• Bahwa kemudian Saksi2 menghubungi Kasi Pers dan menyampaikanbahwa Terdakwa sudah kembali dan Kasi Pers menyampaikan kepada Saksi2 untuk menghadap besok pagi di ruangan Kasi Pers, kemudian Saksi2menghubungi Kasi Intel menyampaikan bahwa Terdakwa sudah kembaliselanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Piket Provost A.n.

  Bahwa kemudian Kasi Pers memerintahkan Ba Pers Korem 102/Pjg a.n.Serka Andi Susilo untuk memeriksa Terdakwa di rumah dinasnya namunTerdakwa tidak ada dan rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci kemudianSerka Andi Susilo melaporkan hal tersebut kepada Kasi Pers dan sekira pukul10.00 WIB Kasi Pers melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 102/Pjg.6.

  Bahwa kemudian Kasipers memerintahkan Ba Pers a.n. Serka AndiSusilo untuk memeriksa Terdakwa di rumah dinasnya namun tidak ditemukandan rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci selanjutnya Ba Pers melaporkanhal tersebut kepada Kasipers dan sekira pukul 10.00 WIB Kasipers melaporkankejadian tersebut kepada Danrem 102/Pjg.4. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Kasi Intel a.n.

  Bahwa kemudian Saksi2 menghubungi Kasi Pers dan menyampaikanbahwa Terdakwa sudah kembali dan Kasi Pers menyampaikan kepada Saksi2 untuk menghadap besok pagi di ruangan Kasi Pers, kemudian Saksi2menghubungi Kasi Intel menyampaikan bahwa Terdakwa sudah kembaliselanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Piket Provost a.n. Kopda Sumariyantodatang ke rumah Saksi2 dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi2 menuju keMakorem 102/Pjg dan setelah tiba Terdakwa langsung diamankan di ruangtahanan Makorem 102/Pjg.6.

  Bahwa benar kemudian Saksi2 menghubungi Kasi Pers danmenyampaikan bahwa Terdakwa sudah kembali dan Kasi Pers menyampaikankepada Saksi2 untuk menghadap besok pagi di ruangan Kasi Pers, kemudianSaksi2 menghubungi Kasi Intel menyampaikan bahwa Terdakwa sudahkembali selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Piket Provost a.n.

• SUGITO, 2 lembar Kartu Pers An. SUGITO, dikembalikan kepada terdakwa SUGITO Alias SIGIT;

1. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menetapkan barang bukti berupa: 20 (duapuluh) paket plastic kecil narkotika jenis sabu ; 49 (empatpuluh Sembilan) butir ekstasi warna orange merkkacamata; 1 buah HP nokia warna hitam ;dirampas untuk dimusnahkan ; Uang tunai sebesar Rp. 308.000, (tigartus delapan riburupiah) ;Dirampas untuk negara ; 1 set dompet warna hitam ; 2 lembar STNK ; 4 lembar kartu atm BRI ; 1 lembar kartu atm BNI ; 1 lembar KTP an Sugito ; 1 lembar SIM C an Sugito ;2 lembar kartu pers an Sugito ;Dikembalikan kepada terdakwa

Sugito dan 2 (dua)lembar kartu pers an. Sugito, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawake Kantor BNN Kota Tebing Tinggi. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dan ekstacy tersebuttersebut dari temannya bernama JHON alias TENG EMMAN SANIK (belumtertangkap/Dpo) dengan cara membelinya seharga Rp.700.000,(tujuh ratusribu rupiah) pergram untuk Narkotika jenis shabu dan untuk ekstacy sehargaRp.80.000,(delapan puluh ribu rupiah) perbutir.Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2017.

Sugito dan 2 (dua)lembar kartu pers an. Sugito, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawake Kantor BNN Kota Tebing Tinggi. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dan ekstacy tersebuttersebut dari temannya bernama JHON alias TENG EMMAN SANIK (belumtertangkap/Dpo) dengan cara membelinya seharga Rp.700.000,(tujuh ratusribu rupiah) pergram untuk Narkotika jenis shabu dan untuk ekstacy sehargaRp.80.000,(delapan puluh ribu rupiah) perbutir.

sebagai pengganti hutang Teng Emman Sanik kepada terdakwa ; Bahwa pengakuan terdakwa sabusabu dan ekstasi tersebut akandigunakan sendiri oleh terdakwa ; Bahwa terdakwa bukan merupakan Target operasi dari BNN Kota TebingTinggi, tapi hanya informasi dari masyarakat ; Bahwa barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 308.000, (tigaratus delapanribu rupiah),1 set dompet warna hitam, 2 lembar stnk, 4 lembar kartu atm BRI, 1lembar kartu atm BNI, 1 lembar KTP an Sugito,1 lembar SIM C an Sugito, 2lembar kartu pers

/PN.TBTlembar kartu atm BNI, 1 lembar KTP an Sugito,1 lembar SIM C an Sugito, 2lembar kartu pers an Sugito tidak ada kaitannya dengan Narkotika ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 20 (duapuluh) paket plastic kecil narkotika jenis sabu beratkotor 11, 94 gram dan berat bersih 8,8 gram; 49 (empatpuluh Sembilan) butir ekstasi warna orange merkkacamata ; 1 buah hp nokia warna hitam ; Uang tunai sebesar Rp. 308.000, (tigartus delapan riburupiah) ; 1 set dompet warna

• Putusan Nomor 239 kK/Pdt.SusPHI/2016 Muliadi Selamat, Surat Peringatan Nomor 229/SP/PERS/XI/2014tanggal 24 November 2014 Hamdani, Surat Peringatan Nomor 228/SP/PERS/XI/2014 tanggal 24November 2014. Safriadi Siregar, Surat Peringatan Nomor 129/SP/PERS/V1I/2014tanggal 04 Juni 2014. Suhartono, Surat Peringatan Nomor 215/SP/PERS/VIII/2014 tanggal29 Agustus 2014. Sismanto, Surat Peringatan Nomor 232/SP/PERS/X1/2014 tanggal 25November 2014.

  Muhammad Aminullah, Surat Peringatan Nomor144/SP/PERS/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014. Safriadi, Surat Peringatan Nomor 208/SP/PERS/VIII/2014 tanggal 26Agustus 2014.

  Surat Peringatan Nomor 24/SP/PERS/I/2015 tanggal 28Januari 2015; Safriadi Siregar, Surat Peringatan Nomor 143/SP/PERS/VII/2014tanggal 01 Juli 2014;Hal. 29 dari 35 Hal.

  Putusan Nomor 239 K/Pdt.SusPHI/2016 Sismanto, Surat Peringatan Nomor 027/SP/PERS/I/2015 tanggal 30Januari 2015; Muhammad Minullah, Surat Peringatan Nomor207/SP/PERS/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014; Arianto, Surat Peringatan Nomor 233/SP/PERS/XI/2014 tanggal 07November 2014; Safriadi, Surat Peringatan Nomor 237/SP/PERS/XI/2015 tanggal 26November 2014; Baharuddin, Surat Peringatan Nomor 248/SP/PERS/XI/2014 tanggal28 November 2014;untuk menyatakan pembuktian bahwa Para Penggugat sudah menerimadan

  /II/2014tanggal 05 Februari 2015; Hamdani, Surat Peringatan Nomor 33/SP/PERS/II/2015 tanggal 05Februari 2015; Safriadi Siregar, Surat Peringatan Nomor 281/SP/PERS/XII/2014tanggal 11 Desember 2014; Suhartono, Surat Peringatan Nomor 10/SP/PERS/I/2015 tanggal 07Januari 2015; Sismanto, Surat Peringatan Nomor 020/SP/PERS/II/2015 tanggal 02Februari 2015; Muhammad Aminullah, Surat Peringatan Nomor240/SP/PERS/XI/2014 tanggal 12 November 2014;Hal. 30 dari 35 Hal.

• Menetapkan barang bukti berupa surat :a. 2 (dua) lembar daftar absensi dari Danyonif 312/KH pada bulan September 2016 dan Oktober2016 atas nama Lettu Inf rasmin NRP. 21960040100775, Jabatan Pasi-3/Pers, Kesatuan Yonif 312/KHyang ditandatangani oleh a.n Pasi Intel Lettu Inf Muhamad Rifqi NRP. 11110000201185.b. 3 (tiga) lembar surat dari Danyonif 312/KH perihal permohonan bantuanpencarian/penangkapan atas nama Lettu Inf Rasmin NRP. 21960040100775, Jabatan Pasi-3/Pers,Kesatuan Yonif 312/KH yang

  ditandatangani oleh a.n Ka Korum Letda Inf Arifin NRP. 633170.c. 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/3-2 Subangtanggal 21 Oktober 2016 atas nama Lettu Inf Rasmin NRP 21960040100775, Jabatan Pasi-3/Pers,Kesatuan Yonif 312/KH yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Kusnata NRP. 31940351210772.

  bersalah telah melakukan tindak pidana :Desersi dalam waktu damai.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke2 Jo ayat (2)KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahunPidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar daftar absensi dari Danyonif 312/KH pada bulan September2016 dan Oktober 2016 atas nama Lettu Inf rasmin NRP. 21960040100775, JabatanPasi3/Pers

  , Kesatuan Yonif 312/KH yang ditandatangani oleh a.n Pasi Intel Lettu InfMuhamad Rifgi NRP. 11110000201185.3 (tiga) lembar surat dari Danyonif 312/KH perihal permohonan bantuanpencarian/penangkapan atas nama Lettu Inf Rasmin NRP. 21960040100775, JabatanPasi3/Pers, Kesatuan Yonif 312/KH yang ditandatangani oleh a.n Ka Korum Letda InfArifin NRP. 633170. 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari SubdenpomIII/32 Subang tanggal 21 Oktober 2016 atas nama Lettu Inf Rasmin NRP21960040100775

  , Jabatan Pasi3/Pers, Kesatuan Yonif 312/KH yang ditandatangani olehPenyidik Serka Kusnata NRP. 31940351210772.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000, (dua puluh riburupiah).Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undangundang RI No.31 tahun 1997yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan,pemeriksaan dapat dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undangundang RI

  Menetapkan barang bukti berupa surat:a. 2 (dua) lembar daftar absensi dari Danyonif 312/KH pada bulan September 2016 dan Oktober2016 atas nama Lettu Inf rasmin NRP. 21960040100775, Jabatan Pasi3/Pers, Kesatuan Yonif 312/KHyang ditandatangani oleh a.n Pasi Intel Lettu Inf Muhamad Rifgi NRP. 11110000201185.b. 3.

  (tiga) lembar surat dari Danyonif 312/KH perihal permohonan bantuanpencarian/penangkapan atas nama Lettu Inf Rasmin NRP. 21960040100775, Jabatan Pasi3/Pers,Kesatuan Yonif 312/KH yang ditandatangani oleh a.n Ka Korum Letda Inf Arifin NRP. 633170.G. 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/32 Subangtanggal 21 Oktober 2016 atas nama Lettu Inf Rasmin NRP 21960040100775, Jabatan Pasi3/Pers,Kesatuan Yonif 312/KH yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Kusnata NRP. 31940351210772

• 1 (satu) buah ID CARD PERS Warta Hukum atas nama WARDI.
• 1 (satu) buah ID CARD Warta Hukum LIPUTAN KHUSUS atas nama WARDI.
• 1 (satu) buah Hand Phone Android merk Realme Type C2, casing warna hitam kombinasi biru.
• 1 (satu) buah ID CARD PERS PRESISI HUKUM atas nama KUKUH PAMBUDI, Jabatan Kabiro Karisidenan Pekalongan.
• 1 (satu) buah Nametag Pers Presisi Hukum.
• 1 (satu) buah Hand Phone Android merk Huawei Type DUB-AL20 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi SULISTIYANTO Bin MAHRUR

• 1 (satu) buah ID CARD PERS EMSATU HUKUM atas nama MUR DWI RAHARJO.
• 1 (satu) buah ID CARD PERS Prsisi Hukum atas nama MUH DWI RAHARJO Jabatan biro Pemalang.
• 1 (satu) buah Hand Phone Android merk Vivo Type 18210, casing gambar sepeda dan bunga.

Dimusnahkan.

6.

• 2020, terhitung bekerja selama 15 (lima belas) tahun, 7 (tujuh) bulan,dengan menerima upah terakhir sebesar Rp. 3.222.557, (Tiga juta dua ratusdua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) per bulan;Bahwa Penggugat V adalah pekerja di Perusahan Tergugat denganjabatan Receptionist, mulai bekerja sejak 19 Juli 2003, sampai dengan dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat,sebagaimana termaktub dalam Surat No. 010/PERS/SK/MF/VII/2020 tertanggal23 Juli 2020, terhitung

  bekerja selama 17 (tujuh belas) tahun, dengan menerimaupah terakhir sebesar Rp. 3.222.557, (Tiga juta dua ratus dua puluh dua ribulima ratus lima puluh tujuh rupiah) per bulan;Bahwa Penggugat VI adalah pekerja di Perusahan Tergugat denganjabatan Receptionist, mulai bekerja sejak 26 Juli 2007, sampai dengan dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat,sebagaimana termaktub dalam Surat No. 008/PERS/SK/MF/VII/2020 tertanggal23 Juli 2020, terhitung bekerja selama 13 (tiga belas)

  12 (dua belas) tahun, 8 (delapan) bulan,dengan menerima upah terakhir sebesar Rp. 3.222.557, (Tiga juta dua ratusdua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) per bulan;Bahwa Penggugat IX adalah pekerja di Perusahan Tergugat denganjabatan Security, mulai bekerja sejak 18 Maret 2015, sampai dengan dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat,sebagaimana termaktub dalam Surat No. 100/PERS/SK/MF/VII/2020 tertanggal23 Juli 2020, terhitung bekerja selama 5 (lima) tahun,

  Informasi Dana dan Usia Pensiun JHT JP Tahun 2019, Nomorkartu 12042301056, atas nama Simson Sihombing, selanjutnya diberi tandabukti P48;Fotocopy Surat Rumah Sakit Martha Friska No. 016/ PERS/ SK/ MF/ VII/2020, tertanggal 23 Juli 2020, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),selanjutnya diberi tanda bukti P49;Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 282/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn50.51.52.53.34.55,56.37.58.bg.60.61.62.Fotocopy Kartu Peserta Jamsostek, Nomor kartu 01B50049820, atas namaAntoni M.

  Kartu Pengenal Karyawan Rumah Sakit Martha Friska atas namaSyahniar Nasution, selanjutnya diberi tanda bukti P55;Fotocopy Surat Rumah Sakit Martha Friska No. 006/ PERS/ SK/ MF/ VII/2020, tertanggal 23 Juli 2020, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),selanjutnya diberi tanda bukti P56;Fotocopy Kartu.

• denganalasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa dalam proses peradilan pidana ini sejak awal mengandungberbagai kekeliruan nyata dan fatal yang berimplikasi terhadap kerugian ataskepentingan hakhak hukum saya selaku Pemohon Kasasi dalam kualitas sayasebagai Pekerja Pers

  Akta Notaris Lola Rosalina, S.H., Nomor :14/Juli/1999 sebagai dasar Akselerasi News berbadan hukum, di sampingketerangan ahli dan bukti surat lainnya yang mendukung profesi saya selakuinsan pers, sehingga berita atau tulisan yang saya buat adalah produk pers,yang jika ada pihak yang dirugikan atau sengketa pers dapat menggunakan hakjawabnya, namun oleh Judex Facti tidak menjadikan bahan pertimbangan dalamPutusannya;Bahwa Judul Berita yang termuat di Akselerasi News, yang menjadipenyebab sehingga

  KUHP yakni Pasal 310 Ayat (1),Pasal 310 Ayat (2) dan Pasal 311 Ayat (1) sebagai untuk mendakwa diri sayaselaku Insan Pers, sementara secara nyata saya ketahui jika ada aturankhusus maka aturan umum haruslah dikesampingkan, sekalipbun pengetahuanHal. 7 dari 11 hal.

  oleholeh pihakpihak tertentu, tak terkecuali saksi pelapor/saksi korban untukmenghindar diri dari halhal negatif seperti dugaan adanya tindak pidana yangkemungkinan ada dalam berita yang dibuat dan dimuat secara patut menurutamanat UndangUndang Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan caramengalihkan substansi materi berita ke kasus lain, karena mengingat dalamberita dimaksud tersebut, terurai kalimat ...........

  , tidakmemuat nama dan alamat perusahaan yang mencetak, serta tidak beradadi bawah naungan perusahaan pers yang berbadan hukum Indonesia;b.

• Terang bahwa terdakwa memposting ke epapper MediaKalteng itu sendiri, yang masih dalam ruang lingkup produk PERS.

  , olehKarena itu, apa yang dilakukan terdakwa dilindungi UndangUndang Pers,Pasal 4 angka 4 (empat),"Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaanHal.11 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 85/PID.SUS/2019/PT.PLKdi depan hukum, wartawan mempunyal Hak Tolak.

  Sedangkan di Pasal 5angka (2), Pers wajib melayani hak jawab, dan angka (3), Pers wajibmelayani hak koreksi. Bahwa sampai detik ini, terdakwa tidak adamenerima hak jawab dari pihak yang merasa dirugikan dari berita yangdijadikan obyek perkara a qup..

  Pers tentang standar perusahaan pers.Bahkan ahli menerangkan, di huruf (0).... berdasarkan penjelasan padanomor sebelumnya mekanisme penanganan terhadap Media Elektronikini sangat berpeluang diselesaikan melalui DEWAN PERS sesuainorma yang diamanatkan UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentangPERS, lebih dari itu mengingat NOTA KESEPAHAMAN (MoU) POLRIdan DEWAN PERS, mekanisme pelimpahan sengketa pers ini sangatdimungkinkan diselesaikan melalui mekanisme DEWAN PERS..

  menurut ahli pers menerangkan, di huruf (0) di Surat tuntutanJPU dituliskan.... berdasarkan penjelasan pada nomor sebelumnyamekanisme penanganan terhadap Media Elektronik ini sangatberpeluang diselesaikan melalui DEWAN PERS sesuai norma yangdiamanatkan UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS, lebih dari ituHal.12 dari 21 Halaman Putusan Nomor. 85/PID.SUS/2019/PT.PLKmengingat NOTA KESEPAHAMAN (MoU) POLRI dan DEWAN PERS,mekanisme pelimpahan sengketa pers ini sangat dimungkinkandiselesaikan melalui

• Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono01.949.024.2016.000;bahwa Terbanding menyatakan buktibukti transaksi yang terkait dengan faktur pajak masukan > Sentana Adidaya Pratama dan Pers.

  Kanaka Puradiredja, Robert Yogi, Suhartono tidak ditunjukksaat pemeriksaan maupun pada saat keberatan, sehingga arus uang dan arus barang tidak dapat diKarena buktibukti yang diberikan tidak memadai;bahwa Terbanding pada saat pemeriksaan maupun keberatan telah melakukan konfirmasi faktur fKantor Pelayanan Pajak tempat PT Sentana Adidaya Pratama dan Pers.

  Faktur Pajak Nomor EGXEM0160002234 tanggal 31 Agustus 2006 Rp590.625,00 Pers Kanaka Puradiredja & Rekan tanggal 18 Juli 2006 Rp6.496.875,00; Surat pengukuhan pengusaha kena pajak milik Pers Kanaka Puradiredja & Rekan; Surat Penawaran Jasa yang disetujui Pemohon Banding Nomor 210/AUGA/IV/06 tanggal!

  Koreksi atas Faktur Pajak Masukan Pers Kanaka Puradiredja dan rekan: Pemohon Banding menggunakan jasa Pers Kanaka Puradiredja & Rekan untuk melakukztahun buku 2006 ;bahwa terhadap Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding, faktanya Pemohon Bandinmemberikan voucher lengkap dengan invoice, rekening koran, dan lainlain baik pada tingkat pemmaupun keberatan dengan bukti tanda terima dokumen :Tingkat Pemeriksaan :Surat Pengantar Nomor 004/PSJJBI/TAX/ely/III/2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat

  Oleh sebab itu Peneliti tidak memkeyakinan atas kebenaran faktur pajak masukan dari Pers.

• AlindayaIndonesia (halaman 27 sampai dengan 31 Putusan Pengadilan NegeriJakarta Selatan No. 1411/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Mei 2010) telahmenerbitkan Majalah Sarinah yang mempunyai persamaan pengucapan katadengan Sarinah yang terdaftar dalam kelas 16 dengan Nomor 501131 atasnama Fauzi Amrullah tanggal 12 Maret 2003 untuk jenis barang/jasapenerbitan pers ;Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 1 butir 2 UndangUndang Nomor40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan tegas menyebutkan Perusahaan Persadalah

  Badan Hukum Indonesia ;Bahwa penerbitan Majalah Sarinah edisi September 2008 sampai denganJanuari 2009 seperti yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, telahditerbikan oleh Perusahaan Pers PT.

  Alindaya Indonesia adalah yang menjadi Badan Penerbit MajalahSarinah dimaksud sebagaimana terbukti dari adanya Piagam AnggotaSerikat Penerbit Suratkabar Nomor 463/2008/1 1/2008 tanggal 1 September2008 yang dikeluarkan oleh Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 UndangUndang Nomor 40 Tahun1999 tentang Pers :Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yangmenyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak,media elektronik, dan kantor berita, serta

  ;Bahwa ketentuan Pasal 1 butir 2 UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999tentang Pers ini merupakan penegasan bahwa penanggung jawab dari suatupenerbitan adalah badan hukum Indonesia, hal mana menegaskan pulabahwa suatu penerbitan tidak bisa diterbitkan oleh seorang individumelainkan hanya boleh dilakukan oleh badan hukum ;Bahwa dengan demikian, Judex Facti telah salah menerapkan ataumelanggar ketentuan Pasal 1 butir 2 UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999tentang Pers dalam hal menentukan siapa penanggung jawab

  sudah dengan tegas menunjuk bahwa penanggung jawab atausubjek hukum dalam perbuatan penerbitan suatu penerbitan pers adalahbadan hukum bukan seseorang atau individu, yang dalam perkara ini adalahAlindaya Media Network cq PT.

• jugatelah mengajukan Pensiun dini dimana hal ini ada diatur dalam PKB tentangPensiun di Pasal 33 huruf atau angka 2 yang berbunyi sebagai berikut: Guna mencapai maksud di atas, maka ditetapkan bahwa batas usiapensiun karyawan/karyawati tetap adalah 55 (lima puluh lima) tahun ataukaryawan/karyawati yang telah mencapai masa kerja 24 (dua puluhempat) tahun;Bahwa apa yang menjadi keinginan dari Penggugat untuk mengajukanPensiun dini, telah pula disetujui oleh pihak Tergugat melalui SuratnyaNomor 136/Pers

  Nomor 16 K/Pdt.SusPHI/2017Tergugat tersebut, sehingga dalam hal ini membuktikan tidak adapemutusan hubungan kerja yang terjadi antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat karena pensiun dini maka dalamhal ini berarti Termohon Kasasi/Penggugat masih tetap berkewajibanmenjalankan pekerjaannya;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah sangat jelas dalam hal iniberarti surat Nomor 136/Pers/SK/I/2016 tersebut (Bukti P. 8 dan Bukti T.3)yang dibuat Pemohon Kasasi/Tergugat tertanggal

  /SK/I/2016 (Bukti P. 8 dan Bukti T.3) tersebut dan apabilaterhadap Bukti Surat tersebut Majelis Hakim Judex Facti menyatakanmengikat terhadap kedua belah pihak, maka tidak hanya mengenai kalimatpersetujuan Pensiun dini yang mengikat kedua belah pihak akan tetapiklausulaklausula lainnya juga yang terdapat di dalam Surat Nomor136/Pers/SK/I/2016 (Bukti P.8 dan Bukti T.3) tersebut mengikat juga bagikedua belah pihak yaitu perihal klausula belum dapat diberikannya hakhakTermohon Kasasi/Penggugat akibat

  Nomor 16 K/Pdt.SusPHI/2017menyatakan ketidaksanggupannya untuk saat ini melakukan pembayaranatas uang pensiun dimaksud mengingat kondisi keuangan yang kurang baikdan belum tersedianya dana pensiun tersebut (yang dimaksud adalahpembayaran secara tunai);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas telah sangat jelas apabilaMajelis Hakim Judex Facti beranggapan terhadap Bukti Surat Nomor 136/Pers/SK/I/2016 (Bukti P. 8 dan Bukti 1.3) diterima sebagai suatupembuktian kebenaran terhadap isinya maka sudahlah

  Nomor 16 K/Pdt.SusPHI/2017tersebut juga tidak berdasarkan fakta yang terbukti di dalam persidangan aquo, karena Pemohon Kasasi belumlah memberikan suatu keputusan ataspensiun dini yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan terhadapSurat Nomor 136/Pers/SK/I/2016 (Bukti P.8 dan Bukti T.3) yang oleh MajelisHakim Judex Facti di dalam pertimbangan hukumnya telahmempersamakan sebagai suatu persetujuan, hal tersebut adalah mengadaada karena Surat Nomor 136/Pers/SK/I/2016 (Bukti P.8 dan Bukti T.3)tersebut

• Bahwa cara Terdakwa membuat suratsurat pengajuanperkawinan, dengan cara meniru surat dari staf intel atau stafbintal kKemudian Terdakwa ketik ulang menggunakan komputerKantor Staf Pers Korem 091/ASN yang Terdakwa kerjakanpada saat jam dinas atau pada saat jam lembur sedangkantanda tangan pejabat Terdakwa buat dengan cara menscanmenggunakan komputer Staf Pers Korem 091/ASN, kemudianTerdakwa stempel yang dipesan Terdakwa di depan warung"Bubur Ayam Banten" dekat simpang tiga JI.

  Bahwa benar untuk prosedur pengajuan nikah bagi PrajuritTNI/PNS melengkapi poin a sampai dengan poin o kemudiandiserahkan ke Staf Pers Korem 091/ASN selanjutnya menghadapke Staf Intel untuk membuat SKHPP (Surat Keterangan HasilPenelitian Personel), Bintal Korem 091/ASN untuk membuat SPPAHal.12 dari 19 hal.

  dan Perwira Pertamaberkas pengajuan nikah diserahkan ke Pasi Pers satuan masingmasing, selanjutnya diajukan ke Kasi Pers Korem, kemudian keKasrem 091/ASN dan terakhir Danrem 091/ASN menandatanganiSurat Izin Nikah, kemudian berkas nikah anggota berpangkatBintara dan Perwira Pertama melalui perwakilan diserahkanKesatuan masingmasing untuk diberikan kepada Prajurit/PNSyang akan menikah, Setelah itu Staf Pers Kesatuan masingmasingmembuat pengantar ke KUA (Kantor Urusan Agama) dan KantorCatatan Sipil

  Bahwa benar dalam setiap proses pengurusan pengajuannikah anggota jajaran Korem O91/ASN apabila Terdakwamenemukan kekurangan/kesalahan dalam berkas pengajuan nikahnamun tidak terlalu prinsip seperti Kesalahan penulisan nama calonsuami/istri, penulisan tanggal atau tanda baca yang disebabkanoleh kesalahan dalam pengetikan maka dikoordinasikan denganbidang Staf Pers Kesatuan Prajurit/PNS untuk diperbaiki, apabilamemungkinkan Staf Pers Kesatuan Prajurit/PNS akan memperbaikiberkas tersebut dan apabila

  Bahwa benar apabila kesalahan tersebut merupakan halyang prinsip seperti kKekurangan Sampul D (data/asal usul calonsuami/istri), maka disampaikan terlebih dahulu ke Prajurit/PNS danpersonel Staf Pers Kesatuan bersangkutan terkadang Prajurit/PNSsudah menentukan waktu/tanggal pernikahan dan tidakmemungkinkan lagi untuk menunggu keluarnya Sampul D makaatas permintaan dari Prajurit/PNS dan personel Staf Pers KesatuanHal.13 dari 19 hal.

• PUTUSANNomor : 2/Pid.Pra/2021/PN.PgaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pagar Alam, yang memeriksa dan mengadili perkaraPraperadilan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :AL KAHFI BIN DAWAM beralamat Bumi Agung Gang Pancuran No 45 Kec.Dempo Utara Kota Pagaralam Pekerjaan Wartawan(insan Pers) Korwil Media Jejak Kasus Info dan MediaMetro24jam.co.id Agama : Islam, selanjutnya disebutPEMOHON ;MELAWAN :1.

  Di hentikanya peyelidikan laporan pers plat merah ini oleh peyidik unit pidsuspolres pagaralam dengan dasar terlapor tidak meyebut nama pelapor dalampandangan kami di hentikanya peyelidikan ini tidak berdasar, dikarnakankalimat pers plat merah itu meyerang kehormatan profesi saya sebagai insanHal 3 dari 17 Put. No. 2/ Pid.

  Pra/2021/ PN.Pgapers,Siapapun insan pers yang merasa kehormatanya di rendahkan atau dilecehkan berhak untuk melapor ,UNTUK PEMBANDING KASUS BASUKICAHAYA PURNAMA ALIAS AHOK TIDAK MENYEBUTKAN NAMAPELAPOR, FAKTA BICARA DI PUTUSKAN OLEH MAJELIS HAKIMBERSALAH DI KARNAKAN MEYERANG ATAU MELECEHKAN KITAP AYATAL,QURAN UMAT ISLAM (KEPERCAYAAN) Saya kira penyidik unit pidsuspolres pagaralam mengetahui kasus ini masuk di delik materil apa delik formilDelik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan

  Postingan yang kami laporkan dengan kalimat menyebut pers plat merah,dalam pandangan kami bahwa telah menuduh pers itu tidak indevinden lagimengakibatkan terpecahnya insan pers (siapakah pers plat merah)khususnya di pagaralam. Postingan terlampir.

  Curup Jare Rt.09 Rw. 03 diKantor Biro Media Starindonews.com. telah terjadi pencemaran namabaik yang dilakukan oleh terlapor melalui media sosial Facebook,dengan membuat pernyataan bahwa ada Pers Plat Merah di kota PagarAlam, sehingga pelapor selaku wartawan Pagar Alam merasa dirugikandan dicemarkan nama baiknya, atas kejadian tersebut pelapor (ALKAHFI Bin DAWAM) melaporkan ke Mapolres Pagar Alam gunaditindak lanjuti.Atas laporan Sdr.

• Krakatau Steel, Dewan Pers menyampaikan:Dewan Pers memutuskan wartawan Kompas telah dengan sengaja berusahamenggunakan kedudukan dan posisinya sebagai wartawan, jaringannya sebagaiwartawan, untuk meminta diberi kesempatan membeli saham IPO PT. Krakatau Steel.Dewan Pers belum mengetahui secara pasti apakah wartawan Kompas ini pada akhimyamembeli saham IPO PT. Krakatau Steel atau tidak, namun usahausaha yang dilakukanuntuk mendapatkan jatah membeli saham IPO PT.

  Selanjutnya, Dewan Pers memberikesempatan kepada Manajemen Kompas untuk menjatuhkan sanksi yang sepatutnyakepada yang bersangkutan;Bahwa dari uraian keputusan Dewan Pers di atas telah tegas menyatakan bahwaputusan didasarkan pada buktibukti yang tidak kuat;Bahwa Redaktur Harian Kompas Budiman Tanurejo kepada sejumlah mediapada tanggal 01 Desember 2010 menyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikansebagai wartawan Harian Kompas.

  Pencemaran nama baik Tergugat terjadi/Hal. 13 dari 66 hal.Put.Nomor 259 K/Pdt.SusPHI/2014berlangsung melalui proses pemberitaan di media massa yang dilakukan oteh sejumlahanggota Dewan Pers tanpa melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang sesuaidengan Peraturan Dewan Pers dan UndangUndang Pers. Dengan demikian pencemarannama baik Tergugat bukan dilakukan oleh Penggugat.

  Hal ini juga diperkuat denganketerangan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Rikard Bangun yang menyatakan:1 Pemberitaan negatif yang memojokkan Penggugat dan Tergugat di berbagaimedia terkait dengan laporan lisan Henny Lestari ke Dewan Pers adalahpermainan salah seorang anggota Dewan Pers;2 Keputusan Dewan Pers serampangan dan proses pengambilan keputusan tidaksesuai prosedur;3 Menyesalkan tidak menuntut laporan tertulis dari Henny Lestari ke Dewan Pers;4 Ada pihakpihak yang melakukan provokasi;5 Tuduhan

  kriminal yang mengemuka diberbagai media massa yang disampaikanHenny Lestari dan anggota Dewan Pers tidak ketemu sehingga menjadi larikemanamana dan harus ada pemecatan dan tindakan tegas;6 Menyesalkan Dewan Pers yang tidak melakukan cek dan ricek;7 Mempertanyakan Kode Etik Dewan Pers;8 Harian Kompas memuat berita secara kritis, tetapi kemudian yang muncul adalahisu pemerasan;9 Harian Kompas tidak memahami adanya kepentingankepentingan dibalikpengaduan itu sehingga Kompas hanya bisa terbengongbengong

• Pembanding/Penggugat : Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA
  Terbanding/Tergugat I : MAJALAH HUKUM DAN POLITIK KEADILAN INDONESIA
  Terbanding/Tergugat II : PANDA NABABAN
  Terbanding/Tergugat III : CHAIRUL ZAIN
  Terbanding/Turut Tergugat : DEWAN PERS

• dan Peraturan Dewan Pers No.4/ PeraturanDP/IIl/2008 tentang standar Perusahaan Pers, menyebutkan badan hukum yangharus dimiliki oleh suatu Perusahaan Pers ataupun Surat kabar adalah berbadanhukum Perseroan terbatas dan badanbadan hukum yang dibentuk berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan, selanjutnya Perusahan Pers harusmendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau Instansi lainyang berwenang namun Saksi tidak tahu apakah Koran Mura Post tersebut adamemiliki badan hukum/Akte

  pemberitaan tentang Oknum Kejari Serang Wartawansaat kegiatan Konferensi IV PWI Murung Raya pada hari Kamis tanggal 26Februari 2005 tersebut tidak benar, karena saat itu saksi sendiri ikut menghadirikegiatan tersebut;Bahwa yang dapat mengambil tindakan terkait pemberitaan yang tidak benaroleh suatu Perusahaan Pers adalah Dewan Pers, sedangkan untuk daerahkalimantan Tengah itu sendiri adalah ahli dewan pers, namun apabila suatupemberitaan tersebut telah dilaporkan ke pada Pihak yang berwenang dalam

  halini adalah Pihak Kepolisian maka hal tersebut tidak dapat dilaporkan ke AhliDewan Pers, hal ini diatur dalam Pasal 4 lampiran Peraturan Dewan Pers No.3/peraturanDP/IV/2013 tentang Pengaduan Dewan Pers, yaitu Dewan Pers tidakmenangani pengaduan yang sudah diajukan ke Kepolisian atau Pengadilankecuali pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke Kepolisian atauPengadilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers dan atau kepolisianmenyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers;Bahwa yang bisa

  B/2015/PN MtwBahwa Ahli menerangkan Koran atau tabloid Murung Raya Post tersebut jelastidak sah untuk terbit karena tidak berbadan hukum dimana berdasarkan Pasal 1ayat 2 UU 40/1999 tentang Pers menyebutkan, bahwa Perusahaan Pers adalahbadan hukum Indonesia yang menyelengarakan usaha pers meliputi perusahaanmedia cetak, media elektronik dan kantor berita, serta perusahaan media lainyang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.Khusus untuk perusahaan pers hanya dikenal

  sudah jelas menyalahi aturan yaituPerusahaan Pers dalam Pasal 12 UU No 40 tahun 1999 yang menyebutkanbahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat danpenganggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khususuntuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan;Bahwa Ahli menerangkan Pada Pasal 12 UU No 40 tahun 1999 juga menjawabpertanyaan ini yaitu jawabannya wajib dengan persetujuan dari orang yangbersangkutan.

• Azas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang;Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers :Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiva dan opini denganmenghormati normanorma agama dan rasa kesusilaan masyarakat sertaazas praduga tak bersalah;Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) pada pokoknya dijelaskan bahwa Pers Nasionaldalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulankesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasuskasus yang masih dalam

  Penggugat sebelum menempuh ke jalur hukum yakni bahwa pihakyang bersengketa khususnya pihak pengadu (Penggugat) harus untukmelakukan langkahlangkah secara bertahap dan berjenjang dimulai darimenggunakan hakjawab, hak koreksi dimana pihak Pengadu (Penggugat)harusnya membuat surat protes kepada media yang memuat berita tersebutdan melakukan pengaduan ke Dewan Pers Vide Pasal 3 ayat (5) notakesepakatan antara Dewan Pers dengan Polri No. 01/DP/MOU/II/2012 danNo. 05/11/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang

  koordinasi dalampenegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers, dan yang terutamabahwa delik pers (sengketa pemberitaan) diselesaikan melalui dewan perssesuai dengan fungsinya vide pasal 15 ayat (2) butir 4 UU No. 40/1999tentang pers;2.

  agar dapat mengetahui tentang kebenaranberita tersebut serta siapa sumber beritanya dan kemungkinanpenyelesaian pun dapat ditempuh oleh dewan pers karena itulahHal. 12 Putusan No. 209/PDT/2018/PT:DKI.fungsi dewan pers mempertimbangkan dan menyelesaikan segalayang menyangkut permasalahan pemberitaan dimedia vide pasal 15ayat (2) butir 4 UU No. 40/1999 tentang pers;Bahwa yang jelas dan tegas dinyatakan bahwa Tergugat tidak pernahada memberikan pernyataan dan keterangan kepada wartawanmanapun untuk

  ; Bahwa judex factie salah dan keliru dalam menafsirkan pendapatahli DRS.Sabam Leo Batubara, sehingga pertimbangannya telahmengenyampingkan ketentuan pasal 1 ayat (11) UndangundangNomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dimana pendapat abhimenyatakan : Bahwa kalau ada pihak yang dirugikan olehHal. 22 Putusan No. 209/PDT/2018/PT:DKI.Pemberitaan, maka diberikan tanggung /hak jawab, atau mengaduke Dewan Pers dan kalau ada berita yang merugikan ternyataberbulan/bertahun tidak komplin maka dianggap benar;Menimbang

• Lettu Inf Erwin (tidakdiperiksa).d) Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Pasi Pers Kodim0102/Pidie memerintahkan Saksi dan Serka Zulfan Usman (SaksiIl) untuk melakukan pencarian dan pengecekan ke rumah Terdakwadi Desa Montasik, Kab. Aceh Besar, namun Terdakwa tidak beradadi rumahnya, selanjutnya Pasi Pers Kodim 0102/Pidie melaporkankepada Dandim 0102/Pidie a.n.

  Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Pasi Pers Kodim0102/Pidie memerintahkan Saksi dan Serka Zulfan untuk melakukanpencarian dan pengecekan ke rumah Terdakwa ke Desa Montasik, Kab.Aceh Besar, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya, selanjutnya PasiPers Kodim 0102/Pidie melaporkan kepada Dandim 0102/Pidie a.n. LetkolInf Usik Samwa Parana.5.

  Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Pasi Pers Kodim0102/Pidie memerintahkan Saksi dan Serma Muhammad untuk melakukanpencarian dan pengecekan ke rumah Terdakwa ke Desa Montasik, Kab.Aceh Besar, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya, selanjutnya PasiPers Kodim 0102/Pidie melaporkan kepada Dandim 0102/Pidie a.n. LetkolInf Usik Samwa Parana.6.

  Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 07.30WIB pada saat apel pagi di Makodim 0102/Pidie Tertdakwa tidakhadir tanpa keterangan, lalu Serma Muhammad (Saksi ) melaporkankepada Pasi Pers Kodim 0102/Pidie a.n. Lettu Inf Erwin (tidakdiperiksa).4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Pasi Pers Kodim0102/Pidie memerintahkan Saksi dan Serka Zulfan Usman (SaksiIl) untuk melakukan pencarian dan pengecekan ke rumah Terdakwadi Desa Montasik, Kab.

  Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 07.30WIB pada saat apel pagi di Makodim 0102/Pidie Tertdakwa tidakhadir tanpa keterangan, lalu Serma Muhammad (Saksi ) melaporkankepada Pasi Pers Kodim 0102/Pidie a.n. Lettu Inf Erwin (tidakdiperiksa).3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Pasi Pers Kodim0102/Pidie memerintahkan Saksi dan Serka Zulfan Usman (SaksiIl) untuk melakukan pencarian dan pengecekan ke rumah Terdakwadi Desa Montasik, Kab.

• Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers);Bahwa dalam UndangUndang Pers diatur mengenai ketentuanketentuan sebagai berikut:Pasal 1 angka 1 UndangUndang Pers :Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yangmelaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh,memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baikdalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupundalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, mediaelektronik, dan segala jenis saluran

  yang tersedia;Pasal 1 angka 2 UndangUndang Pers:Perusahaan Pers adalah Badan Hukum Indonesia yangmenyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, mediaelektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yangsecara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkaninformasi;Pasal 9 ayat 2 UndangUndang Pers:Setiap perusahaan pers harus berbentuk Badan Hukum Indonesia;Bahwa UndangUndang Pers dengan tegas menyatakan bahwa suatuperusahaan pers haruslah berbadan hukum Indonesia

  Penggugat seyogyanya harus memahami bahwa yang dapatbertindak untuk atas nama Badan Hukum adalah Direksi sebagaimanaketentuan Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UndangUndang Perseroan Terbatas)yang mengatur sebagai berikut:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;Bahwa dengan demikian, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 2 UndangUndang Pers jo. Pasal 9 ayat 2 UndangUndang Pers jo.

  Judex Facti menggunakan dasar hukum yang salah dalam mengabulkanEksepsi (exceptio gemis aanhoedanigheid) Tergugat ; dimana Judex Factimenggunakan UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagaipijakan dalam menentukan Legal Standing Penggugat sebagai Pihak ketiga;Hal tersebut jelas merupakan kesalahan penerapan hukum yang sangatnyata karena jelas dalam perkara penghapusan merek yang dilakukan olehpihak ketiga dasar hukum yang harus dipergunakan sebagai dasar hukumadalah Pasal 63 UndangUndang

  Media Nusantara Gemilang, walaupun iasebagai komisaris; Bahwa berdasarkan UndangUndang Pers (UndangUndang Nomor 40Tahun 1999 tentang Pers), yang pada pokoknya menyangkut PerusahaanPers harus berbadan hukum, sehingga eksepsi Tergugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh

• pidana yang diajukan olehJaksa Penuntut Umum ;Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa ;Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik TerdakwaMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh JaksaPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :PERTAMABahwa ia Terdakwa IWAN NURJAMAN bin AWAN pada hari Rabutanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya masih termasuk dalamtahun 2017 di Taman Pers

  sendiri atau bagi kawannya yang turutmelakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yangdicuri itu tetap ada ditangannya, dan perbuatan itu tidak diselesaikanHalaman 2 dari 13 hlm Putusan Nomor 832/Pid.B/2017/PN.Bdghanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknyasendiri, perouatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Berawal ketika saksi korban VINSENSIUS DEDI SAFRIANTASITANGGANG yang baru selesai makan bersama dengan saksi VIANARAYANI di taman Pers

  Selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak yangberwajib untuk pemeriksaan lebih lanjut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 KUHP.ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa IWAN NURJAMAN bin AWAN pada hari Rabutanggal 10 Mei 2017 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya masih termasuk dalamtahun 2017 di Taman Pers Jalan Palasari Kel. Lingkar Selatan Kec.

  yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung, Tanpa hakHalaman 3 dari 13 him Putusan Nomor 832/Pid.B/2017/PN.Bdgmenguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatusenjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut Terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut :Berawal ketika saksi korban VINSENSIUS DEDI SAFRIANTASITANGGANG yang baru selesai makan bersama dengan saksi VIANARAYANI di taman Pers

  Jalan PalasariKelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong Kota Bandung telahmelakukan tindak pidana percobaan pencurian yang diawali dengankekerasan ; Bahwa benar yang telah menjadi korbannya adalah saksi VINCENCIUSDEDISAPRIATNA SITANGGANG ; Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi VINCENCIUS DEDISAPRIATNA SITANGGANG baru selesai makan bersama dengan saksiVIAN ARAYANI di taman Pers Jalan Palasari Kel.