Tahun 2016 di implementasikanakan membebankan masyarakat;Bahwa setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2016 yang ditandatangani oleh Termohon, yang dimana Termohonjuga mempertanyakan atas tarif tersebut mengalami kenaikan yangsignifikan, sehingga dalam penerbitan terbitnya PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2016 apakah telah memenuhi semuaproses pembuatan Peraturan Pemerintah (Bukti P32);Bahwa dalam permohonan Uji Materiil ini juga untuk melindungiinstitusi Polri dari dampak negatif pernerbitan

Jhoni Hartono :Bahwa pernerbitan sertipikat masih menggunakannama Drs. H. Bahtiar dan Hj Samirah;Bahwa pada saat akan penerbitan sertipikat masih adapermasalahan mengenai tanah ; Bahwa sebelum saksi melakukan pengembalian uang, saksisudah mengetahui ada permasalahan tanah ini pada saatsaksi berkunjung ke BPN dan diberitahukan bahwa adapengajuan sertipikat ditanah yangsama 3 ++ ee 5 eee eee eee Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pembatalanpermohonan sertipikat oleh Ir.

MENCUBUANANomor : 019/Tsk/11/1972 tanggal 11 Desember 1972 =; Bahwa kedua surat tersebut di atas bukanlah Surat Bukti PerolehanTanah, dan hanya sebagai data pendukung ( bukan data pokok ).Sedangkan data pokok adalah surat bukti perolehan tanah yangdijadikan sebagai dasar pernerbitan sertipikat Hak Guna BangunanNo.123/Jatinegara Kaum ; Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor: 100/G/2012/PTUN.JKT.16Bahwa alasan gugatan Penggugat adalah bukti perolehan tanah berupaAkta Jual Beli No. 937/Pulogadung/

Pemohon pernah kehilangan KTP kemudian pemohonmengajukan permohonan pernerbitan KTP baru kemudian disaranin olehpihak desa dan pihak kecamatan untuk segera mengurus KK sendiri, tapifaktanya termohon malah menolak permintaan pemohon untuk membuatKK, sehingga sampai sekarang KK pemohon masih ikut orang tua pemohondan KK termohon masih ikut KK orang tua termohon walaupun statusnyasudah menikah. Apakah seperti ini dinamakan menuruti, mendampingi, danmemahami ??

Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tentang Prosedur Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa berdasarkan fakta di atas juga pernerbitan

PERMITRA ANDALAN SEMESTA berkedudukan di Jakarta sebagai tanda bukti kepemilikannya;Bahwa, dalam dalil gugatan penggugat menyatakan pernerbitan obyeksengketa tidak benar dan cacat hukum serta cacat adminitrasi, dimana datafisik dan data yuridisnya sama dengan data fisik dan data yuridis Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor : 182/Wanaherang tergugat membenarkan fakta itu,berdasarkan permohonan penggugat yang data fisik dan data yuridis terpenuhimaka tergugat menerbitkan Sertipikat obyek sengketa berdasarkan

Setelah tahap menetapkan pajak dengan pernerbitan Surat KetetapanPajak (SKP) apabila terjadi perselisihan maka diajukan Keberatan kepadaDirektorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Propinsi SumateraSelatan dan apabila Keputusannya tidak memuaskan Pemohon makadapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak menurut pasal 31 ayat (2)UndangUndang RI. Nomor 14 tahun 2002;c. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan Penagihan.

Romlah semuanyaahli waris Hadidjah.Bahwa pernerbitan sertifikat Hak milik No. 3403/ kebonlega, tanggal 5September 2000, luas 2100 M2 dan serttifikat Hak milik No. 3403/Halaman 36 dari 47 hal putusan No 16/PDT/2019/PT.BDG.Kebonlega, tanggal 5 September 2000, atasnama H.

No. 738 tanggal 11 September 2012 atasnama Pemegang Tergugat dan Tergugat dan Il selaku suami istri tersebutsamasama mengahadap Tergugat IV secara bersamasama dengan Tergugatlll selaku Pembeli tanah obyek sengketa, sehingga pernerbitan Akta Jual BeliNo. 442/65/Sape/2012, tanggal 28 November 2012 tersebut telah sesuaiprosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga TergugatIV selaku Notaris PPAT telah meneliti pada saat prosses penerbitan Akta JualBeli tersebut.

Bahwa Turut Tergugat 2 telah memberikan keterangannya sepertiyang tercantum dalam bukti surat (P 2023) yang menyebutkan bahwa diatas tanah a quo belum pernah ada peralinan hak dan jual beli sehinggadapat disimpulkan penerbitan Sertifikat a quo oleh Turut Tergugat 1 telahmelanggar ketentuan persyaratan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 12Jo Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dimana Turut Tergugat 1 tidak cermat dan tidak telitidalam proses pernerbitan Sertifikat

Adeng Zakaria binKartadimadja (Terdakwa), namun kemudian permohonan penerbitan sertifikattersebut dicabut;Menimbang, bahwa meskipun kemudian permohonan pernerbitan Sertifikat Hakmilik atas tanah untuk atas nama Drs.

Fotokopi pernerbitan No. Polisi N168WM, tanggal 24 Nopember 2008.Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda PR.4;5. Fotokopi polis No. 207102532457, tanggal 30 Oktober 2007.

Bahwapada Direktorat Perkapalan dan Kelautan Kementerian PerhubunganRI terdapat kegiatan pernerbitan Sertifikasi Kepelautan berupa :" Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat Dasar 1,2,3,4,5 (Certificate ofCompetence/COC)" Sertifikat Pengukuhan Jabatan di Kapal (Certificate of Endorcemen/COE)" Sertifikat Keterampilan untuk melengkapi COC guna memperoleh COE(Certificate of Provicienci/COP)" Sertifikat Ahli Nautika Tingkat (ANT)" Sertifikat Teknika Tingkat 5 (ANT) Bahwaprosedur penerbitan sertifikasi tersebut

Nomor 1150 K/Pid.Sus/2016Bahwa pada Direktorat Perkapalan dan Kelautan Kementerian PerhubunganRI terdapat kegiatan pernerbitan Sertifikasi Kepelautan berupa:" Sertifikat Keahlian Pelaut Tingkat Dasar 1,2,3,4,5 (Certificate ofCompetence/COC);" Sertifikat Pengukuhan Jabatan di Kapal (Certificate of Endorcemen/COE);" Sertifikat Keterampilan untuk melengkapi COC guna memperoleh COE(Certificate of Provicienci/COP);" Sertifikat Ahli Nautika Tingkat (ANT);" Sertifikat Teknika Tingkat 5 (ANT); Bahwabiaya

tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) yang dilakukan dengancaracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN bin RAJA HUSIN selaku KepalaSeksi Standarisasi dan Sertifikasi pada Direktorat Perkapalan dan Kelautanmempunyai tugas pokok antara lain menyusun standar norma, prosedur,pelaporan dan monitoring sertifikasi kepelautan, database kepelautan danpengesahan Program Diklat Kepelautan;Bahwa pada Direktorat Perkapalan dan Kelautan Kementerian PerhubunganRI terdapat kegiatan pernerbitan

tanggal 13 Agustus2020 juga telah mengajukan permohonan upaya administrativebanding kepada Turut Tergugat (Gubernur Pemerintah PropinsiJawa Tengah); Permohonan Banding Pembatalan ObyekSengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, diterima oleh TU Sekda( Ibu Else) dan juga dikirimkan ke email tusekda@gmail.com danmendapat jawaban tanggal 28 Agustus 2020 yang inti jawabanupaya banding Gubernur Propinsi Jawa Tengah adalah menolakupaya Banding Pemohon dan menguatkan jawaban BupatiSragen; yang membenarkan pernerbitan

bertentangandengan peraturan perundangan yang berlaku;Bahwa jual beli atas tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan TergugatIl s/d Tergugat VI terjadi sebelum gugatan Tergugat diajukan ke PengadilanNegeri Demak dan atas gugatan tersebut yang telah diputus secara verstekpada tanggal 24 Oktober 2012, serta jual beli atas tanah obyek sengketa antaraPenggugat dengan Tergugat II s/d Tergugat VI dibuat dihadapan pejabat yangberwenang, sehingga menurut hukum jual beli tersebut adalah sah;Bahwa proses pernerbitan

Sehingga dengan demikian,pernerbitan Surat Penetapan tersebut (obyek perkara) melanggar pasal59Ayat (2) Penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang.6 Bahwa jumlah dukungan sebanyak 16.938 suara untuk pasanganPenggugat tersebut di atas, didasarkan pada 2 (dua) tahaprekapitulasi dukungan di tingkat

Bahwa tidak ada catatan dalam register unum maupun BPN bahwa tanahtersebut terdapat perselisihan/perkara kepemilikan dari pihak manapunsehingga pernerbitan hak atas tanah Tergugat berupa HPL maupun HGBNo. 47DS tidak mendapat penolakan ataupun keberatan dari pihak manapuntermasuk Penggugat.Dengan demikian adalah tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehinggaharus ditolak klaim ataupun guguatan atas lahan 20,5 Ha dari HPL No. 3yang dikuasai oleh Tergugat , yang semula adalah tanah yang dikuasailangsung

siapa yang harusdibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yangberperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, c. alatbukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, d.kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo tidak dipertentangkan oleh para pihak dan majelishakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketaa quo, oleh karenanya pernerbitan

31.692.843.1032. 543,899,210000 242014 4 PT TRIBINA MAKMUR SUKSES709582506044.0 1,676,504,791SENTOSA 00 19JUMLAH 6,233,438,493119 h TahunPajak 2015: TAHUN NO NAMA PERUSAHAAN NPWP JML NILAI PPNPENERBIT FAKTUR2015 1 PT TRIBINA MAKMUR SUKSES709582506044.0 257,389,402SENTOSA 00 32015 2 PT.DUTA PRATAMA JAYA 70.734.022.0032. 350,197,141ABADI 000 12JUMLAH 607,586,54315 Menimbang, bahwa beasarkan fakta di atas, Terdakwa telah menerbitkan FakturPajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, maka akibat pernerbitan

Permohoan hak / penerbitan Hak atas SHGB NO.1125/KebonKelapa oleh Terlawan Tersita / Turut Tergugat Rekonvensi diterbitkanpada tanggal 23031983, dengan demikian jelas terlihat Cacat Formil /Cacat Hukum / Tidak Sah sejak awal permohonan sampai denganproses penerbitkan sertipikat melanggar Causa Halal pasal 1320 KUHPerdata tentang sah nya suatu perikatan, oleh karena itu mulai dariproses penerbitkan SK Gubernur DKI No. 374/91/l/HGB/P/1/1983, yangmenjadi dasar pernerbitan SHGB No.1125/Kebon Kelapa,