Ditemukan 174 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pidana pidan pid.a pidna piada pidada pidal pidia
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-03-2024 — Putus : 14-05-2024 — Upload : 22-05-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Bpp
Tanggal 14 Mei 2024 — Penuntut Umum:
ASRINA MARINA SH MH
Terdakwa:
1.USRIANI als NUR ENI Binti NURDIN (Alm)
2.ITIHA als NENEK binti ABDUL HAMID (alm)
10 — 10
  • ITIHA Alias NENEK Binti ABDUL HAMID (Alm) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidaa Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawn hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bNarkotika Golongan I bukan tanaman ;
  • Menjatuhkan pidana kepada :

    • Terdakwa I.

Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Khusus Perdagangan Orang
Putus : 16-02-2017 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 2093/Pid.Sus/2016/PN Lbp
Tanggal 16 Februari 2017 — I. Nama lengkap : YIP JEN HUA ;- Tempat lahir : Perak Malaysia ;- Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 13 Juni 1984 ;- Jenis Kelamin : Laki – laki ;- Kebangsaan : Malaysia;- Tempat Tinggal : Lebuh Indah Rokam Taman Cemerlang Emas No.38 Malaysia / alamat sementara di Desa Durian Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli serdang ; Agama : Kristen ;- Pekerjaan : Tukang Masak (Koki / Chef) ;- II. Nama lengkap : RISMAWAR SIMANJUNTAK ;- Tempat lahir : Desa Durian ;- Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 01 Oktober 1987 ;- Jenis Kelamin : Perempuan ;- Kebangsaan : Indonesia;- Tempat Tinggal : Lebuh Indah Rokam Taman Cemerlang Emas No.38 Malaysia / alamat sementara di Desa Durian Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli serdang ; Agama : Kristen ;- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
131 — 38
  • Menyatakan Terdakwa YIP JEN HUA dan Terdakwa RISMAWARSIMANJUNTAK bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang denganberusaha menggerakkan orang lain supaya melakukna tlndak pidanaperdagangan orang dan tindak pidaa itu tidak terjadi sebagaimana diaturHalaman 2 dari 62 Putusan Nomor 2093/Pid.Sus/2016/PN.Lbp3.4.dan diancam pidana menurut dakwaan Subsidair Pasal 9 UURI No.21 Tahun2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YIP JEN HUA dan TerdakwaRISMAWAR
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-03-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 9 Oktober 2018 — Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono X Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
74 — 31
  • Ahli Hukum Pidaa dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta atas namaDr.Dian Adriawan, SH.MH. tanggal 21 November 2017;10. Bahwakemudian Penyidik mengajukan permohonann bantuan ahli kepada DirekturPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri melalui SuratDirektur Tindak Pidana Umum Nomor B/513/11/2018/Dittipidum tanggal 2 Februari2018, namun tidak ada balasan/tanggapan. Kemudian Penyidik melakukankoordinasi ke Kementerian Agama Cq.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Khusus Perdagangan Orang
Putus : 16-02-2017 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN Lbp
Tanggal 16 Februari 2017 — Nama lengkap : NELLY JULIANI Alias AYI ;- Tempat lahir : Pangkalan Berandan ;- Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 23 Juli 1980 ;- Jenis Kelamin : Perempuan ;- Kebangsaan : Indonesia ;- Tempat Tinggal : Jalan By Pass Alur Dua Pasar Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat ; Agama : Islam ;- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-
131 — 35
  • 2016 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa NELY JULIANI ALIAS AYI bersalah melakukan tindakpidana Setiap orang dengan berusaha menggerakkan orang lain supayamelakukna tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidaa
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 08-06-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 2120/Pid.Sus/2016/PN.Tng
Tanggal 14 Februari 2017 — DICSON LIUSDYANTO
620 — 407
  • Pelanggaran ketentuan pidana.Terhadap pelanggaran ketentuan yang bersifat administrasi dikenakan sanksiadministrasi berupa denda yang besarnya tercantum dalam ketentuanperundangundangan dan penerapannya diatur dalam peraturan pemerintahtentang sanksi administrasi, sedangkan untuk pelanggaran ketentuan pidanaacncaman pidananya diatur dalam ketentuan perundangundangan prosessesuai hukum acara pidaa yang diawali dengan proses penyidikan, penuntutandan persidangan di pengadilan.Menimbang, bahwa selanjutnya
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 08-06-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 2119/Pid.Sus/2016/PN.Tng
Tanggal 14 Februari 2017 — BENNY
226 — 66
  • Pelanggaran ketentuan pidana.Terhadap pelanggaran ketentuan yang bersifat administrasi dikenakan sanksiadministrasi berupa denda yang besarnya tercantum dalam ketentuanperundangundangan dan penerapannya diatur dalam peraturan pemerintahtentang sanksi administrasi, sedangkan untuk pelanggaran ketentuan pidanaacncaman pidananya diatur dalam ketentuan perundangundangan prosessesuai hukum acara pidaa yang diawali dengan proses penyidikan, penuntutandan persidangan di pengadilan.Menimbang, bahwa selanjutnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 21-12-2006 — Upload : 10-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2065K/PID/2006
Tanggal 21 Desember 2006 — Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA
137 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berpendapat bahwa memori banding tersebut tidakperlu. dipertimbangkan karena memori banding tersebutmenyangkut dakwaan primair yang telah dinyatakan tidak terbuktidan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;Semakin membuktikan bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding telah kurang atau lebih tepatnya tidak mempertimbangkan sama sekali dalildalil atau alasanalasan keberatan / penolakanyang disampaikan oleh Tim Advokat Terdakwa / Pemohon Kasasiterhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidaa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 18-08-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1388 K/Pid/.Sus/2011
Tanggal 18 Agustus 2011 —
65 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1388 K/Pid.Sus/2011**Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 itu adalah delik sengaja, bukan delikculpa (vide Putusan halaman 111 alinea terakhir) ;Bahwa dengan demikian, dalam perkara a quo, judex facti seharusnyamembuktikan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa memenuhi unsurdengan sengaja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ;UndangUndang Tindak Pidaa Korupsi, yaitu apakah Pemohon Kasasipada waktu melakukan Penelitian Keberatan atas Wajib Pajak PT.SATtelah dengan sengaja melakukan penyalahgunaan kewenangannyaselaku
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 08-06-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 2121/Pid.Sus/2016/PN.Tng
Tanggal 14 Februari 2017 — PT. TUJUAN UTAMA (diwakili oleh DICSON LIUSDYANTO)
496 — 221
  • /PNTng.tentang sanksi administrasi, sedangkan untuk pelanggaran ketentuan pidanaacncaman pidananya diatur dalam ketentuan perundangundangan prosessesuai hukum acara pidaa yang diawali dengan proses penyidikan, penuntutandan persidangan di pengadilan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu membahas apakahberdasarkan faktafakta di atas Terdakwa telah melakukan pelanggaranadministrasi ataukah pelanggaran pidana ?
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 21-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 51/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DWI BUDIANTO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
665 — 218
  • 134 dari 184 Halaman, Putusan Nomor 51/PID.SUSTPK/2021/PT SBYKedua, bahwa Penuntut Umum kurang sependapat terhadap penjatuhan hukumanhukuman yang dijatunkan kepada Terdakwa yang dinilai tergolong ringan, belummenimbulkan efek jera dan tidak tercapai tujuan untuk membina pelaku kejahatandan sarana pencegahan (preventif) bagi warga masyarakat agar tidak melakukanperbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;Pada kesimpulan akhirnya, Penuntut Umum memohon supaya Majelis HakimPengadilanTindak Pidaa
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 11-12-2017 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 242//Pdt.G/2017/PN.Amb
Tanggal 29 Oktober 2018 — 1. Dra. USMAN BAHTA, Umur 55 Tahun, bertempat tinggal di Desa Batu Merah .003/RW 018, Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku (Ketua Umum). 2. MUHAMMAD KOTTA, S.H, Umur 60 Tahun , bertempat tinggal di Desa Tulehu Jalan Wailatu Nomor 9 Kampung Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Waki Ketua) 3. SAN SLAMAT S.H, M.H, Umur 48 Tahun, bertempat tinggal di Jl. Baru Masawoy Ling IAIN RT 003/RW 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku (Sekretaris). 4. DENNY ISMAIL PELLU, S.T, Umur 41 Tahun, bertempat tinggal di Desa Tulehu RT 001/RW Dusun Pohon Mangga Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Wakil Sekretaris). 5. NOVIAR R.M. LATUCONSIA, Umur 45 Tahun, bertempat tinggal di Jakarta Taman Seayan Nomor 6 RT 005/RW 015 Kelurahan Pondok Indah Pucung Kecamatan Pook Are Tangerang Selatan (Bedahara). 6. ABAS TUASAMU, S.E, Umur 54 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Kramat Desa Tulehu,Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Wakil Bendahara). Dalam kapasitas sebagai Pengurus Yayasan Pendidika Darusalam Maluku beralamat di Jalan Raya Tulehu, Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan merujuk Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia omo r 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahu 2001 tentang Yayasan dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Dr. Hi. Z.A.R. RUMALEA, S.H, M.H, ALEXIUS ANAKTOTOTY, S.H, MH, YERRY SOLISSA, S.H, GAZALI RAHMA, S.Hi, M.H, HEDRA MUSAID, Shi, M.H, UDIN SAREMA, SHi, Advokat dari Kantor Advokat Dr. Hi. Z.A.R RUMALEAN, S.H, M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Kebun Cengkih o. 38 A. Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/ADV.ZARR/SKH/Um/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Register Nomor 898/2017, tanggal 06 Nopember 2017 (terlampir) selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ; L a w a n 1. Pengurus Yayasan Darusalam Maluku, beralamat di Jalan Raya Wara, Kecamatan Sirimua Kota Ambon. 2. Notaris ROSDIANA ELY, S.H, beralamat di Kompleks Mesjid Raya Al Fatah (Gedung Ashari Lantai 2 Jalan Sultan Babullah Nomor 52 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberi Kuasa kepada MUNIR KAIT|ROTI, SH,MH, 2. ANDRI PADANG PUTUN, SH, 3. ALI RUMAU, SH, ketiganya adalah Advokat & Penasihat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH,MH & ASSICIATES beralamat di Gedung Asari Lt.1 Kompleks Masjis Raya Al Fatah Jl. Sultan Babullah-Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus No: 02/ADV.MK/SKK/I/2018 tanggal 12 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 97/2018 tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II. 3. KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA Cq. KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA Wilayah XII, beralamat di Jalan Korpertis Karang Panjag Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Pengurus Yayasan Darusalam Maluku, beralamat di Jalan Raya Wara, Kecamatan Sirimua Kota Ambon dan KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA Cq. KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA Wilayah XII, beralamat di Jalan Korpertis Karang Panjag Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada FAHRI BACHMID, S.H, M.H, M. TAHA LATAR, S.H, M.H, JACOBIS SIAHAYA, S.H, SARCHY SAPURY, S.H, ROSA TURSINA NUKUHEHE, S.Hi dan AZWAR PATTY, S.H adalah Para Advokad – Pengacara – Konsultan Hukum-Pembela Umum, pada Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FACHMID, S.H, M.H & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan. A.M Sangaji No. 36 Kota Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor A.01-PDT/SKK/FB & A/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 93/2018 tanggal 30 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, Tergugat III. 4. KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jala Jenderal Sudirma Pintu Satu Senayan di Jakarta 10270, Telepon (021)7946100 (HUNTING) Laman Dikti Kemedikbud go.id, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Ani Nurdiani Azizah, SH, M.Si, 2. Plaris Siregar, SH, MH, 3. Rina Wirachmawati, SH, 4. Robertus Ulu Wardana, SH,LL.M, 5. Reno. Ghanes Satia, SH, 6. Didit Junaidi, SH, 7. Yasirman Hassan, SH, MH, 8. Erlin Triartha Yuliana, SH, 9. Fadhy Setiadi, SH, 10. Paramita Indiyanti, SH, M.Kn, 11. Stivenly Sumual, SH semuanya adalah pegawai pada kementerian Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di gedung D Lantai 9 Kompleks Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270. sesuai Surat Kuasa Khusus No. 402/A4.2/HK/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 94/2018 tanggal 30 Januari 2018, dan selanjutnya sebagai Tergugat IV.
200 — 51
  • BahwaTerhadap kesalahan penulisan nomor perkara menurut hemat Majelis haltersebut sering terjadi dalam perkara baik perdata maupun pidaa namun hal ituHalaman 114 dari 145 Hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Ambmerupakan salah satu alasan salah pengetikan (clerical error) yang manawalaupun ada kekeliruan nomor perkara namun isi dalam uraian jawabanmengacu pada perkara Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Amb maka hal itu dapatdiperbaiki oleh Majelis Hakim, sehingga tak perlu dipermasalahkan.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
226 — 149
  • dikatakan Penerimaan Negara, statusPNBP yang belum dibayarkan adalah disebut sebagai Piutang Negara yangdapat ditagih, mekanisme penangihan PNBP melalui PUPN, MelaluiKPKNL, melalui parate eksekusi, dan mengajukan gugatan ke Pengadilannegeri untuk dilakukan sita asset, pertanyaan nya apakah negara telahmelakukan mekanisme tersebut, jika kalau belum ahli mengatakan Piutangtersebut masih Potensi penerimaan negara, dan belum masuk kualifikasiPasal 2 (1) dan Pasal 3 UU tentang Pembertantasan tindak pidaa
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
206 — 114
  • dikatakan Penerimaan Negara, statusPNBP yang belum dibayarkan adalah disebut sebagai Piutang Negara yangdapat ditagih, mekanisme penangihan PNBP melalui PUPN, MelaluiKPKNL, melalui parate eksekusi, dan mengajukan gugatan ke Pengadilannegeri untuk dilakukan sita asset, pertanyaan nya apakah negara telahmelakukan mekanisme tersebut, jika kalau belum ahli mengatakan Piutangtersebut masih Potensi penerimaan negara, dan belum masuk kualifikasiPasal 2 (1) dan Pasal 3 UU tentang Pembertantasan tindak pidaa
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
246 — 157
  • dikatakan Penerimaan Negara, statusPNBP yang belum dibayarkan adalah disebut sebagai Piutang Negara yangdapat ditagih, mekanisme penangihan PNBP melalui PUPN, MelaluiKPKNL, melalui parate eksekusi, dan mengajukan gugatan ke Pengadilannegeri untuk dilakukan sita asset, pertanyaan nya apakah negara telahmelakukan mekanisme tersebut, jika kalau belum ahli mengatakan Piutangtersebut masih Potensi penerimaan negara, dan belum masuk kualifikasiPasal 2 (1) dan Pasal 3 UU tentang Pembertantasan tindak pidaa