dalam dua tingkatperadilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;Mengingat, Pasalpasal 134 Herzien Inlandsch Regelement, 132Reglement of de Rechtsvordering, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semulaTurut Tergugat tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor8

Menyatakan gugatan sederhana penggugat tersebut yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro, dalam register perkara Nomor8/Pdt.G.S/2018/PN Bjn, dinyatakan dicabut ;Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Bjn2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencoretperkara Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Bjn, dari dalam buku register perkarayang sedang berjalan;3.

Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor8/Pdt.G.S/2018/PN Bjn tanggal 18 September 2018, penetapan tersebut pada hariitu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakimtersebut dengan dihadiri oleh Tarmo, SH., Panitera Pengganti dan KuasaPenggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh para Tergugat.Panitera Pengganti, Hakim,Tarmo, S.H., Nurjamal, S.H. M.H.Perincian biaya: 1.

surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah Nomor74/SK/2021/PN.Tmt tanggal 22 Desember 2021, sebagai Penggugat;MelawanSulsilyanty Baderan, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta,Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat ;Ariyanto Yusuf, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta,Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor8

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta untuk mencoret/mencatatkan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor8/Pdt.G.S/2021/PN Tmt tersebut dalam buku register perkara;4.

Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan , SekarangTidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti DiSeluruh Wilayah Republik Indonesia; sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2018telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor8

Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di register perkaraPengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 15 Januari 2018 Nomor8/Pdt.G/2018/PA.TSe, gugur;2.

selanjutnya disebut pemohon;melawanRabasia binti Haneng, umur 43 tahun, Agama Islam,pendidikan terakhir SD, pekerjaan kreditbarang, bertempat tinggal di Dusun Mangempang,Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe,Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannyabertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register Nomor8

Begitu pula, termohon tidak datangmenghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagaikuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor8/Pdt.G/2011/ PA Mrs tanggal 18 Januari 2011 dantanggal 11 Februari 2011 yang dibacakan di persidangantelah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan.Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semuaberita acara persidangan perkara ini harus dianggap telahtermasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini.TENTANG

Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 239/B/2019/PT.TUNJKT, tanggal 1 Oktober2019, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor8/G/2019/PTUN.Bdg, tanggal 27 Mei 2019;4.

Edi Iryana, MAP, harusditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta, Nomor 239/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 1 Oktober 2019,yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor8/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 27 Mei 2019, sehingga amarnya sepertidisebutkan di bawah ini:Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagaipihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi;Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta, Nomor 239/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 1 Oktober 2019, yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor8/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 27 Mei 2019, sehingga amarselengkapnya sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;3.

Menetapkan PEMOHON, lahir tanggal 26 September 1974 (Suamidari PEWARIS);adalah ahli waris dari PEWARIS (almh);4. menetapkan biaya perkara menurut hukum.Subsider:Mohon putusan seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohontelah hadir di persidangan;Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.PykBahwa Pemohon menyatakan bahwa surat permohonan Pemohon masihkurang pihak dan Pemohon bermaksud ingin memperbaiki suratPermohonannya Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor8/Pdt.P/2021/PA.Pyk dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehibertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj.

Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telahmenjatuhkan penetapan' seba dalam perkara Penetapan Dispensasi Kawin yang diajErni Wati binti Muc epare, 25 Desemberarjaan Tidak ada,nan di Lingkunganara, Kecamatanene, selanjutnyaPengadilan AgamTelah membaca dTelah mendengar keMenimbang, bahwe jan surat permohonannyatertanggal 09 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor8

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.P/2020/PA.Mj. dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh saturibu rupiah);Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Majene pada hariSelasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25Hal. 4 dari 5 Hal.

Tanggal Lahir, Simpang Belinyu 2 April 1985, JenisKelamin Perempuan, Tempat Tinggal Desa Mancung,Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat Il;Tergugat dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;Halaman 1 Penetapan Nomor 8/Padt.G.S/2021/PN MtkPengadilan Negeri Tersebut: Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriMentok Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Mtk tanggal 6 April 2021 Nomortentang penunjukan Hakim; Telah membaca surat Penetapan Hakim Nomor8

/Pdt.G.S/2021/PN Mtk tanggal 6 April 2021 tentang hari sidang; Telah mempelajari Berita Acara Persidangan perkara ini; Telah membaca surat permohonan Penggugat yangmenyatakan mencabut Perkara Gugatan Sederhana Nomor8/Pdt.G.S/2021/PN Mtk pada tanggal 22 April 2021;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanyakni tanggal 13 April 2021 Penggugat hadir, sedangkan Tergugat danTergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan

2 September 2019, dengan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Pbl;Menimbang, bahwa setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untukumum, maka pihakpihak tersebut dipanggil masuk ke ruang persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat hadir kuasanya Eko Teguh Maryanto.Sedangkan Tergugat dan Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainatau Kuasanya yang sah menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan Kuasa Penggugatsecara tertulis dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara Nomor8

/Pdt.G.S/2019/PN Pbl. secara tertulis;Menimbang, bahwa atas pencabutan surat gugatan yang dilakukan olehKuasa Penggugat tersebut, tidak perlu dimintakan persetujuan dari pihak Tergugat dan Tergugat II, Karena belum ada jawaban dari Para Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatantersebut tidak bertentangan dengan peraturan, maka permohonan pencabutangugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menyatakan perkara Nomor8/Pdt.G.S/2019/PN Pbl. dicabut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara

bersangkutan berikutturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri SambasNomor 8/Pid.C/2018/PN Sbs tertanggal 24 Januari 2018 dalam perkaraTerdakwa tersebut diatas;Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan PengadilanNegeri Sambas oleh Penyidik Kepolisian Sektor Selakau, dimana dalamcatatan dakwaan yang diajukan Penyidik di persidangan, Terdakwa didakwamelanggar Pasal 364 KUHP;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sambas memutuskanperkara ini melalui putusannya tertanggal 24 Januari 2018 Nomor8

Nomor8/Pid.C/2018/PN.Sbs yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan NegeriSambas dan Penasihat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa perihal adanya Pengajuan memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada Penyidik maupun kepada PenuntutUmum masingmasing pada tanggal 6 Februari 2018, sebagaimana ternyatadari :1) Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

Nomor8/Pid.C/2018/PN.Sbs tertanggal 6 Februari 2018 yang ditandatanganioleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sambas dan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa Penyidik/ Terbanding, mengajukan kontra memoribanding tertanggal 8 Februari 2018 dan diterima di Pengadilan NegeriSambas pada tanggal 9 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari aktatanda terima kontra memori banding tertanggal 9 Faruari 2018 Nomor :Halaman 3 dari 8 Halaman Perkara Nomor 26/PID/2018/PT PTK1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

SH dariLBH Donggala, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan NegeriDonggala Nomor 8/Pid.SusAnak/2017/PN Dgl, tanggal 18 September 2017;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,Nomor 15/Pid.SusAnak/2017/PT PAL tanggal 4 Oktoberl 2017 tentangPenunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak dalam tingkatbanding;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor8

perkara yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Donggala masingmasingpada tanggal 28 September 2017 dan tanggal 2 Oktober 2017;Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan caraserta syaratsyarat yang ditentukan Undangundang maka permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelan mempelajari dengan seksama berkasperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor8

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor8/Pid.SusAnak/2017/PN Dgl tanggal 22 September 2017 yang dimohonkanbanding;3. Memerintahkan anak tetap dalam tahanan;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;5.

Memperhatikan, Pasal264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwaSYAFRUDINAWAN, S.E.