BuktiP7 : Surat DewanPimpinan Pusat PartaiDemokrat Nomor : 139/INT/DPP.PD/I/2012 tertanggal 24Januari 2012 perihalPenyelesaian SengketaInternal Pileg 2009 (fotocopydarifotocopy) ;8. BuktiP8 : Surat DewanPimpinan Daerah PartaiDemokrat Provinsi BengkuluNomor : 231/INT/DPD.PD/V/2012 tertanggal 6 Februari2012 perihal InstruksiPelaksanaan PAW AnggotaDPRD Kota BengkuluPutusan Perkara Nomor : 04/G/2013/PTUNBKL, Halaman 35 dari66Menimbang,(fotocopy darifotocopy) ;.

Hendri, tertanggal 2 Juli2012 (fotocopy dari fotocopy) ;: Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai DemokratProvinsi Bengkulu Nomor : 231/INT/DPD.PD/V/2012perihal Instruksi Pelaksanaan PAW Anggota DPRDKota Bengkulu, tertanggal 6 Februari 2012 (fotocopydari fotocopy) ; nn ne nn nena: Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor139/INT/DPP.PD/I/2012 perihal PenyelesaianSengketa Internal Pileg 2009, tertanggal 24 Januari2012 (fotocopy dari fotocopy) ;Putusan Perkara Nomor : 04/G/2013/PTUNBKL, Halaman 47

DPRD Kabupaten Tahun 2019 berdasarkan surattentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD KabupatenTahun 2019 tanggal 22 September 2018 yang diajukan ditandatangani olehAbdul Haris TappaBahwa selain itu pula terdakwa adalah Anggota DPRD Terpilin KabupatenGowa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sesuai Daftar Calon TerpilihAnggota DPRD Kabupaten Gowa Daerah Pemilihnan 1 dari Partai AmanatNasional berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenGowa Nomor : 23 / SK / KPU.KAB.025.433280 / PILEG

Bahwa pada tanggal18 November 2008,PPK se KabupatenJombang menyatakansikap dan tuntutandalam bentuk SuratPernyataan BersamaPPK SeKabupaten Jombangkepada KPUKabupaten Jombangsebagai berikutHalaman 35 dari 79 halaman Putusan Pkr No.104/G/2009/PTUN JKTMenuntut kejelasan status sebagaipenyelenggara berdasarkan SuratKeputusan;Menuntut proses tahapan Pileg yangsudah dituangkan dalam PeraturanKPU Nomor 20 Tahun 2008 = iObisaterlaksana sesuai ketentuan,dengan cara tetap dibentukpersonil Petugas PemutakhiranDaftar

Sebab sejauhini hambatan sumber permasalahanmolornya tahapan pelaksanaanPemilu (Pilkada) bersumber dari36Kinerja Sekretaris KPU yang lemahdan kurang koordinasi.Jika perihal dimaksud tidakdirealisasikan maka PPK seKabupaten Jombang akan memboikotpelaksanaan proses Pileg 2009 apabilatuntutan yang disampaikan kepada KPUKabupaten Jombang, tidak terealisasi.b.

Bila alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelaminkorban maka luka robek yang dialami oleh korban pastinya tidak hanya 3mm bahkan koyak melebar seperti saat kita mencoblos kertas surat Suarasaat pilkada, pileg atau pilpres.

Bila alat kelamin terdakwa masukkedalam alat kelamin korban maka Iluka robek yang dialami oleh korbanpastinya tidak hanya 3 mm bahkan koyak melebar seperti saat kitamencoblos kertas surat Suara saat pilkada, pileg atau pilpres. Maka olehkarena itu luka robek selaput darah 3 mm yang dialami oleh korbanmenjadi pertanyaan besar, apakah disebabkan oleh alat kelaminterdakwa atau dikarenakan digaruk sendiri oleh korban atau disebabkanhal lain oleh penetrasi benda tumpul lainnya.

percobaanberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)tahun atau lebih sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 974 K/PID.SUS/2008 tanggal 28 Desember 2008;2 Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Penggugat mengajukankeberatan dengan keputusan KPU Kabupaten Nganjuk tentangHasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon AnggotaDPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 dengan Nomor 01/ADV/V1/2013 dan Nomor 01/LP/PILEG

ERWIN ERIZA SAPUTRA.Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 07.00 Wibterdakwa pergi ke rumah Sdr ERWIN ERIZA SAPUTRA setelah sampaiTerdakwa melihat sudah berkumpul kelompok masyarakat dengan namaAliansi Mantab (Aliansi Masyarakat Tanah Abang Bersatu) yang akanmelakukan unjuk rasa ke kantor Bawaslu Kabupaten Penukal AbabLematang llir untuk menanyakan hasil laporan dari masyarakat bahwaHalaman 4 dari 52Putusan Nomor 313/Pid.B/2019/PN Mreterjadi kecurangan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg

dariTerdakwadengan titik kumpul yaitu di rumah Sdr ERWIN ERIZA SAPUTRA.Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 07.00 Wibterdakwa pergi ke rumah Sdr ERWIN ERIZA SAPUTRA setelah sampaiTerdakwa melihat sudah berkumpul kelompok masyarakat dengan namaAliansi Mantab (Aliansi Masyarakat Tanah Abang Bersatu) yang akanmelakukan unjuk rasa ke kantor Bawaslu Kabupaten Penukal AbabLematang Ilir untuk menanyakan hasil laporan dari masyarakat bahwaterjadi kecurangan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg

Kantor Badan Pengawas Pemilu(BAWASLU) keesokan harinya;Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 07.00 WIB,terdakwa sebagai koordinator aksi mengajak dan mengumpulkan masa untukmelakukan demo di Kantor Kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).Selanjutnya setelah massa terkumpul, terdakwa bersama massa menujukantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Penukal AbabLematang Ilir untuk menanyakan hasil laporan dari masyarakat bahwa terjadikecurangan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg

ERWIN ERIZA SAPUTRA.Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 07.00 Wibterdakwa pergi ke rumah Sdr ERWIN ERIZA SAPUTRA setelah sampaiTerdakwa melihat sudah berkumpul kelompok masyarakat dengan namaAliansi Mantab (Aliansi Masyarakat Tanah Abang Bersatu) yang akanmelakukan unjuk rasa ke kantor Bawaslu Kabupaten Penukal AbabLematang llir untuk menanyakan hasil laporan dari masyarakat bahwaHalaman 4 dari 52Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Mreterjadi kecurangan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg

INDRA bin ASWAN dengan titikkumpul yaitu di rumah Sdr ERWIN ERIZA SAPUTRA.Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 07.00 Wibterdakwa pergi ke rumah Sdr ERWIN ERIZA SAPUTRA setelah sampaiTerdakwa melihat sudah berkumpul kelompok masyarakat dengan namaAliansi Mantab (Aliansi Masyarakat Tanah Abang Bersatu) yang akanmelakukan unjuk rasa ke kantor Bawaslu Kabupaten Penukal AbabLematang Ilir untuk menanyakan hasil laporan dari masyarakat bahwaterjadi kecurangan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg

Bahwa Permasalahan Daftar Pemilih tetap (DPT) yang dianggapbermasalah, yang kemudian dilaporkan kepada Bupati TanjungJabung Barat oleh calon dengan Nomor Urut 2 dan tim suksesnya,Telah di klarifikasi oleh panitia pemilihan Kepala Desa ( PPKD )melalui surat Nomor 27/ PL/ Pan PILKADES / 2016 tertanggal 10 Juni10.Bahwa permasalahan DPT yang dilaporkan oleh calon Kepala Desadengan Nomor urut 2 adalah hal yang umum terjadi baik ituPILPPRES, PILEG, PILGUP maupun PILKADA.

terpilih,sedangkan Terdakwa AHMAD JUDIN Bin TARYANI merupakanpendukung Terdakwa II, dengan demikian Terdakwa Il BAMBANG EDISUKOCO Bin SUROYO SISWO SARJONO sebagai seorang tokohmasyarakat dan berpendidikan tinggi (sarjana) telah menjadi contoh yangtidak baik bagi masyarakat dan telah menimbulkan keresahan bagimasyarakat awam, khususnya bagi masyarakat Desa Sumberwulan, halini dapat menimbulkan preseden buruk dan mencederai pelaksanaandemokrasi, mengingat sebentar lagi akan dilaksanakan Pilpres dan Pileg

Bahwa tidak benar jika Tergugat meninggalkan rumah atau kediamanbersama sejak bulan Januari 2019, pada bulan Maret Penggugat danTergugat masih berlibur bersama anak di Bandung dan pada tanggal 17Maret 2019 berlibur ke jogja dan tanggal 17 April 2019 Penggugat bersamaTergugat pergi ke TPS ikut mencoblos pilpres/ pileg dan yang benar pisahsejak hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 ;6.

Bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui telah terjadikekerasan yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugatsesuai dengan kalimat sebuah cerita lama keluarga, disaatPenggugat dan Tergugat tinggal di Kali Ulu sekitar tahun 2004, dansaat berumah tangga di Kampung Pilar Timur Rt.002 Rw.008 DesaKarangasih, kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Tergugatpun pernah menampar Penggugat pada saat Penggugat tidak setujudi kendaraan Angkutan Kota milik ibu Penggugat di pasangreklame/pamphlet PILEG

Mahkamah Partaidimana Tergugat II telah mengajukan permohonan sengketanya tanggal 14Juli 2014, yang telah didaftarkan di Mahkamah Partai dengan registerNomor 005/DPPPHPU/2014, sedangkan Penggugat tidak mengajukanjawaban/bantahan apapun sekalipun sudah dipanggil secara patut sehinggaPenggugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela diri;Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 005/DPPPHPU/2014tanggal 16 September 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihan internalpartai terkait dengan Pileg

Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 005/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014, telah dapat menyelesaikanperselisinan internal partai terkait dengan Pileg 2014 atas dasarpelanggaran terhadap kode etik dan pakta integritas Partai Demokrattersebut, sehingga Pengadilan Negeri Kuala Kapuas harus menyatakandirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;1.8.

POKOK PERKARA1)Bahwa PENGGUGAT adalah anggota dan kader Partai AmanatNasional yang telah mengabdikan diri kepada PAN denganmenjalankan tugastugas kepartaian secara konsisten dan turutmemperjuangkan visi dan misi PAN guna memajukan danmembesarkan PAN hingga saatini;Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014(selanjutnya disebut "Pileg Tahun 2014"), PENGGUGATmencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dari PAN di daerahPemilinan Jawa Tengah

Secara maiteriltidak pernah ada syarat Anggota Legislatif sebagaimana diaturdalamPasal 51 UU Pileg yang dilanggar oleh PENGGUGAT, dengan katalain PENGGUGAT masih memenuhi syarat sebagai AnggotaLegislatif.Oleh karena tindakan yang dilakukan TERGUGAT melanggar ADdan ART PAN, maka tindakan tersebut jelas melanggar ketentuanPasal 15 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 30 UU Parpol danoleh karenanya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 239 ayat (2)huruf d UU MD98;14) Bahwa selain itu, sejak dilantik

Nomor 4 K/Pdt.SusPar.Pol/20173.2.3.3.3.4.Tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) sebagai berikut:Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik berbunyi sebagai berikut:(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 tidak tercapal, dilakukan melalui PengadilanNegeri;Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 066/DPPPHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 telah dapat menyelesaikanperselisihan internal partai terkait dengan Pileg

UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) sebagai berikut:Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik berbunyi sebagai berikut:(2) Dalam hal penyelesaian perselisinan sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisinan dilakukan melaluiPengadilan Negeri;Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 066/DPPPHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihaninternal partai terkait dengan Pileg

Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 108/DPPPHPU/2014tanggal 16 September 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihan internalpartai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadap kode etikdan pakta integritas Partai Demokrat tersebut, sehingga Pengadilan NegeriJakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini;5.

rekapitulasi hasil penghitungan perolehansuara, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilin anggotaDPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran;Bahwa sejak Tergugat menganggap adanya penambahan perolehan suarayang ditemukannya saat pelaksanaan pemilu, pada faktanya Tergugat tidaksegera meminta kepada pimpinan partai in casu DPC Partai DemokratKabupaten Cirebon untuk segera menindaklanjuti temuannya sebagaimana halini terbukti dari surat Tergugat yang disampaikan kepada Ketua TimPenanganan Sengketa Pileg

Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 268/DPPPHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014, telah dapat menyelesaikanperselisihan internal partai terkait dengan Pileg 2014 atas dasarpelanggaran terhadap Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrattersebut, sehingga Pengadilan Negeri Sumber harus menyatakandirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;1.8.

telah didaftarkan diMahkamah dengan register Nomor 268/DPPPHPU/2014, sedangkanPenggugat telah mengajukan Jawaban/bantahannya pada tanggal 6September 2014 beserta buktibuktinya masingmasing; dan PihakTergugat telah membuat surat pernyataan untuk menyatakan tundukpada Putusan Mahkamah Partai sedangkan pihak Penggugat tidakmembuat surat tersebut;Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 268/DPPPHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014, telah dapat menyelesaikanperselisihan internal partai terkait dengan Pileg

mengadiliperkara ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai sesuai bunyiketentuan Pasal 33 ayat (1) sebagai berikut:Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Partai Politik berbunyi sebagai berikut:(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melaluiPengadilan Negeri;Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 259/DPPPHPU/2014tertanggal 16 September 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihaninternal partai terkait dengan Pileg

berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahunatau lebih sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor :563K/PID.SUS/2007 tanggal 12 September 2008 ;2 Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Penggugat mengajukankeberatan dengan keputusan KPU Kabupaten NganjukTentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi BakalCalon Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2013dengan nomor : 01/ADV/VI/2013 dan Nomor : 01/LP/PILEG

Rika Hanom merupakanperbuatan yang menciderai Pemilu di Indonesia dengan memegangteguh prinsip atau asas pemilu Luber Jurdil (langsung, umum, bebas,rahasia, jujur dan adil) atau yang kita sering dengar dengan istilahPemilu Luber Jurdil yang dapat membuat Pilpres dan Pileg Indonesiasemakin tidak berkualitas.Untuk lebih tepatnya pidana yang dijatuhkan tidak terlepas dari padaperbuatan itu) sendiri (Feit) dan sebab (oorzaak Causa) yangmenimbulkan akibat dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan jugakepentingan